asal KabupatenKebumen yang akan bekerja di Luar Negeri;4 Memfasilitasi perselisihan antara calon TKI/TKI dengan PPTKIS;5 Mengeluarkan rekomendasi ijin pendirian kantor cabang PPTKIS.Bahwa Paspor umum dan Paspor untuk TKI tidak sama/berbeda;Bahwa PT Penyalur Tenaga Kerja bila akan merekrut Tenaga kerja diKabupaten Kebumen harus mempunyai surat ijin perekrutan tenaga kerjadari dinaskertansos Propinsi Jawa Tengah;Hal.13 dari 32 putusan No.84/pid.sus/2016/PN.Kbme Bahwa kantor DINASKERTANSOS Kabupaten

tidak mempunyaiwewenang untuk merekrut tenaga kerja untuk dikirim ke Luar Negeri;e Bahwa yayasan tidak dibolehkan merekrut tenaga kerja untuk dikirim keLuar Negeri;e Bahwa TKI yang dikirim secara ilegal seperti yang dilakukan olehterdakwa IGUN SETTYAWAN TKI tersebut tidak ada perlindungan daripemerintah;e Bahwa masalah pengiriman TKI ke Luar Negeri sudah disosialisasikankepada masyarakat oleh Kantor DINASKERTANSOS KabupatenKebumen;e Bahwa identitas TKI yang akan dikirim ke Luar Negeri tidak bisadipalsukan

asal KabupatenKebumen yang akan bekerja di Luar Negeri;4 Memfasilitasi perselisihan antara calon TKI/TKI dengan PPTKIS;5 Mengeluarkan rekomendasi ijin pendirian kantor cabang PPTKIS.Hal.15 dari 32 putusan No.84/pid.sus/2016/PN.Kbme Bahwa Paspor umum dan Paspor untuk TKI tidak sama/berbeda;e Bahwa PT Penyalur Tenaga Kerja bila akan merekrut Tenaga kerja diKabupaten Kebumen harus mempunyai surat ijin perekrutan tenaga kerjadari dinaskertansos Propinsi Jawa Tengah;e Bahwa kantor DINASKERTANSOS Kabupaten

tidak mempunyaiwewenang untuk merekrut tenaga kerja untuk dikirim ke Luar Negeri;e Bahwa yayasan tidak dibolehkan merekrut tenaga kerja untuk dikirim keLuar Negeri;e Bahwa TKI yang dikirim secara ilegal seperti yang dilakukan olehterdakwa IGUN SETTYAWAN TKI tersebut tidak ada perlindungan daripemerintah; Bahwa masalah pengiriman TKI ke Luar Negeri sudah disosialisasikankepada masyarakat oleh Kantor DINASKERTANSOS KabupatenKebumen;e Bahwa identitas TKI yang akan dikirim ke Luar Negeri tidak bisadipalsukan

Kebumen dan tidak pula berstatus sebagai karyawanpada salah satu perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) melainkan hanya sebagai diri pribadi terdakwa sendiri;Hal.23 dari 32 putusan No.84/pid.sus/2016/PN.KbmMenimbang bahwa terdakwa mengetahui bahwa penempatan TKI di luar negeri harusmelalui perusahaan pengiriman tenaga kerja dan tidak boleh memberangkatkan TKI keluar negeri hanya melalui perorangan saja;Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Unsur sebagai orang perseorangandilarang

No.950K/Pid.Sus/2010.Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnyasetelah sampai di Sei Berembam Terdakwa MAWARDI binPARANI bertemu dan menanyakan kepada Saudara JADAM(DPO) mana orangnya yang mau berangkat, yangkemudian Saudara JADAM menunjuk saksi Muhammad Amridan kawan kawan, selanjutnya Terdakwa MAWARDI binPARANI yang tidak memiliki Ijin sebagai PelaksanaPenempatan TKI Swasta (PPTKIS) namun pernah membawa TKIke Malaysia dengan mempergunakan = 1 (satu) unitkendaraan Daihatsu Taruna Warna

No.950K/Pid.Sus/2010.Indonesia (TKI) ke Malaysia, maka Terdakwa MAWARDI binPARANI beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit MobilDaihatsu.

