Peringatan Il tanggal 8Oktober 2014, yang dikirimkan secara bersamaan melalui email padatanggal 14 Oktober 2014.

Seharusnya sesuai ketentuan KontrakPemborongan Pekerjaan Pasal 12.3 tentang tenggang waktu untuk memberisurat Peringatan adalah 12 hari setelah surat peringatan sebelumnya;Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Pemohon mengirim surat keberatankepada Termohon Il, yang pada intinya keberatan adanya surat peringatan dan surat peringatan Il yang jelas cacat prosedural.

Akan tetapi keberatan inidiabaikan oleh Termohon Il, bahkan dikeluarkan Surat Peringatan Ill padatanggal 20 Oktober 2014, yang dilanjutkan adanya surat pemutusan kontraksecara sepihak oleh Termohon II tanggal 26 November 2014;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12.8 Kontrak Perjanjian PemboronganPekerjaan, semua hak dan kewajiban masingmasing para pihak yangmuncul sebelum pemutusan perjanjian ini harus diselesaikan berdasarkanketentuan dan syaratsyarat dalam perjanjian ini, yang semestinya Pemohonmasih

Tentang Terbanding I/Pemohon tidak pernah mendapatkan SuratPeringatan I, Il, dan Ill secara prosedural dan baru diterimasekaligus dalam bentuk email (vide bukti P.10.4):(i) Bahwa faktanya Pembanding/Termohon II telah menyampaikanSurat Peringatan , Surat Peringatan II dan Surat Peringatan IIIkepada Konsorsium PT BBI ISP secara patut dan sesuaiketentuan yang terdapat pada Perjanjian 020, namun olehkarena Pembanding/Termohon Il merasa kesulitan untukmengirimkan Surat Peringatan kepada Konsorsium PT

BBI ISP karena kantor Konsorsium PT BBI ISP yang kerap kalikosong, sehingga penyampaian surat pun sulit untuk dilakukandan untuk mengatasi hal ini, maka Pembanding/Termohon Ilpun terpaksa untuk menyampaikan Surat Peringatan dan SuratPeringatan Il melalui email supaya Pemohon tetap dapatmenerimanya dengan baik dan membacanya;Halaman 36 dari 49 hal Put.

Jkt.Utr22.23.24.Bahwa Penggugat telah memerintahkan Tergugat untuk memenuhikewajibannya kepada Penggugat dengan mengirimkan Surat SomasiPertama, Surat Somasi Kedua dan Surat Somasi Ketiga, namun Tergugattidak mengindahkan Surat Peringatan termaksud dan tetap tidakmelaksanakan kewajibannya dan oleh karenanya Tergugat secara jelas dannyata telah cidera janjijwanprestasi kepada Penggugat (vide: Pasal 1238KUHPerdata). J.

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sisa TotalUtang Tertunggak oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat berhakuntuk menuntut ganti kerugian atas kerugian materiil sebesarRp.292.691.119,60 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilanpuluh satu ribu seratus sembilan belas Rupiah dan enam puluh sen)sebagaimana dinyatakan dalam Surat Peringatan 1, Surat Somasi Kesatu,Surat Somasi Kedua dan Surat Somasi Ketiga;Bahwa berdasarkan faktafakta yang telah Tergugat sampaikan, telah jelasTergugat

F/19/10/113638 sejumlah Rp.1.800.000,4, yang diberitanda bukti P.110;Fotokopi Surat Konfirmasi Piutang tertanggal 17 April 2020 dan telahditandatangani Tergugat pada tanggal 12 Mei 2020, yang diberi tandabukti P.111;Fotokopi Surat Peringatan 1 tertanggal 13 Mei 2020, yang diberi tandabukti P.112;Fotokopi Surat Tanggapan tertanggal 20 Mei 2020 yang dikirimkan olehTergugat kepada Penggugat, yang diberi tanda bukti P.113;Fotokopi Surat Teguran (Somasi) No. 001/VHSP/IMI/LVI/2020 tertanggal 26Juni 2020

Penggugat melalui karyawannya telahberulang kali menagih dan mengingatkan Tergugat untuk segera melakukanpelunasan pembayaran atas fakturfaktur tagihan tersebut, namun Tergugat tidakjuga memberikan tanggapan dan tidak melakukan pelunasan pembayaran;Bahwa Penggugat telah mengirimkan beberapa surat konfirmasi piutangdan Surat Peringatan kepada Tergugat, yaitu:1.

