Ditemukan 5003 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-02-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
239 — 142
239 — 142
Bahwa pekerjaan TERGUGAT adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdinas pada DISAMARKAN, yang beralamat di DISAMARKAN,sampai dengan saat ini;4. Bahwa sejak awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampaidengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah berhubunganselayaknya suami istri. Hal tersebut disebabkan PENGGUGAT memilikigangguan seksual berupa penyakit Vaginismus. Namun demikian sejakHalaman 2 dari 58 hal.
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2015 Tanggal 8 Mei 2015 — EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
91 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 4 Januari 2012;Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.,lahir tanggal 12 Januari 1974, NIP. 19740112 1999121001, Penata Muda Tk. , Golongan Ruang Ill/b,Halaman 2 dari 49 halaman.
Register : 20-02-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 25-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 17 Juli 2012 — Kartini Hasibuan;Menteri Agama Republik Indonesia
48 — 31
48 — 31
perundangundangan yangberlaku 29222 2 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nen nn nnnBahwa penerbitan SK a quo telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :Bahwa dasar hukum pemberian hukuman disiplin kepada Penggugatadalah ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi: ( Bukti T13 ) ;diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil, apabilaketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 31-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1216/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon, Termohon
20 — 11
20 — 11
Pasal 118 dan 129 tentangKompilasi Hukum Islam);Bahwa atas permohonan gugatan cerai talak ini oleh karena Pemohon adalahberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Pendidikanyang harus memerlukan persetujuan dari pimpinan sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No45 tahun 1990 pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi ; (1) Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan
Register : 01-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 — Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si VS PRESIDEN RI;
152 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 6Penetapan statuskepegawaiansebagaimanadimaksud dalamPasal 5dilaksanakansebagai berikut:a. bagi PegawaiNegeri Sipil daerahyang dipekerjakanpada UniversitasMaritim Raja Ali Hajidapat dialihkanstatusnya menjadiPegawai Negeri Sipilpusat danditugaskan padaUniversitas MaritimRaja Ali Haji;b. b. bagi yangberasal bukan dariPegawai Negeri Sipilyang bekerja padaUniversitas MaritimRaja Ali Haji dapatdiangkat menjadiCalon PegawaiNegeri Sipil pusatsepanjangmemenuhipersyaratan sesuaidengan ketentuanperaturan
Register : 07-08-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
140 — 64
Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
140 — 64
mendasariterbitnya Obyek Sengketa berdasarkan putusan pengadilan Tindak PidanaKorupsi nomor 58/Pid.SUSTPK/2014/PN.Jap, Undangundang nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018;Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-04-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT,
TERGUGAT
217 — 77
217 — 77
Oleh karena Penggugat masihmemiliki harta dikampung Penggugat, selain itu Penggugat jugamemiliki gaji pensiun selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang dinikmati setiap bulannya, ditambah lagi dengan uangTaspen istri Penggigat almarhumah Isteri Penggugat yang jugasemasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Register : 28-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
SUMIADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
144 — 64
SUMIADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
144 — 64
Dalam hal ini penerbitan Objek Sengketa adalah bentuk penegakanhukum terhadap pegawai negeri sipil pelaku tindak pidana korupsi, setelahsebelumnya dalam rentang waktu yang cukup lama penegakannya diabaikansecara massif oleh para pejabat pembina kepegawaian;Halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor 08/G/2019/PTUN.PGPMenimbang, bahwa dalam kaitannya dengan asas persamaan/tidakdiskriminatif, Penggugat tidak dapat membuktikan siapa saja pegawai negeri sipilyang mendapatkan perlakukan istimewa.
Apakah penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang diterapbkan Tergugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quobertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku?;3. Apakah objek sengketa a quo dibenarkan berlaku surut menurut peraturanperundangundangan yang berlaku?
