Ditemukan 4988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 04-04-2011 — Upload : 13-05-2011
Putusan PT JAKARTA Nomor 117/PID/2011/PT.DKI
Tanggal 4 April 2011 — YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO Bin M. DAUD BASA'A
175 — 87
  • tersebut ternyata gagal ;Bahwa latihan militer atau Asykari atau IDAD dipegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besarakhimya diketahui oleh petugas kepolisian, danketika terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2010sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersamasaksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang sedang dalamkeadaan sakit, mereka berdua akhimya tertangkap ;Bahwa terdakwa mengetahui adanya pelatihan militer dibukit Jalin Jantho yang menggunakan jenis senjatatempur yang tidak lazim digunakan masyarakat sipilyang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH
25 — 6
  • HUSEN binti HUSEN (alm)ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar plastik klip beningyang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buahamplop warna putih, 1 (Satu) buah amplop warna coklat ,1 (Satu) buahtas warna coklat, 1 (Satu) buah kantong warna hijau, 1 (Satu) buah tasgendongan bayi warna merah biru ,1 (Satu) unit handphone merk nokiawarna hitam dengan simcard 081264319104, 1 (satu) unit handphonemerk Realme warna hitam abuabu ada di saksikan oleh Terdakwa sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
171 — 60
  • Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Ssesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 02-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Maret 2016 —
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat Lampung Nomor PD/118/A/UP/1981 tanggal 7 Mei 1981 secara bersamasamadengan Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., Junaidi Shobir, S.E., (oenuntutannyadilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Maret tahun 2008 sampaidengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaktidak pada suatu waktu dalamtahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah DaerahKabupaten Tulang Bawang atau setidaktidaknya pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/KHS/2020
Tanggal 16 April 2020 — RINI SILALAHI, S.Si., DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR VS WALIKOTA PEMATANG SIANTAR (HEFRIANSYAH NOOR, SE.,MM);
392 — 548 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali ditetapkan paling lama 14hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima;Pasal 248 ayat (2):(4) Pegawai Negeri Sipil yang dipidana dengan pidanapenjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana tidak denganberencana, tidak diberhentikan sebagai Pegawai NegeriSipil apabila tersedia lowongan Jabatan;Bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukanpemberhentian sementara terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA TANAH GROGOT Perdata Agama
Register : 06-08-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Tgt
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 36
  • anak yang berusia dibawah 21 tahun, yakni anak ketigadan keempat yang bernama Syahratunnisa dan Hafizah;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkan anak sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat hanyamenyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harusdiberikan oleh Tergugat kepada anakanaknya, dan berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 131/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
MAHYARUDDIN DALIMUNTHE, ST
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
137 — 61
  • 2012;Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahan antara bataswaktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Peraturan PemerintahRI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanya, pemerintah telah menerbitkanKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,Hal 52 Putusan Nomor Perkara 131/G/2019/PTUNMDNdan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJtanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Agama Perceraian
Putus : 02-12-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.TBT
Tanggal 2 Desember 2014 — SAUD MARULI NADEAK LAWAN SARTIKA Br. PANJAITAN
88 — 18
  • Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Tbtharus mempunyai izin untuk melakukan perceraian, yang selengkapnya sebagaiberikut:Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 45/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
RUSDIYANTO, SE, M. Si
Tergugat:
Bupati Kutai Timur
327 — 246
  • tanggal 02September 2014, maka Objek Sengketa nyata telah bertentangandengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.3) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sebagai tindak lanjut dariKeputusan Bersama = Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 26/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Sjahrul. SE
Tergugat:
BUPATI BUOL
264 — 143
  • PID.SUSTPK/2014/PN.Pal, tanggal 9 Februari2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
CONDRO MAHARANTO SH MH
Terdakwa:
BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM
80 — 64
