Ditemukan 9451 data
PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA DIWAKILI OLEH IR. R.A. SUTRISNO KGA
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
354 — 291
itu sendiri menjadiserveail dari hasil itulah intinya dari PCL bahan persentase beliau usulanperubahan, maka kita akan tindak lanjuti prosedur yang ada dalam kontrakHalaman 142 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLGbagaimana mekanisme perubahan itu boleh terjadi, karena perubahan bolehterjadi melihat kondisi dilapangan, pada tanggal 7 Agustus, pada tanggal 5Agustus ada undangan dari yang bersangkutan untuk surve ke Pabrik diLampung dari Wika Beton, karena memang dari awal yang diperbolehkandalam sarat
139 — 74
Bahwa, tentang penetapan harga harus ada tim yang mengawasi keuangannegara, dalam hukum administrasi panitia itu. maksudnya adalah untukmelindungi uang negara, penunjukan terhadap seorang untuk negosiasi tanahmerupakan suatu yang tidak transparan dan ini sarat KKN.94Bahwa, berdasar Keputusan Presiden yang menjadi patokan harga adalahNJOP.Bahwa, arti kata "dengan memperhatikan NJOP dengan "harus berpatokanpada NJOP tidak ada beda dan bisa menyesuaikan dengan harga pasar.Bahwa, tanah untk pembangunan
116 — 39
Perbuatan saksiHandoko Soelayman dalam memberikan keteranganmengenai data yuridis dalam permohonan ' HakGuna Bangunan atas tanah di Jalan MarmoyoNomor 02 Surabaya tersebut tidak dilandasiitikad baik dan sarat tipu muslihat' sehinggamengaburkan keberadaan PT.Pertamina (Persero)yang secara nyata dan terus menerus' menguasaitanah tersebut sejak tahun 1965 dan terikatperjanjian sewa menyewa tanah dengan saksiHandoko Soelayman ;Bahwa pendaftaran tanah di Indonesia yangpenyelenggaraannya diamanatkan oleh
132 — 19
Nuansa primapersada telah mencapai prestasi 100 % sesuai bab V pada syarat sarat khususkontrak dari surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan, tidak benar karenasebenarnya pekerjaan kegiatan irigasi kembang janggut tersebut belum selesai100 % atau belum mencukupi prestasi pekerjaan 100 %;Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, tidak ada keberatan;19 HERU TRICAHYONO, ST Bin SLAMET RIYADI,e Bahwa kaitannya dengan Proyek irigasi kembang janggut dalam halpengerjaan proyek tersebut adalah Saksi
266 — 103
Tower jln Gatot Subroto kavling93 tersebut , karenanya melanggar Pergub no 88 tahun 2008 ;Menimbang bahwa pelanggaran Pergub. no 88 tahun 2008 tersebutmenurut majelis hanya pelanggaran administrative , bukan melawan hukum dalamarti pidana , dan tidak mengakibatkan perjanjian pesanan gedung strata tittle nonhunian tanggal 5 Nopember 2012 dan Pengikatan jual beli tanggal 12 nopember2012 antara Terdakwa dan BJB batal , tidak sah , melainkan perjanjian perjanjiantersebut tetap sah karena sudah memenuhi sarat
sarat sah nya perjanjian pasal1320 KUHperdata dan berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnyaberdasrkan pasal 1338 KUH perdata;Halaman364dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgMenimbang bahwa , di dalam pergub nomor 88 tahun 2008 tersebut tidakmengatur tata cara penjualan property , termasuk rusun non hunian,dan karenyawalaupun pemasaranya dianggap tidak berdasrkan pergub tersebut , makamenurut majelis perjanjian pemesanan rusun nonhunian yang telah di tandatangani oleh terdakwa dengan
