Ditemukan 17963 data
162 — 103
ini menunjuk Sdr. xxxxxx selaku NAZHIR (Pengurus atas tanah wakaf);4.
Bahwa disamping itu dalam naskah penyerahan dimaksud tanah wakaf yangdiserahkan hanya 5X11 M2? = 55 M akan tetapi dalam kenyataannyaTergugat 1 menguasai tanah wakaf seluas 158 M?
sebagian tanah wakaf dan bangunan diatasnyadengan ukuran 5 x 11 M?
wakaf yakni wakaf kembali ke wakaf;22.
Bahwa menurut hukum wakaf, wakaf adalah wakaf tidak boleh diganggu gugatoleh siapapun termasuk Para Tergugat, dan harus dalam keadaan utuh, namunapabila hak wakaf tersebut akan diubah fungsikan, maka tatacara perubahantersebut diatur dalam pasal 40 huruf f Jo.
134 — 61
Sedangkan tuha peut adalah pihak sebagaitempat meminta saran dan nasehat dalam pengelolaan Gampong yangmengurus pada halhal yang bersifat tradisi/adat istiadat.Berkaitan dengan wakaf, maka pihak yang berhak mengajukan gugatanwakaf adalah Nadzir atau penerima wakaf yang bertugas mengelola danmemelihara harta wakaf.
kalau sudah ada dokumen Akta lkrar Wakaf (AIW),atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
harusadanya Akta kkrar Wakaf (AlW).
menerangkan ataumembuktikan apakah objek sengketa termasuk dalam : Syarat wakaf mutlak atau wakaf bersyarat Siapa pemilik objek tanah yang telah mengikrarkan objek sengketamerupakan tanah wakaf ;Dan kesemua alat bukti tertulis dan saksisaksi yang diajukan oleh paraPenggugat/para Terbanding juga tidak mampu untuk menerangkan danmembuktikan adanya suatu rukun wakaf yang terdiri dari :1.
4 olie YIDalam Islam yang diperhitungkan adalah subtansinya bukan lahirnyaieartinyasaja;Menimbang, bahwa sahnya suatu waqaf yang dilakukan seseorangsesuai dengan petunjuk Pasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf adalah Wakaf dilaksanakan harus memenuhi unsurunsur yaituWakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, peruntukan harta benda wakafdan Jangka waktu wakaf;Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang diajukan olehpara Penggugat/Terbanding (H.
38 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 38
No. 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls.610e Bahwa berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01Tahun 1983 menyebutkan bahwa tanah tersebut wakaf dari masyarakatbanyak.
Dengan demikian dalil Gugatan pada Pointer 7 (tujuh) harus ditolakatau setidak tidaknya dikesampingkan;Jawaban Pointer (Delapan) dan Pointer 11 GugatanBahwa dalam hukum wakaf walaupun tidak secara langsung menyaksikan sendiriperistiwa pemberian wakaf tersebut dan patut dikategorikan sebagai Syahadahistifadlah akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telah lama terjadidan wakaf tersebut tidak disangkal oleh muaradlah, selanjutnya kebolehanSyahadah Istifadlah dalam perkara wakaf telah menjadi
No. 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls.1 Untuk membuktikan pendaftarn tanah Wakaf sebagai dimaksud dalam pasal 15peraturan ini ditetapkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.2 Dalam pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini kepala KUA selaku pejabatpembuat akta ikrar wakaf berkewajiban untuk :abMeneliti keadaan tanah Wakaf;Meneliti dan mengesahkan Nadzir serta meneliti saksi;Menerima penyaksian tanah Wakaf;Membuat akta pengganti akta ikrar Wakaf dan salinannya;Menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan salinannyasebagai
No. 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls.14PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF nomor: 01 Tahun 1983.
;Bahwa saksi tidak tahu adanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanahtersebut;Hal. 43 dari 70 hal.
235 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1263/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI,beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Nomor 264,Karuwisi, Makassar, yang diwakili oleh Dr. Dr. H. Dwi DjokoPurnomo, MPH, jabatan Direktur Rumah Sakit lbnu Sina;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Prof. Dr. H.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
- Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk ... [Selengkapnya]
Syahadah alistifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwaitsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baikdalam perkara volunter maupun contentiosa.b. Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknyayang beragama Islam dapat mengajukan permohonandispensasi kawin ke Pengadilan Agama.c.
(Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung Tahun 2010 di Balikpapan).Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah danHarta BersamaPutusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan hartabersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perludimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkanpara pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untukmengosongkan objek perkara.Hukum Jinayata.
Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.
- Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;
Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;
<
302 — 112
Hari Poerwanto,SH, Notaris Surakarta dirubah dengan Akta Nomor : 10 tanggal 20 September 2006 oleh NY.Wirati Kendarto,SH, Notaris di Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Dukuh Mendungan, RT.03, RW.03, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, bertempat tinggal di Jalan Notoprajan NG II/705, RT.039, RW.006, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konpensi III / Tergugat Rekonpensi IIIYayasan Wakaf Rumah Sakit
Menyatakan pendaftaran benda wakaf sebagaimana dimaksud dalamSurat Nomor KK. 11. 31/ HK. 03. 4/ 02/ 2014 yang dikeluarkan oleh KUAKec. Banjarsari Kota Surakarta untuk Pendaftaran tanah Wakaf (HM. 11.629) terletak di Kel Kadipiro, Kec.
Bahwa atas kerja keras dari Penggugat , Penggugat II dan Ir.TAUFIQRUSDI sebagai Pengurus Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakartadalam menggalang pengumpulan harta wakaf baik dengan caramenerbitkan Buku Saku maupun Blangko Wakaf, maka Ir.
seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dukuh Mendungan,Jalan A.Yani Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, padatahun 1976 dibuat Masterplan Rumah Sakit Islam Surakarta;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalilPenggugat di atas tidak jelas berapa besar dana yang diperoleh dari dalammenggalang pengumpulan harta wakaf baik dengan cara menerbitkan BukuSaku maupun Blangko Wakaf, maka Ir.
Apakah pembelian ituHal. 23 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.berasal dari seluruh dana dalam menggalang pengumpulan harta wakaf baikdengan cara menerbitkan Buku Saku maupun Blangko Wakaf;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan untuk mewujudkanpembangunan Rumah Sakit Islam Surakarta, Penggugat , Penggugat II danIr.
16 Juni 1980 dengan harta benda wakaf dimulaimembangun Rumah Sakit Islam Surakarta dan dalam jangka waktu kuranglebih 3 (tiga) tahun telah berhasil membangun jembatan, Gedung AlFajr, AlKautsar, AlHajji , AlHajji Il, Gedung Administrasi dan Gizi, yangpenggunaannya diresmikan pada tanggal 30 Juli 1983 yang pada masingmasing Gedung dilekatkan Prasasti Wakaf ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan seiring dengan berjalannyawaktu dari hasil pengumpulan harta benda wakaf maupun hasil mengelolaRumah Sakit
403 — 92
Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yang sempurna (milkuttam) dan tidak sah menurut hukum;---------------
Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor :W.00001/desa Sokanegara, Surat ukur tanggal 30 juli 2005 Nomor : 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak berkekuatan hukum;--------------------------------------------4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;------------------------5.
., yang amarnya berbunyi ;:nae MENGA DIL ~222222222enenenennnnPutusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.Smg Hal. 2 dari 7 halamanDALAM EKSEPS : 220222cennecececence cee csc ee cec cece cee ceeneeneesMenolak eksepsi paraTGIQUGAL jn~~~~~= =n nn nanan nnn nnnDALAM POKOK PERKARA :2nnenneneneeceneecenenceceneeceeenee1.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuksebagaian ;Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dinadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan AgamaPurwokerto Timur dengan
Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM)Kabupaten Banyumas, dimana para Tergugat berkedudukan sebagaipengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat bertindak selaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas(milkuttam) yang benar karenanya cacat dan batal demiMenyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor :W.00001/desaSokanegara, Surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor : 00045/2005yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan
surat ukur tanggal 30 Juli 2005 Nomor 00045/2005 yang diterbitkanoleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas adalahmerupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itupembatalannya harus dimohonkan kepada Pengadilan dalam lingkunganPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat denganhakim tingkat pertama dalam memberikan penilaian terhadap sertifikat TanahPutusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.Smg Hal. 4 dari 7 halamanWakaf tersebut, karena ikrar wakaf
Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat dihadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan AgamaPurwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005Nomor : W2/82/13/2005 kepada Badan kesejahteraan Masjid (BKM)Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagaiKetua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat bertindakselaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yangsempurna (milkuttam) dan tidak sah menurut hukum;3.
Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor :W.00001/desaSokanegara, Surat ukur tanggal 30 juli 2005 Nomor : 00045/2005 yangPutusan Nomor:116/Pdt.G/2010/PTA.Smg Hal. 5 dari 7 halamanditerbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBanyumas, tidak berkekuatan hukum ;4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;5.
88 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4. Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;5.
Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;6.
Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
91 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
NURUL HADI VS KETUA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN SIDOARJO;;
212 — 91
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf beralamat di Jalan Merak Nomor 4 Balapulang, Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh H. Khalimi Bin Sudargo, jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 199/Kua.11.28.02/PW.01/12/ 2017 tanggal 28 Desember 2017;3.
