Ditemukan 9457 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-04-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 136/PDT/2018/PT MDN Tanggal 6 Juni 2018 — WILLEM SIBARANI,DKK VS ALM.JULI KRISTANTO,DKK
32 — 17
32 — 17
Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya;Bahwa selanjutnya pertimobangan hukum Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakanbahwa saksi Reken Ginting yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwaseingat saksi pada saat jual beli tersebut dilakukan, Penggugat tidakada melakukan pengukuran atas tanah yang dibeli tersebut, adalahpertimbangan hukum yang salah dan keliru serta sarat
Register : 23-04-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2014 Tanggal 11 Juni 2014 — CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD VS KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH) MIGAS;
89 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keempat: Khusus mengenai alasan kepentingan umum yang digunakanoleh Majelis Hakim di tingkat banding untuk menyatakan Keputusan TataUsaha Negara Termohon tidak bersifat individual karena kegiatanpengangkutan gas bumi melalui pipa terkait dengan kepentingan umum,secara analogis berdasar atau tidaknya alasan tersebut dapat diuji denganmelihat sengketa serupa di bidang lain yang juga sarat dengan aspekkepentingan umum ;Dalam hal ini, Pemohon menunjuk pada ketentuan Pasal 2 jo.
Register : 02-03-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BLORA Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bla Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
392 — 230
392 — 230
;Bahwa, atas tindakan TERGUGAT 4 seperti yang dijelaskan pada point26,27,28 dan 29 diatas tersebut tentu saja merugikan PENGGUGAT , makadari itu Sudah sewajarnya TERGUGAT 4 juga harus bertanggung jawab danikut dalam menanggung ganti kerugian yang telah dialami PENGGUGAT ;Bahwa, tindakan PARA TERGUGAT dalam membuat Akta Perjanjian SewaMenyewa tersebut yang kesemua tindakan sarat dengan unsurunsur : Melanggar UndangUndang ; Melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum ; Bertentangan dengan kewajiban
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2990 K/PDT/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — NIRWAN MUNIR digantikan oleh ahli warisnya AMELIA NIRWAN VS IDA THAHIR, dkk.
85 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang sah atas tanah yang berbatas langsungdengan objek perkara A dan objek perkara B;Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara denganRegistrasi Perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN.MDN, tertanggal 12November 2012, jarak rentang waktu antara surat ukur yaitu tertanggal 9Januari 2013, dengan penerbitan sertifikat hak milik yang yang diterbitkanoleh Tergugat V, tertanggal 11 Januari 2012, adalah hanya membutuhkanwaktu 2 (dua) hari saja, suatu fakta yang sangat tidak lazim dan patutdiduga sarat
Register : 07-05-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2012 Tanggal 28 Februari 2013 — BARNABAS SUEBU, SH VS 1. PRESIDEN RI, 2. PJ. GUBERNUR PAPUA, 3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA;
182 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
UU OTSUS PAPUA dan perundangundangan tersebutdiatas;Bahwa ketidakpastian hukum timbul karena disatu sisi menurut Pasal 139ayat (1), (2) dan (3) dan menurut PERDASUS PILGUB PAPUA, DPRPdiberikan kewenangan tertentu sebagai penyelenggara, sedangkan disisi lainmenurut Pasal angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemlihan Umum, KPUD di Provinsi adalah satusatunya penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.7 Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat
Register : 02-08-2012 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST Tanggal 3 September 2013 — DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
56 — 13
56 — 13
Bahwa terhadap Penetapanpenetapan tersebutdiatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mampuuntuk melaksanakannya hingga saat ini, atau hanyamelaksanakan putusan yang setengah hati, karena tidakdipersiapkan pola eksekusi yang matang untuk menghadapiulah Pebisnis di lapangan, atas kekuatan kepentingan diluarprosedur hukum yang sebenarnya, Penetapantersebutkemudian tidak mampu dijalankan oleh Pengadilan JakartaNegeri Selatan dengan baik dan benar hingga saat ini,karena dalam perkara ini sangat sarat
