;Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2017 pendaftaran ditutup dan parapendaftar dikaji oleh Pihak Desa, dimana dari 8 (delapan) bidang tanah yangHal. 3 dari 16 hal. Put.

;6) BAMBANG SRI MULYADI, SPPT No 4 harga yang ditawarkan197.000, / M27) BAMBANG SRI MULYADI, SPPT No 18 harga yang ditawarkan197.000, / M*8) AHMAD TOHA, SPPT No 38 harga yang ditawarkan 197.000, / M*Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2017 pendaftaran ditutup dan parapendaftar dikaji oleh Pihak Desa, dimana dari 8 (delapan) bidang tanah yangdidaftarkan tersebut ada 5 (lima) bidang tanah yang memenuhi kriteriasebagaimana hasil musyawarah tanggal 11 Oktober 2017 dan rencananyaakan diajukan ke PPK Pembangunan

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa:Memohon kepada Majelis Hakim supaya tetap dapatmempertimbangkan halhal yang meringankan bagi Terdakwa dan menjatuhkanputusan yang seringanringannya bagi Terdakwa, dengan alasan bahwapemidanaan harus dikaji sejalan dengan tujuan pemidanaan antara lainmencegah dilakukannya tindak pidana

Hasil Penelitian setelah dikaji dan ditelitiberdasarkan kajian yang obyektif dan komperhensif, baru dapatdiajukan untuk mendapat persetujuan dan keputusan Sidang Paripurna.Dalam kasus ini atas dugaan pelanggaran sumpah janji tersebut harusdikaji dan diteliti secara obyektif, setelah dikaji dan diteliti berdasarkanHal. 2 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/PKHS/2008kajian yang obyektif dan komperhensif, baru dapat diajukan untukmendapat persetujuan dan keputusan Sidang Paripurna.

lembar disposisi PJ Bupati Banyuwangi tersebutmemerintahkan / didisposisi kepada Sekretaris Daerah tanggal 27November 2015 untuk merehabilitasi nama baik Penggugat sebagaimanaketentuan, karena dengan surat tagihan dari Plt Sekretaris DPRD yangtidak benar tersebut telah menyerang harga diri dan nama baik Penggugatmerasa malu oleh karenanya nama baik Penggugat haruslah direhabilitasi,kemudian disposisi PJ Bupati Banyuwangi oleh Sekretaris Daerahdidisposisi kepada Tergugat tanggal 1 Desember 2015 untuk dikaji

BupatiBanyuwangi yang diteruskan oleh sekda kepada Tergugat untukmerehabilitir nama baik dan kedudukan Penggugat sebagai SekretarisInspektorat Kabupaten Banyuwangi; Bahwa menanggapi posita ke6 Penggugat tersebut, Tergugatberpendapat bahwa pengertian dikaji disini harus diartikan bahwapermasalahan yang dimohon Penggugat, harus terlebih dahulu ditelitidan ditolak terkait permasalahannya;.

melahirkanPutusan Nomor 643/Pid.B/2017/PN Jmr.Halaman 12 dari 15 halaman.keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan(sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yangideal di Indonesia dimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelisperlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawabanMajelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dankepastian hukum, Negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek kejiwaan/ psikologisTerdakwa, ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan MajelisTerdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatikatau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam halTerdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspekphisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehinggasecara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat

Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatanPenggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dikaji dengan seksama gugatanPenggugat tersebut, ternyata pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat dengan menempati secara tidak sahbangunan rumah di jalan Doho No. 166 Kediri yang

Hal ini dapat dilihat dalam putusan MahkamahAgung tanggal 27 Juni 1979 dalam Putusan Kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yangmenyatakan, antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh PengadilanTinggi tidak terjadi ne bis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggimenyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidakdiikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagiMenimbang, bahwa oleh karena itulah yang perlu dikaji dan dipertimbangkandalam perkara a quo, didasarkan