No.950K/Pid.Sus/2010.yang mau berangkat, yang kemudian Saudara JADAMmenunjuk = saksi MUHAMMAD AMRI dan kawan kawan,selanjutnya Terdakwa MAWARDI bin PARANI yang tidak = memiliki Ijin sebagaiPelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) namun pernah membawa TKI keMalaysia dengan mempergunakan 1 (satu) unit kendaraanDaihatsu) Taruna Warna Silver Nopol KB 945 NR milikTerdakwa MAWARDI bin PARANI bersama dengan dan saksiLISDA binti TURYADI berangkat menuju Entikong denganmembawa ke4 calon TKI lainnya yang akan

STEPHANUS BUDIMAN tidak dapatmenunjukkan dokumen resmi kelengkapan untuk memberangkatkanTenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, maka TerdakwaMAWARDI bin PARANI beserta barang bukti berupa 1 (satu)unit Mobil Daihatsu.

dan saksiSTEPHANUS BUDIMAN tidak dapat menunjukkan dokumenresmi kelengkapan untuk memberangkatkan Tenaga KerjaIndonesia (TKI) ke Malaysia, maka Terdakwa MAWARDI binPARANI beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit MobilDaihatsu) Taruna warna Silver Nomor Polisi KB 945 NRbeserta STNK, 1Hal. 9 dari 16 hal.

Susenomelaporkan dan menyerahkan penanganannya pada pihak BP3TKI yangbertugas di Bandara Adi Sumarmo Solo, sehingga para TKI yang berjumlah50 orang tidak bisa diberangkatkan karena rekomendasi yang digunakandiduga palsu;Bahwa oleh karena ke 50 orang TKI tersebut tidak bisa diberangkatkan, makasaksi Duwi Soekrisno melaporkan permasalahannya kepada Terdakwa,sehingga Terdakwa memerintahkan saksi Duwi Soekrisno untuk membawapara TKI tersebut keluar dari bandara, kemudian saksi Duwi Soekrisnobersama saksi

saksi Sapii menelepon Terdakwa untuk memintabiaya pemulangan TKI dari Bali ke Mataram termasuk TKI sebanyak 33 orangyang berangkat dari Mataram hanya sampai Denpasar, kemudian Terdakwamengirim uang sebanyak Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);Bahwa Terdakwa dan saksi Duwi Soekrisno bukan merupakanHal. 4 dari 13 hal.

No. 1237K/Pid.Sus/2010PPTKIS/Cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) sehinggatidak berwenang untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102ayat. (1) huruf a jo Pasal 4 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri jo.

Susenomelaporkan dan menyerahkan penanganannya pada pihak BPS3TKI yangbertugas di Bandara Adi Sumarmo Solo , sehingga para TKI yang berjumlah50 orang tidak bisa diberangkatkan karena rekomendasi yang digunakandiduga palsu;Bahwa oleh karena ke 50 orang TKI tersebut tidak bisa diberangkatkan, makasaksi Duwi Soekrisno melaporkan permasalahannya kepada Terdakwa,sehingga Terdakwa memerintahkan saksi Duwi Soekrisno untuk membawapara TKI tersebut keluar dari bandara, kemudian saksi Duwi Soekrisnobersama

2008 saksi Sapii menelepon Terdakwa untuk meminta biayapemulangan TKI dari Bali ke Mataram termasuk TKI sebanyak 33 orang yangberangkat dari Mataram hanya sampai Denpasar, kemudian Terdakwamengirim uang sebanyak Rp.20.000.000, (dua puluh jutarupiah);Bahwa Terdakwa dan saksi Duwi Soekrisno bukan merupakanPPTKIS/Cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) sehinggatidak berwenang untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103ayat