UtrRp. 292.691.119,60 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilanpuluh satu ribu seratus sembilan belas Rupiah dan enam puluh sen), meskipuntelah diperingatkan melalui Surat Peringatan 1, Surat Somasi Kesatu, SuratSomasi Kedua dan Surat Somasi Ketiga adalah merupakan alasan atau buktiuntuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)terhadap Penggugat, maka menurut Majelis Hakim petitum ketiga beralasanhukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya

Tergugat memberikan surat peringatan ketiga (SP3) dan terakhiryang diberikan kepada Para Penggugat karena tidak masuk kerjaHal. 19 dari 52 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.SusPHI/2015tanpa keterangan dan ijin dari Tergugat sehingga terganggunyaaktivitas operasional di DPPU Soekarno Hatta sejak tanggal 28 Meisampai dengan 18 Juni 2013 (sudah 14 hari kerja) terhitung mulaitanggal 18 Juni sampai dengan 17 Desember 2013;2.

peringatan sampai Surat peringatan IIIdari pihak Tergugat, maka Para Penggugat adalah kategoriPekerja/Buruh yang baik, maka surat peringatan sampai suratperingatan III dan PHK sepihak menjadi batal demi hukum;28.Bahwa Para Penggugat sudah mengupayakan untuk Bipartite kepadaTergugat, yang intinya untuk musyawarah dan menyelesaikanpermasalahan mencari jalan keluar yang terbaik mengenai PHK sepihakyang dilakukan pihak Tergugat;29.Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini,

Setelah Tergugat memberikan Surat Peringatan sampai dengan Ill, dengan itikad baik meminta Para Penggugatbergabung bekerja kembali di tempat Tergugat;Serta mengacu pada: Peraturan Perusahaan PTC, pada Bab XI TentangDisiplin dan Tindakan Disiplin, Pasal 41 ayat 9 huruf b, tentang JenisTindakan Disiplin, dan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, TentangKetenaga Kerjaan, Pasal 168 ayat (1), serta Undang Undang Nomor 13Hal. 35 dari 52 hal. Put.

Sehingga sangat wajar Tergugat mengirimkan Surat Peringatan l, IIdan Ill yang telah diterima oleh Para Penggugat, akantetapi dibalas denganaksi mogok lanjutan terhitung sejak bulan Mei 2013 hingga bulan September2013 (+ 5 Bulan) secara berturutturut;Berdasarkan halhal tersebut di atas, karenanya dalil Para Penggugattersebut sangat mengadaada dan cenderung hanya merekayasa, mohonMajelis Hakim yang terhormat untuk dapat menolak seluruh dalildalil dariPara Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima

Jauh hari sebelumnya Tergugat telahberusaha memanggil pada Para Penggugat sejak tanggal 28 sampai dengan30 Mei 2013, tanggal 07 Juni 2013 (Surat Peringatan 1), tanggal 13 Juni 2013(Surat Peringatan II) dan tanggal 18 Juni 2013 (Surat Peringatan Ill), padaintinya Tergugat berkeinginan mengajak Para Penggugat untuk kembalibergabung bekerja seperti sediakala.

Bukti T8 := Bukti T9 : Bukti T10 := Bukti T11:Fotocopy Akte Notaris Nomor 34 Tanggal 20 Januari 2014Akta Pendirian Yayasan Perguruan Markus Medanberkedudukan di Kota Medan;Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Perguruan MarkusMedan No. 47/YPMM/X/2015 tertanggal 1 Oktober 2015;Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Perguruan MarkusMedan No.68/YPMM/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016;Fotocopy Nota Tugas No.1036/TK/MK/VIII/2016tertanggal 4 Agustus 2016 yang ditandatangani olehKepala Sekolah TK Markus;Fotocopy Surat

Peringatan No.1037/TK?

