CORNELIS LUMANSIK melawan DIREKSI PT. OMBAK PUTIH :Jhon Charles Priebe.

Ombak Putih yangdipimpin oleh Tergugat sejak awal Juli 2010, dimana Penggugat dipekerjakanHal. 1 dari 38hal putusan perkara perdata Nomor 9 /Pdt.SusPHI/2015/PN Dpsoleh direksi perusahan Sdr. Syvaln Croise, secara lisan dengan jabatan PortCaptain /DPA.2. Bahwa hak hak Penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 olehTergugatbelum diberikan.

Selain itu, Pasal92 ayat (1) secara lengkap tercantum "Direksi menjalankanpengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan ". Pasal ini sebagai bagian dari Bagian Kesatuyang hanya mengatur tentang Direksi saja (tidak termasuk Komisaris),karena aturan mengenai Komisaris telah diatur dalam Bagian lain yaituBagian Kedua Pasal 108 sId. Pasal 121.Wd. Dalam Posita 8 terjadi kerancuan dalam pernyataan " melalui pihakHRD PT.

Bahwa tidak benar sebagaimana pernyataan Penggugat dalam Posita Nomor 1yang menyatakan " Bahwa Penggugat mempunyai hubungan kerja di PT.Ombak Putih yang dipimpin oleh Tergugat sejak awal Juli 2010, dimanaPenggugat dipekerjakan oleh direksi perusahaan Sdr. Syvain Croise, secara lisandengan jabatan Port Captain/DPA Karena Tergugat (Direksi PT Ombak Putih)khususnya sdr. Syvain Croise tidak pernah mempekerjakan Penggugat sebagaiPort Captain (DPA) di PT.

Selain itu, Pasal 92 ayat (1) secaralengkap tercantum" Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan". Pasal ini sebagai bagian dari Bagian Kesatu yang hanyamengatur tentang Direksi saja (tidak termasuk Komisaris), karena aturanmengenai Komisaris telah diatur dalam Bagian lain yaitu Bagian Kedua Pasal108 s/d. Pasal 121..

harusmelalui RUPS.c Bahwa pernyataan penggugat dalam Posita no. 4 tercantum menyatakanManaging Direktur dan Komisaris merupakan direksi PT.

SARIP VS DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

DAIFID MUCHTAR, S.E VS DIREKSI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATIPUH

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2019dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon merupakan Direksi

BPR Batipuh/TermohonKasasi yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) sejak tanggal 11 April 2002 dengan persetujuan BankIndonesia tanggal 27 Maret 2002 Nomor 4/161/DPBPR/IdBPR/Pdg, dankemudian diberhentikan berdasarkan RUPS sebagai Direktur Utama PT.BPR Batipuh terhitung tanggal 14 November 2017;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah wakil dariperseroan, bukan pekerja sehingga tidak menjadi

---------------------------------------M E N G A D I L I----------------------------------------Dalam Penundaan :- Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia

Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; -------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; -------------------------------------------4.

IRWANSYAH SIREGAR VS DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa tidak benar Penggugat dimutasikan / dialih tugaskan dari tugaslama Kepala Divisi Keuangan menjadi staf Ahli Direksi BidangKeuangan serta selanjutnya dimutasikan / dialih tugaskan kembaliberdasarkan KEPUTUSAN DIREKSI DIREKSI PDAM TIRTANADIPROPINSI SUMATERA UTARA NO. 164 / KPTS / 2013 tanggal 08Oktober 2013 memegang jabatan baru menjadi PEGAWAI BAGIANUMUM & PERSONALIA CABANG BERASTAGI oleh karena adanyakomentarkomentar Penggugat pada Koran Harian Tribun tertanggal16 Juni 2013 mengenai Kasus Hukum

Keputusan Direksi Perusahaan Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. 148 / KPTS / 2008 khususnyaPasal 6 point d angka 1 ( satu ) adalah dalil yang sangat keliru danoleh karena itu haruslah Ditolak ; 10.Bahwa Objek Sengketa yaitu KEPUTUSAN DIREKSI PDAMTIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 96 / KPTS / 2013Tentang PROMOS!