Alasan Materiil PerkaraBahwa Terdakwa, RETNO DWIGYANTORO hanyalah seorang sopir taksiyang hanya mengambil upah untuk mengangkut/membawa calon TKI daribandara Supadio Pontianak dan kemudian dibawa ke Terminal Bis AntarNegara di terminal Ambawang, Kabupaten Kubu Raya itu pun karenaadanya permintaan dari pihak perusahaan pengerah jasa tenaga kerja yangberada di Jakarta melalui Via Hp /SMS;Bahwa rumah tinggal Terdakwa RETNO DWIGYANTORO yang dijadikansangkaan untuk menampung/menginapkan TKI, sangatlah

selama persidangan Majelis Hakim telah menemukanalatalat bukti berupa keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dari hasilpemeriksaan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan satudengan lainnya yang telah dinilai kebenarannya maka ditemukanlah beberapafaktafakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : e Bahwa benar terdakwa akan menerima kiriman orang orang dari saksiSatem dan saksi Saman ; e Bahwa benar orang orang yang akan dikirim tersebut akan ke Malaysiasebagai TKI

tempatbagi orang orang yang dikirim saksi Satem dan saksi Saman sebanyak 52(limapuluh dua) orang dan juga terdakwa bersedia menyediakan segala keperluanselam orang orang tersebut ; menempatkan adalah memberikan atau menyediakan tempat ;w Menimbang, bahwa dengan demikian unsure inipun telah terbukti secara sahdan menyakinkan ; 3 Unsur Perbuatan Merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia yangTidak Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Menimbang, bahwa dalam pasal 35 terdapat syarat bagi calon TKI

Pondok Aren Tangerang Bantenyang bergerak di Bidang PPTKIS (Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta) di Luar Negeri dan jugasebagai penampungan untuk Cabang Daerah Cilacap,Pontianak, Bekasi dan merekrut Calon TKI dari DaerahIndramayu, Cilacap, Brebes dan NIB sampai denganpemberangkatan ke Negara tujuan ; Dan terdakwa memiliki ijin Perusahaan berupa SIUP No.KEP 43/MEN/1/2007 tanggal 12.

pulangdari Singapura pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari2011 ; Calon TKI YULI WIDYANINGSIH pada saat datangmemberikan persyaratan berupa Akte Kelahiran, KK,KTP dan Surat Ijin Orang Tua tanggal kelahiran 18April 1989, dan telah dilakukan proses dokumen, danpada saat datang Calon TKI YULI WIDYANINGSIH tidakmemberikan Ijazah ; Calon TKI KASWATI BINTI KASMUI memberikanpersyaratan passport Ex Malaysia, KTP, KK, AkteKelahiran yang tercantum tahun kelahiran 10 Juni1986 dan tidak memberikan Ijazah, kemudian

ENDANGSAPUTRI dan KASWATI terdakwa sudah mengetahui bahwacalon TKI ENDANG SAPUTRI masih berumur 18 tahun danKASWATI hanya berpendidikan sampai dengan kelas IV SDdan pada tanggal 01 Desember 2010 ENDANG SAPUTRIdiberangkatkan ke Singapura dan Calon TKI KASWATI padatanggal 11 Desember 2010 diberangkatkan ke Singapuradan untuk Calon TKI YULI WIDYANINGSIH dipulangkan kekampung halamannya di Subang Jawa Barat, karena padatanggal 13 Oktober 2010 belum pasporan ;Bahwa setiap melakukan pengiriman TKI ke

Luar Negeriseperti Negara Singpura akan menerima gaji sebesar $ SIN 340dan potongan selama 8 (delapan) bulan selama masapotongan Calon TKI menerima gaji $ SIN 40 ; DanNegara Hongkong akan menerima gaji sebesar $ HO 3840dan potongan selama 7 (tujuh) bulan selama masapotongan Calon TKI menerima gaji $ H 840 ;Negara Taiwan akan menerima gaji sebesar NT 15480 ;Negara Macoa akan menerima gaji $$ MOB 2900 potonganselama 8 (delapan) bulan dan selamapotongan Calon TKI akan menerima gaji $ MOB400 ;keuntungan

yang ter dakwa peroleh untuk setiappemberangkatan Calon TKI ke Negara tujuan yaituNegara Hongkong $ HO 11.500 ;Negara Singapura SIN $ 2.000 ;Negara Taiwan $ NT 40.000 ;Negara Macoa $ MOB 10.500 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 103 ayat (1) huruf c Jo Pasal 35 huruf a dan d UURI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Apa yang dimaksud pemberangkatan Bml/TKI jalur mandiri?Pemberangkatan jalur mandiri ialah pemberangkatan BMI/TKI yangdilakukan oleh diri mereka sendiri untuk bekerja baik di sektor formalataupun informal. BMI/TKI mencari majikan sendiri, mengurus suratsurat di lembaga pemerintah sendiri tanpa harus melalui PUTKI yangmenetapkan biaya tak sedikit.