501 — 294
mengetahui dalam APBD Kota Bandung tahun 2009 ada anggaranDana Bantuan Sosial yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)SKPD Sekretariat Daerah Tanpa Bagian ; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah anggaran Dana Bantuan Sosial dalamAPBD tahun 2009 ; Bahwa peruntukan Dana Bantuan Sosial sepengetahuan Terdakwa untuk bantuankepada masyarakat Kota Bandung; Bahwa yang menjabat Pengguna anggaran pada DPA SKPD Sekretariat DaerahTanpa Bagian tahun 2009 adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung yang sarat
65 — 40
Kantor Badan Pertanahan NasionalKota Pekanbaru) diketahui sarat dengan pemalsuan dan hal ini telahterobukti atas pengakuan pelakunya yang bernama Anwar Efendi Daulay (Ic.Tergugat V);Bahwa perkara pidana tersebut sudah diputuskan oleh Pengadilan NegeriPekanbaru No. 688/Pid.B/2013/PNPBR, tanggal 7 Nopember 2013 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 244/Pid.B/2013/PTR, tanggal 29Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjs), dimana telah ditemukan pelaku pemalsuan beberapa SHM
61 — 21
Latih SMK NEGERI 2 Nomor: 420/1295.c/DISDIK.03/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan ringkasan isi kontrak terdiridari :a) Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Latih SMK NEGERI 2Bontangb) Tanggal Mulai Kerja : 14 September 2010c) Waktu Penyelesaian : 103 hari Kalender (tanggal 14 Sept s/d 27Des 2010)d) Metode Kontrak : Kontrak Lump Sumpe) Harga Pekerjaan : Rp.1.696.745.600,f) Spesifikasi Teknis Kapal Latih SMK NEGERI 2 Bontang :Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meterLebar Max (B)Tinggi Geladak (D)Sarat
Hj. ASMA AHMAD
Tergugat:
LA EDE
79 — 28
yang tidakterpisahkan satu sama lain;BahwaTergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat,kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan olehTergugat;Bahwa sebelum Tergugat menanggapi secara lebih detil satu demi satudalildalil Gugatan Penggugat a quo, pada bagian awal dari Jawaban iniTergugat ingin menegaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwa hampir semua dalildalilGugatan Penggugat a quo hanyalah ilusi belaka dan sarat
411 — 841
BPKP, dll dan juga orang memiliki keahlian/oengalaman untuk menghitungKerugian Negara seperti Akuntan Publik, dll.Bahwa Inspektorat/LKPP dapat juga melakukan audit terhadap suatu pekerjaanakan tetapi tidak berhak untuk menentukan suatu Kerugian Negara, dikarenakanhanya BPK dan BPKP yang dapat mendeklarasikan Kerugian Keuangan Negaraterhadap suatu pekerjaan didalam auditnya dan menurut hasil audit Inspektorattersebut tidak boleh mengesampingkan hasil audit BPKP.Bahwa dokumen administrasi sebagai sarat
;Menimbang bahwa dokumen administrasi sebagai sarat untuk perlengkapanuntuk pekerjaan tambahan yang telah di justifikasi oleh Dinas Perkebunan Prov Riauatas pekerjaan tambahan di luar kontrak di tuangkan dalam berita acara dan di akuioleh saksisaksi di dalam persidangan;Menimbang bahwa setelah saksi SUSILO, SE, MM tidak menjabat lagisebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa Miswar Chandra Direktur PT.
