• kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewidje) No. 312/PDT/G/2004/PN.JKT.PST, menyatakan :"Gugatan Penggugat adalah prematur, dengan alasan pokok :Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah menyangkutpemberitaan sebuah media, maka seharusnya Penggugat menggunakan prosedurpenyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40Tahun 1999 tentang Pers yaitu :e Menggunakan hak jawab;e Mengadukan hal tersebut ke Dewan Pers;Bahwa karena mekanisme tersebut tidak dilakukan

  yaitu Kompas, Suara Pembaruan, dan Warta Kotayang dimuat oleh media pers yang bersangkutan ;6 Bahwa Tergugat Rekonvensi kemudian menjawab halhal yang dituliskanberdasarkan faktafakta apa adanya oleh Penggugat Rekonvensi di dalam suratpembaca media pers yang sama ;7 Bahwa eksistensi surat pembaca merupakan ruang yang disediakan oleh mediadalam rangka melayani kepentingan publik (public service obligation) sebagaiwujud kemerdekaan pers ;Hal. 25 dari 40 hal.

  Menimbang, bahwa yang belum ... yang bersangkutan in casu Media pers yangmenerbitkan surat pembaca dan beritaberita yang dijadikan obyek gugatan olehPenggugat sehingga gugatan a quo salah alamat"."

  karena Termohon Kasasi bukan pers ataupun bagian daripers sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 40 Tahun 1999 tentangPers.

  Jadi, persoalan ini tidak ada korelasinya dengan media pers, olehkarenanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartasangat tidak beralasan hukum.

• Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturanperundangundangan di bidang ketenagakerjaan;Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 409 k/Pdt.SusPHI/20 187.Menyatakan Surat Tergugat: surat Nomor 048/Pers/SK/III/2016 tanggal 11Maret 2016, perihal Surat Panggilan, surat Nomor 050/Pers/SK/III/ 2016tanggal 14 Maret 2016 perihal Surat Panggilan Il dan dan surat Nomor056/Pers/SK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal ketidakhadiran Saudaraserta surat Nomor 061/Pers/SK/III/2016 tanggal 21 Maret

  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi I/Penggugat meminta agar:Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 48/PdtSusPHI/2017/PHI.SBY, tanggal 23Agustus 2017;1.2.Mengadili Sendiri:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadapperaturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan;Menyatakan Surat Tergugat: surat Nomor 048/Pers

  /SK/III/2016tanggal 11 Maret 2016, perihal Surat Panggilan, surat Nomor050/Pers/SK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Surat PanggilanI dan dan surat Nomor 056/Pers/SK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016perihal ketidakhadiran Saudara serta surat Nomor 061/Pers/SK/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Pemberitahuan, tidak mempunyaikekuatan mengikat dan Batal Demi Hukum;Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugatputus terhitung sejak putusan dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayarkan

• Bahwatanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, SertuIskandarMujahiddin (Saksi 1) dan Kopda Safriadi ( Saksi 2)diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantarTerdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaankesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harussegera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di MasmilMedan.

  Putusan Nomor 31 K/ PM. 101/AD/IV/ 2018Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi1 melaporkan kepadaKasi Pers Korem 011/LW bahwatTerdakwa tidak bisa dihubung!

  Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi1 melaporkan kepadaKasi Pers Korem 011/LW bahwatTerdakwa tidak bisa dihubung!dan setelah dilakukan pencarian diseputaran Lhokseumawe jugatidak ditemukan, selanjutnya Saksi1 diperintahkan untuk mencaridi rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.3.

  Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi1menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnyaSaksi1 mencari diseputaran Kota Lhokseumwe akan tetapiTerdakwa tidak dtemukan.Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi1 melaporkan kepadaKasi Pers Korem 011/LW bahwatTerdakwa tidak bisa dihubung!

• A Long, terukur 47 m dan 26 m; Timur dengan pers. A Kaw/Kok Yam, terukur 130 m; Selatan dengan pers. H. Munir Sir, terukur 84,50 m; Barat dengan pers.