TKI mandiri sesuai dengan keputusankepala BNP2TKI hanya boleh bekerja pada pengguna berbadanhukum. Namun peraturan kepala BNP2TKI ini bertentangan denganPasal 106 UU Nomor 39 tahun 2004, bahwa pemerintah menjaminperlindungan setiap BMI/TKI yang berangkat secara mandiri tanpaada pengkhususan TKI formal atau informal. Pemerintahmenganggap bahwa pekerja migran informal atau domestik yangmenjadi TKI mandiri akan kurang mendapatkan perlindungan di luarnegeri.

Pemerintah kemudian mengupayakan agar pemberangkatanBMI/TKI melewati PJTKI agar lebin aman. Ada kejanggalan di sini,pemerintah seperti melempar tanggung jawab untuk melindungiwarga negaranya yang berada di luar negeri karena menyerahkanpenempatan dan perlindungan BMI/TKI pada PJTKI. Bagaimanaprosedur menjadi TKI mandiri ?

Berdasarkan aturan hukum yang ada ini berarti bahwakeberangkatan SARLIN AGUSTINA DJINGGI dapat dikategorikansebagai TKI Mandiri. Calon TKI yang berangkat atas kemauan sendiritanpa melalui PUTKI karena Undang Undang Republik Indonesiamemberi ruang untuk itu.. Dan kemudian jika didapati bahwa SARLINAGUSTINA DJINGGI tidak melapor ke Dinas/ Instandi atauDEPNAKER, apakah itu kesalahan saya ?

), diantaranya dalam pembuatan paspor calon Tenaga KerjaIndonesia (TKI) Saksi Korban Sarlin Agustina Djingi, dalam pebuatanpaspor tersebut ternyata Terdakwa membuatkan paspor 48 (empat puluhdelapan) halaman yang sebenarnya diperuntukkkan bagi masyarakatumum, bukan paspor 24 (dua puluh empat) halaman yang diperuntukkanbagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), untuk itu Terdakwa memperolehjasa pembayaran dari Simon Alfred Ndoen;Hal. 59 dari 84 hal.

GEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : BERSAMA-SAMA MENEMPATKAN CALON TKI/TKI YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN DAN TANPA PERLINDUNGAN PROGRAM ASURANSI;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;7.

bagi pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yangberoperasi di daerah NTB yang menempatkan TKI ke Luar Negeri harusmemiliki :1.

Memiliki Surat Ijin Penyerahan (SIP) sebagai dasar BP3TKI menerbitkanrencana kebutuhan calon TKI (Rekonmendasi Rekrut calon TKI) yangditunjukkan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi masalahKetenagakerjaan di daerah tujuan rekrut calon TKI dalam rangkakoordinasi dan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yangberwenang;Bahwa dokumendokumen yang harus dimiliki oleh calon TKI adalah :Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;. ljazah trakhir;.

Menempatkan Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumensebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dan menempatkan TKI di LuarNegeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaiman dimaksuddalam pasal 68;2. Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Sertamelakukan;Ad. 1.

No.39 Tahun 2004, dokumen yang harus dimiliki olehCalon TKI adalah:a.

berdasarkan uraian pertimbangan di atas telahternyata kalau terdakwa telah menempatkan Calon TKI/TKI yang tidakmemiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 UndangUndangNo.39 Tahun 2004, dan ternyata pula tanpa perlindungan program asuransisebagaimana dimaksud dalam pasal 68 UndangUndang No.39 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke2 yaitumenempatkan Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumensebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dan menempatkan TKI di LuarNegeri tanpa perlindungan

Anwar (DPO) bersama saksi SuciAndariny Megawati binti Jatnika datang ke rumah kosTerdakwa 2 dengan maksud untuk membicarakanpemberangkatan saksi Suci Andariny Megawati bintiJatnika menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) ke AbuDhabi, keesokan harinya Sdr.

atas nama SuciAndariny Megawati binti Jatnika ke Negara Abu Dhabiuntuk bekerja sebagai sopir tanpa memiliki PPTKISresmi merupakan tindakan melanggar peraturanPerundang undangan tentang mekanisme tentangpenempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102huruf a Undang Undang nomor 39 tahun 2004 tentangpenempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri.SUBSIDIAR Bahwa ia Terdakwa 1.

