Ditemukan 6542 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : insentif intansih intensive intvensi intenia
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Putus : 22-11-2017 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg
Tanggal 22 Nopember 2017 — YUNI ASTUTI Alias YUNI SUDJONO
274 — 152
  • ;Pengadaan Alkes NICU (Neonatal Intensif Care Unit), untuk nilaiHalaman 248 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg.proyek dan pemenangnya saya lupa.Pengadaan Alkes PICU (Perinatologi Intensif Care Unit), untuknilai proyek dan pemenangnya saya lupa.Pengadaan Alkes Hemodialisa (Cuci Darah), untuk nilai proyekdan pemenangnya saksi lupa.Dan untuk semua pengadaan alkes lainnya di APBD tahunanggaran 2012 sesuai dengan SK (Surat Keputusan) saksiselaku Sekretaris Panitia Pengadaan.Untuk APBDP tahun
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
574 — 304
  • Pasal ini sebenarnya terkait pada pengawasandan pembinaan Bank dan biasanya diterapbkan sebagai senjatapamungkas dalam setiap situasi Bank yang membahayakan kelangsunganusahanya yang biasanya ditandai dengan berubahnya status Bank dariBank yang sehat/normal menjadi Bank dalam pengawasan intensif atauBank dalam pengawasan khusus:Bahwa untuk memperbaiki keadaan Bank tersebut, otoritas memintaketaatan Bank sebagai badan usaha bukan ketaatan individu.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1425 — 2514
  • kordinasi dengan instansi di pusat khusunyaBNPB, BNPB juga selalu hadir dalam posko kami, saya tidak tahupersis apakah itu suatu permintaan dari Gubernur atau itu suatukebijakan daripada BNPB menurunkan Kostrad;Bahwa sama sekali tidak karena yang terbakar awalnya adalah lahanyang sudah ditanami dan PT Waringin Agro Jaya sudah mulai tahuntanamnya tahun 2009, HGU 2009 artinya tanaman itu sudahmendekati panen, jadi secara logika sangat tidak mungkin kalau PTWaringin Agro Jaya membakar sendiri;Bahwa sangat intensif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
54 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masih lebih rendah dibandingkan harga ratarata hasilsurvey auditor, bahkan sebaliknya apa yang telah dilakukan oleh pihakPemko Bukittinggi termasuk Terdakwa adalah merupakan tugas mulia danamanah dari APBD yang bertujuan untuk kelancaran pembangunan di KotaBukittinggi dan peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, halini dapat dilihat dimana sebelum anggaran pengadaan tanah ditampungdalam APBD tahun 2007, pada saat dimulainya rencana APBD (RAPBD)tahun 2007 yang secara intensif telah dibahas
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
195 — 45
  • Bahwa saksi juga ditugaskan untuk melakukankoordinasi secara intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Pemkab Kutai Timur;Bahwa saksi menjelaskan mengenal Sdr. ISMUNANDAR sejak tahun2015, ketika itu yos menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. KutaTimur. Kemudian pada Tahun 2016 ketika ybs terpilih menjadi Bupati,saksi diminta oleh yos untuk menjadi Ajudan yang bersangkutan.Saksi mengenal Sdri.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2015 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 9 Mei 2016 — 1. SAMSUDIN Bin RIDWAN ILOEL ( Terdakwa )
115 — 29
  • dan asuhan keperawatan;Fungsi : Pelaksanaan perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan; Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatankegiatan di bidang pelayanan; Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan; Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat jalan; Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat inap; Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas perawatan gawat darurat; Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas perawatan bedah; Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas perawatan intensif
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 27 Juni 2016 — MUHAMMAD DAHRIL LUBIS Alias M. DAHRIL LUBIS
99 — 26
  • /PN.PdgNagari sebesar Rp.3.000.000,, namun Bonus tahun 2013 tersebut belum saksiterima sampai saat ini.Bahva saksi menjelaskan saksi ada menerima Honorarium sebesarRp.750.000, /bulan.Bahva saksi menjelaskan saksi ada menerima Honor Rp.50.000,/bulan danBonus 1x setiap pelunasan 100% pajak serta intensif sebesar Rp.500, /lembarpotongan dari SPPT(Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) + Rp.130.000,Bahva saksi menjelaskan :e Tahun 2010 s/d 2012 saksi ada menerima Bonus setelah penyetoran 100%PBB.e Tahun
    /PN.PdgBahwa saksi menjelaskan untuk honor saksi selaku kepala jorong ada saksiterima setiap bulannya kecuali honor bulan Desember 2013 sebesar Rp.750.000, yang dibuatkan dan saksi tanda tangani SPJnya.Bahwa pernah saksi tanyakan kepada Bendahara Nagari tentang honor bulandesember tahun 2013 namun dijawab oleh Bendahara uang untuk Honortersebut dipakai dulu.Bahwa saksi menjelaskan saksi ada menerima Honor Rp.50.000,/oulan danBonus 1x setiap pelunasan 100% pajak serta intensif sebesar Rp.500,/lembarpotongan
    Dahril Lubis dan Else Popi.2) Kwitansi No. 315/011 tanggal 23122011 sebesar Rp. 4.080.000,(empatjuta delapan puluh ribu rupiah) belanja Intensif Wali nagari & sekretaris dariProvinsi kepada M.