Oleh karenanya untukmempertimbangkan kedudukan hukum (legal status) dan kapasitas hukum (legalcapacity) Penggugat, maka haruslah dikaji secara keseluruhan buktibukti yangdiajukan para pihak dalam relevansinya dengan bentuk dan keabsahan tindakan darisuatu perkumpulan yang berbadan hukum, serta batas tanggung jawab pengurusnya,baik terhadap perkumpulan/badan hukum itu sendiri dan ataupun dalam hubungannyadengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa dasar yuridis keberadaan Penggugat sebagai badan hukum,oleh

atau tidak dan apakah obyek yang diajukansita tersebut milik Penggugat atau bukan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangantersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal inipun tidaklahberalasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat ditolak, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini,tentunya haruslah diperhatikan dan dikaji

hak milik (individu ataupun hakmenguasai negara), dan hak sekunder (Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak GunaBangunan, Hak Guna Usaha, dan lainlain);Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman akan pengertian suatu Hak GunaBangunan dan juga asas pemisahan horizontal tersebut, kini yang harus dipertimbangkanoleh Majelis Hakim adalah apakah bangunan yang ada diatas tanah bekas HGB No. 872atas nama Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok adalah milik dari Rumah Abu Gee Poksebagai suatu Perkumpulan, untuk itu perlulah dikaji

Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatanPenggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dikaji dengan seksama gugatanPenggugat tersebut, ternyata pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Perbuatan MelawanHalaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Kdr.Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat dengan menempati

Hal ini dapat dilihat dalam putusan MahkamahAgung tanggal 27 Juni 1979 dalam Putusan Kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yangmenyatakan, antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh PengadilanTinggi tidak terjadi ne bis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggimenyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidakdiikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagiMenimbang, bahwa oleh karena itulah yang perlu dikaji dan dipertimbangkandalam perkara a quo, didasarkan

Oleh karenanya untukmempertimbangkan kedudukan hukum (legal status) dan kapasitas hukum (legalcapacity) Penggugat, maka haruslah dikaji secara keseluruhan buktibukti yangdiajukan para pihak dalam relevansinya dengan bentuk dan keabsahan tindakan darisuatu perkumpulan yang berbadan hukum, serta batas tanggung jawab pengurusnya,baik terhadap perkumpulan/badan hukum itu sendiri dan ataupun dalam hubungannyadengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa dasar yuridis keberadaan Penggugat sebagai badan hukum,oleh

atau tidak dan apakah obyek yang diajukansita tersebut milik Penggugat atau bukan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangantersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal inipun tidaklahberalasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat ditolak, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini,tentunya haruslah diperhatikan dan dikaji

hak milik (individu ataupun hakmenguasai negara), dan hak sekunder (Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak GunaBangunan, Hak Guna Usaha, dan lainlain);Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman akan pengertian suatu Hak GunaBangunan dan juga asas pemisahan horizontal tersebut, kini yang harus dipertimbangkanoleh Majelis Hakim adalah apakah bangunan yang ada diatas tanah bekas HGB No. 872atas nama Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok adalah milik dari Rumah Abu Gee Poksebagai suatu Perkumpulan, untuk itu perlulah dikaji

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum khususnya hukumacara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terkait dengan suratgugatan Termohon Kasasi;Bahwa surat gugatan adalah merupakan dasar pemeriksaan suatuperkara sehingga harus diteliti dan dicermati apakah surat gugatantersebut sudah memenuhi syarat formil atau tidak, maka untuk menjawabhal tersebut mohon dikaji dan diteliti kembali secara hukum akanpersyaratan formil gugatan Penggugat, oleh karena secara hukumgugatan Penggugat mengandung

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi untuk selain dan selebihnyatelah diuraikan dalam Memori Banding yang telah diajukan olehPemohon Kasasi semula Para Tergugat Para Pembanding pada tingkatbanding yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan TinggiManado pada tingkat banding dan Memori Banding tersebut mohondianggap merupakan satu kesatuan dengan Memori Kasasi ini (VideMemori Banding Para Tergugat Para Pembanding terlampir bersamaberkas Perkara ini), oleh mohon dikaji dan diperiksa sekaligusdipertimbangkan

Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatanPenggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dikaji dengan seksama gugatanPenggugat tersebut, ternyata pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat dengan menempati secara tidak sahbangunan rumah di jalan Doho No. 168 Kediri yang

Hal ini dapat dilihat dalam putusan MahkamahAgung tanggal 27 Juni 1979 dalam Putusan Kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yangmenyatakan, antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh PengadilanTinggi tidak terjadi ne bis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggimenyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidakdiikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagiMenimbang, bahwa oleh karena itulah yang perlu dikaji dan dipertimbangkandalam perkara a quo, didasarkan

Oleh karenanya untukmempertimbangkan kedudukan hukum (legal status) dan kapasitas hukum (legalcapacity) Penggugat, maka haruslah dikaji secara keseluruhan buktibukti yangdiajukan para pihak dalam relevansinya dengan bentuk dan keabsahan tindakan darisuatu perkumpulan yang berbadan hukum, serta batas tanggung jawab pengurusnya,baik terhadap perkumpulan/badan hukum itu sendiri dan ataupun dalam hubungannyadengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa dasar yuridis keberadaan Penggugat sebagai badan hukum,oleh

Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Kdr.Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi point no. 2 tidak beralasan dan haruslahditolak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point no. 3 tentang gugatan Penggugatmenggabungkan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan wanprestasi dalam satugugatan yang mana hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum danyurisprudensi, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;Menimbang, bahwa setelah dikaji

atau tidak dan apakah obyek yang diajukansita tersebut milik Penggugat atau bukan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangantersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal inipun tidaklahberalasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat ditolak, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini,tentunya haruslah diperhatikan dan dikaji

asasi yang harus diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami istri menjalankan rumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Tentang hak asuh anakMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi danjawaban Tergugat Rekonpensi telah nyata Tergugat Rekonpensi tidakkeberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi,terhadap hak asuh anak ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang

belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukhalaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena Ibu

Kepemimpinan yang bersangkutan sudah sangat perlu dikaji ulangpak..begitu banyak keluhan yang disampaikan oleh rekan2 di daerahterkait kKebijakan, pemikiran cara berkomunikasi, dan bekerjasamadengannya yang sangat....sangat....menyedihkan!!!Apakah ini akan dibiarkan saja?....

No. 1498 K/Pid.Sus/2015Kepemimpinan yang bersangkutan sudah sangat perlu dikaji ulangpak..begitu banyak keluhan yang disampaikan oleh rekan2 di daerahterkait kKebijakan, pemikiran cara berkomunikasi, dan bekerjasamadengannya yang sangat....sangat....menyedihkan!!!Apakah ini akan dibiarkan saja?....

Unsur ad.c Memiliki muatan penghinaan dan atau mencemaran namabaik Bahwa dari bukti berupa email yang dikirim Terdakwa dalam perkaraini, sebagian isinya menyebutkan :1.Saya ingin berbagi sedikit informasi dari apa yang saya anggapsebagai penyebab kondisi Merpati terus merugi;Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati olehorangorang terpilin yang kKompeten dan kepemimpinannya sudahperlu dikaji ulang;Surat ini tidak memiliki tendensi tertentu pak, saya hanya gerahuntuk berdiam diri

Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempatioleh orangorang terpilin yang kompeten dankepemimpinannya sudah perlu dikaji ulang;3.

Adapun secara terperinci hutang dari bagiankeuntungan dan juga komisi yang harus dibayar oleh Para Tergugatkepada Penggugat adalah sebagai berikut : PERIHAL RINCIAN Keuntungan bersih berdasarkan sebesar Rp. 16.648.478.798,bukti P 6 s/d P 33 yang dibagi ( 50% : 50%) > Pasal 6diajukan dalam persidangan perjanjian kerja sama No. 6perkara aquo Nomor 265 tanggal 4 Desember 1993PK/Pdt/2004 jo No. 1300 K adalah Rp. 8.324.239.900,/Pdt/2001 jo No. 634/Pdt/1999/PT.Smg jo No. 84/Pdt.G/1999/PN.Smg yang telah dikaji

/Pdt/2001 jo No. 634/Pdt/1999/PT.Smg jo No. 84/Pdt.G/1999/PN. 13 Smg yang telah dikaji berupapembukuan perusahaan dan hasilperhitungan PT. Colombo selamadikelola oleh (Alm) Hadi Gunawandan (Alm); dr.