SITI JULAEHA binti MUSIMIN (alm), pada hari Sabtutanggal 14 Maret 2009 sekira jam 13.00 Wib = atausetidak tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun2009 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun2009, bertempat di terminal II E Keberangkatan BandaraSoekarno Hatta atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tangerang, menempatkan calon TKI/TKI yang tidakmemiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51yaitu. untuk dapat ditempatkan diluar

Anwar (DPO) bersama saksi SuciAndariny Megawati binti Jatnika datang ke rumah kosTerdakwa 2 dengan maksud untuk membicarakanpemberangkatan saksi Suci Andariny Megawati bintiJatnika menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) ke AbuDhabi, keesokan harinya Sdr. Anwar dan saksi Sucidatang kembali ke rumah kos Terdakwa 2 kemudianSdr.

ALI AKBAR terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 7menempatkan calon TKI/TKI yang tidak ~~ memiliki99dokumen ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ALI AKBAR olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan denda sebesar rp.1.000.000.000, (satumilyard rupiah), yang apabila denda tersebut' tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan

MAKIAHalias NAFSAH ke Negara Malaysia untuk menjadi TKI;e Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki PT. PJTKI resmiuntuk memberangkatkan sdri. MAKIAH alias NAFSAH ke Negara Malaysiauntuk menjadi TKI;e Bahwa sdri.

MAKIAHalias NAFSAH menuju Negara Malaysia untuk menjadi TKI wanita danTerdakwa tidak mempunyai kantor untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri;Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membuatkan paspor atas namasdri.

Surat iin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan olehDisnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi NTB;. Memiliki Job Order atau permintaan nyata TKI dari luar negeri;. Memiliki Perjanjian Penempatan yang ditandatangani oleh calon TKI danPPTKIS yang disahkan oleh Dinas yang membidangi KetenagakerjaanKabupaten / Kota;. Memiliki Perjanjian kerjasama Penempatan antara calon pengguna jasa TKI( pemberi kerja ) diluar negeri dengan PPTKIS;.

Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;k Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeridengan Calon TKI;1 Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;m Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ( KTKLN);Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh PPTKIS sehingga calon TKI dapatberangkat keluar negeri adalah harus memiliki Paspor dan visa kerja sertadilengkapi dengan KTKLN yang diterbitkan oleh BP3TKI Mataram, dan untukmendapatkan KTKLN harus mengikuti PAP dan

diluar Negeri unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Unsur menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpaperlindungan asuransiAd.1.

ditampung danakan di berangkatkan untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuanSaudi Arabia sebagai pembantu rumah tangga, dan 4 orang laki lakisebagai sopir diantaranya saksi FATIMA Binti USMAN HADI, JUNIAH BintiRUKA, TATIRIANTI Binti SUPANAH; Ada pun cara Terdakwa HERI BIN SUHADI merekrut Calon TKI adalahdengan memiliki Sponsor di daerah dan setiap Sponsor yang membawacalon TKI, maka Terdakwa HERI BIN SUHADI memberikan uang sebesarRp5.000.000,00 per tiap tiap 1 orang Calon TKI dari Madura,

Terdakwa membuatkan paspor para calon TKI denganmenumpang proses kepada PT.