MK/2016tertanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani olehKepala Sekolah TK Markus;Fotocopy Surat Peringatan II No.1039/TK/MK/2016tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani olehKepala Sekolah TK Markus;Fotocopy Surat Peringatan III No.1040/TK/MK/2016tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani olehKepala Sekolah TK Markus;Fotocopy Daftar Hadir Kepala Sekolah, Guru TK SwastaMarkus Medan Tahun Peljaran 2016/2017 untuk tanggal 1, 2,15,16 dan 31 Agustus 2016;Fotocopy Daftar Hadir Kepala Sekolah,

peringatan sebanyak tiga kali,Halaman 24Putusan Nomor : 242/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdnyang dalam hal ini tidak dipenuhi oleh Penggugat meskipun Penggugat juga hadirke tempat kerja untuk minta penjelasan tentang status dan jabatan baru dan bukanuntuk bekerja sebagai guru;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 berbunyi:(1) Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yangdiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian

kerjabersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja,setelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasingberlaku untuk paling lama enam bulan, kecuali ditetapkan lain dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama;(3) Pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja denganalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh

Karenaperusahaan tidak membayarkan upah Penggugat yang menjadihak dari Penggugat sebagai pekerja Tergugat maka Penggugatberpendapat bahwa Tergugat telan melakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Penggugat secara diamdiam;22.Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Tergugat menyampaikan kepadaPenggugat Surat Peringatan pertama yang ditandatangani olehDirektur PT Qualimas Indonesia Bapak Irwan Hendra Gunawan No.Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Padt.SusPHI/2019/PN.Bag.23.001/ST/QI/IV/18 tentang

permintaan pengembalian mobil operasionalperusahaan;Pada tanggal 25 April 2018 Penggugat berkomunikasi melalui SMSdengan Direksi PT Qualimas Indonesia meminta waktu untuk bertemuDireksi sehubungan surat peringatan pertama yang diterima olehPenggugat serta proses bipatrit untuk membicarakan statusPenggugat yang tidak mendapat kejelasan dari Tergugat dikarenakantidak di bayarnya upah dari Penggugat yang merupakan hakPenggugat.

BuktiP5 : Surat Peringatan (Pertama) ditanda tangani oleh DirekturPT Qualimas Indonesia terhadap Penggugat (Sdr R MuhNurrochmat Afandi) No. 001/ST/QI/IV/2018 tertanggal 24 April2018.6. BuktiP6 : Surat Hubungan Kerja / Somasi Pertama dari Penggugatkepada Tergugat (PT Qualimas Indonesia) tertanggal 27 April2018.7. BuktiP7 : Tanda Serah Terima Surat Prihal Somasi (1) Pertama,tertanggal 27 April 2018 serta Berita Acara Pertemuantertanggal 27 April 2018.8.

Peringatan 1(pertama) kepada Penggugat pada tanggal 24 April 2018 untuk mengembalikanMobil Toyota Kijang Inova No.Pol.

B1477UKP yang merupakan mobilOperasional perusahaan yang digunakan oleh Penggugat (bukti P5),selanjutnya Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat pada tanggal 27April 2018 (bukti P6) dan somasi II serta somasi III sebagamana bukti P7, P8dan P9 tentang tanda terima surat somasi berkaitan surat peringatan yangdiberikan oleh Tergugat, namun upaya proses pertemuan bipartit maupun serahterima kendaraan operasional perusahaan tidak dapat dilakukan;Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/

ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 ayat(1) dan (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang masingmasing menegaskan bahwa ayat (1)Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut, ayat (2)Surat

peringatan pertama dimaksud dalam ayat (1) masingmasingberlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;5 Bahwa peraturan disiplin yang diterapkan di perusahaan TergugatRekonvensi (P.T.

peringatan itu,dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh agar dapatmemperbaiki kesalahannya dan disisi lain waktu 6 (enam) bulan iniHal.17 dari 31 hal.