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum
Register : 18-02-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KABANJAHE Nomor 76/Pid.B/2019/PN Kbj
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
Agustinus Peranginangin, SH
Terdakwa:
Fitra Kurniawan Muly
96 — 14
  • penjualan di Restoran Cepat sajiFrisbee tersebut dibuat tidak beroperasi atau tidak ada penjualan sehingga tidakada penyetoran Bahwa alasan terdakwa mengambil sebagian uang hasil penjualanrestoran Cepat saji Frisbee Pirate Cafe sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kalipenjualan yang tidak disetorkan kekasir utama sebesar Rp. 76.715.000 (tujuhpuluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tersebut dikarenakanterdakwa butuh uang untuk terdakwa bersenangsenang dan terdakwa butuhuang untuk memberikan intensif
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
807 — 1023
  • Dengan demikian, intensitas dan dampakkebakaran dipastikan akan berbedabeda tergantung lokasinya.Ini berarti bahwa penelitian atau pengukuran intensif perludilakukan pada setiap lokasi kebakaran sebelum dilakukanperitungan nilai ganti ruginya.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
214 — 251
  • Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 bagian Bulan Maret 2019;
1 (satu) lembar Pembayaran Uang Tunjangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019 Bulan Maret 2019;
1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim bagian Bulan Maret 2019;
1 (satu) lembar Tanda Terima Tunjangan Transportasi Anggota DPRD untuk Bulan Maret 2019;
1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif
tahun 2004 bagian Bulan September 2019;
1 (satu) lembar Pembayaran Uang Tunjangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019 Bulan September 2019;
1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim bagian Bulan September 2019;
1 (satu) lembar Tanda Terima Tunjangan Transportasi Anggota DPRD untuk Bulan September 2019;
1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif
tahun 2004 bagian Bulan September 2021;
1 (satu) lembar Pembayaran Uang Tunjangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024 Bulan September 2021;
1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim bagian Bulan September 2021;
1 (satu) lembar Tanda Terima Tunjangan Transportasi Anggota DPRD untuk Bulan September 2021;
1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-07-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mdn
Tanggal 28 Juli 2015 — - H. SUBDARKAN SIREGAR,SE
191 — 220
  • /PNMadn.86.000.000, (Delapan puluh enam juta rupiah) setiap bulan yangharus disetor ke Bank untuk membayar hutang Fiktif tersebut.Bahwa pinjaman tersebut sampai hari ini tidak dikembalikan olehterdakwa sehingga untuk membayar pinjaman anggota yang tidakdibayar saksi gunakan uang fee tagihan rekening air.Bahwa uang Fee yang didapat atas penagihan rekening airdigunakan untuk auang operasional yaitu untuk gaji karyawan,uang makan, bonus, intensif biaya operasional mobil dan pulsa.Bahwa pada mulaya saksi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
586 — 239
  • Pertamina EPC ADK hanya melakukankomunikasi secara intensif dengan PT. ABS.Bahwa Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dengan sengajamerekayasa penawaran dengan cara mencari perusahaan pendamping yaitu PT.Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada yang seolaholah PT. Mura Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 13 /616Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada benarbenar mengikutipelelangan, yang pada akhirnya PT. Mura Engineering Service dan PT.
    Pertamina EPC ADKhanya melakukan komunikasi secara intensif dengan PT. ABS;Bahwa Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dengan sengajamerekayasa penawaran dengan cara mencari perusahaan pendamping, yaitu PT.Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada yang seolaholah PT. MuraEngineering Service dan PT. Energi Tata Persada benarbenar mengikutipelelangan, yang pada akhirnya PT. Mura Engineering Service dan PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN
65 — 13
  • Daerah perbatasan adalah daerah yang letak geografisnyaberbatasan dengan provinsi lain seperti Provinsi Jawa Tengah,DKI, Provinsi Banten yang pada umumnya masih memerlukanpembinaan intensif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat secaraperiodik karena jarak tempuh ke lou Kota Provinsi lebih jauhdibandingkan ke Provinsi lain.= Tujuan :Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Baratdilakukan dalam rangka mendukung atau mewujudkan visi misiJawa Barat untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-08-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 24 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
HERA AYU SAPUTRI, S.H
Terdakwa:
GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd alias RIAN KEKA
222 — 94
  • Bangka Lao, untuk pembayaran Intensif RT, terbilang Rp 9.000.000,- tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Ds. Bangka Lao, untuk pembayaran Intensif RW, terbilang Rp 4.500.000,- tanggal 16 Juni 2017;
  • 1 (satu) jepitan Kuitansi Pengeluaran Ds.
