Ditemukan 10619 data
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd
104 — 32
ketentuan pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan denganpidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatunkan) kepada terdakwa yang telahdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang,pembayaran uang pengganti, penutupan
1.SUPINTO PRIYONO, SH
2.BAMBANG NURDYANTORO, SH
3.A. SAIFULLAH, SH
4.I PUTU KISNU GUPTA, SH
5.NOVA AULIA PAGAR ALAM, SH
Terdakwa:
ANDI IVAN WITTIRI, SE
108 — 37
Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaanuntuk waktu paling lama 1 (Satu) tahun;d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hakhaktertentu ataupenghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telahatau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.2.
54 — 12
dimaksuddalam Kitab Undangundang Hukum Pidana,sebagai pidana tambahan adalaha. perampasan barang bergerak yangberwujud atau yang tidak berwujud ataubarang tidak bergerak yang digunakanuntuk atau yang diperoleh dari tindakpidana korupsi, termasuk perusahaan milikterpidana dimana tindak pidanakorupsidilakukan, begitu pula harga dari barangyang menggantikan barangbarangtersebut;b. pembayaran uang pengganti yangjJumlahnya sebanyakbanyaknya samadengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;197c. penutupan
84 — 19
Kitab UndangUndangHukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh daritindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindakpidana korupsi dilakukan, begitupula harga dari barang yangmeng gantikan barangbarang tersebut ;b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya samadengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;c. penutupan
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
305 — 198
sekitar 4 (empat) orang saja yang kenalpada saat itu;Bahwa tidak ada orang yang menggunakan pengeras suara yang di luargedung pada saat itu;Bahwa kirakira ada ratusan orang yang mengikuti pertemuan gedungSerbaguna Desa Maluk tersebut pada saat itu dari Pasir Putin, Mantun,Maluk dan Bukit Damai;Bahwa pada hari pertemuan gedung Serbaguna Desa Maluk tersebut,saksi Sempat masuk ke tanah atau rumah pak WAGIMAN di Otak Kris;Bahwa pada hari pertemuan gedung Serbaguna Desa Maluk tersebut,saksi tidak melihat penutupan
62 — 10
Kitab UndangUndangHukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh daritindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindakpidana korupsi dilakukan, begitupula harga dari barang yangmeng gantikan barangbarang tersebut ;b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya samadengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;c. penutupan
91 — 28
Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktupaling lama 1 (satu) tahun;d.
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
KOLMES MARTINUS LAOLI, S.Pd ALS AMA EZRA
87 — 27
Register penutupan kas.Menyiapkan naskah surat perintah membayar(SPM) untuk ditandatangani oleh PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.Halaman 55Berita Acara Nomor 24/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn6. Menyiapkan naskah surat pengesahanpengesahan SPJ.7. Melaksanakan sistem yang prosedur akuntansipenerimaan kas, pengeluaran kas dan aset padaSKPD.8. Menyiapkan laporan keuangan SKPDberdasarkan sistem dan prosedur akuntansi.9.
208 — 37
tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud ataubarang tidak berherak yang digunakan untuk atau yang diperoeh daritindak piana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimanatindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yangmenggantikan barangbarang tersebut;Halaman 145 dari 172 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN Palb. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyak samadengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Cc. penutupan
82 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu palinglama 1 (satu) tahun;d.
60 — 8
Cikning Tiga Putra dansatunya perusahaan yang lain saksi lupa;Bahwa penutupan pelaksanaan pelelangan pada bulan September 2013;Bahwa Taufik Hidayat pada saat pelaksanaan pekerjaan saksi sering lihatdikantor mengurus administrasi suratsurat untuk kontraktor pembangunan 3(tiga) unit masjid yakni perusahaan CV. Media Karya Cipta, CV. Cikning TigaPutra dan CV.
110 — 28
No.57/Pid.SusTPK/2015/PN.PLKc. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama1(satu) tahun;d. pencabutan seluruh atau sebagian hakhak tertentu' ataupenghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yangtelah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu)bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat
129 — 34
Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu palin lama 1 (satu)tahun.d.
1.SOFYAN RAUF, SH
3.Aguslan, S.H., M.H.
5.Muhammad Apryadi, S.H., M.H.
6.ZULKIFLI MOODUTO, SH.,MH
9.MUH SYUKUR, S.H., M.H.
12.MULIA AGUNG PRADIPTA, S.H., M.H
Terdakwa:
AMBO UPE
134 — 119
Panrita Utama Sejahtera cabang Boalemo tertanggal 19 Agustus 2020;
87. Fotocopy Akta Pencabutan Kuasa dan Penutupan Cabang PT.
215 — 114
Muhammad Tuasamu ;Bahwa dicairkan dana Retensi 5 % bersamaan pada bulan Desambertahun 2012 karena akan penutupan tahun anggaran ;Bahwa yang memproses pencairan adalah saudara Thabat Thalib aliasOyang dan Syarif Tuharea akan tetapi yang sampaikan kepada saksibahwa Kepala Dinas yang menyuruh saudara Thabat Thalib alias Oyanguntuk mencairkan ;Halaman 143 dari 347 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb.18.Bahwa saksi tidak ingat lagi Kepala Dinas Keuangan menyampaikankepada saksi untuk melengkapi kekurangan
Agoeng tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebutkarena pada saat itu sudah penutupan tahun anggaran sehingga ataskesepakatan saksi membuat Adendum kontrak mengenai wakiu pekerjaanyaitu adendum kontrak Nomor : 522.4/02/ADENDUM/DISHUTBS/2011tanggal 09 Maret 2012 dimana pada kontrak awal waktu pelaksanaanpekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannyaSPMK kemudian dirubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hariterhitung dikeluarkannya SPMK namun dalam kurung waktu tersebutpekerjaan
83 — 32
UndangUndang Hukum Pidana , sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidakberwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atauyang diperoleh dari tindak pidana korupsi , termasuk perusahaanmilik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan , begitu pulaharga dari barang yang menggantikan barangbarang tersebut ;b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;c. penutupan
131 — 21
dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh daritindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindakpidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikanbarangbarang tersebut;b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayakbanyaknya samadengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;Cc. penutupan
118 — 37
2016/PN.KPG> Bahwa saksi MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md (dalam berkas lainyang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendaharamelakukan pencatatan/pembukuan setiap transaksi baik penerimaandan pembayaran pada BKU dan setiap akhir bulannya dilakukanpenutupan saldo dengan sepengetahuan Terdakwa ADRIANUS SATU,B.A selaku Atasan Langsung Bendahara, namun TerdakwaADRIANUS SATU, B.A tidak melakukan pemeriksaan terhadap kassehingga tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas disertaidengan Register Penutupan
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
478 — 392
sesuai peruntukan.76.Bahwa, setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal239 Perda RTRW 2030, dapat dikenakan sanksi administratifsebagaimana diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) dan (2) Perda RTRW 2030yang berbunyi sebagai berikut:(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 239dapatdikenakan sanksi administrasi.(2) Sanksi administrasi dapat berupa:a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;b. penghentian sementara kegiatan;9penghentian sementara pelayanan umum;d. penutupan
131 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu palinglama 1 (satu) tahun;d. Pencabutan seluruh atau sebagian hakhak tertentu ataupenghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yangtelah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;Hal. 137 dari 177 hal. Put.