Register : 22-04-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT Tanggal 31 Mei 2016 — PT. INDOENERGI CONSULTANT ; NSPEKTUR JENDERAL âÃÂàKEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA, DKK
131 — 84
131 — 84
Azevedopratama.Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUNJKT.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil PEMOHON yangmenyatakan bahwa ada pengbungkaman sikap kritis PEMOHON,sarat kepentingan dan Tendensius adalah suatu pendapat yangmengadaada karena terbukti bahwa pelaksanaan Audit dilakukansecara Objektif dengan melakukan audit terhadap seluruh kegiatandi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.Setelah masa audit berakhir, Tim Auditor menyusun Notisi Audit dandisampaikan
Putus : 11-06-2013 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 366/PID.B/2012/PN.ME Tanggal 11 Juni 2013 — RUSMINA BINTI MAHUSAN, KARANG RAJA (MUARA ENIM), 53 TAHUN/6 OKTOBER 1959, PEREMPUAN, INDONESIA, ISLAM ALAMAT JALAN RINDAM II SRIWIJAYA KP.IV DESA KARANG RAJA KEC. MUAAR ENIM KAB. MUARA ENIM
87 — 16
87 — 16
desaatau Lurah kemudian baru bisa diterbitkan surat pengoperan hakoleh Camat atau Notarise Bahwa Syaratsyarat agar dapat dibuatnya surat pengakuan hakatas tanah adalah adanya saksi batas bidang tanah yangmembutuhkan tanda tanga di surat pengakuan hak dan adanyabukti dasar penguasaan tanahe Bahwa masyarakat tidak boleh meminta dibuatkan suratpengakuan hak kepada Kepala Desa namun apabila ada orangatau Individu yang berkepentingan meminta dibuatkan suratpengakuan hak kepada kepala desa boleh saja dengan sarat
Register : 03-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 731/Pid.Sus/2020/PN Bjm Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IRA DWI PURBASARI, SH.
Terdakwa:
AGUNG TRISNO YUWONO Bin H. SEOMARDI, BA
103 — 20
IRA DWI PURBASARI, SH.
Terdakwa:
AGUNG TRISNO YUWONO Bin H. SEOMARDI, BA
103 — 20
Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, spesifikasi kapal panjang 27,50 m, lebar 8,00 m, tinggi 3,50 m dan sarat air rencana 3,00 m.
- 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 27,50 m, lebar 8,00 m dan tinggi 3,50 m berikut lampiran Specification of Tug Boat.
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB BAS 07 dan BAS 09 tanggal 18 Mei 2015.
Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, dua unit kapal tug boat spesifikasi kapal panjang 25,50 m, lebar 7,50 m, tinggi 3,00 m dan sarat air rencana 2,50 m.
- 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,50 m dan tinggi 3,00 m berikut lampiran Specification of Tug Boat.
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DWI CIPTO NUGROHO Diwakili Oleh : Johannes Mangapul Turnip,SH,MH
174 — 106
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DWI CIPTO NUGROHO Diwakili Oleh : Johannes Mangapul Turnip,SH,MH
174 — 106
negara terhadap pekerjaan aquo, makasangat jelas jika pembuatan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) olehPejabat Pembuat Komitmen (Irpoansyah Putra Rahman) maupun SPM (SuratPerintah Membayar (ledi Sudrajat atau Sugiarto) dibuat tanpa melampirkan ataumempergunakan hasil laporan progress dari Terdakwa DWI CIPTO NUGROHO.Selain dari itu, fakta di persidangan telah mengungkapkan bahwa berkaslampiran SPM tidak ada mencantumkan dokumen berupa Berita Acara ProgressPekerjaan (Join Survey), sehingga sangat sarat
negara terhadap pekerjaan aquo, makasangat jelas jika pembuatan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) olehPejabat Pembuat Komitmen (Iroansyah Putra Rahman) maupun SPM (SuratPerintah Membayar (ledi Sudrajat atau Sugiarto) dibuat tanopa melampirkan ataumempergunakan hasil laporan progress dari Terdakwa DWI CIPTO NUGROHO.Selain dari itu, fakta di persidangan telah mengungkapkan bahwa berkaslampiran SPM tidak ada mencantumkan dokumen berupa Berita Acara ProgressPekerjaan (Join Survey), sehingga sangat sarat
Register : 29-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Plk Tanggal 3 Agustus 2015 — YUNIARTI alias DEWI binti H. SOPIANNOOR
158 — 56
158 — 56
trafficking);Bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai teknik penyidikan undercover buy;Bahwa apabila dilihat dari peraturan perundangundangan, dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaundercover buy diperbolehkan untuk perkara narkotika, hanya undangundang tersebut yang mengatur hal tersebut, selebihnya tidak ada;Bahwa para pembuat undangundang telah memikirkan alasan mengapaundercover tidak diperboleh dalam dalam human trafficking, tentunyakarena menyangkut manusia yang sarat
