Ditemukan 4988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 28-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 62-K/PM.III-17/AD/VII/2017
Tanggal 28 September 2017 — Oditur:
Jerry E.A Papendang, S.H.
Terdakwa:
1.JULI PURNAMA
2.DAFID ELIN TARUK
3.AHMAD
64 — 38
  • Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menganiaya Saksi4merupakan tindakan arogansi seorang militer terhadap rakyat sipilyang seharusnya melindungi apalagi Para Terdakwa merupakaninsan intelegen yang bertugas seharihari berbaur denganmasyarakat.2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi4 sehinggaharus menjalani perawatan kesehatan akibat penganiayaan yangdilakukan Para Terdakwa.3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baiksatuan Terdakwa dan nama baik TNI AD dimata masyarakat.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 21/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
HARYONO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 45
  • OBYEK GUGATAN:= 222222022 n nnn nnnnn neeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/058/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/241/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHaryono, AMKL. 2 22 nen nnn nnn nnn cnn nnn en cnn nn nen nn neenncnnenenscnneenesBahwa objek sengketa yang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 41/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
TEODORUS TUNTI, A.Md
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
325 — 439
  • Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidanakejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganjabatan, dengan substansi : a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2017 — DIDCE MARIANA BR. NADEAK;SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
60 — 34
  • Pegawai Negeri Sipil atau surat lainyang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan atau Pejabat lain yang berkepentingan;b) Penerimaan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yangmenjadi kewenangan Presiden;c) Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK sertamenyampaikan kepada Presiden;d) Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta pengirimansurat dan keputusan BAPEK;e) Penyiapan sidangsidang BAPEK;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-06-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 187/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
Raja Imbalo Lubis
Tergugat:
Bupati Batubara
220 — 142
  • Walaupun padasaat di vonis dan menjalani hukuman, UndangUndang No 5 tahun2014 belum ada, begitu juga dengan aturan pelaksananya belumada atau belum terbit sampai Penggugat bebas ditahun 2014.Kemudian PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang masih berlaku dan berdasar PP 53 tahun 2010 PenggugatHalaman 27 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN41.sudah pernah dihukum disiplin berat yaitu pada tahun 2013diberhentikan dari jabatan Kepala Kesbang Linmas KabupatenBatubara sehingga
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 35/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
SAWIRMAN, SE, MM
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
171 — 303
  • ) ;Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan PegawaiPemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 807/004/MPP2018 tanggal 18 Mei 2018 ( fotokopi sesualdengan asli ) ;Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 216/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
161 — 1332
  • menggunakan peraturan yang berlaku pada saat keputusan tersebutditerbitkan;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwapenerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilkarena Penggugat telah dijatuhi 2 (dua) kali hukuman disiplin berat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Ayat (3) dan ayat (4) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PRAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PRAYA Nomor 2/PDT.G/2014/PN.PRA
Tanggal 10 September 2014 — - NURINAH ALIAS INAQ RUMISAH, DKK. - JUMIDAH, DKK.
109 — 93
  • tanggal5 September 1957;Menimbang, bahwa terhadap keaslian bukti surat tersebut, ahli ABDULKARIM dari pihak Para Tergugat di persidangan memberikan pendapat secara lisan dantertulis (bukti surat TK/PR24);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pendapat ahlitersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi ahli tersebut dalamkeahliannya mengenai menilai keaslian dari Surat Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia;Menimbang, bahwa ahli ABDUL KARIM adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Ckr
Tanggal 14 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 7
  • Bahwa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang harusdipenuhi apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akanmelakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri SipilPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990;3.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 29-08-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2961/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 29
  • Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertigauntuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Tergugat per bulannya selalu mengirimkan seluruh penghasilannya(gaji) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala SubbidangPenanganan Permasalahnan Hukum BPPBJ Provinsi
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-03-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 13/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
GAMAL TAVIP
Tergugat:
Plt. Gubernur Aceh
296 — 163
  • Gubernur Aceh tidakdibenarkan memberhentikan seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena hukuman selama 2 (dua) tahun ataupun lebih dan perbuatantersebut tidak direncanakan. Dengan demikian Surat Keputusan (ObjekSengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;15.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 12/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat:
RIDUAN ZAHRI, S.Sos
Tergugat:
BUPATI BANGKA BARAT
164 — 251
  • (fotokopi sesuai denganfotokopi);:Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tanggal 13 September
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
ROBBY M. NUR, S.Pi
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
123 — 45
  • III/b), maka TimPemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan diLingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Berita AcaraNomor : TIMPTDH/2023.H/2018 tanggal17 Desember 2018 yangisinya menyebutkan ROBBY M.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 09-02-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 14/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 18 Mei 2017 — YAZIAR, S.T VS WALIKOTA PAGAR ALAM
92 — 41
  • += 22222222 nnn nnn nnn nnn nn on 2 == "Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipiladalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengansebaikbaiknya" ; "Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 14-03-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Rh
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 7
  • Putusan No.0130/Pdt.G/2019/PA.RhBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konvensi :Dalam eksepsi:Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Termohon padadasarnya mempermasalahkan status Pemohon sebagai pegawai negeri sipilyang harus memperoleh surat izin perceraian dari atasan sebagaimana maksudketentuan Pasal
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 10-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 27 Agustus 2015 — MARIYANTO SYAM, ST., DKK Melawan Bupati INHU
123 — 95
  • Bahwa terkait dalil Para Penggugat tentang tidak lagi menerima TunjanganKelancaran Tugas adalah pernyataan sepihak Tergugat ingin juga kembalimenanyakan kepada Para Penggugat apakah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah diamanahkan oleh Peraturan Kepegawaian telah dilakukan denganpengabdian buat Rakyat dan penuh tanggung jawab?, dan bagaimana mungkinPara Penggugat meminta Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkanKewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung7.2.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 28-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 28/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 182
  • Dalam hal demikian, untukmenentukan salah seorang diantara dua orang atau lebih calon tersebutdigunakan faktor senioritas dalam kepangkatan, yaitu Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai masa kerja yang paling lama dalam pangkat tersebutdiprioritaskan, 722 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Penggugat adalah atasan langsung dan Pejabat Penilai yangmenanda tangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) daripangkat Penata (Ill/c) kepada Penata Tk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M.Ec VS DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, DK
79 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalil ini sesuaiAngka Romawi V angka (3) huruf (a) dan (e) dan angka (5) huruf (e) Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentangPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 11 Pebruari 1980,bahwa:e Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan telah ditandatanganioleh Pejabat Penilai diberikan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipilyang dinilai oleh Pejabat Penilai;Halaman 21 dari 52 halaman.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 09-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
PIRI AHADI
Tergugat:
BUPATI SUKAMARA
285 — 213
  • Selanjutnya dengan ditetapkanKeputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yangmenegaskan bahwa pejabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — SUDARMONO, SH VS JAKSA AGUNG RI;
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPPK;Pasal 7(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkatsebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian danmemiliki Nomor Induk Pegawai secara Nasional;Bahwa dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) tersebut, telah jelasbahwa Penggugat/Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdaftar di BadanAdministrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sebagaimana yangdimaksud dalam