Smg yangtelah dikaji berupa pembukuanperusahaan dan hasil perhitunganPT. Colombo selama dikelola olehtermasuk (Alm) Hadi Gunawandan (Alm) dr.

Smgyang telah dikaji berupa pembukuanperusahaan dan hasil perhitungan 21 PT. Colombo selama dikelola olehtermasuk (Alm) Hadi Gunawan dan(Alm) dr.

Hasil Penelitian setelah dikaji dan ditelitiberdasarkan kajian yang obyektif dan komperhensif, baru dapatdiajukan untuk mendapat persetujuan dan keputusan Sidang Paripurna.Dalam kasus ini atas dugaan pelanggaran sumpah janji tersebut harusdikaji dan diteliti secara obyektif, setelah dikaji dan diteliti berdasarkanHal. 2 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/PKHS/2008kajian yang obyektif dan komperhensif, baru dapat diajukan untukmendapat persetujuan dan keputusan Sidang Paripurna.

Secaia Yuridis peiiu dikaji wlailg, Kafeia imenurutpembanding putusan MARI tersebut diatas tidak tepat diterapkandalam pekara perdata N0.04/Pdt.G/.2010/PN.Pml, oleh karena itujelasial puiusan Pengadilan Negeri Pemalany NO. 04 / Pdi .G / 2016/ PN.Pml tertanggal 21 Pebruari 2011 harus dibatalkan ;Bahwa atas dasar fakta dan alasanalasan tersebut diatas Pembandingmobon agar Pengadilan Tinggi yang berpengaiaman danberpengetahuan hukum yang luas agar berkenan memberi putusanmenerima dan mengabulkan permohonan

Secara Yuridis perlu dikaji ulang, karena menurutPembanding putusan MARI tersebut di atas tidak tepatditerapkan dalam peikara perdaia NO.64 / Pdi. G / 2016 /PN Pool 2h nnn nnn nnn 1 1timn 1 as mm s 94 dt TO N TS 4Dauwa Udall remoaiuiny rengpugat Udalalll POW O (Cla) Ul atlas=~haruslah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebabputusan MARI NO.1346 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 sudahiepai jika digunakan sebagai landasan yuridis dalam perkara a8.

melahirkankeadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan(sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yangPutusan Nomor 300/Pid.B/2017/PN Jmr.Halaman 11 dari 14 halaman.ideal di Indonesia dimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelisperlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawabanMajelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dankepastian hukum, Negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek kejiwaan/ psikologisTerdakwa, ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan MajelisTerdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatikatau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam halTerdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspekphisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehinggasecara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat

Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatanPenggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dikaji dengan seksama gugatanPenggugat tersebut, ternyata pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat dengan menempati secara tidak sahbangunan rumah di jalan Doho No. 176 Kediri yang

Hal ini dapat dilihat dalam putusan MahkamahAgung tanggal 27 Juni 1979 dalam Putusan Kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yangmenyatakan, antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh PengadilanTinggi tidak terjadi ne bis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggimenyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidakdiikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagiMenimbang, bahwa oleh karena itulah yang perlu dikaji dan dipertimbangkandalam perkara a quo, didasarkan

Oleh karenanya untukmempertimbangkan kedudukan hukum (legal status) dan kapasitas hukum (legalcapacity) Penggugat, maka haruslah dikaji secara keseluruhan buktibukti yangdiajukan para pihak dalam relevansinya dengan bentuk dan keabsahan tindakan darisuatu perkumpulan yang berbadan hukum, serta batas tanggung jawab pengurusnya,baik terhadap perkumpulan/badan hukum itu sendiri dan ataupun dalam hubungannyadengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa dasar yuridis keberadaan Penggugat sebagai badan hukum,oleh

atau tidak dan apakah obyek yang diajukansita tersebut milik Penggugat atau bukan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangantersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal inipun tidaklahberalasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat ditolak, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini,tentunya haruslah diperhatikan dan dikaji