460 — 631
Dengan demikian pada dasarnyapenerbitan surat tersebut sangat sarat akan kepentingan Penggugat.Oleh karenanya, dalil Penggugattersebut haruslah ditolak;Bahwa Kamar Dagang Dan Industri berawal dari organisasi KadinIndonesia pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh KadinDaerah Tingkat atau Kadinda Tingkat (sebutan untuk Kadin Provinsipada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKIJakarta, dan diakui pemerintah dengan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 49 Tahun
105 — 135
Bahwa atas uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya MajelisHakim pemeriksa perkara a quo menyatakan Dokumen Jual BeliPenggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)yang merugikan kepentingan Penggugat Konpensi / Tergugat Konpensi sebab sarat dengan itikad buruk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;Kerugian Materiil Dan Immateriil Srang Diderita Penggugat Rekonpensi/Tergugat VIl Konpensi akibat Perouatan Melawan Hukum TergugatRekonpensi / Penggugat Konpensi.3.1 Bahwa berdasarkan
135 — 475
Pajak danDiklat Pajak dan IKPI; Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening IKPI dengan jumlah peserta 145 kaliRp.300.000,, kurang lebih setiap tahunnya IKPI menerima Rp. 800 juta pertahun; Bahwa BPUSKP setiap periodik dilakukan audit, dan ada laporan audit; Bahwa mengenai akte No.100 tersebut pada bulan Juli tahun 2008 Para Terdajkwamenghadap Notaris , dan pada bulan Desember telah di Deklarasikan oleh IKPIdan kami selaku ketua umum telah menidak lanjuti maka kami ke kantor notariskarena ada suatu sarat
295 — 165
Sehingga apabila keempat sarat tersebut dipenuhi dantidak dilanggar maka suatu perjanjian haruslah dianggap sah;( Bahwa keberadaan surat bukti yang dipermasalahkan penggunaanmaterainya oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak diingkarioleh orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, buktinya adalahsalah seorang yang menandatangani suratsurat tersebut (P6 s/d P8)yaitu ACHMID SODO mengakui dengan tegas dipersidangan kalau iabenar menandatangani suratsurat tersebut dan pengakuan ini diperkuatoleh
205 — 509
PN.Ksn yang ditanda tangani kuasa Penggugat Ilwantodkk adalah cacat formal A qou Secara hukum terkait dengan suratkuasa adalah sebagaimana telah diaturdalam Pasal 123 HIR, Pasal1795 KUHPerdata ;Bahwa selanjutnya pada saat sidang dengan agenda pembacaansurat gugatan Penggugat mengajukan Revisi surat gugatannyayang pada pokok revisi tersebut adalah gagatan ditandatangani olehPrinsipal langsung, pertanyaannya apakah surat gugatan yangditandatangani oleh Kuasa IWANTO Dkk dapat dikatakan sah danmemenuhi sarat
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
160 — 114
bukti yang sah yaitu keterangan saksiterdakwa dan lainlainjadi dalam konteks ini harus secara hati hati dalam hal penempatanbukti karena itu adalah sebagai dalil utama untuk orang itu dapatproses lebih lanjut baik itu proses penyidikan ataupun penetapanBahwa penegakan hukum biasanya ada upaya upaya yang dilakukanoleh penyidik dalam hal ini kita katakan sebagai upaya paksa, kitadapat linat di kententuan pasal 17 ayat (1) KUHAP terkait penangkapankemudian ada pasal 21 KUHAP terkait penahanan ada sarat
1493 — 558
Begitupula terhadap pihakpihak yang menghadap kepada Tergugat I baiktentang diri maupun identitasnya adalah benarbenar orang yang berhakdan beritikat baik untuk melakukan suatu bentuk perbuatan hukum.Maka atas dasar halhal tersebut telah cukup dan memenuhi sarat sertajelas terdapat kebenaran hukum untuk dapat dilaksanakan penandatangan suatu akta.
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM
163 — 54
sebagaicalon penerima bibit karet, pertama Terdakwa memberikan nama namakelompok Tani Mergi makmur sebanyak 51 orang;Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2007 pernah diberitahukan olehsdr.Hadi bahwa ada bantuan dana perkuatan Koperasi, kemudianTerdakwa ditanyakan tentang Koperasi Terdakwa dan pada saat ituKoperasi yang ada di Sungai Gelam adalah Koperasi Perkebunan UsahaSejahtera yang mana Terdakwa selaku ketua Koperasinya, kemudiansdr.Hadi pernah mengecek Koperasi Perkebunan Usaha Sejahtera apakahmemenuhi sarat
203 — 81
disidangkesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reo yangmenyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahanTerdakwa, maka Hakim harus memberikan keputusan yang menguntungkanTerdakwa (Reus = antara lain Terdakwa) Prinsip ini dilaksanakan untukmenghindari penanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat
1.PAIMIN,
2.Ny. SUMARSIH
Tergugat:
1.DARU PURWANINGSIH, SH
2.MONICA SETIAHARTA
260 — 130
Tanpa sarat dan tanpa adanya pembebaban dalam bentuk apapun.
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa( dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000,- per hari, bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.