No. 1276 K/PID.SUS/2016Rt.015/007 No. 7 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Timur, telah melakukan perekrutan calon TKI yangtidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 35 Yaituperekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukanterhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan : a berusia sekurang kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI

BUANA SAFIRA ABADI, selelah prosesMedical Chek Up dan pembuatan pasport bagi calon TKI selesai di prosesoleh Terdakwa, calon TKI TKI tersebut akan dipekerjakan sebagaipembantu rumah tangga di Saudi Arabia; Bahwa Terdakwa HERI BIN SUHADI dalam melakukan perekrutanterhadap calon TKI yang bernama saksi FATIMAH BIN USMAN HADI yangtidak memenuhi persyaratan umum, untuk pengguna perserorangansekurangkurangnya umur 21 (dua puluh satu) tahun, pada hal umur saksiHal. 3 dari 17 hal. Put.

No. 1276 K/PID.SUS/2016Keluar Negeri, akan tetapi Terdakwa yang mempunyai tempatpenampungan/asrama penampungan calon TKI; Pada waktu dilakukan penggeledahan ditempat penampungan milikTerdakwa ditemukan ada 23 Calon TKI, 3 diantaranya tidak memenuhisyarat untuk direkrut menjadi Calon TKI sedangkan 12 orang akan diambilkembali oleh sponsor ( yaitu sdr. Hannadi, sdr. H. Samsul, sdr. Agus, sdr.Alex) dengan alasan membatalkan keberangkatan. Sisanya diserahkankepada PT.

Reka Wahana Mulya khusus dalam pembuatanPaspor TKI (orang yang akan menjadi TKI yang mendaftar di PPTKIS PT.

Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan penggunajasa;d. Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;e. Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calonTKI dengan PPTKIS;f. Foto Copy SIPPTKI;g.

Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;k. Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeridengan Calon TKI;1. Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;m.

perlindungan TKI di luar Negeriunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;k. Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeri dengan CalonTKI;1. Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;m.

No.258 K/Pid.Sus/2011resmi seperti paspor, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, PerjanjianKerja dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perusahaan atau badan hukum yang lainyang bergerak dalam bidang penempatan tenaga kerja Indonesia di luarnegeri ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102ayat 1 huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ;SUBSIDAIRBahwa terdakwa Anto bin Kanduran,

Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam kapal ; Bahwa kemudian saksi Dedi dan saksi Kurniawan menanyakan kebenarandari keterangan saksi Yosi dan saksi Anis, dan Terdakwa membenarkannyadan kemudian Terdakwa beserta saksi Yosi dan saksi Anis diamankan diKantor Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut ; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan surat surat resmi untuk syaratbekerja di luar negeri, saksi Anis dan Yosi tidak dapat menunjukkan suratresmi seperti paspor, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI

Menyatakan terdakwa JUMIRAN Bin SANREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PEREKRUTAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.

WAHANAKARYASUPLAINDO Cabang Kebumen) tersebut dengan cara terdakwa JUMIRAN BinSANREJO menyuruh semua calon TKI untuk mengumpulkan persyaratan (KTP,KK dan SKCK) lebih dulu, setelah itu para calon TKI tersebut akan terdakwaJUMIRAN Bin SANREJO, berangkatkan ke Jakarta di Kantor Pusat PT.WAHANAKARYA SUPLAINDO) untuk dilakukan test kesehatan (MedicalCek Up) dengan tujuan untuk mengetahui apakah calon TKI tersebut layak untukdipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri atau tidak, sedangkan pendaftarannyadilakukan

pihak Disnakertrans setempatberikut para calon TKI nya dari petugas lapangan maupun dari KepalaCabang suatu PJTKI yang ada di tingkat Kabupaten sampai dengan calonTKI dimaksud dapat diberangkatkan sebagai TKI ke Negara tujuan adalahmenerima dokumendokumen calon TKI, menguruskan Paspor calon TKI,dan menguruskan Calling Visa ke Negara tujuan sampai dengan Visa Kerjaturun sehingga calon TKI bisa ditempatkan bekerja dimajikan negarapengguna di luar negeri, dan memulangkan TKI setelah habis masakontraknya

Melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;c. Menyelesaikan kasus calon TKI/TJI pada pra atau purna penempatan; d.