• SUGITO, 2 lembar Kartu Pers An. SUGITO, dikembalikan kepada terdakwa SUGITO Alias SIGIT;

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa: 20 (duapuluh) paket plastic kecil narkotika jenis sabu ; 49 (empatpuluh Sembilan) butir ekstasi warna orange merkkacamata; 1 buah HP nokia warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai sebesar Rp. 308.000, (tigartus delapan riburupiah) ;Dirampas untuk negara ; 1 set dompet warna hitam ; 2 lembar STNK ; 4 lembar kartu atm BRI ; 1 lembar kartu atm BNI ; 1 lembar KTP an Sugito ; 1 lembar SIM C an Sugito ;2 lembar kartu pers an Sugito ;Dikembalikan kepada terdakwa

Sugito dan 2 (dua)lembar kartu pers an. Sugito, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawake Kantor BNN Kota Tebing Tinggi. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebuttersebut dari temannya bernama JHON alias TENG EMMAN SANIK (belumtertangkap/Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,(tujuh ratusribu rupiah) pergram untuk Narkotika jenis shabu dan untuk ekstacy sehargaRp.80.000,(delapan puluh ribu rupiah) perbutir.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2017.

Sugito dan 2 (dua)lembar kartu pers an. Sugito, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawake Kantor BNN Kota Tebing Tinggi. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebuttersebut dari temannya bernama JHON alias TENG EMMAN SANIK (belumtertangkap/Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,(tujuh ratusribu rupiah) pergram untuk Narkotika jenis shabu dan untuk ekstacy sehargaRp.80.000,(delapan puluh ribu rupiah) perbutir.

sebagai pengganti hutang Teng Emman Sanik kepada terdakwa ; Bahwa pengakuan terdakwa sabusabu dan ekstasi tersebut akandigunakan sendiri oleh terdakwa ; Bahwa terdakwa bukan merupakan Target operasi dari BNN Kota TebingTinggi, tapi hanya informasi dari masyarakat ; Bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 308.000, (tigaratus delapanribu rupiah),1 set dompet warna hitam, 2 lembar stnk, 4 lembar kartu atm BRI, 1lembar kartu atm BNI, 1 lembar KTP an Sugito,1 lembar SIM C an Sugito, 2lembar kartu pers

/PN.TBTlembar kartu atm BNI, 1 lembar KTP an Sugito,1 lembar SIM C an Sugito, 2lembar kartu pers an Sugito tidak ada kaitannya dengan Narkotika ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 20 (duapuluh) paket plastic kecil narkotika jenis sabu beratkotor 11, 94 gram dan berat bersih 8,8 gram; 49 (empatpuluh Sembilan) butir ekstasi warna orange merkkacamata ; 1 buah hp nokia warna hitam ; Uang tunai sebesar Rp. 308.000, (tigartus delapan riburupiah) ; 1 set dompet warna

• Nrp: 55120815.Pangkat Bharatu pada Polres Muna jabatan: Min Pers Polres Muna.

  Jabatan: Min Pers PolresMuna ;Bahwa Surat Kapolres Muna No Pol : B / 42/1/2007 tanggal 04 Januari2007 kepada Tergugat I (Kapolda Sulawesi Tenggara) tentang pengirimanhasil lidik dan kelengkapan administrasi penggugat sehubungan SuratKeputusan Tergugat II No Pol : Skep / 407 / VIII / 86 tanggal 30 Agustus1986.

  Nrp: 55120815, Pangkat Bharatu.Jabatan: Min Pers Polres Muna. Adalah tertanggal : 30 Agustus 1986;Karena terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan SuratTelegram Tergugat. I.

  PangkatBharatu, pada Polres Muna, Jabatan Min Pers Polres Muna, dengan segalakonsekuensi hukum yang timbul karenanya. Sebagaimana Surat KeputusanNo: Pol: Skep / Pespol II 179 1 / 8 / 77, tentang Pengangkatan danPenetapan Para Catam Milwa. Bag. Kepolisian tahun 1977/1978. Tanggal 1September 1977.