No. 164 / KPTS /2013 (Objek sengketa) Tergugat selaku Direksi telah lebih dahulumengadakan Rapat Dengan DEWAN PENGAWAS, pada hari Selasatanggal 16 07 2013 dimana dalam Rapat bersama antara DewanPengawas dengan Direksi tersebut telah menghasilkan keputusansuntuk Memberhentikan Penggugat selaku Kepala DevisiKeuangan PDAM Tirtanadi Prop Sumatera Utara dan dialihkanuntuk menduduki jabatan baru sebagai Staf Direksi PDAM34Tirtanadi dan selanjutnya Mengangkat Drs.

Wahril selakuKepala Cabang Medan Denai menjadi Kepala Divisi KeuanganPDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara ; 20.Bahwa selanjutnya mengenai adanya dulu dikeluarkan SuratKeputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. 96 /KPTS / 2013 / tertanggal 16 Juli 2013 dan dilanjutkan dengan SuratKeputusan Direksi No. 164 / KPTS / 2013 ( Objek sengketa )sebenarnya tidak lah jadi masalah karena setelah Direksi( Tergugat ) bersama sama denganDewan Pengawas melihat dan menyikapi kembali untuk FORMASIPEGAWAI

Irwansyah Siregar sebagai Penggugat melawan Direksi PDAMTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, (Bukti P1) ;Foto copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi SumateraUtara No. 164/KPTS/2013, tanggal 08 Oktober 2013, Tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atasnama Drs.

HASYIM DKK VS DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA

TRIYANTI HERISUSANTI melawan DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Seruni Raya No.19 Desa Wonoyoso Kecamatan mat Pringapus Kabupaten Semarang; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWANNama : DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATENJabatan SEMARANG;Tempat : Jl.

keputusan ini ternyata ada kekeliruan yang mendasar terutama status,jabatan dan tugas pekerjaan khususnya atas diri Penggugat.Tergugat telah mengingkari Surat Keputusan yang telah dibuatnya yakniSurat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor15/Kep Dir/ BPR BKK Ung/ V/ 06 tanggal 5 Mei 2006 bahwa Penggugatdipindahkan menjadi staf pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Sumowono,dan surat keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab.

Surat pernyataan Penggugatditandatangani bukan atas tekanan tetapi sukarela, waktu yang disediakanhanya 2x24 jam untuk mengambil keputusan, akhirnya Tergugat bersedia,maka diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungarannomor 17/Kep Dir/BPR BKK Ung/VII/2010, tanggal 20 Juli2010. Surat Keputusan Direksi Nomor 15/Kep/Dir/BPR BKK Ung/V/06, sangatberbeda dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 17/Kep Dir/BPR BKK Ung/VII/2010. Karena Tergugat dalam status kontrak dan Calon Pegawai.

Fotokopi surat Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab. Semarangkepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang tanggal 22 Juli Halaman 23 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMG 2011 Nomor : 321/BPR BKK Ung/VII/11 perihal KlarifikasiInformasi (sesuai dengan aslinya); aesFotokopi surat Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab.

Semarangkepada Penggugat tanggal 28 Juli 2011 nomor : 428/BPR BKKUng/VII/11 perihal Pemberhentian Sementara TriyantilHerisusanti (sesuai denganaslinya); 235Fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungarantanggal 28 Juli 2011 Nomor : 36/Kep.Dir/VII/ 2011 tentangPemberhentian Sementara Calon Pegawai PD BPR BKKUngaran Kab. Semarang (sesuai dengan aslinya); 24.Fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK UngaranKab.

Direksi PT. MEGA ALAM SEJAHTERA2. Direksi PT. PASIFIC PRIMA COAL

Direksi PT. MEGA ALAM SEJAHTERA, berkedudukan di JI. DurianIll Komplek Berau Indah Tanjung Redeb, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Tergugat ; 2. Direksi PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN tersebut ;

DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN vs DONI POLIYANDRA, SE.

PUTUSANNo. 1058 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN,berkedudukan di Jala Razak Baru No.1A Pasar Petisah Lantaill Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.REFMAN BASRI, SH., MBA, dkk Advokat pada Law Office H.Refman Basri, SH., MBA.