Setelah dari masingmasing calon TKI sudah mendapatkan Paspor,selanjutnya paspor tersebut oleh Kantor Cabang diserahkan kepadaPPTKIS Pusat;10. Dokumen Paspor calon TKI oleh Kantor PPTKIS Pusat masingmasing difoto copy lalu dikirimkan ke negara pengguna/Negaratujuan TKI untuk diproses koling Visanya;11. Untuk Kantor PPTKIS Pusat selanjutnya bertugas melakukanpemberangkatan dan menempatkan CTKI ke negara tujuan sesuaidengan VISA kerja dari masingmasing TKI;12.

berikut :Selembar...............448 (delapan) orang calon TKI yang akan diberangkatkan ke Negara Taiwana.

WEE LEONG SENG, sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair : Pasal 102 ayat (1) huruf a jo Pasal 4 UURI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (TKI) Di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;2. Membebaskan terdakwa-terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa 1. JENNY als JENNY dan Terdakwa 2.

WEE LEONG SENG, sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan memperkerjakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Luar Negeri tanpa memiliki dokumen yang lengkap yang dilakukan secara bersama-sama ;4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :- Terdakwa 1. Jenny als Jenny selama : 2 (dua) Tahun. - Terdakwa 2.

Kerja (TKI) Di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair kami.2.

Calon TKI harus memiliki Pasport,Calling Visa / Visa Kerja, harus mengikuti Program Asuransi, harus mengikutiMedical Check Up, harus mengikuti Uji Kompetensi dikenai Pajak TKI;Bahwa orang perseorangan tidak bisa memberangkatkan calon TKI ke Luar Negeri;Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan mereka dipersidangan sebagai berikut :Hal 11 dari 24 Put.

Unsur Menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 dan Tanpa Perlindungan Program Asuransisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68;Menimbang, bahwa kata menempatkan dalam hal ini mengikuti kepada (followto) ,Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen* oleh karena itu yang menjadi titik beratunsur Pasal kedua ini adalah frase ,,Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumensebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 UU No. 39 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa

Pasal 51 UU No. 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk dapatditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :a.

KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri);Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 68 Ayat (1) No. 39 Tahun 2004 menyatakanbahwa Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengistruksikan TKI yang diberangkatkanke luar negeri dalam Program Asuransi;Menimbang, bahwa unsur pokok dalam pasal ini adalah Program Asuransi yangharus diikuti oleh TKI dan Pelaksana Penempatan TKI swasta wajib mengistruksikan masalahini dan selanjutnya jenis asuransi tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;Menimbang, bahwa

Menyatakan terdakwa FAJARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : BERSAMA-SAMA MENEMPATKAN CALON TKI/TKI YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN DAN TANPA PERLINDUNGAN PROGRAM ASURANSI;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6.

bagi pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yangberoperasi di daerah NTB yang menempatkan TKI ke Luar Negeri harusmemiliki :.

Subaeri untuk10 (sepuluh) orang Calon TKI tersebut;e Bahwa kemudian Calon TKI tersebut diberangkatkan oleh H.

Menempatkan Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumensebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dan menempatkan TKI di LuarNegeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaiman dimaksuddalam pasal 68;2. Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Sertamelakukan;Ad. 1.

2004, dokumen yang harus dimiliki olehCalon TKI adalah:a.

, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telahterbukti kalau terdakwa telah menempatkan Calon TKI/TKI yang tidakmemiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 UndangUndangNo.39 Tahun 2004, dan ternyata pula tanpa perlindungan program asuransisebagaimana dimaksud dalam pasal 68 UndangUndang No.39 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke2 yaitumenempatkan Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumensebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dan menempatkan TKI di LuarNegeri tanpa

Luar Negeri yang hanya bisa dilaksanakanoleh Pemerintah dan Pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) (Sesuaidengan pasal 10 UU RI No. 39 Tahun 2004) ;2 Selanjutnya Pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) memberikanpenyuluhan / informasi kepada calon TKI yang meliputi tata caraperekrutan, dokumen yang diperlukan, hak dan kewajiban calon TKI,situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan dan tata cara perlindungan bagiTKI (Sesuai dengan pasal 34 UU RI No. 39 Tahun 2004).3 Pemeriksaan kesehatan clan

