Bahwa upaya PenyelesaianSengketa Kepegawaian berdasarkan Bab IV Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disipln Pegawai Negeri Sipilyang seperti di dalilkanpenggugat dalam gugatannya terdii dari Upaya Admmistratif terdiri dariKeberatan dalam bidang Admmiustratif.

2 Keputusan Sekretaris MahkamahAgung RI Nomor 937/SEK/KP.01/SK/12/2012 tanggal 6 Desember 2012disebutkan bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor 969/BP/PS.02/10/2012 tanggal 4Oktober 2012, yang kemudian dijadikan dasar terbitnya Keputusan SekretarisMahkamah Agung RI, Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut ataupundiperiksa oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dalam Peraturan PemerintahNomor 53 tahun 2010 Pasal 28 ayat (3) dijelaskan Pegawai Negeri Sipilyang

kepentingannya;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usahatersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dariTergugat dan selanjutnya Majelis telah mengarahkan Penggugat dan Tergugatagar menempuh proses Mediasi dengan seorang Mediator Hakim bernamaMUNIR,SH.MH, namun upaya mediasi juga telah gagal untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat.Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

sebagai Pegawai Negeri Sipil dari segi cakupan bidang ataumateri wewenang dan wilayah merupakan wewenang Bupati Kepulauan Sangihe(Tergugat);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dariaspek prosedur penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut:Aspek Prosedur.Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan prosedur penerbitan objeksengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

., namun mediasi gagal mencapai kesepakatandamai;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik Pemohon maupun Termohonoleh Majelis Hakim telah diingatkan akan kewajiban masingmasing sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu

Menghukum Termohon Rekonvensi berupa sanksi Pegawai Negeri Sipilyang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 198324jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satuhukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Pol.Menimbang, bahwa dengan demikian bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat wajid memperoleh izin perceraian dariPejabat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta, pada awal perkawinannya,rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia,Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat padasaat itu tidak bekerja;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta, Penggugat melangsungkanperkawinannya dengan Tergugat awalnya

DIAN KRISNADEWI, hal ini membutikan bahwabukti P.11 adalah Akta otentik yang tidak bisa diingkari,dipungkiri/dibantah bahwa perkawinan antara Pembanding semulaPenggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut diakui olehNegara pada tahun 1985, oleh karena apabila Akta Perkawinan (bukti P.11)tersebut tidak diakui oleh Negara maka tidak mungkin Kutipan AktaKelahiran AnakAnak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat (P.2, P.3 dan P.4) diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipilyang berwenang

Bahwa terhadap dalildalil Termohon Angka 9 adalah tidaksepenuhnya benar, dan Pemohon tanggapi; Bahwa Termohon bukan hanyatidak menginginkan harta Pemohon namun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang saat ini melekat sebagai Pekerjaannya Termohon mau dilepas karenamerasa ini pemberian dari Pemohon. Dan Termohon sudah merasa cukupdengan penghasilan dari membuka Praktek Bidan Swasta untuk hidup danmengurus anakanak.8.

Dalih warga sipilyang tinggal di Kp. Pamentasan Kotawaringin SoreangKab. Bandung kebanyakan STNK yang dijual olehTerdakwa diperuntukkan untuk jenis kendaraan HondaJazz, Avanza, Ertiga, Xenia, 1 (satu) jenis mobilFortuner dan 1 (satu) jenis mobil Truk yang dipesanoleh Saksi1 untuk dikirim ke Bogor, sedangkan untukkendaraan sepeda motor Terdakwa sudah tidakmengingat kepada siapa saja STNK tersebut dijual,yang Terdakwa ingat kepada Sdr.

Pdt.G/2017/PA.KlkMenimbang, bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddahkepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) untuk 3 bulan, majelis hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugattersebut tidaklah patut karena jika dirataratakan hanya Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) perbulannya yang tentunya nilai tersebut sangat jauh darikata cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat setiap bulannya lagi pulajika dihubungkan dengan profesi Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 NomorHalaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Safei, S.Pt.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Safei, S.Pt.Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Fitriah.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Fitriah.4.

Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan shabushabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail danKopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orangorang sipilyang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayahGorontalo, Palu,Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah.Hal. 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 91K/PM.III1 7/AD/X/201815.

Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan shabushabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail danKopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orangorang Sipilyang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayahGorontalo, Palu, Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah.13.

Permohonan PrematurBahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terlalu dini danbelum pada waktunya (Prematur) belum dapat diperiksa di Pengadilan AgamaPekanbaru Kelas IA;Bahwa Angka Il Perceraian Poin 1 Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang jinPerkawainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipilyang

menyatakanbahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terlalu dini dan belumpada waktunya (Prematur) belum dapat diperiksa di Pengadilan AgamaPekanbaru Kelas IA;Bahwa Angka II Perceraian Poin 1 Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang jinPerkawainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipilyang

;Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakimmenunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acarapersidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalamputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli danketerangan para terdakwa, serta alat bukti surat, maka diperolah faktafakta hukum sebagaiberikut :1Bahwa terdakwa I Asnal Kamil SE adalah seorang Pegawai negeri Negeri Sipilyang

Perintah Pencairan Dana) palsuguna pencairan anggaran atas proyek pengadaan bibit jagung dan bibit padi yangsudah pernah dicairkan pada tahun anggaran 2011 di Dinas Pertanian danPeternakan Kab.Mamuju;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dimanaketerangan saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diperlihatkan didalam Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;e Bahwa terdakwa I Asnal Kamil SE adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil BAB II Pasal 33 disebutkan : Pegawai Negeri Sipil yangberpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai yangmenduduki jabatan fungsional tertentu; e. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan struktural, khususnya Pasal 5 disebutkan :*Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :ceb. A dSt.....e.

digunakan sebagai salah satubahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karirPegawai Negeri Sipil Sesuai ketentuan tersebut yang telah diakuisendiri oleh Penggugat, sangat jelas bahwa Daftar Urut KepangkatanHalaman 16 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUNSMGbukan merupakan satusatunya aspek sebagai bahan pertimbangandalam pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil;Selanutnya, dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun1979 disebutkan Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil;Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.26/G/2021/PTUN.JPR4.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil; Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2014 tentangLarangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau PengurusPartai Politik ditegaskan bahwa : Dalam pasal 2 ayat 1 dapatmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi Anggotadan/atau pengurus partai politik; Dalam pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai NegeriSipil yang menjadi Anggota dan

Kompilasi Hukum Islam, maka untuk ituadalah sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Siak melaluiKetua/Anggota Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaiman yangtelah diatur dalam Pasal 3 PP 45 Tahun 1990, yaitu: Pegawai Negeri Sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980disebutkan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenangmenghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yangdisangka melakukan pelanggaran disiplin itu :Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980disebutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf bdilakukan secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang15161718menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang

total berat brutto1,84 (satu koma delapan empat) gram atau berat netto 0,5295 (nol komalima dua sembilan lima) gram, 2 (dua) sachet bening kosong bekas pakai, 1(satu) unit Handphone (Hp) merek VIVO warna putih dengan nomor simcard 082260829895, 1 (Satu) buah kaca pireks, 1 (Satu) buah korek api gasdan 1 (satu) dompet warna cokelat; Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa; Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ada masyarakat sipilyang