Bahwa secara faktanya sebagaimana telah dibuktikan denganperaturan perusahaan yaitu Surat Keputusan Nomor Kep: S.152DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (bukti P.1)menyatakan bahwa hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerjadikarenakan pekerja melakukan pelanggaran disiplin fundamental kategoriIl dapat dilakukan tanpa adanya Surat Peringatan I, II dan II;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya pada

halaman30 paragraf akhir halaman 31 paragraf ke1 (satu), menyatakan:Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat Konvensi pada pokoknyaberpendapat bahwa dugaan indikasi pelanggaran disiplin yang diikutidengan tindakan skorsing terhadap Tergugat tanpa batas waktu serta tidakmelalui pemberian surat peringatan adalah bertentangan denganketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003.

Surat No. 054/BLWG3SMTR/SK/2011 tanggal 23 Juni 2011, prihal: Surat Peringatan I.2.6. Surat No. 067/BLWG3SMTR/SK/2011 tanggal 11 Juli 2911, Prihal :Surat Peringatan Il.3.6. Surat No. 103/BLWG2SMTR/SK/2011 tanggal 19 Agustus 2011,Prihal : Surat Peringatan III (terakhir).Oleh karena itu jelas Pelawan telah berbohong dengan mengatakanbahwa Terlawan tidak pernah memberitahukan jumlah sisa jumlahpinjaman/hutang kepada Pelawan.7.

PELAWAN untuk menyelesaikan kewajibannya melalui SuratPeringatan Nomor : 054/BLWG3SMTR/SK/2011 tanggal 23 Juni 2011,Surat Peringatan Il Nomor: 067/BLWG3SMTR/SK/2011 tanggal 11 Juli2011, Surat Peringatan III Nomor : 103/BLWG2SMTR/SK/2011 tanggal 19Agustus 2011 dan telah juga dinyatakan dalam Surat PernyataanDefault(Wan Prestasi Nomor : 149/BL.WGSMTR/SK/2014 tanggal 16September 2014.8. Bahwa rencana pelelangan telah diberitahukan kepada pihak Debitor in casuPELAWAN oleh PT.

Management Unit (DPMU) Simalungun.Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 diadakan rapat koordinasi dengan DistrictCoordinator (DC), District Financial Management Assistant (DFMA), Data EntryAdministration Officeer (DEAO), Fasilitator Senior (FS) dan Tim Fasilitatoruntuk membahas pembagian tugas.Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 Penggugat menerima surat dari SatkerPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) dengan Nomor :08/SPHK/PSPAMSU/2017 yang isinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tanpa didahului oleh Surat

Peringatan (SPI) dan Surat Peringatan II (SPII)Halaman 4 dari 30Putusan Nomor 86/Padt.SusPHI/2018/PN Mdn18.19.20.21.22.23.24.25.dan surat ini ditandatangani oleh Sdr.

Inersia Ampak Engineers)dengan Nomor :265/IAE/VIII/2017 atas surat rekomendasi dari PengembanganSistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Nomor: KP 03 06Ca/PSPAMSU/2017 tanpa ada Surat Peringatan terlebin dahulu dan hakhak yangseharusnya diberikan. (vide bukti terlampir P14.1 dan P14.2)28.

(vide bukti terlampir P16)Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan cara mengirimkan suratPemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tanpa memberi SuratPeringatan (SP 1) dan Surat Peringatan II (SP II) adalah suatu hal yangmelanggar undangundang yang berlaku di Indonesia maka Tergugat (PT.Inersia Ampak Engineers) harus tunduk dan wajib melaksanakan ketentuandalam pasal 62 Undang Undang R.I Nomor : 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

Inersia AmpakEngineers; Bahwa benar tidak ada surat peringatan bagi pekerja yang bermasalahhanya bersifat klarifikasi;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masingmasing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 07 Juni 2018;Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yangakan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segalasesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan

yaitu Pengadilan Negeri Sampit.Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pat.G/2016/PN Sptf.Bahwa sejak bulan April 2014 hingga bulan November 2015Termohon selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitumelakukan pembayaran angsuran dan bunga atas fasilitas kredit yangtelah diberikan oleh Pemohon.Bahwa Pemohon telah melakukan upayaupaya yang diperlukandalam rangka penagihan atas kewajiban angsuran Termohon, antaralain dengan menghubungi Termohon melalui telepon, menemuilangsung Temohon, memberikan Surat

Peringatan (Pertama) No.RTR.FCM/BCR.RRC.BJM/2125/2014 tanggal 7 November 2014,Surat Peringatan Il (Kedua) No.