Register : 26-01-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN DEMAK Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk Tanggal 11 Agustus 2016 — Soleman bin (alm) Munadi
127 — 23
127 — 23
keterangan di persidangan terhadap BeritaAcara Pememeriksaan dan Berita Acara Rekonstruksi Penyidik yangdilakukan Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karenapencabutan keterangan oleh Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpadisertai adanya alat bukti yang kuat hanya didasarkan keterangan saksiHalaman 63 dari 79 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN.DmkSaimun yang merupakan terdakwa dalam kasus yang sama dalam berkasyang terpisah, sehingga keterangan yang diberikan sangat subjektif sekalidan sarat
Register : 04-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst Tanggal 23 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- Drs. BRAHMANTORY
116 — 46
116 — 46
sudahdilakukan semuanya tinggal persyaratan administrasi ini yang belum,karena deputi V Lalu Wildan sudah paraf.Bahwa saksi membenarkan dan menerangkan terkait barang bukti berupa:1) No 10, berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaipenjaminan dengan isi pokoknya saksi joko pekik menjamin akanbertanggung jawab secara pribadi apabila penyedia wan prestasi.Terhadap dokumen tersebut saksi mengakui menanda tangani padaakhir desember 2011 karena diserahkan oleh terdakwa brahmantorysebagai sarat
untuk tiketdimaksud.Bahwa saksi tidak mengakui ada menerima uang 3 M dari Rino Lande diAditya Mension jaksel.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidanganberupa;1) No 10, berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaipenjaminan dengan isi pokoknya saksi joko pekik menjamin akanbertanggung jawab secara pribadi apabila penyedia wan prestasi.Terhadap dokumen tersebut saksi mengakui menanda tangani padaakhir desember 2011 karena diserahkan oleh terdakwa brahmantorysebagai sarat
Putus : 15-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 15 Juni 2016 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
446 — 574 — Berkekuatan Hukum Tetap
446 — 574 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halini Sangat penting serta haruslah dibuktikan kebenarannya untukmengetahui potensi kerugian Negara yang mungkin timbul,apabila ada Wajib Pajak yang menang dalam sidang bandingpajak, dan apakah kemenangan tersebut sarat dengan rekayasadan persengkokolan antara Wajib Pajak, Pemohon PeninjauanKembali dan Majelis Hakim Pajak, hal inilah yang tidak pernahterungkap di dalam persidangan serta dipertimbangkan di dalamputusan Majelis Hakin a quo;Bahwa ke149 (seratus empat puluh sembilan) Wajib Pajaktersebut
Metropolitan Retailmart sarat pelanggaranhukum dan ada unsur suap, sangatlah tidak adil bagi Terdakwaapabila Hakim Pengadilan Pajak, yang berperan sangat vitaluntuk menentukan menang/kalahnya sebuah perkara pajak,yang mengadili perkara tersebut tidak ikut diproses secarahukum. Demikian juga dengan pihak PT. Metropolitan Retailmartselaku Pemberi Kuasa/pihak yang berkepentingan justru tidakpernah diproses secara hukum.
Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan apakahkeputusan Hakim Pengadilan Pajak untuk memenangkan PT.Metropolitan Retailmart sarat pelanggaran hukum dalam prosespersidangan maupun dalam pertimbangan hukumnya. MajelisHakim a quo dan Sdr. Penuntut Umum juga tidak bisamembuktikan apakah adanya aliran dana dari Wajib Pajak, yaituPT. Metropolitan Retailmart kepada Kuasa Hukumnya, yaituRoberto Santonius untuk memenangkan perkara.
Hal ini sangatpenting untuk mengetahui potensi kerugian Negara yangmungkin timbul, apabila ada Wajib Pajak yang menang dalamsidang banding, dan apakah kemenangan tersebut sarat denganrekayasa dan persengkokolan antara Wajib Pajak, PemohonPeninjauan Kembali dan Majelis Hakim Pajak;Bahwa ke149 (seratus empat puluh sembilan) Wajib Pajaktersebut juga tidak pernah dihadirkan ke depan persidanganuntuk mengetahui apakah mereka terbukti secara sengaja"dimenangkan" oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehinggaNegara
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017 Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1216 — 904 — Berkekuatan Hukum Tetap
1216 — 904 — Berkekuatan Hukum Tetap
(sumber Statistik Indonesia 2009);Bahwa Para Tergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola airsecara tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindak pidanakorupsi.
ParaTergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola air secaratertutup, tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindakpidana korupsi. Hal ini sesuai dengan temuan audit BPKP tertanggal 23Januari 2009 dan laporan masyarakat tertanggal 31 Januari 2012 keKomisi Pemberantasan Korupsi;Asas ProporsionalitasHalaman 56 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/20176)7)Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Putus : 25-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 K/Pdt/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 — H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG VS SRI LESTI SUSANI TEGUH
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalamperkara a quo Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016tersebut penuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuhdengan muatan kepentingan dari Penggugat bersama kelompoknya danputusan dibawah ini telah terjadi penyimpangan dalam hal pembuktian yaitubukti yang sama diajukan dua kali dan dijadikan dasar dalam putusanPengadilan Negeri Pasuruan inipun tidak dilihat, apalagi dijadikanpertimbangan dalam putusan
Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding juga Pembanding/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi sangatsangat berkeberatan terhadapputusan a quo beserta pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tersebuthanya mengekor pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PasuruanNomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yaitu putusan yangpenuh atau sarat dengan rekayasa atau dengan kata lain penuh dengan muatankepentingan dari Penggugat
Hipotik Nomor 13/1993 tanggal 6Januari 1993 dimana Akta Pejabat Pembuat Akta TanahnyaLanny Setawati Djojokusumo, S.H., dibuat tanggal 21 Desember1992 Nomor 204/GRT/HIP/XII/1992;Bahwa kalaulah dilihat dari buktibukti yang diajukan dipersidangan, makatelah terang dan jelas dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Pasuruan Tingkat Pertama dalam putusanperkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, yang diamini oleh Majelis HakimTingkat Banding Nomor 557/PDT/2016/PT SBY telah terjadi sarat
Register : 26-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2018/PT SMR Tanggal 13 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
87 — 42
87 — 42
Sintiawati Haryono lah yang sebenarnyamemiliki peran besar dalam perkara Aqua, karena selama hubungandagang sangat berperan dengan Para Tergugat secara aktif, baik dalamadministrasi, pembayaran, penerimaan pembayaran dan negosiasi,sementara Penggugat atau Tan Sjie Sen hanya aktif dalam menentukanharga saja dan kebanyakan meluangkan waktunya di Gudang yangkesehariaannya sibuk mengurus atau mengerjakan barangbarangmasuk dan keluar dengan mengendarai sendiri Forklifnya, dengandemikian gugatan Aqua sarat
Register : 17-04-2015 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 08-04-2017
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Mr Tanggal 30 Maret 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT I S/D VI
72 — 10
72 — 10
Pengadilandapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dulu, biarpun ada perlawananatau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat atau tulisan yang menurut aturan yangberlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahuludengan keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, demikian jugajika dikabulkan tuntutan dahulu, pula dalam hal perselisihan tentang hak kepunyaan,yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000bahwa sarat
Putus : 16-11-2011 — Upload : 01-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 16 Nopember 2011 — H. M. KHUDLORI, SH., M.Hum
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Hum. selaku KepalaKantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidak memuat data yang yuridisyang benar di dalamnya karena faktanya saksi Handoko Soelayman telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan saksi Handoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanahdi Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat tipu muslihat sehingga mengaburkan keberadaan PT.
Maret 2007 yang diterbitkan danditandatangani oleh Terdakwa H.M.Khudlori, SH., M.Hum. selaku KepalaKantor Pertanahan Surabaya tahun 2007 tidak memuat data yang yuridisyang benar di dalamnya karena faktanya saksi Handoko Soelayman telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan data yuridis.Perbuatan saksi Handoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan Hak Guna Bangunan atas tanahdi Jalan Marmoyo Nomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasi itikad baikdan sarat
Register : 17-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN
148 — 64
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN
148 — 64
SUPRIYONO Bin SUMARJO, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi diangkat sebagai Security gudang Bulog di Pisang Barudan saksi diangkat sebagai honorer tetap oleh Bulog; Bahwa tugas Saksi berdasarkan surat penunjukan dari Saudara YudhaTrianda secara kedinasan untuk membantu dalam penyaluran rastra,saksi dipekerjakan untuk menertibkan administrasi gudang; Bahwa sarat dokumen yang dibawa adalah Surat Pengantar Camatsama bukti Slip setor, setalah itu pihak bulog menyiapkan