  Pangkat Bharatu pada PolresMuna Jabatan Min Pers Polres Muna.Adalah palsu;Bahwa terdapat adanya perbedaan Nrp: Penggugat yaitu berdasarkan SuratTelegram Tergugat I No.

• dan Peraturan Dewan Pers No.4/ PeraturanDP/IIl/2008 tentang standar Perusahaan Pers, menyebutkan badan hukum yangharus dimiliki oleh suatu Perusahaan Pers ataupun Surat kabar adalah berbadanhukum Perseroan terbatas dan badanbadan hukum yang dibentuk berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan, selanjutnya Perusahan Pers harusmendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau Instansi lainyang berwenang namun Saksi tidak tahu apakah Koran Mura Post tersebut adamemiliki badan hukum/Akte

  pemberitaan tentang Oknum Kejari Serang Wartawansaat kegiatan Konferensi IV PWI Murung Raya pada hari Kamis tanggal 26Februari 2005 tersebut tidak benar, karena saat itu saksi sendiri ikut menghadirikegiatan tersebut;Bahwa yang dapat mengambil tindakan terkait pemberitaan yang tidak benaroleh suatu Perusahaan Pers adalah Dewan Pers, sedangkan untuk daerahkalimantan Tengah itu sendiri adalah ahli dewan pers, namun apabila suatupemberitaan tersebut telah dilaporkan ke pada Pihak yang berwenang dalam

  halini adalah Pihak Kepolisian maka hal tersebut tidak dapat dilaporkan ke AhliDewan Pers, hal ini diatur dalam Pasal 4 lampiran Peraturan Dewan Pers No.3/peraturanDP/IV/2013 tentang Pengaduan Dewan Pers, yaitu Dewan Pers tidakmenangani pengaduan yang sudah diajukan ke Kepolisian atau Pengadilankecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke Kepolisian atauPengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisianmenyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;Bahwa yang bisa

  B/2015/PN MtwBahwa Ahli menerangkan Koran atau tabloid Murung Raya Post tersebut jelastidak sah untuk terbit karena tidak berbadan hukum dimana berdasarkan Pasal 1ayat 2 UU 40/1999 tentang Pers menyebutkan, bahwa Perusahaan Pers adalahbadan hukum Indonesia yang menyelengarakan usaha pers meliputi perusahaanmedia cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainyang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.Khusus untuk perusahaan pers hanya dikenal

  sudah jelas menyalahi aturan yaituPerusahaan Pers dalam Pasal 12 UU No 40 tahun 1999 yang menyebutkanbahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat danpenganggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khususuntuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan;Bahwa Ahli menerangkan Pada Pasal 12 UU No 40 tahun 1999 juga menjawabpertanyaan ini yaitu jawabannya wajib dengan persetujuan dari orang yangbersangkutan.

• FAQIH USMAN agar kepadanya dapat diberikankesempatan untuk melakukan jumpa pers/konferensi pers sehubungandengan kejadian yang telah dialami oleh isterinya, sekaligus permintaansupaya semua keterangan yang akan Terdakwa sampaikan dalam jumpapers/konferensi pers tersebut supaya dimuat di media cetak atau pun dimedia elektronik.Bahwa terhadap permintaan Terdakwa yang demikian maka saksi FERIDARMAWAN Bin A.

  FAQIHUSMAN sebagai Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran(FKWKP) diberikan kesempatan untuk melakukan jumpa pers di hadapanbeberapa orang wartawan yang tergabung dalam FKWKP (ForumKomunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran).Bahwa dalam jumpa pers/konferensi pers tersebut, Terdakwa kemudianmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :v Kamis, 17 Juni 2010 lalu Bambang Bupati Tanggamus datang ke rumahsaya, tanpa mengucapkan salam.