RTR.FCM/BCR.RRC.BJM/2300/2014tanggal 26 November 2014 , dan Surat Peringatan Ill (Ketiga) No.RTR.FCM/BCR.RRC.BJM/0048/2015 tanggal 8 Januari 2015, namunTermohon belum dapat memenuhi kewajibannya.Bahwa pada bulan November 2015, karena Termohon tidak dapatmemenuhi kewajibannya, maka Pemohon menyampaikan SuratPemberitahuan Pelelangan Agunan kepada Termohon sesuai suratNo. RTR.RCR.BCR.BJM/0757/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihalpemberitahuan tanggal lelang dan pengosongan agunan..

(g). memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barangdan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai denganperjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 4/Pat.G/2016/PN Spttelah dipenuhi oleh Pemohon, sebagaimana telah Pemohon sampaikankepada Termohon baik melalui telepon, melalui kunjungan langsung,melalui Surat Peringatan (Pertama), Surat Peringatan Il (Kedua), SuratPeringatan Ill (Ketiga), dan Surat Pemberitahuan Pelelangan Agunan.Namun

Foto copy Surat Peringatan tertanggal 1 Agustus 2016, SuratPeringatan II tertanggal 12 Agustus 2016 dan Surat Peringatan IIItertanggal 17 Oktober 2016 yang diberi tanda P.10;11.

Selain itu Penggugat harus membuku biayapencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisamenyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugatyangmacet tersebut;Bahwa atas kredit macet Tergugattersebut, Penggugat telah melakukanpenagihan kepada Tergugatsecara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugatsebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN)maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasikepada Tergugat;Bahwa akibat kredit

7atauterhitungbarumembayarangsuransebanyak 11 (sebelas)kalisehinggadenganmencermatibuktirekeningkorantersebut, makatotalkewajibanatau utang pinjamanTergugatkepadaPenggugat yangbelumdibayarsesuaidenganbuktisuratP11, yaknisejumlahRp37.840. 701,00(TigaPuluhTujuh Juta Delapan Ratus EmpatPuluhRibuTujuh Ratus SatuRupiah);Halaman 8dari13PutusanNomor23/Pat.G.S/2020/PN SkyMenimbang, bahwa berdasarkan kewajiban yangseharusnyadilaksanakan oleh Tergugattersebut, pihakPenggugattelahmemberikan Surat PeringatanPertama, Surat

Peringatan Kedua,SomasiPertama, dan SomasiKeduakepadaTergugatsertamengupayakanpenyelesaianataskewajibanTergugat(vide: buktisurat P7, P8, P9, dan P10),selanjutnyaberdasarkanbuktisurattersebutdapatdiketahuibahwatunggakanutangTergugatatauprestasi yang belumdilaksanakanberupapokokadalahsejumlahRp29.167.000,00 (duapuluh Sembilan jutaseratusenampuluhtujuhribu rupiah) danbungabungasejumlahRp 8.673.701,00(Delapan Juta Enam RatusTujuhPuluhTigaRibuTujuh Ratus Satu Rupiah) sehingga total utang pokok danbunga

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 Permenaker Nomor : PER03/MEN/1996, seseorang pekerja baru dapat dimintakan ijin olehpengusaha untuk diputuskan hubungan kerjanya pada Panitia Daerah(P4D) apabila telah mendapatkan surat peringatan terakhir ;2. Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah mendapat surat peringatan terakhir dariperusahaan (PT. Bank Danamon Indonesia) tetapi pengusaha langsungHal 5 dari 8 hal Put.

Surat No. 015/JPP/250.01/DRJFSIPPRDISN tertanggal 26 Januari 2017perihal Surat Peringatan (Somasi) (Bukti P16);c. Surat No. 022/JPP/250.01/DRJFSIPPRDISN tertanggal 14 Februari 2017perihal Surat Peringatan (Somasi) Terakhir (Bukti P17);d. Surat No. HK.550/17/2/1/PIIl17 tertanggal 17 Februari 2017 perihalJawaban atas Surat Keberatan (Bukti P18);e. Surat No. UM.330/20/2/1/PIIl17 tertanggal 20 Februari 2017 perihalJawaban atas Surat Peringatan (Somasi) (Bukti P19);f.