Bahwa pada tanggal 18 September 2009, tanpa pemberitahuan dan alasanyang jelas Tergugat tiba tiba telah memberhentikan Penggugat denganSurat Keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan, No. 814/3268/PDPKM/2009,tanggal 18 September 2009 ;. Bahwa memperhatikan konsideran membaca SK Direksi PD. Pasar KotaMedan No. 814/3268/PDPKM/2009, tentang Pemberhentian tersebut, bahwaHal. 1 dari 12 hal. Put.

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan No. 814/2200/PDPKM/2002 tertanggal 10 April 2002, diberhentikanoleh Penggugat D.R Tergugat D.C;Bahwa kesalahan Tergugat D.R /Penggugat D.C menyebabkandiberhentikan nya Penggugat oleh Penggugat D.R Tergugat D.Cdikarenakan tidak masuk bekerja selama 2 (dua) bulan awal Agustussampai akhir September 2009, sehingga telah melanggar KeputusanDireksi PD. Pasar Kota Medan No. 814/2200/PDPKM/2002 Jo.

No. 1058 K/Pdt.Sus/201010.kembali Tergugat D.R /Penggugat D.C sedangkan Tergugat D.R/Penggugat D.C telah melakukan kesalahan yang melanggar ketentuanKeputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 81412200/PDPKM/2002tertanggal 10 April 2002 Jo.

No. 1058 K/Pdt.Sus/2010MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKSI PD.(PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan No. 46/G/2010/PHI.Mdn. tanggal 22 September 2010, sehinggaamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antar Penggugat dengan Tergugatsejak tanggal 22 April 2010.3.

MUHAMMAD RIFAI VS DIREKSI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK;

Angka 4.8 huruf c SE Direksi PTBTN (Persero) Tbk, Nomor 43/DIR/CMO/2011 Indeks 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 November 2011 menyebutkan PermohonanPeninjauan Kembali tersebut wajib diproses sesuai prosedur yangberlaku oleh HCD melalui LKS Bipartit Khusus dan KeputusanPeninjauan Kembali sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam butir4.8.a dilakukan oleh Direksi.

Hal ini melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB) yaitu. asas kepastian hukum dan asastertibpenyelenggaraan negara;Bahwa Angka 4.5.2 SE Direksi PT BTN (Persero) Tbk, Nomor43/DIR/CMO/2011 Indeks 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 November2011 juncto SE Direksi PT BTN (Persero) Tok, Nomor 66/DIR/HCD/2014tanggal 22 Desember 2014 LKS Bipartit Knusus bertugas yaitu:a.

Hal ini melanggar SE Direksi PT BTN(Persero) Tbk, Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 November 2011; Surat HCD PT BTN (Persero) Tbk, Nomor 885/HCD/HCM/IX/2015tanggal 17 September 2015 menyampaikan pemberitahuan kepadaPenggugat bahwa berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 11September 2015 dilakukan PHK karena melakukan pelanggaran tatatertib/disiplin dan telah mendapat SP I, SP II dan SP III;Angka 4.8.1 huruf b SE Direksi PT BTN (Persero) Tbk, Nomor43/DIR/CMO/2011 Indeks 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 November2011

28November 2011 juncto SE Direksi Nomor 66/DIR/HCD/2014tanggal 22 Desember 2014 Pasal 4.7.

Surat Keputusan Direksi PT BTN (Persero), Tok Nomor 530/DIR/2015 tentang Pemberhentian Pegawai;2.

KABELINDO MURNI, Tbk;DIREKSI PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direksi PT. ANDALAS MERAPI TIMBER tersebut;

Direksi PT. Andalas Merapi Timber VS 1. Suardi Syaip, DKK

Sukaryati melawan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dkk

Gambuh No. 38,Ganjuran, Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor:210/SK.PDT/2013/PNBtl, tanggal 04 Nopember 2013; Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT PEMBANDING ;MELAWAN1 Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; Berkedudukan diJakarta Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor WilayahYogyakarta Cq. PT.