Register : 29-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
148 — 82
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
148 — 82
2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipildinyatakan pada dasarnya jabatan yang diberikaan kepada seorangPegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yangharus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, apabila kemudian seorangPegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-01-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PA BENGKULU Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Bn Tanggal 31 Juli 2018 —
24 — 13
24 — 13
Konpensi,kemudian bila tibatiba anak tersebut harus dipisahkan dengan orang yangselama ini sangat dekat dengannya (Termohon Konpensi) yang dicintai sertadibanggakan, sedangkan apa yang bakal terjadi bila anakanak tersebut yanagselama ini tidak ada masalah, kemudian berpindah dari kebiasaan ataulingkungan yang berbeda hal yang seperti ini belum dapat dipastikan apakahanakanak tersebut pasti terjamin kepentingannya dan lebih terjamin masadepanya, apalagi Penggugat Konpensi selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-10-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Mdo Tanggal 11 Oktober 2012 — Bonifacius T. Tiwa
123 — 43
123 — 43
Bahwa yang berhak menerima Tunjangan Umum adalah Pegawai Negeri Sipilyang tidak menerima Tunjangan Struktural dan fungsional, dengan kata lain hanyadiperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat struktural (tenagastruktural) ;6.
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI
84 — 17
84 — 17
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 /75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
151 — 52
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
151 — 52
;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatunkan hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan ;Halaman 58 dari 124 Halaman Putusan Nomor :
Merauke, Tanggal 27 Desember 2017, (Fotokopidari fotokopi);Halaman 81 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPRBukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 24 K/PID.SUS/2016,Tanggal 17 Oktober 2016, (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 13-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 502/Pdt.G/2013/PA.TTD Tanggal 1 Juli 2014 — Pemohon dan Termohon
21 — 2
21 — 2
pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapatdiindahkan, dengan alasan bahwa dalam peraturan PKB PPKS perihalurusan perceraian Perusahaan tidak terkait di dalamnya;Bahwa oleh karena atasan Pemohon tidak bersedia memberi izinkepada Pemohon, maka Majelis berusaha memberikan saran dan nasehatkepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya untuk menceraikanTermohon, bahkan Majelis telah menjelaskan tentang resiko perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT Tanggal 12 Oktober 2017 — drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPHM ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
92 — 176
92 — 176
Fakta ini menunjukkan bahwa tidak validatau rusaknya mesin finger print bukanlah alasan ketidakhadiran Penggugat dalamjumlah hari yang sedemikian banyak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelisberpendapat bahwa alasan adanya persoalan mesin finger print yangdikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan tidakmasuk kerja yang sah sebagaimana Penjelasan Pasal 10 angka 9 huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN PARE PARE Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.PAREPARE. Tanggal 30 Januari 2014 — PULUNG,
lawan
Hj. MARDIANA
38 — 7
38 — 7
Muh.ArmT, SH, M.S7T adalah hanya dan seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kabupaten Enrekang, bukan seorang Advokatsebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 18/2003 tentang Advokat danjuga bukan keluarga (sepupu) dari Penggugat asli (principaal)Sdr. Pulung yang berhak menjadi wakil atau kuasa insidentil didepan persidangan pengadi lan;2.
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
200 — 73
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
200 — 73
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenegaskan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.Selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa tata usaha negara a quo juga melangkahi Pasal247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 10-05-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 05/PID.SUS/TPK/2016/PN. KDI Tanggal 10 Mei 2016 — - Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si
187 — 111
187 — 111
POLTAK TAMBUNAN, M.Si, selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara(BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, sebagai orangyang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs.
Register : 04-05-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn Tanggal 30 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
145 — 76
145 — 76
Kemudian pada tahun1998, Penggugat baru mendaftarkan perkawinan tersebut di Amerika(bukan di Indonesia) melalui Kantor Catatan Sipil setempat, setelahsebelumnya dinikahkan ulang menurut prosesi Negara Amerika (bukanmenurut hukum Islam, karena tanpa wali dan saksi) di kantor catatan sipilyang sama di Amerika.
Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 PK/Pdt/2012 Tanggal 10 September 2013 — CHARLES MIDUK SOMARA vs PT. BANK GANESHA, dkk
146 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penerbitan aktaaktakelahiran tersebut telah diterbitkan tanpa dasar hukum dan bertentangan denganketentuan Pasal 42 Jo Pasal 55 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang mengatur mengenai kedudukan anak dan pembuktian asal usul anak karena saat itutidak pernah ada Surat Perkawinan baik dari Gereja ataupun dari Kantor Catatan Sipilyang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara alm.