UM.330/8/3/3/PI.Il17 tertanggal 8 Maret 2017 perihal Jawabanatas Surat Peringatan (Somasi) Terakhir (Bukti P21).Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, Penggugat mengajukan permohonanpencatatan perselisihan hubungan industrial di Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Surat No.045/JPP/250.01/JPDRJFSIPPRDISN perihal Permohonan PencatatanMediasi Perselisihan Hubungan Industrial (Bukti P22), dan setelah melaluiproses mediasi tidak tercapai kesepakatan, Mediator dari

Peringatan (Somasi)Bukti P17 berupa Fotocopy dari Fotocopy Surat No. 022/JPP/250.01/DRJFSIPPRDISN tertanggal 14 Februari 2017 perihal Surat Peringatan (Somasi)TerakhirBukti P18 berupa Fotocopy dari Fotocopy Surat No.

UM.330/20/2/1/PIII17tertanggal 20 Februari 2017 perihal Jawaban atas Surat Peringatan (Somasi)Bukti P20 berupa Sesuai dengan Asli (SDA) Surat No. 024/JPP/250.01/DRJFSIPPRDISN tertanggal 28 Februari 2017 perihal Tanggapan Atas Surat Nomor:UM.330/20/2/1/PIIl17 tertanggal 20 Februari 2017Bukti P21 berupa Sesuai dengan Asli (SDA) Surat No.

UM.330/8/3/3/PI.II17tertanggal 8 Maret 2017 perihal Jawaban atas Surat Peringatan (Somasi)TerakhirHalaman 26 Putusan No : 335/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PST22.23.24.25.26.27.28.29.Bukti P22 berupa Fotocopy dari Fotocopy Surat No. 045/JPP/250.01/ JPDRJFSIPPRDISN perihal Permohonan Pencatatan Mediasi PerselisinanHubungan Industrial tertanggal 21 Juli 2017Bukti P23 berupa Fotocopy dari Fotocopy Surat No.: 9818/1.831 perihalPanggilan Penawaran tertanggal 25 Juli 2017Bukti P24 berupa Sesuai dengan Asli (SDA

kampung Nias tersebut memperolehpanghasilan atau mata pencaharian pokok dari hasil lahan perkebunanserta peternakan antara lain: kambing, ayam/itik, maupun babi, sehinggalahan tersebut dapat terjaga dan terpelihara dengan baik sampai saatpasca penggusuran dan pembongkaran paksa yang dilakukan dalam setiaptindakan penggusuran yang dilakukan oleh Para Tergugat;Bahwa Para Tergugat melalui tim Penertiban Usaha Ternak Babi KotaBatam, yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkanberupa Surat

peringatan (pertama), tanggal 20 Oktober 2008, Nomor 08/TIMTPB/X/2008, Surat peringatan Il (kedua), tanggal 27 Oktober 2008,Nomor 13/TIMTPB/X/2008, surat peringatan Ill (ketiga), tanggal 3November 2008, Nomor 014/TIMTPB/X/2008, dan surat PerintahPembongkaran/Eksekusi, tanggal 25 November 2008 Nomor 017/TIMTPB/XI/2008, namun pelaksanaan eksekusi dan perintah untuk segeramembongkar rumah, kandang, serta pengosongan lokasi dari kandangternak setempat Para Penggugat berdiam dilakukan pada hari Rabu,

Sementaradalam surat Peringatan , Il, Ill, serta Undangan dan Notulen hasil rapatyang dilakukan oleh Para Tergugat hanya membahas masalah penyuluhandan sosialisasi penertiban usaha ternak babi di kawasan Bandara HangNadim saja, dengan demikian Pemerintah Kota Batam atau dalam hal iniPara Tergugat sesuai fakta telah melakukan tindakan brutal, arogansi,otoriter, diktator, dan lebih menonjolkan kekuasaannya sementara sesuai13.14.15.16.17.18.dengan amanah dari UndangUndang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3disebutkan

B. 1445KCVIVADK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014perihal Surat Peringatan Pertama.b. Surat No. B. 1826KCVIVADK/06/2014 tanggal 05 juni 2014perihal Surat Peringatan Kedua.c. Surat No.