SOEHANDONO, SH, DK VS DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero),

SOEHANDONO, bertempat tinggal di JalanDiponegoro No. 9, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, KabupatenJember; dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepadaSoehandono, SH, yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selakukuasa dari istrinya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23Desember 2008 ;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi /Tergugat II dan HI/ Para Pembanding ;melawan :DIREKSI PT.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Direksi PT. RADANA FINANCE/PT.HD.FINANCE tersebut;

Direksi PT. RADANA FINANCE/PT. HD. FINANCE VS BONGRIS PASARIBU

Bahwa ternyata Putusan Judex Facti mengabulkan gugatan Penggugat/Pekerja sebesar Rp64.680.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus tigadelapan puluh ribu rupiah), yang dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal178 HIR/Pasal 189 Rbg;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan' kasasi dari Pemohon Kasasi: Direksi PT.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Direksi

CORNELIS LUMANSIK VS DIREKSI PT. OMBAK PUTIH : JOHN CHARLES PRIEBE

Ombak Putih yangdipimpin oleh Tergugat sejak awal Juli 2010, dimana Penggugatdipekerjakan oleh Direksi Perusahan Sdr. Syvaln Croise, secara lisandengan jabatan Port Captain/DPA;Bahwa hakhak Penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 olehTergugat belum diberikan.

Ombak Putlh John Charles Priebe(Tergugat) dengan Nomor 012/DPA/POP 12 dan Surat Keputusan Nomor004/DIR/POP/12 tertanggal 1 April 2012 yang mengangkat danmenetapkan kembali Penggugat dengan Jabatan DPA/ManajerOperasional;Bahwa Syvain Croise (Managing Director) dan Dirk Bergsma (Komisaris)merupakan Direksi PT.

Bahwa pernyataan Penggugat dalam Posita 4 tercantum menyatakanManaging Director dan Komisaris merupakan Direksi PT OmbakPutih dan berdasarkan UU Perseroan 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayatHalaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 410 K/Pdt.SusPHI/2016(1) Berwenang menjalankan pengurusan untuk melakukankepentingan perseroan. Hal ini jelas tidak benar serta rancu ataukabur, karena Direktur dan Komisaris merupakan jabatan yangterpisah serta mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda.

Selainitu, Pasal 92 ayat (1) secara lengkap tercantum "Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan". Pasal ini sebagai bagian dariBagian Kesatu yang hanya mengatur tentang Direksi saja (tidaktermasuk Komisaris), karena aturan mengenai Komisaris telah diaturdalam Bagian lain yaitu Bagian Kedua Pasal 108 s/d. Pasal 121;d. Dalam Posita 8 terjadi kerancuan dalam pernyataan "melalui pihakHRD PT.

RACHMAT MUJIONO lawan DIREKSI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PT BERKAH BATU BANAWA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

DIREKSI PT BERKAH BATU BANAWA VS CV AD PLUS, dk

berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKSI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PTBERKAH BATU BANAWA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs.

Penggugat:
YAYASAN CITRA KEADILAN
Tergugat:
1.Direksi PT. KARYA PANCA SAKTI NUGRAHA KPSN
2.Direksi PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

., DKK VS DIREKSI PT. BANK CIMB NIAGA., TBK;

NINI UTAMI; DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No. 219 K/PDT.SUS/200915.16.17.18.19.20.21.Tergugat, tetapi Pimpinan tersebut mengatakan bahwa permasalahantersebut adalah Keputusan Kantor Pusat;Bahwa pada tanggal 21 April 2008 Penggugat diminta untuk menemuidan menghadap Pimpinan Divisi SDM dan Umum melalui pimpinantersebut Penggugat juga menyampaikan keinginannya, kemudian olehpimpinan tersebut Pengugat diminta untuk membuat surat yangditujukan ke Direksi;Bahwa Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat yang ditujukankepada Direksi tertanggal

Bahwa dengan demikian, Bank BPD DIY tidak termasuk dalamkualifikasi Perusahan seperti dimaksud Pasal 1 ayat (7)Undangundang No. 2 Tahun 2004 tentang PHI jo Pasal 1 ayat(6) Undangundang No. 13 #42Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan Direksi Bank BPD DIY Cq. Tergugat tidaktermasuk atau tidak dapat dipersamakan dengan Pengusahasebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (6) UU PPHI arau Pasal 1ayat (5) UU Ketenagakerjaan ;c.