    pembayaran Konsumsi rapat TP-PKK, terbilang Rp 5.680.000,- tanggal 06 Juli 2017;
  • 1 (satu) jepitan Kuitansi pengeluaran Desa Bangka lao lengkap dengan nota toko Cemerlang, untuk pembayaran foto kopi dan penggandaan, terbilang Rp 7.055,- tanggal 06 Juli 2017;
  • 1 (satu) lembar Kuitansi pengeluaran Desa Bangka lao, untuk pembayaran Konsumsi kegiatan Posyandu, terbilang Rp 3.600.000,- tanggal 06 Juli 2017;
  • 1 (satu) lembar Kuitansi pengeluaran Desa Bangka lao, untuk pembayaran Intensif
    Cemerlang, untuk pembayaran Fotokopi dan Penggandaan, terbilang Rp 4,703,- tanggal 29 September 2017;
  • 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Bangka lao, untuk pembayaran Konsumsi Kegiatan Posyandu, terbilang Rp 2.500.000,- tanggal 29 September 2017;
  • 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Bangka lao, untuk pembayaran Konsumsi Kegiatan Posyandu, terbilang Rp 1.100.000,- tanggal 09 November 2017;
  • 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Bangka lao, untuk pembayaran Intensif
    Bangka Lao lengkap dengan Surat Tugas dan SPPD, untuk pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan sesuai surat tugas nomor : 140/165/ST/DBL/XII/2017, tanggal 10 Desember 2017, terbilang Rp 300.000,- tanggal 13 Desember 2017;
  • 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Bangka Lao, untuk pembayaran Intensif RT, terbilang Rp 9.000.000,- tanggal 13 Desember 2017;
  • 1 (satu) lembar Kuitansi Pengeluaran Desa Bangka Lao, untuk pembayaran Intensif RW, terbilang Rp 4.500.000,- tanggal
    Pembayaran, kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, tanggal 28 Agustus 2019;
  • 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, total Rp 9.800.000,00 tanggal 28 Agustus 2019;
  • 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00115/KWT/03.2029/2019, uang sebesar Rp 2.800.000,00 tanggal 28 Agustus 2019;
  • 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Insentif Linmas, uang sebesar Rp 2.800.000, untuk pembayaran Intensif
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — DEDE HUTMAN DJUNAEDI
82 — 13
  • Daerah perbatasan adalah daerah yang letak geografisnya berbatasandengan provinsi lain seperti Provinsi Jawa Tengah, DKI, Provinsi Bantenyang pada umumnya masih memerlukan pembinaan intensif dari PemerintahProvinsi Jawa Barat secara periodik karena jarak tempuh ke lbu KotaProvinsi lebih jauh dibandingkan ke Provinsi lain.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 160 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. AGOES SOERANTO (TERDAKWA)
88 — 30
  • ND ND(Jaringa diskusi Jun Ali 326 326/L.1/n Intensif 11 Rom IVMasyar Reinterpre dhon /Keu/20akat stasi (MR) 11Untuk Pengguna tanggalKemand an Produk 12 Aprilirian) Jl.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
327 — 133
  • Terdakwa baru komunikasi intensif dengan Widi Sadmokosemenjak terdakwa pindah menjadi Senior Manager Pemasaran di DivisiGedung;Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum, selama terdakwa bertugas dipemasaran dari Juli sampai Desember 2011, apakah terdakwa pernahmendengar, mengetahui atau menerima informasi terkait Arrenger Fee ataubeban pemasaran untuk pryek kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri(IPDN) Bukittinggi dan Rokan Hilir.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
170 — 131
  • Sobo Makatita tidakada meubiler dan siswasiswa hanya duduk dilantai menerimapelajaran;Bahwa yang membayar terkait honor atau intensif adalah kepalasekolah sendiri Drs.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 8 April 2015 — EDDY SYAHPUTRA, S.pd Bin M. DAUD YACOB
124 — 308
  • Perkara dugaan tindak pidana korupsi TunjanganKomunikasi Intensif dan Dana Operasioal Pimpinan DPRDKabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.. Perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan denganpelaksanaan Kegiatan Pembuatan Blangko KTP dan AktaLainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Sorong.. Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan uangkasda pada Provinsi Sulawesi Tengah.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
448 — 571
  • Subdarkan Siregar ;Bahwa saksi tidak ada menerima dana intensif Rp. 300 juta ;Bahwa pengurus koperasi adalah anggota koperasi ;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah rata rata tagihan rekeningair yang diterima koperasi karyawan yang mengetahuinya adalahkabag penagihan ;Bahwa modal koperasi dalam memberikan pinjaman kepadaanggotanya adalah berasal dari simpanan pokok dan simpananwajib dari anggota ;Bahwa saksi tidak ada kewenangan dalam peminjaman uang yangdilakukan oleh anggota koperasi ;Bahwa menurut