B. 2136aKCVIIVADK/07/2014 tanggal 01 Juli 2014perihal Surat Peringatan Ketiga (Terakhir).Namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Debitur.10.Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Debitur (Pelawan11dan Terlawan Tereksekusi) telah dapat dikategorikan sebagaiwanprestasi / cidera janjikarena tidak memenuhi kewajibannya sesuaikesepakatan dalam perjanjian.Dengan demikian, Terlawan telah memiliki hak dan kewenanganuntuk dapat melakukan pelelangan atas agunan kredit tersebut secaraparate eksekusi

Bahwa atas dasar surat peringatan tersebut maka secara hukumPelawan in casu debitur dinyatakan telah wanprestasi dan kreditur incasu Turut Terlawan mempunyai hak sebagaiman telah disebutkanpada Jawaban angka 4 diatas;. Bahwa lelang yang dilakukan oleh Turut Terlawan Il tersebut telahdilakukan sesuai dengan peraturan lelang, sebagaimana yang tertuangdalam Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.07/2010 tanggal 23 April2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;.

telahmemberikan Surat Peringatan (SP 1), Surat Peringatan II (SP II) danSurat Peringatan Ill (SP Ill) dan termasuk somasi hukum kepadaPenggugat sebagai debitur, kesemua tahapantahapan tersebut sudahsesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidakdapat disanggahkan lagi dan dapat dibuktikan melalui dalampersidangan;Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan sita eksekusiselanjutnya telah dilakukan Aanmaning (Teguran) melalui PengadilanHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT

Bahwa sebelum mengajukan sita jaminan dan sita eksekusi terhadapobjek jaminan tersebut, Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat DalamRekonpensi telah memberikan tenggang waktu yang cukup sesuaiperjanjian kredit di atas kepada Penggugat Dalam Konpensi/TergugatDalam Konpensi sebagai debitur, namun Penggugat telah macet atauwanprestasi sejak 30 November 2015 hingga saat ini, kemudianTergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telahmemberikan Surat Peringatan (SPI), Surat Peringatan II (SPII) danSurat

Fotokopi Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2018 nomorB.04/Mjp/01/2018, diberi tanda P.5. (Sesuai dengan aslinya);6. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 1 Februari 2018 nomorB.07/Mjp/02/2018, diberi tanda P.6. (Sesuai dengan aslinya);7. Fotokopi Surat Peringatan Ill tanggal 5 Maret 2018 nomorB.09/Mjp/03/2018, diberi tanda P.7. (Sesuai dengan aslinya);8. Fotokopi Surat Somasi bulan Agustus 2020 nomor: B.1457/KCIV/MKR/08/2020, diberi tanda P.8. (Sesuai dengan aslinya);9.

dikarenakan untuk membayar angsuran sebanayak3(tiga) kali dan terakhir Para Tergugat ini membayar angusran padabulan Desember 2017 tetapi untuk bulan September, Oktober danDesember tersebut kami bayar dengan hasil menjulan kebun tersebut; Pada saat itu Para Tergugat meminjam uang tersebut untuk usahamembuka tambang timah dan membukan toko kelontongan, yangmembuat Para Tergugat ini jatuh pada saat membukan tambang timahtersebut; Setahu saya pada saat saya masih di BRI Cupat pihak BRI barumemberikan surat

peringatan saja dan seingat saya surat peringanHalaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mtktersebut di bulan Desember 2017, setelah itu saya sudah pindah tugasdan tidak mengetahui lagi; Untuk sisa pinjaman Para Tergugat saya tidak tahu; Menurut saya apabila aset tersebut dujual masih bisa untukmelunasi sisa pinjaman Para Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak mengajukan buktisurat maupun Saksi di persidangan, walaupun telah diberikan kesempatanuntuk itu oleh Hakim;Menimbang

Surat Peringatan Tunggakan Kredit;Keterangan Singkat:Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikankesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakankreditnya.Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan peringatantersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakankreditnya (tetap wanprestasi)..