  FAQIHUSMAN sebagai Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran(FKWKP) diberikan kesempatan untuk melakukan jumpa pers di hadapanbeberapa orang wartawan yang tergabung dalam FKWKP (ForumKomunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran).Bahwa dalam jumpa pers/konferensi pers tersebut, Terdakwa kemudianmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Kamis, 17 Juni 2010 lalu Bambang Bupati Tanggamus datang ke rumahsaya, tanpa mengucapkan salam.

  Bahwa hasil jumpa pers yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudiandiberitakan oleh Surat Kabar Harian Lampung Kupas Tuntas pada penerbitanRabu, tanggal 23 Juni 2010 halaman 1 dan 11 dengan judul "BupatiTanggamus Dituding Lecehkan Isteri Orang" yang di dalamnya termuat pulakeseluruhan dari isi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehHal. 6 dari 12 hal. Put.

• Bahwa Saksi1 Sertu Aliasri NRP 21110147480891 kemudiandiperintahkan Pasi Pers Korem 143/HO untuk menghubungi Terdakwadan memerintahkan agar segera menghadap Pasi Pers Korem143/HO, pada saat Saksi menelepon HP Terdakwa dijawab bahwaTerdakwa sementara berada di belakang Makorem 143/HO dan akansegera menghadap Pasi Pers 143/HO, namun setelah setengah jamberikutnya Terdakwa belum juga menghadap Pasi Pers sehinggaSaksi1 mencoba menelepon kembali akan tetapi nomor HP Terdakwasudah tidak aktif lagi sampai

  Bahwa Saksi1 kemudian diperintahkan Pasi Pers untukmenghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa segeramenghadap Pasi Pers, pada saat Saksi1 menelepon handphoneTerdakwa dijawab bahwa Terdakwa sedang berada di belakangMakorem 143/HO dan akan segera menghadap Pasi Pers, namunsetelah setengah jam berikutnya Terdakwa belum juga menghadapPasi Pers sehingga Saksi1 mencoba menelepon kembali akan tetapinomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.4.

  Bahwa Saksi3 mengetahui dari laporan Staf Pers Korem143/HO pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa tidakmasuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/Ho atau atasan yangberwenang.Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor : 72K/PM III16/AD/VII/2018MenimbangMenimbang3.

  Bahwa benar Saksi1 Sertu Aliasri kemudian diperintahkan PasiPers untuk menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agarTerdakwa segera menghadap Pasi Pers, pada saat Saksi1menelepon handphone Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa sedangberada di belakang Makorem 143/HO dan akan segera menghadapPasi Pers, namun setelah setengah jam berikutnya Terdakwa belumjuga menghadap Pasi Pers sehingga Saksi1 mencoba meneleponkembali akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.4.

  Bahwa benar Saksi1 Sertu Aliasri kemudian diperintahkan PasiPers untuk menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agarTerdakwa segera menghadap Pasi Pers, pada saat Saksi1menelepon handphone Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa sedangHal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 72K/PM III16/AD/VII/2018berada di belakang Makorem 143/HO dan akan segera menghadapPasi Pers, namun setelah setengah jam berikutnya Terdakwa belumjuga menghadap Pasi Pers sehingga Saksi1 mencoba meneleponkembali akan tetapi nomor handphone

• C.1975 Pers. 35atas nama BUDI IRIANTOAlias TJING LIONG TAT Luas 563 M2 dansertifikat Hak Milik No. 1068/Ds. Gumilir, luas tanah 867 M2 atas namaBUDI IRIANTO Alias TJING LIONG TAT di JI.

  C. 1975 Pers. 35 atas nama BUDY IRIYANTOalias TJINGLIONG TAT, luas 563 M2, tertanggal 21 September 1998; dan 1(satu)sertifikat Hak Milik No. 1068/Ds.

  C.1975 Pers. 35atas nama BUDI IRIANTO Alias TJING LIONG TAT Luas 563 M2 danserdfikat Hak Milik No. 1068/Ds. Gumilir. Luas Tanah 867 M2 atas namaBUDI IRIANTO Alias TJHing LIONG TAT di Jalan Perintis Kemerdekaan No37 Cilacap sampai saat ini belum di Eksekusi .Bahwa berdasarkan hal hal tersebut pelawan mengajukan hal hal sebagaiberikut :1.2.3.Agar tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No. 2150 Kel. Gumilir,Persil No. C.1975 Pers. 35 atas nama Budi Iriyanto luas 563 m?

