Ditemukan 9451 data
35 — 10
RYAN PUTRA UTAMA yang tidakmemasang kayu pancang berdasarkan klasifikasi di RAB danCCO antara lain:e Apabila pemasangan kayu pancang tersebut dihentikanmaka akan menghentikan semua pekerjaan kontruksi yanglainnya karena diatas pancang tersebut akan dipasangpasangan batu pondasi penahan urukan jalan.e Pancangan kayu tersebut mempunyai ukuran yang masukdalam minimum spesifikasi yaitu 10 cm artinya tidak keluardari sarat spec minimum yang diinginkan dalam RAB.e Apabila pemancangan dihentikan maka dikhawatirkandalam
22 — 1
(dalam hal ini Tergugat Rekonvensi akan menghadirkansaksi).Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada hal 9 Nomor 7, yangmengatakan Tergugat Rekonvensi melakukan kebohongankebohongan sebagai berikut :a) Nomor 7.1 Kebohongan yang di tuduhkan oleh pihak PenggugatRekonvensi dalam poin 7.1 ini sarat dengan kebohongan, faktanyasebelum menikah Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan kepadaPenggugat Rekonvensi tentang resiko menjadi Isteri SseorangPajurit dan Tergugat Rekonvensi juga sering mengatakan tentangtanggungan
Dewi Darwiana
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun
Intervensi:
TIMBUL PARTOGI SIRAIT , dkk
277 — 182
Tersebut dan selanjutnya AsasKepastian Hukum yang mengatur hasil keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara harus mencerminkan kehendak hukum yangobjektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebihtinggi kedudukannya sehinnga secara hukum pun suatu kehendakyang objektif tersebut dapat dipertanggugjawabkan secaraprofesional dan akuntabilitas ;Bahwa dari uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat berdasarmenurut hukum dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yangdikeluarkan oleh Tergugat sarat
249 — 157
negatif penumpukan perkara di Mahkamah Agungsekaligus akan terjadinya pemborosan keuangan Negara.Bahwa dari penyimpangan proses seleksi CHA yang dilakukan Tergugat setelahpasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2016 tersebut,mendorong Penggugat secepainya melakukan gugatan kepada Tergugat, jikaPenggugat tidak segera menggugat Tergugat terkait penyalahgunaan wewenangini kepada Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diprediksi pihak Tergugat akansecara berlanjut melakukan proses seleksi CHA yang sarat
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
DENNY KRISWANTO alias DONNY WIDJAJA
250 — 206
.24.014.841.015, (dua puluh empat milyar empat belas juta delapanratus empat puluh satu ribu lima belas rupiah) BISNIS SOLAR, PROYEKPROYEK LAINNYA sesuai dengan keterangan SAKSI IPHIANDI (karyawanPELAPOR), SAKSI ARIS, SAKSI AFU dan SAKSI IBU KURINIA (saksi ADDCHARGE) yang dihadirkan TERDAKWA yang telah diuraikan dalampersidangan dihadapan MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DANMENGADILI PERKARA IN CAUSE INI telah jelas bahwa awal mula perkaraini dimulai atas dasar PERJANJIAN KERJASAMA MODAL KERJAyangmana sarat
54 — 16
Bahwa terdakwa selaku Ketua Persatuan Guru Madrasah (PGM) KabupatenSandung Sarat yang clang berdasarkan Keputusan Dewan PengurusWilayah Persatuan Guru Madrasah (PGM) Propinsi Jawa Sarat Nomor :01/SKPGM.01/11/2012 Tanggal 10 Maret 2012 dan sebagai Guru sejakTeno 2008 telah lulus sertifikasi dan menerima sumber pendapatan dari Bahwa benar mengaku sumber pendapatan / gaji yang terdakwa terima diMI.
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
223 — 117
267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 267 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGtidak cermat dalam memahami Flanjut Hakim terkecoh dengan berksaksi yang dengan sarat
PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 303 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGYang Mulia Hakim Tinggi berkenan arif dan bijak untukmemeriksa ulang Perkaraini atas putusan yang saratTipu muslihat dan sarat
241 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
jalanterakhir atas dasar kKemanusiaan patut diterima;Menimbang, bahwa lagi pula untuk efisiensi dan efektivitas penuntutanhakhak normatif para Terbanding/para Penggugat/Pekerja, HakimBanding berpendapat, berhubung belum adanya mekanisme hukumacara yang dapat mengayomi keadaan a quo untuk suatu penyelesaian,maka sarana yang dipandang tepat adalah dengan "cara class action"yang merupakan terobosan sebagai wujud dari "judge made law";Menimbang, bahwa juga patut diperhitungkan selain aspek hukum,perkara ini sarat
433 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan, dan pertemuantersebut bukan rahasia karena diliput/diketahui oleh banyak wartawan yangbertugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang danpemberitaan ini ramai dibicarakan di media cetak maupun media elektronik( bukti copy kliping koran terlampir);Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b UndangUndang No. 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas maka pertemuanKetua Majelis Hakim Binsar Siregar, S.H, M.Hum. adalah perbuatan terceladan patut diduga sarat
86 — 58
Faktanya, ketika Terdakwa melaksanakanpembelian barang Alkes dimaksud, yang dipedomani adalah tetap hargayang dicantumkan oleh distributor dalam brosur, dimana daftar harga (pricelist) dalam brosur tersebut bukan harga tetap akan tetapi masih dapatdinegosisasikan;Menimbang, bahwa disamping itu, pelaksanaan penyediaan barangAlkes yang dilakukan oleh Terdakwa juga sangat sarat denganpesekongkolan yang tidak hanya melanggar etika pengadaan barang, akantetapi melanggar ketentuan yang berlaku.