Penyerahan Agunan dan Bukti PenerimaanAgunan atas nama Mohamad Mahbub tanggal 29 Desember 2017, P3;Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomor 421201011456106 tanggal29 Desember 2017, P4;Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal29 Desember 2017, P5;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Mahbub (Tergugat1) dan atas nama Lilis Supriyanti (Tergugat II), P6;Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Mohamad mahbub(Tergugat I) dan atas nama Lilis Supriyanti (Tergugat II), P7;Fotocopy Surat

Peringatan ke1 Nomor : B.30/F4212/III/2019 tanggal12 Maret 2019, P8;Fotocopy Surat Peringatan ke2 Nomor : B.356KW.VI/MKR/X/2018tanggal 22 Oktober 2018, P9;Fotocopy Surat Peringatan ke3 Nomor : B.25KW.VI/MKR/III/2020 tanggal06 Maret 2020, P10;Fotocopy Surat Somasi ke1 perihal Peringatan Kewajiban PenyelesaianKredit Nomor : B.48KW.VI/MKR/4212/2020 tanggal 22 Juni 2020 yangditujukan kepada Tergugat dan Tergugat II, P11;Fotocopy Surat Kunjungan Kepada Peminjam, tanggal 13 Juli 2018 atasnama Tergugat

Tergugat;Bahwa dugaan ini diperkuat oleh adanya surat pemberitahuan pelaksanaanlelang agunan Nomor MNR.RCR/MCR.PLU.247/2018, tertanggal 16 April2018 yang masingmasing disampaikan pada tanggal 30 April 2018 dan yangkedua kalinya tanggal 7 Mei 2018, dimana penyampaian dilakukan dengancara tidak sebagaimana mestinya perlakuan terhadap surat penting, dimanakedua surat tersebut disisipkan dilantai dibawah pintu masuk dirumahPenggugat, bahkan janggalnya lagi surat dimaksud diatas tidak diawalidengan adanya surat

peringatan dan upayaupaya lain sebagaimana mestidan layaknya;Bahwa dari pembacaan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang AgunanNomor MNR.RCR/MCR.PLU.247/2018 tertanggal 16 April 2018 dimaksudtidak ditemukan dan/atau dicantumkan berapa berapa rincian jumlahtunggakan Penggugat yang umumnya disampaikan dalam bentuk somasidari Tergugat;Bahwa terjadi suatu kejanggalan dimana pada penyampaian suratpemberitahuan pelaksanaan lelang agunan Nomor MNR.Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PALRCR/MCR.PLU

Bahwa cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan LelangAgunan MNR.RCR/MCR.PLU.247/2018, tanggal 16 April 2018 dan yangkedua tanggal 7 Mei 2018, penyampaian kedua surat tersebut dilakukandengan cara tidak sebagaimana mestinya perlakuan terhadap surat pentengyang disampaikan langsung kepada Pembanding semula Penggugatmelainkan disisipkan dilantai dibawah pintu masuk dirumah Pembandingsemula Penggugat, bahkan janggalnya lagi surat dimaksud diatas tidakdiawali dengan adanya surat peringatan dan

.: terhadap pinjaman/kredit Macet Tergugat tersebut, Penggugattelah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin,baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugatsebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) ataupundengan memberikan Surat Penagihan/Surat Peringatan kepadaTergugat;: berdasarkan faktafakta tersebut diatas, terbukti Tergugat telahtidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji.

Hal tersbut dilakukanuntuk memberitahu Para Tergugat agar segera memenuhi kewajibanmembayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuanhutang;P13 : Copy dari Asli Surat Peringatan BRI Unit BRI Karanganyar No.B12/KBUII/2017 tanggal 25 Februari 2017;14.P14 : Copy dari Surat unit BRI Unit Karanganyar No. B21/KBU15.IV/2017 tanggal 25 April 2017;P15 : Copy dari Asli Surat Unit BRI Karanganyar No.