hak milik (individu ataupun hakmenguasai negara), dan hak sekunder (Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak GunaBangunan, Hak Guna Usaha, dan lainlain);Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman akan pengertian suatu Hak GunaBangunan dan juga asas pemisahan horizontal tersebut, kini yang harus dipertimbangkanoleh Majelis Hakim adalah apakah bangunan yang ada diatas tanah bekas HGB No. 872atas nama Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok adalah milik dari Rumah Abu Gee Poksebagai suatu Perkumpulan, untuk itu perlulah dikaji

unsur pasalyang didakwakan terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslahmemenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu bahwa Terdakwa telahmelanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa Pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yangdilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji

rasa sakit (pijn), atau luka, maka menurutMajelis Hakim unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati faktafakta sertakeadaan obyektif dalam perkara ini dimana pada pokoknya luka yang dideritaoleh saksi korban yakni luka memar pada wajah bagian sudut mata kanandengan ukuran 1,5 cm dan lebar 1 cm sehingga korban tidak bisa melakukanaktivitas selama 1 hari adalah luka yang dapat sembuh dengan sempurna dantidak perlu dirawat di Rumah Sakit, apabila dikaji

mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tuamanakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anakatau setidaktidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecualijika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;15.Bahwa dikaji

dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanah anakdiukur dengan lima kriteria, yakni :a.b.d.e.Keinginan orang tua anak;Keinginan anak;Hubungan antara anak, orang tuanya, Saudara kandung dan orang lainyang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;16.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis

masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapatmemberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

perkaratersebut beserta suratsurat yang terlampir, salinan resmi putusan PengadilanNegeri Jayapura Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal 11 November 2019,memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori bandingdari Para Terbanding semula Para Tergugat Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangansebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pembandingsemula Penggugat dikemukakan keberatan keberatan yang dapat dikaji

dapatdisimpulkan bahwa tanah Objek sengketa seluas 500 meter x 100 meter =50.000 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Abepura Holtekam KampungKoya Koso, Kota Jayapura, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Irigasi10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pdt/2020/PT.JAPSebelah Timur berbatasan dengan Tanah AdatSebelah Selatan berbatasan dengan Jalan IrigasiSebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Adalah dalam penguasaan Pembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dikaji

menurutketurunan yang lurus;istri atau Suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;3. anakanak yang umurmnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa merekasudah berusia 15 (lima belas) tahun;4. orang gila, meskipun ta terkadangkadang mempunyai ingatan terang.Sehingga keberatan tersebut bukan merupakan alasan pembatalan beritaacara pemeriksaan saksi yang berimplikasi pada tidak sahnya putusan yangdibuat berdasarkan berita acara yang tidak sah.Menimbang, bahwa persoalan hukum yang perlu dikaji

,MM.Pd, adalah merupakan bukti otentiksetelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surattersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lainmaka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.. 3 (tiga) halaman Akta Cerai warna Merah Nomor4725/AC.2016/PA/Msy Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas namaYustanti Dini Saptaningsih dan Dede Sugandi S.pd.MM.Pd danPenetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmitanggal 25 Nopember

2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih danSdr.Deden Sugandi S.Pd.MM.Pd, adalah merupakan bukti otentiksetelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surattersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lainmaka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini... 1 (Satu) halaman Surat pernyataan iqrar talaq Dr.

Deden Sugandi S.pd.MM.Pd kepada Lettu Caj (K) YustantiDini Saptaningsih, adalah merupakan bukti surat setelah dikaji danditeliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.. 1 (Satu) halaman Surat dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor:W.10A8/316/HK.05/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang keabsahanSurat Akta Cerai, adalah merupakan bukti surat setelah dikaji

dan ditelitiMajelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain maka olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini... 1 (Satu) halaman Foto pernikahan siri Lettu Caj (K) Yustanti DiniSaptaningsih dengan Sadr.Lili Solihin, adalah merupakan bukti fotosetelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surattersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lainmaka oleh karenanya dapat