  C.1975 Pers. 35 atasnama Budi Iriyanto luas 563 m? dan serifikat Hak Milik No. 1068/Ds. Gumilir,luas tanah 867 m?

  C.1975 Pers. 35 atas nama Budi Iriyantoluas 563 m?, tertanggal 21 September 1998; dan serifikat Hak Milik No.1068/Ds. Gumilir, luas tanah 867 m?

• PUTUSANNomor : 2/Pid.Pra/2021/PN.PgaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :AL KAHFI BIN DAWAM beralamat Bumi Agung Gang Pancuran No 45 Kec.Dempo Utara Kota Pagaralam Pekerjaan Wartawan(insan Pers) Korwil Media Jejak Kasus Info dan MediaMetro24jam.co.id Agama : Islam, selanjutnya disebutPEMOHON ;MELAWAN :1.

  Di hentikanya peyelidikan laporan pers plat merah ini oleh peyidik unit pidsuspolres pagaralam dengan dasar terlapor tidak meyebut nama pelapor dalampandangan kami di hentikanya peyelidikan ini tidak berdasar, dikarnakankalimat pers plat merah itu meyerang kehormatan profesi saya sebagai insanHal 3 dari 17 Put. No. 2/ Pid.

  Pra/2021/ PN.Pgapers,Siapapun insan pers yang merasa kehormatanya di rendahkan atau dilecehkan berhak untuk melapor ,UNTUK PEMBANDING KASUS BASUKICAHAYA PURNAMA ALIAS AHOK TIDAK MENYEBUTKAN NAMAPELAPOR, FAKTA BICARA DI PUTUSKAN OLEH MAJELIS HAKIMBERSALAH DI KARNAKAN MEYERANG ATAU MELECEHKAN KITAP AYATAL,QURAN UMAT ISLAM (KEPERCAYAAN) Saya kira penyidik unit pidsuspolres pagaralam mengetahui kasus ini masuk di delik materil apa delik formilDelik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan

  Postingan yang kami laporkan dengan kalimat menyebut pers plat merah,dalam pandangan kami bahwa telah menuduh pers itu tidak indevinden lagimengakibatkan terpecahnya insan pers (siapakah pers plat merah)khususnya di pagaralam. Postingan terlampir.

  Curup Jare Rt.09 Rw. 03 diKantor Biro Media Starindonews.com. telah terjadi pencemaran namabaik yang dilakukan oleh terlapor melalui media sosial Facebook,dengan membuat pernyataan bahwa ada Pers Plat Merah di kota PagarAlam, sehingga pelapor selaku wartawan Pagar Alam merasa dirugikandan dicemarkan nama baiknya, atas kejadian tersebut pelapor (ALKAHFI Bin DAWAM) melaporkan ke Mapolres Pagar Alam gunaditindak lanjuti.Atas laporan Sdr.

• PT Banyuwangi Intermedia Pers Banyuwangi Penerbitan Koran 1999 99.00 5.17013. PT Bojonegoro Intermedia Pers Bojonegoro Penerbitan Koran 1999 99.00 6.07714. PT Jember Intermedia Pers Jember Penerbitan Koran 1999 99,00 7.69115. PT Kediri Intermedia Pers Kediri Penerbitan Koran 999 99,00 166716. PT Kudus Intermedia Pers Kudus Penerbitan Koran 2002 99,00 31217. PT Madiun Intermedia Pers Madiun Penerbitan Koran 1999 99,00 751818. PT Madura intermedia Pers Madura Penerbitan Koran 1999 99,00 5.619.

