Ditemukan 5003 data
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
181 — 156
Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No:880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
96 — 100
nnoncncnnsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu) Nomor36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002;Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG
RAKHMAD IRWAN, SH., MH.
Terdakwa:
JAMES BIN MDIN
64 — 26
Salahudin tidak dapatmemasukkan orang menjadi CPNS dan terdakwa juga mengetahui bahwarekrutmen atau pengangkatan orang menjadi CPNS tidak ada dipungutbiaya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahuibahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaiankebohongan agar saksi Hendraina mau menyerahkan sejumlah uangkepada terdakwa yaitu dengan cara menunjukkan dokumen dan formulirkuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan dari Jakarta dan
67 — 25
Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaansengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegwai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan Tunjangan umumpada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
45 — 26
Dan Formulir Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/AnumertaSerta Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun, Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia,Atau Tewas Dan Pemberian Pensiun Janda / Dudanya ; Bahwa berdasarkan keputusan a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yangnamanya tersebut dalam lajur dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5,dengan gaji pokok dari
71 — 33
Sedangkan tidaktermasuk didalamnya tentang Penetapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun ;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 27 PeraturanPemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : Pasal 27 Kepala Badan Kepegaveian Negara menetapkan Pemberhentian danPemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan PegavaiNegeri Sipil Daerah
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
116 — 81
Pasal 250Halaman 52Putusan No.120/G/2019/PTUNMDNPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan pada tanggal 4 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30September 2013 yang mana Keputusan tersebut telah berlaku surut;Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:Pasal 57Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamKeputusan atau ketentuan
Raja Imbalo Lubis
Tergugat:
Bupati Batubara
209 — 133
Walaupun padasaat di vonis dan menjalani hukuman, UndangUndang No 5 tahun2014 belum ada, begitu juga dengan aturan pelaksananya belumada atau belum terbit sampai Penggugat bebas ditahun 2014.Kemudian PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang masih berlaku dan berdasar PP 53 tahun 2010 PenggugatHalaman 27 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN41.sudah pernah dihukum disiplin berat yaitu pada tahun 2013diberhentikan dari jabatan Kepala Kesbang Linmas KabupatenBatubara sehingga
58 — 32
Pegawai Negeri Sipil atau surat lainyang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan atau Pejabat lain yang berkepentingan;b) Penerimaan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yangmenjadi kewenangan Presiden;c) Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK sertamenyampaikan kepada Presiden;d) Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta pengirimansurat dan keputusan BAPEK;e) Penyiapan sidangsidang BAPEK;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
NOVRIKA, S.H., M.H
Terdakwa:
SITI ASIAH
34 — 4
Deli Serdang;Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas yang berpakaian sipilyang mengaku bertugas dari Kantor BNN Provinsi Sumatra Utara.Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP SU beserta dengan barangbukti;Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepedamotor bersama dengan adik ipar Terdakwa yang bernama Sri Hardiyanti;Bahwa adapun yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalahberupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah berisikan 7 (tujuh)bungkus plastik bening
DHINI ARYANTI, SH
Terdakwa:
Joni Herman
39 — 27
Putusan Nomor 146K/PM 1I02/AD/X/2018Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Aspol Polres Labuhan Batu Hp.081269111943.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namunbaru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI ADsetelah dilakukan penagkapan target masyarakat sipilyang bernama Sdr. Muhammad Guntur (Saksi3) danSdr.
121 — 68
Keputusan ......Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian DanPengangkatan KetuaKetua Program Studi Magister Pada ProgramPascasarjana Unlam ;Diktum pertama keputusan Tergugat ini : Memberhentikan dengan hormatPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannyasebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusanDiktum kedua keputusan Tergugat ini : Mengangkat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
325 — 188
Bahwa apabila melihat kepada batas usia pensiun Penggugat KeputusanBupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283Huk/2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2019 dikeluarkan setelah statusPenggugat mencapai batas usia pensiun, namun dalam proses usulpemberhentiannya tidak dapat diproses Pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan Hak Pensiun, dikarenakan tidak memenuhi syaratyang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2Tahun
1.RUSTAM S.Pd
2.JOHANSAH
Tergugat:
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
601 — 545
JKT.pertama Bupati Dompu yaitu bersurat kepada Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal permohonan penetapanformasi untuk Para Penggugat;Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:Tenaga honorer yang bekerja pada instansi
44 — 6
., selaku Pengawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813.2/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.215855/436.6.8/2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub. Bag. TU UPTDPKB (Unit Pelaksana Teknis DaerahPengujian Kendaraan Bermotor) Wiyung, pada Dishub Kota Surabaya, yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan : MAS BAMBANG SUPRIHADI, SH. MSi selaku Mantan Kadis Perhubungan KotaSurabaya ;e Drs.
Bahwa berkaitan dengan pencantuman ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1KUH Pidana, sebagaimana pada halaman 1 baris ke 23 s/d 28 dari atasdakwaan Kesatu Primairdan pada halaman 9 baris ke 5 s/ d 10 dari atas dakwaan Subsidair,disebutkan :Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO, SH., MM., selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.2/ 5855/ 436.6.8/ 2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub
20 — 7
Bahwa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang harusdipenuhi apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akanmelakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri SipilPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990;3.
GAMAL TAVIP
Tergugat:
Plt. Gubernur Aceh
282 — 149
Gubernur Aceh tidakdibenarkan memberhentikan seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena hukuman selama 2 (dua) tahun ataupun lebih dan perbuatantersebut tidak direncanakan. Dengan demikian Surat Keputusan (ObjekSengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;15.
84 — 29
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertigauntuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Tergugat per bulannya selalu mengirimkan seluruh penghasilannya(gaji) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala SubbidangPenanganan Permasalahnan Hukum BPPBJ Provinsi
87 — 34
+= 22222222 nnn nnn nnn nnn nn on 2 == "Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipiladalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengansebaikbaiknya" ; "Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipilyang
RIDUAN ZAHRI, S.Sos
Tergugat:
BUPATI BANGKA BARAT
155 — 220
(fotokopi sesuai denganfotokopi);:Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tanggal 13 September