  • membuat rincian usulan penerima dana BantuanOperasional Kesehatan TA.2017, sebagai acuan bagi saksi FRANKI AGUSTIAN yangatas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dan saksi RUDI SYAWALUDIN melakukanpemotongan kepada setiap Puskesmas yang menerima pencairan dana BOK sebesar 6%(enam persen), sebagai dalih yang seolaholah pemotongan tersebut adalah sebuahpajak, tanpa ada dasar hukum adalah bertentangan dengan Pasal 4 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
    menyatakan setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenangl dan Pasal 4 angka9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan setiap PNS dilarang bertindak sewenangwewenang terhadapbawahannyallMenimbang, bahwa perbuatan terdakwa ROBBY SUTASA, saksi FANKI AGUSTIAN, dansaksi RUDI SYAWALUDIN tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya yaitu ;bertentangan dengan kewajiban terdakwa ROBBY SUTASA, saksi FANKI AGUSTIAN dansaksi RUDI SYAWALUDIN sebagaimana
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 10-11-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0786/Pdt.G/2017/PA.Spt
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 1
  • perkawinan termasuk hadhanah,tidak berlaku asas nebis in idem, sehingga Majelis Hakim berpendapatpermohonan Pemohon aquo dapat diterima yang selanjutnya akan diperiksadan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangansebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadapeksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
DIAN ERLINA WATI JOHANNIS, ST, M.Eng
Tergugat:
Direktur Politeknik Negeri Kupang
291 — 158
  • ;Bahwa halhal tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasandikeluarkannya objek sengketa sebab tidak ada tindakanPenggugat selama menjabat sebagai ketua jurusan teknik sipilyang menimbulkan kerugian atau terganggunya stabilitas danketentraman pelaksanaan tugas serta kinerja dan mutu pelayananproses belajar mengajar pada jurusan teknik sipil atauterhambatnya kelancaran pelayan public dan tidak terjaminnyakinerja dan kualitas pelayanan proses belajar mengajar padajurusan teknik sipil;Pada bagian mengingatBahwa
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 23-01-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN PARE PARE Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.PAREPARE.
Tanggal 30 Januari 2014 — PULUNG, lawan Hj. MARDIANA
43 — 7
  • Muh.ArmT, SH, M.S7T adalah hanya dan seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kabupaten Enrekang, bukan seorang Advokatsebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 18/2003 tentang Advokat danjuga bukan keluarga (sepupu) dari Penggugat asli (principaal)Sdr. Pulung yang berhak menjadi wakil atau kuasa insidentil didepan persidangan pengadi lan;2.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 05/PID.SUS/TPK/2016/PN. KDI
Tanggal 10 Mei 2016 — - Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si
204 — 129
  • POLTAK TAMBUNAN, M.Si, selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara(BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, sebagai orangyang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 PK/Pdt/2012
Tanggal 10 September 2013 — CHARLES MIDUK SOMARA vs PT. BANK GANESHA, dkk
155 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerbitan aktaaktakelahiran tersebut telah diterbitkan tanpa dasar hukum dan bertentangan denganketentuan Pasal 42 Jo Pasal 55 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang mengatur mengenai kedudukan anak dan pembuktian asal usul anak karena saat itutidak pernah ada Surat Perkawinan baik dari Gereja ataupun dari Kantor Catatan Sipilyang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara alm.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 12 Oktober 2017 — drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPHM ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
96 — 183
  • Fakta ini menunjukkan bahwa tidak validatau rusaknya mesin finger print bukanlah alasan ketidakhadiran Penggugat dalamjumlah hari yang sedemikian banyak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelisberpendapat bahwa alasan adanya persoalan mesin finger print yangdikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan tidakmasuk kerja yang sah sebagaimana Penjelasan Pasal 10 angka 9 huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
355 — 183
  • Bukti T1 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi);2. Bukti T2 : Fotokop!
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
211 — 76
  • 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenegaskan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.Selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa tata usaha negara a quo juga melangkahi Pasal247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 04-05-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 30 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
156 — 81
  • Kemudian pada tahun1998, Penggugat baru mendaftarkan perkawinan tersebut di Amerika(bukan di Indonesia) melalui Kantor Catatan Sipil setempat, setelahsebelumnya dinikahkan ulang menurut prosesi Negara Amerika (bukanmenurut hukum Islam, karena tanpa wali dan saksi) di kantor catatan sipilyang sama di Amerika.