86 — 37
Menurut MajelisHakim hal ini membuktikan bahwa proses pengadaan yang dimana terdakwa selakuanggota ULP adalah sarat rekayasa;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Tim Teknis tidak menguji keaslianbarang khususnya CD OS Win Home Premium 7 dan CD Microsoft Office ProfesionalPlus 2010 sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
I PUTU SUPARTA JAYA,SH
Terdakwa:
Sang Putu Suastika Budaya
195 — 203
YULIANTOMALIANG yang dibuat di Notaris KETUT ALU NARIASIH DADU,SHTerdakwa tidak tahu tentang adanya akta sarat kuasa untuk menjual94nomor 70 tanggal 31 Oktober 2014 antara NI NYOMAN KARTINI danIr. YULIANTO MALIANG yang dibuat di Kantor Notaris KETUT ALITNARIASIH DADU,SHTerdakwa tidak tahu tentang adanya tentang adanya akta jual bellnomor 749/2014 tanggal 30 Desember 2014 antara NI NYOMANKARTINI dan Ir.
76 — 175
diarahkandan tetap dengan keterangan dan tidak ada yang dicabut;e Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung PucukKebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat TahunAnggaran 2014;e Bahwa saksi dalam kegiatan ini selaku perantara antara HIDAYAT selaku yangmeminta pengadaan bibit Kakao sambung pucuk tahun 2014 dengan jumlahsebesar 70.000 ribu Pohon dengan saksi ASMAWI selaku penangkar di Sopengdan sekaligus membuat Surat Jaminan Suplay dan surat lainnya untuk sarat
483 — 247
Guriaud dan 5 lembar saham tersebuthanya sebagai sarat pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur;Meskipun awalnya Terdakwa menolak untuk diangkat sebagai Direkturakan tetapi kemudian diterimanya mengingat nasib dirinya dan karyawanlainnya, Supaya perusahaan tetap jalan, dan lagi pula semuanya yangberkaitan dengan perusahaan akan ditanggung sepenuhnya oleh saksiF.Guriaud.e Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah diperintahkan oleh saksiF.Guriaud bahwa tugas utamanya selaku Direktur hanyalahmenandatangani
128 — 52
Suatu sebab yang halalBahwa, transaksi jual beli yang di lakukan oleh Ponimin dan Almarhum Batong BinGanan secara hukum berdasarkan sarat sah suatu perjanjian menurut pasal 1320KUHPerdata, secara hukum tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian butir1 yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan diri, sebab faktanya adalah tidakmungkin dan mustahil seseorang yang telah meninggal dunia dapat memberikankata "sepakat " dalam suatu perjanjian, artinya yang terjadi Ponimin telahmelakukan transaksi jual
60 — 18
Proyek Pengadaan Buku ini sarat kepentingan.Berdasarkan kronologi munculnya proyek Pengadaan buku ini nampak adanyabanyak kepentingan dari awal perencanaan dengan adanya desakan darilegislative untuk melaksanakan proyek dalam APBD perubahan sampai terjadideadlock akhirnya disepakati angka 17,6 M, pada saat pelaksanaan denganmunculnya berita acara kesepakatan penunjukkan langsung Balai Pustaka sebagaipenyedia barang nampak tidak ada peran pengelola kegiatan sehingga Terdakwahanya melaksanakan keputusankeputusan
178 — 41
Graha Cipta Kreasi, alamat Jl.Rajawali No.7 Blora. dimana telah ditetapkanSarat sarat teknis dan titik titik lokasipengadaan sumur lapang sebagai berikut =;a. Syarat syarat teknis pada pokoknya adalah1. Kedalaman sumur 8 (delapan)meter;2. Diameter sumur 1 (satu)meter ;3. Tebal buis beton 10(sepuluh) cm, panjang buisbeton 1 (satu) meter;4. Sambungan buis beton no.1lsampai 5 diplester dandiaci dan buis beton 5(lima) sampai no.9sambungan tidak diplester ;5.
130 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengikatan Pencairanteafra Sarat Kecama Kab/ Pro Pinjaman/ Pinjaman/ Pinjam Waktu Bun Tertan Kota vinsi Pembiayaan Pembiayaan an/ Pinjaman/ ga/(Rp) (Rp) Pembi Pembiaya Nisaya bah5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11,75ik Sapi Br. Buungan Susut Bangli Bali 500.000.000 500.000.000 60 Bin % 29Okt10 30Okt10 30Sik 1,75?etelor Br. Buungan Susut Bangli Bali 500.000.000 500.000.000 60 Bin % 02Nov10 05Nov10 05C1,75ik Sapi Br.
103 — 106
Sesuai hari yang telah ditetapbkan dalamUndangan Rapat Kreditur Tergugat VI hadir dengan maksud hendakmenyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada Tergugat Il selaku Kurator.Bahwa setelah membaca dengan cermat isi Putusan No.02/Paili/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 27 Maret 2014 Tergugat VI saat itumenengarai bahwasnya Putusan No. 02/Pailit/2014/Niaga.PN.Sby didukungdengan fakta dan bukti yang sarat tipu muslihat, khusunya mengenai buktitimbulnya utang oleh Ali Tjandra Soetjipto kepada Tergugat IV berupa
116 — 39
Perbuatan saksiHandoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan ' HakGuna Bangunan atas tanah di Jalan MarmoyoNomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasiitikad baik dan sarat tipu muslihat' sehinggamengaburkan keberadaan PT.Pertamina (Persero)yang secara nyata dan terus menerus' menguasaitanah tersebut sejak tahun 1965 dan terikatperjanjian sewa menyewa tanah dengan saksiHandoko Soelayman ;Bahwa pendaftaran tanah di Indonesia yangpenyelenggaraannya diamanatkan oleh