Ditemukan 7217 data
76 — 38
Benyamin Nomleni sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatanpembangunan gedung SMA 2 Takari termasuk jenis kontrak lump sum yaitu jeniskontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batasvaktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yangHalaman133 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung olehpenyedia barang/jasasebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keputusan
81 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluas + 100M2 dan luas bangunan 5 x 8 M2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat : Rumah Lubis; Sebelah Timur : Rumah Agian; Sebelah Utara : Rumah lbu Janda; Sebelah Selatan : Jalan;Mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)bangunan semi permanen sebagai akibat dibongkar ;Biskeron Hutabarat memiliki kerugian dengan luas tanah seluas + 100M2 dan luas bangunan 6 x 8 M2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat : Rumah Cinta Nainggolan; Sebelah Timur : Rumah Sum
126 — 83
tokopakaian di Pasar Laelangi yang awalnya pada tahun 1997 hanya mengontrak,namun sekarang telah menjadi milik PENGGUGAT (Penggugat I):Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telahditemukan 1 (satu) unit Toko Pakaian bernama Toko Anugrah berada diPasar Swalayan Laelangi Lantai II, Blok E, dengan ukuran kurang lebih 2 x7,2 Meter disewa oleh S.U sampai dengan tahun 2025, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Toko milik Ahmad; Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Sum
JENDA R SILABAN,SH
Terdakwa:
JUMELER MARSITO TS.PANE,S.SOS
99 — 36
Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentangKeuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1) bahwa Keuangandaerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal51 ayat (1) bahwa Kontrak Lump Sum
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUM No.131/1974 seluas 3.682 m2 an Hj. Santini Sudharno jumlahyang diterima Rp.3.799.824.000,2. SHM No. 144/1974 seluas 1.955 m2 an Sudharno Mustafa, jumlahyang diterima Rp.2.017.560.000,3. SHM No. 150/1974 seluas 4.240 m2 an Hj. Santini Sudharno, jumlahyang diterima Rp.4.375.680.000,4. SHM No.152/1974 seluas 3.160 m2 an. Hj. Santini Sudharno, jumlahyang diterima Rp.3.261.120.000,5. SHM No. 155/1974 seluas 2.263 m2 an.
154 — 55
Saksi hanyamengetahui harga penawaran PT Prima Sum a dalam lelang itupun saksiketahui setelah ada pengumuman lelang yang disampaikan oleh Poppy,dimana Poppy mengatakan bahwa harga penawaran untuk PT. PrimaSuma adalah sebesar Rp.8.389.912.000, dan ternyata PT Prima Sumakalah dalam lelang tersebut. Padahal Terdakwa telah menjanjikan akanmemenangkan PT Prima Suma dalam lelang Pengadaan Alat KesehatanLaboratorium dan penunjang layanan RSUD Cibabat Cimahi TahunAnggaran 2011.
91 — 49
Perkara No.71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl> tidak ada penawaran yangl ulus evaluasi penawaran;> dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat;> harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuandan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dariHPS;> selurun harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sumdiatas HPS;> sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau> calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelahdilakukan
57 — 11
membacakan sertifikatDB.1 yang dimulai dengan pembacaan untuk perolehan suara DPR RI yang sudah diperbaikiakan tetapi pada saat itu masih terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara dalam DB. 1DRI tersebut dan kembali diminta untuk memperbaiki sertfikatDB.1 tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2014 KPU Lubuklinggau kembali membacakanSertiikat DB.1 untuk DPR.RI yang diperbaiki dan pada saat itu sudah tidak ditemukankesalahan lagi lalu baru dilanjutkan pembacaan sertifikat DB.1 untuk DPRD Propinsi Sum
134 — 66
Anggaran;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa AnggaranPerjalan Dinas DPRD Kabupaten Kutai Kertanegaratahun 2005 yang terpakai;Bahwa penggunaan uang SuratPerintah PerjalananDinas (SPPD) Sekretariat DPRD menggunakansistem paket Lump sum dengan perincianpenggunaan sebagai berikut:e Uang saku;e Uang Penginapan;e Uang Transport;e Uang makan;e Dan penggunaan lain terkait perjalanandinas; Bahwa prosedur dan mekanisme pencairanuang perjalanan Dinas Anggota DPRDKabupaten Kutai Kertanegara tahun 2005adalah
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1759 — 1722
belakangnyaterdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya. 1291 (satu) bundel printout tabel berjudul DKI Jakarta dan BODETABEKdengan judul kolom Nama Penyedia, Nilai Kontrak, SP2D 130 1 (Satu) bundel printout tabel dengan judul kolom Uraian Keluar, Jumlah,yang pada baris pertama tertulis Setor 1 mas eko jumlah 1.650.000.000, Halaman 10 dari 374 halaman.Pututusan No.8/Pid.SusTpk/2021/PN.Jkt.Pst NomorBarangBuktiBarang Bukti beserta lampirannya. 1311 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: SUM
Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi: 128 Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halaman belakangnyaterdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya.138 1 (satu) bundel printout tabel berjudul DKI Jakarta dan BODETABEKdengan judul kolom Nama Penyedia, Nilai Kontrak, SP2D1 (Satu) bundel printout tabel dengan judul kolom Uraian Keluar, Jumlah,130 yang pada baris pertama tertulis Setor 1 mas eko jumlah 1.650.000.000,beserta lampirannya. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: SUM
Sosial Korban Bencana Sosial dengan Alokasi:Rp.6.964.686.701.000 yang dimana pada salah satu halamanbelakangnya terdapat catatan tulisan tangan, beserta lampirannya. 1291 (satu) bundel printout tabel berjudul DKI Jakarta dan BODETABEKdengan judul kolom Nama Penyedia, Nilai Kontrak, SP2D 1301 (satu) bundel printout tabel dengan judul kolom Uraian Keluar,Jumlah, yang pada baris pertama tertulis Setor 1 mas eko jumlah1.650.000.000, beserta lampirannya. 131 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No: SUM
153 — 125
Yulastuti; Bahwa saksi menjelaskan bahwa jenis kontrak yang diajukan dalam PembangunanGedung Kantor Kabupaten Nagekeo adalah jenis lump sum price; Bahwa sumber dana pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BappedaKabupaten Nagekeo Tahun Angggaran 2012 berasal dari uang muka dana sendiri danuang termin;Halaman 149 dari 222 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2015/PN.KpgBahwa saksi membaca pengumuman kegiatan Pekerjaan Pembangunan GedungKantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang ditempel
129 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eko Bharuna, MT, mewakiliPemerintah Provinsi DKI Jakarta yang isinya menyepakati penunjukanTerdakwa Kartono, SH, sebagai Notaris dan PPAT dalam rangka jual belliDepo C, H dan K dari Perum PPD kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakartadan didalam perjanjian tersebut juga disebutkan BAHWA KONTRAKBERUPA PEKERJAAN JASA KENOTARIATAN YAITU PENGADAANJASA ATAS PENYELESAIAN SELURUH PEKERJAAN KENOTARIATANDALAM BATAS WAKTU TERTENTU, DENGAN JUMLAH HARGA YANGPASTI DAN TETAP SERTA BERSIFAT LUMP SUM ;Walaupun sudah
Eko Bharuna, MT,mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang isinya menyepakatipenunjukan Terdakwa Kartono, SH, sebagai Notaris dan PPAT dalamrangka jual beli Depo C, H dan K dari Perum PPD kepada PemerintahProvinsi DKI Jakarta dan didalam perjanjian tersebut juga disebutkanBAHWA KONTRAK BERUPA PEKERJAAN JASA KENOTARIATANYAITU~PENGADAAN JASA ATAS PENYELESAIAN SELURUHPEKERJAAN KENOTARIATAN DALAM BATAS WAKTU TERTENTU,DENGAN JUMLAH HARGA YANG PASTI DAN TETAP SERTABERSIFAT LUMP SUM ;Hal. 13 dari 255
61 — 20
157 Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas lanjutan dengan tidakpulang dulu ke Gorontalo, dan pembayaran untuk perjalanan dinas lanjutantersebut ditransfer oleh Bendahara dan sudah dipotong uang tiket dariGorontalo ke tempat tujuan; Bahwa SPT untuk perjalanan dinas lanjutan ada dua SPT seperti SPTGorontalo Jakarta, Jakarta Medan, dan pembayaran perjalanan dinas fulltetapi sudah dipotong biaya tiket; Bahwa saksi tidak tahu sistem pembayaran biaya perjalanan dinas yangdilakukan secara lump sum
kembali lagi ke Gorontalonamun dari tempat tujuan pertama langsung ke tempat tujuan kedua;Bahwa sumber dananya dari APBD Propinsi Gorontalo, namun berapabesarnya saksi tidak tahu;Bahwa untuk perjalanan dinas dalam daerah selama 3 hari saya menerimaRp.3.750.000,; untuk perjalanan dinas luar daerah selama 4 hari sayamendapat Rp.11.050.000, serta untuk perjalanan dinas luar negeri sebesarRp.22.000.000,;Bahwa komponen biaya apa saja yang saksi terima untuk biaya tiket pergidan pulang, biaya hotel, lump sum
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
129 — 85
IYHAMULIK BENGKANG TURAN bersamasamadengan Saksi SAYUDI selaku PPK bertentangan dengan ketentuanPasal 92 Ayat (1) huruf c Perpres Nomor : 54 Tahun 2010sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor : 70 Tahun 2012tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi :"Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak TahunTunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan HargaSatuan Timpang.Bahwa dengan dilakukannya Addendum Kontrak untuk pelaksanaanPekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung
bersamaPenyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan padaKontrak yang meliputi:a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yangb)Cc)d)tercantum dalam Kontrak;Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengankebutuhan lapangan; atauMengubah jadual pelaksanaan.(1)(2)(3)(4)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakanKontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yangmenggunakan harga satuan dari KontrakGabungan Lump Sum
dalam Pasal 92 tentang penyesuaian harga.(1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut:a) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak TahunJamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkanketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalamDokumen Pengadaan~ dan/atau perubahan DokumenPengadaan;b) Tata cara perhitungan penyesuaian harga harusdicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;c) Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap KontrakTahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum
80 — 53
lulus kualifikasi pada proses prakualifikasikurang dari 3(tiga) peserta;> jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untukPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari3(tiga) peserta;> sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;> tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;> dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadipersaingan tidak sehat;> harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuandan Kontrak gabungan Lump Sum
69 — 94
bahwa bangunan gedung SMA 2 Takari tersebuttidak dapat dimanfaatkan sehingga kegiatan belajar mengajarmempergunakan sebuah bangunan gubuk yang berada di dekat lokasitersebut.Bahwa Ahli dan tim juga mendapat informasi dari Komite Sekolah bahwamasih ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh pelaksana.Bahwa Ahli menghitung kerugian negara sebesar Rp164.106.664,00 (seratusenam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empatrupiah) total loss (kerugian total) karena jenis kontraknya lump sum
1.TEKARDJO ANGKASA
2.PT. SINAR PULAU MAS
Tergugat:
2.MANGASI NAPITUPULU
3.ROSMAWATI SITUMORANG
4.LIE TJOE
5.PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA CQ. CAMAT KECAMATAN SEI SUKA CQ. KEPALA DESA KUALA INDAH
106 — 35
Kuala Indah Raya (KIR).44 M;
- Sebelah Timur dengan tanah Tekardjo Angkasa219 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah Pasar Umum...44 M;
- Sebelah Barat dengan tanah Muhammad Sum AS/ Tekardjo Angkasa.213 M;
3.6 Penggugat I membeli tanah dalam
Muhammad Sum AS, berdasarkan Surat Penyerahan/ Ganti Rugi Tanah No. 593/-/SKT/KI-SS/1995 Tanggal 31 Juli 1995 diketahui Kepala Desa/ Kel. Kuala Indah dan Nomor 93/SS/1995 Tanggal 3 Agustus 1995 diketahui Camat Air Putih dengan luas lebih kurang 17.750 M2 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima pulu ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah PT.
82 — 31
. : 800/1801/DIKNASPORA/2010 tanggal 15Nopember 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan BukuPengayaan, buku Referensi dan buku panduan pendidikan SDtercantum di dalam pasal 3 Angka (3), pasal 6 (2) dan Pasal 9angka dan angka (3).e Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jeniskontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktutertentu sebagaimana ditetapbkan dalam Kontrak, denganketentuan sebagai berikut:.
103 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 33 K/Pid.Sus/2013Kontrak Lump Sum Fix Price, maka yang menjadi basis dariperhitungan adalah Produk Master Plan, apakah selesai atau tidak ? Bahwa ahli Kasmual, SE tidak memberikan penilaian terhadapProduk Master Plan Kota Medan berupa Pelaporan Vision Plan,Pelaporan RTRW dan Peta Garis , faktanya telah dipakai /digunakan dan telah menjadi Asset / barang milik Pemerintah KotaMedan.
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin Alm ABDUL LANI
163 — 91
PN BglBahwa mekanisme/cara kerja pemeriksaan fisik kegiatan pembangunan JembatanPadang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umum Provinsi BengkuluTA 2015, yaitu:Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokan setiap item pekerjaan yang adadidalam kontrak dengan item pekerjaan yang ada dilapangan.Pekerjaan utama adalah pekerjaan pengadaan dan pemasangan rangkajembatan type B dengan bentang 45,00 meter, Adapun Ahli menemukanbahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan rangka jembatan ini tidakboleh Lump Sum