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Wilayah Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan KH, Wahid Hasyim G Nomor 12 Slawi Kulon, Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Badrodin, MSI jabatan Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tegal;4. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Tegal beralamat di Jalan A. Yani Nomor 7 Pakembaran Kabupaten Tegal;5. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta cq.
Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.SmgHal itu antara lain disebabkan tidak seluruhnya Nazhir perseoranganmenyetujui perubahan itu, lembaga yang memanfaatkan wakaf yaituMajelis Taklim Assalam dan Annisa (sesuai peruntukan wakafsebagaimana yang tertulis dalam ikrar wakaf tanggal 7 Desember 2011)serta sebagian besar masyarakat lingkungan benda wakaf tidakmenyetujui perubahan Nazhir tersebut ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding tersebut ParaTerbanding menjawab yang pada pokoknya antara lain : Bahwa
Pasal 3 dan 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir HartaBenda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah dan karena itu seluruhgugatan Pembanding harus ditolak ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dianggaptelah tepat dan benar, bahwa prosedur pergantian Nazhir perseorangankepada Nazhir organisasi dalam sengketa perkara a quo telah dilakukanmenurut tata cara yang
Nazhirtidak menjadikannya Nazhir yang lain berhenti, dalam hal iniberhentinya Nazhir lainnya dilakukan oleh ketentuan Pasal 5Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu diberhentikan olehBadan Wakaf Indonesia.
Sedangkan keberatan Pembanding atastindakan Ketua Nazhir menyerahkan tanah wakaf kepada NazhirHim. 10 dari 13 hlm.
Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgorganisasi dianggap tidak mewakili Nazhir yang lain, hal ini dapatdifahami bahwa Para Nazhir sebagai suatu kelompok melakukantindakan dengan sendirinya diwakili olen seorang Ketua, hal ini jugasebagaimana Ketua Nazhir menerima tanah wakaf dari Wakif secaraformal tidak ada kuasa dari Nazhir lainnya kepada Nazhir Ketua untukmenerima tanah wakaf, selain itu kKeberadaan Wakif dalam hal ini ikutmengajukan permohonan pergantian nazhir ;Bahwa keberadaan tanah wakaf meskipun
360 — 151
Pembanding dapat diterima ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0815/Pdt.G/ 2018/PA.Ska tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyinya sebagaimana tersebut dibawah ini :Dalam Eksepsi :- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III ;Dalam Pokok Perkara :- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- Menetapkan memberikan izin kepada Penggugat untuk tinggal/ menempati 1/3 (sepertiga) bagian dari benda wakaf
dengan sertifikat tanah wakaf Nomor 11 sampai batas waktu Penggugat mendapatkan tempat tinggal sendiri atau sampai batas waktu Penggugat meninggal dunia;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
No.230/Pat.G/2018/PTA.SmgIll tersebut;Bahwa ketidak samaan Penerima Wakaf (Nadzir) yang terdapat dalam AktaIkrar Wakaf No.
Menyatakan batal Akta Ikrar Wakaf No. Kk.11.31.4/W.2/09/2011 dengansegala akibat hukumnya;Hal 11 dari 31 hal Put. No.230/Pdt.G/2018/PTA.Smg. Menyatakan batal Sertifikat Tanah Wakaf No.11 sebagai akibat daridibatalkannya Akta Ikrar Wakaf No. Kk.11.31.4/W.2/09/2011;. Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmengembalikan objek wakaf dalam perkara ini sebagaimana tersebutdalam SHM 1111 yang saat ini beralih menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No.11, kembali kepada Penggugat;.
No. 41 Tahun2004 tentang Wakaf, tentunya ketika Penggugat mewakafkan harta bendamiliknya, maka kedudukan Penggugat sebagai Wakif yang diawali denganpembacaan ikrar wakaf di depan PPAIW, maka Sertifikat Hak Milik No. 1111dengan sendirinya berubah menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 denganalas hak Akte Ikrar Wakaf, dan sesuai Pasal 3 UndangUndang R.I.
Ikrar wakaf,e. Peruntukan harta wakaf, f. Jangka waktu wakaf;. Pasal 7 :Wakif meliputi : a. Perseorangan, b. Organisasi, c. BadanHukum;. Pasal 9 : Nazhir meliputi : a. Perseorangan, b. Organisasi, c. BadanHukum;. Pasal 17 (1) : lkrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.(2) : Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakansecara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrarwakaf oleh PPAIW;.
Ikrar Wakaf dan selanjutnya berdasarkan AktaIkrar Wakaf tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKotamadya Surakarta diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 11 tanggalHal 23 dari 31 hal Put.
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga
Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
136 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUMAH SAKIT IBNU SINA YAYASAN WAKAF UMI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
14 — 2
9 — 0
12 — 1
37 — 2
10 — 0