EKA RAHMAWATI;Bahwa terdakwa merekrut ketujuh orang tersebut kurang lebih sejak 4 (empat)bulan yang lalu ;Bahwa persyaratan yang dimiliki untuk menjadi TKI di Negara Philipina sebagaiABK (anak buah kapal) adalah :1 KTP dan KK calon TKI ;Buku pelaut (Seaman) ;BST (Bsic Savety Training) ;234 SCRB (Surviver crive Rescue Boats) ;5 TF (Tanker Familiar) ;6 AFF (Air Fire Fighting ;7 Surat Nikah (bagi calon TKI yang sudah nikah) ;Sedangkan untuk EKA RAHMAWATI sebagai calon TKI di New Zelandtidak ada dokumen

yang dijanjikan oleh Syamsul sekitar Rp. 5.000.000,00(Lima juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)perorang ;e Bahwa dalam perekrutan calon TKI masih ada persyaratan yang belum dipenuhioleh calon TKI yaitu berupa Visa, ljazah, akte kelahiran, dan program asuransi ; Bahwa setelah terdakwa melakukan perekrutan calon TKI, pada waktudipenampungan tidak pernah diberikan pembekalan atau pelatihan ;e Bahwa waktu terdakwa melakukan perekrutan calon TKI tidak pernahberkoordinasi

EKA RAHMAWATI;Bahwa terdakwa merekrut ketujuh orang tersebut kurang lebih sejak 4 (empat)bulan yang lalu ;Bahwa persyaratan yang diminta oleh Terdakwa untuk menjadi TKI di NegaraPhilipina sebagai ABK (anak buah kapal) adalah :1 KTP dan KK calon TKI ;2 Buku pelaut (Seaman) ;253 BST (Bsic Savety Training) ;4 SCRB (Surviver crive Rescue Boats) ;5 TF (Tanker Familiar) ;6 AFF (Air Fire Fighting ;7 Surat Nikah (bagi calon TKI yang sudah nikah) ;Sedangkan untuk EKA RAHMAWATI sebagai calon TKI di New Zeland

masih ada persyaratan yang belum dipenuhioleh calon TKI yaitu berupa Visa, ljazah, akte kelahiran, dan program asuransi ;Bahwa setelah terdakwa melakukan perekrutan calon TKI, pada waktudipenampungan tidak pernah diberikan pembekalan atau pelatihan ;Bahwa waktu terdakwa melakukan perekrutan calon TKI tidak pernahberkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja asal calon TKI ;Bahwa terdakwa tidak tahu alasan calon TKI diberangkatkan dari pelabuhanTanjung Benoa Bali, Karena hal itu langsung perintah dari

Menyatakan Terdakwa INDRA PUTRA BIN RAZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membantu menempatkan calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang tidak memiliki dokumen yang sah sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa Indra Putra Bin Razak bersalah melakukantindakpidana Setiap orang yang menempatkan calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) /TKI yang tidak memiliki dokumen yang sah sesuai dengan peraturan yangberlaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruff Undangundang RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri dalam dakwaan Kedua Primair;2.

Mandiri dan keberangkatan yang bersangkutanke Luar Negeri diurus oleh Calon TKI itu sendiri, namun sesampainya di Negaratujuan yang bersangkutan harus melaporkan diri ke kantor Konsulat atau KedutaanNegara Indonesia dinegara tujuan calon TKI;Bahwa perorangan tidak boleh menempatkan Tenaga Kerja untuk orang lain;Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah menampung Tenaga Kerjadirumahnya;Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakankepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi

dan daripekerjaan Terdakwa ia tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan pelayanantenaga kerja Indonesia dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untukmembantu penyaluran TKI ke Luar Negeri tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keduaini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Ad.3 menempatkan calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atauTKI yang tidakmemiliki dokumenyang sah sesuai dengan peraturanyang berlaku;Menimbang bahwa unsur pasal im adalah bersifat

Pelaksana penempatan TKI swasta.Menimbang bahwa Pasal 51 Undangundang nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia juga mensyaratkan dokumen yang harusdilengkapi oleh calon TKI untuk bekerja ke luar negeri, meliputi antara lain :a.

Menyatakan Terdakwa INDRA PUTRA BIN RAZAK telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membantumenempatkan calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang tidak memilikidokumen yang sah sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;2.