Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 25 Nopember 2015 — YOHANA RETTOB; VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA
83 — 43
  • Sedangkan tidaktermasuk didalamnya tentang Penetapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun ;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 27 PeraturanPemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : Pasal 27 Kepala Badan Kepegaveian Negara menetapkan Pemberhentian danPemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan PegavaiNegeri Sipil Daerah
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 120/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
144 — 103
  • Pasal 250Halaman 52Putusan No.120/G/2019/PTUNMDNPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan pada tanggal 4 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30September 2013 yang mana Keputusan tersebut telah berlaku surut;Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:Pasal 57Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamKeputusan atau ketentuan
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum
Register : 25-07-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 226/Pid.B/2018/PN Pbu
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Acep Subhan,SH
Terdakwa:
TRIMO Bin SUKIJO
150 — 28
  • Dian Susilo yang juga merupakan Ahli waris Golongan Sdr.SUKARDI (Alm) mendatangi Saksi Nurhadi, SH dan memberikandokumen berupa Surat Kematian Nomor: 474.3/086/KESRA tanggal 12Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karang Mulya dandiketahui oleh Kepala Desa Karang Mulya, Surat Keterangan Ahli Warisyang diketahui oleh Kepala Desa Karang Mulya dan diregister denganNomor: 440/131/Pem tanggal 12 Februari 2014, Kutipan Akta KelahiranNomor: 231/1/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipilyang
Pengadilan PA Ampana Perdata Agama Perceraian
Register : 13-11-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA Ampana Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Apn
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 29
  • Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama PEMOHON Nomor882.4/157//BKPSDMDB.TU/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Kabupaten Tojo Unauna, bermeterai cukup dan telahdinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudiandiberi tanda (TR.1);2. Fotokopi Rekening Koran atas nama PEMOHON yang dikeluarkan olehPT.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 41/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
TERHAR LAWANDI, S Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
203 — 151
  • bahwa Tergugat dalammenerbitkan Keputusan TUN obyek sengketa a quo tersebut tidak jelasdasar pertimbangannya serta sama sekali tidak menyebutkan dengantegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat ;18.Bahwa jika Pemberhentian Penggugat dianggap karenahasilputusan pengadilan, maka Surat Keputusan Bupati Morowali Utarasebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuansebagaimana yang disebutkan dalam pasal 247 Peraturan PemerintahRI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
AMRASUL ABDULLAH, ST
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
157 — 85
  • dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBRsengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan Tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
137 — 55
  • Obyek sengketa tidak cacatprosedural1) Bahwa argumentasi yangdibangun Penggugat yang mengaitkan penerbitan obyek sengketadengan penjatuhan hukuman displin, menunjukkan bahwa Penggugattelah mencampuradukkan antara penjatuhuan hukuman disiplin denganpenjatuhan hukuman pemberhentian tidak hormat pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;2) Bahwa pemberhentian tidakhormat Penggugat sebagai PNS tidak termasuk dalam
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 45/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
RUSDIYANTO, SE, M. Si
Tergugat:
Bupati Kutai Timur
327 — 246
  • tanggal 02September 2014, maka Objek Sengketa nyata telah bertentangandengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.3) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sebagai tindak lanjut dariKeputusan Bersama = Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 26/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Sjahrul. SE
Tergugat:
BUPATI BUOL
265 — 143
  • PID.SUSTPK/2014/PN.Pal, tanggal 9 Februari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 131/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
138 — 61
  • 2012;Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahan antara bataswaktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Peraturan PemerintahRI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanya, pemerintah telah menerbitkanKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,Hal 52 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUNMDNdan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJtanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Agama Perceraian
Putus : 02-12-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.TBT
Tanggal 2 Desember 2014 — SAUD MARULI NADEAK LAWAN SARTIKA Br. PANJAITAN
89 — 18
  • Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Tbtharus mempunyai izin untuk melakukan perceraian, yang selengkapnya sebagaiberikut:Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 04-04-2011 — Upload : 13-05-2011
Putusan PT JAKARTA Nomor 117/PID/2011/PT.DKI
Tanggal 4 April 2011 — YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO Bin M. DAUD BASA'A
175 — 87
  • tersebut ternyata gagal ;Bahwa latihan militer atau Asykari atau IDAD dipegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besarakhimya diketahui oleh petugas kepolisian, danketika terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2010sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersamasaksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang sedang dalamkeadaan sakit, mereka berdua akhimya tertangkap ;Bahwa terdakwa mengetahui adanya pelatihan militer dibukit Jalin Jantho yang menggunakan jenis senjatatempur yang tidak lazim digunakan masyarakat sipilyang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH
25 — 6
  • HUSEN binti HUSEN (alm)ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar plastik klip beningyang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buahamplop warna putih, 1 (Satu) buah amplop warna coklat ,1 (Satu) buahtas warna coklat, 1 (Satu) buah kantong warna hijau, 1 (Satu) buah tasgendongan bayi warna merah biru ,1 (Satu) unit handphone merk nokiawarna hitam dengan simcard 081264319104, 1 (satu) unit handphonemerk Realme warna hitam abuabu ada di saksikan oleh Terdakwa sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 02-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Maret 2016 —
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat Lampung Nomor PD/118/A/UP/1981 tanggal 7 Mei 1981 secara bersamasamadengan Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., Junaidi Shobir, S.E., (oenuntutannyadilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Maret tahun 2008 sampaidengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaktidak pada suatu waktu dalamtahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah DaerahKabupaten Tulang Bawang atau setidaktidaknya pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/KHS/2020
Tanggal 16 April 2020 — RINI SILALAHI, S.Si., DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR VS WALIKOTA PEMATANG SIANTAR (HEFRIANSYAH NOOR, SE.,MM);
392 — 548 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali ditetapkan paling lama 14hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima;Pasal 248 ayat (2):(4) Pegawai Negeri Sipil yang dipidana dengan pidanapenjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana tidak denganberencana, tidak diberhentikan sebagai Pegawai NegeriSipil apabila tersedia lowongan Jabatan;Bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukanpemberhentian sementara terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 06-08-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Tgt
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 36
  • anak yang berusia dibawah 21 tahun, yakni anak ketigadan keempat yang bernama Syahratunnisa dan Hafizah;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkan anak sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat hanyamenyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harusdiberikan oleh Tergugat kepada anakanaknya, dan berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
172 — 60
  • Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Ssesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 10-11-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0786/Pdt.G/2017/PA.Spt
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 1
  • perkawinan termasuk hadhanah,tidak berlaku asas nebis in idem, sehingga Majelis Hakim berpendapatpermohonan Pemohon aquo dapat diterima yang selanjutnya akan diperiksadan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangansebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadapeksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
DIAN ERLINA WATI JOHANNIS, ST, M.Eng
Tergugat:
Direktur Politeknik Negeri Kupang
291 — 158
  • ;Bahwa halhal tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasandikeluarkannya objek sengketa sebab tidak ada tindakanPenggugat selama menjabat sebagai ketua jurusan teknik sipilyang menimbulkan kerugian atau terganggunya stabilitas danketentraman pelaksanaan tugas serta kinerja dan mutu pelayananproses belajar mengajar pada jurusan teknik sipil atauterhambatnya kelancaran pelayan public dan tidak terjaminnyakinerja dan kualitas pelayanan proses belajar mengajar padajurusan teknik sipil;Pada bagian mengingatBahwa
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 23-01-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN PARE PARE Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.PAREPARE.
Tanggal 30 Januari 2014 — PULUNG, lawan Hj. MARDIANA
43 — 7
  • Muh.ArmT, SH, M.S7T adalah hanya dan seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kabupaten Enrekang, bukan seorang Advokatsebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 18/2003 tentang Advokat danjuga bukan keluarga (sepupu) dari Penggugat asli (principaal)Sdr. Pulung yang berhak menjadi wakil atau kuasa insidentil didepan persidangan pengadi lan;2.