  PT Malang Intermedia Pers Malang Penerbitan Koran 2000 99.00 15.46420. PT Mojokerto Intermedia Pers Mojokerto Penerbitan Koran 2002 99.00 477321. PT Probolinggo Intermedia Pers Probolinggo Penerbitan Koran 1999 99.00 B0122. PT Tulungagungintemedia Pers Tulungagung Penerbitan Koran 2002 9900 5.37323, PT Semarang Intermedia Pers Semarang Penerbitan Koran 2000 99.00 7.39224. PT Surakarta Intermedia Pers Surakarta Penerbitan Koran 2002 99,00 442525.

  pers meliputi perusahaanmedia cetak, media elektronik, dan kantor berita, sertaperusahaan media lainnya yang secara khususHalaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1352/B/PK/PJK/20173.8.4.menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkaninformasi;Pasal 12Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamatdan penanggung jawab secara terbuka melalui mediayang bersangkutan; khusus untuk penerbitan persditambah nama dan alamat percetakan;Memori Penjelasan Pasal 12Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara

  yang meliputibidang usaha dan bidang redaksi;Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada sertaketentuan UndangUndang Pers tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa:a.

  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang Pers, Termohon Peninjauan Kembali danpihak RadarRadar sebagai badan hukum yangmenyelenggarakan usaha pers seharusnyamelaksanakan kegiatan jurnalistik meliputimencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengolah, dan menyampaikan informasi yangdiperolehnya dan mempertanggungjawabkankarya jurnalistiknya tersebut kepada konsumennya;b.

• )Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan nomor 010/Pers/SK/VIII/15 tertanggal 01 Agustus 2015, PENGGUGAT telah diangkatmenjadi Distric Manager Departemen OTC IBT bagian TeamPromosi area Banjarmasin (Bukti T6)Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk.1)Pada tanggal 03 Januari 2002, Penggugat telah menandatanganiPerjanjian Kerja nomor 004/PK/Pers/OTC/I/02, yang antara lainmenyatakan bahwa PENGGUGAT bersedia ditempatka dimanasaja diseluruh Indonesia (Bukti T1)Dengan demikian, setelah

  Surat no. 495/Berno/Pers/IX/15, tanggal 18 September2015 tentang Surat Panggilan Masuk Kerja (Bukti T10)d. Surat no. 504/Berno/Pers/IX/15, tanggal 25 September2015 tentang Surat Panggilan Masuk Kerja (Bukti T11)Dengan demikian, tidak benar sebagaimana yang dikatakan olehPENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak penah memberikan SuratPeringatan maupun sampai Surat Peringatan III.

  Bernofarm setahu Saksi Penggugatbagus ;Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalildalil bantahannyatelah mengajukan bukti surat sebagai berikut :1.Fotocopy Perjanjian Kerja No. 004/PK/Pers/OTC/I/02 dan SuratPernyataan memegang rahasia serta melaksanakan PeraturanPerusahaan no. Ref. No. 004/ PK/Pers/OTC/I/02 (T.1)Fotocopy Surat Penetapan Baru No. 368/Pers/PB/OTC/XI/04. (T2)Fotocopy Surat Penetapan Baru No.331/PersPB/MKTIOTC/IV/08.

  (T3)Fotocopy Surat Keputusan No. 004/Pers/SK/III/13, tentang mutasijabatan dan lokasi kerja PT. Benofarm ( T4)Fotocopy Surat Penetapan Baru No. 010/PersPB/MKT5OTC/II/14 (buktiT5);Fotocopy Surat Keputusan No. 010/Pers/SK/VIII/15 tentang mutasijabatan dan lokasi kerja Management PT. Menaoform tertanggal 01Agustus 2015 (T6) ;Fotocopy dari fotocopy Surat Penolakan Mutasi No.

  /15Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak pernah masuk kerja ditempat yangbaru, dan telah dipanggil dengan surat panggilan No. 001/FA/FC/09/2015; tgl 7 Septerber 2015, dan tgl. 8 Septerber 2015; selanjutnyadengan surat No. 495/Berno/Pers/IX/2015; tgl. 18 September 2015 dansurat No. 504/Berno/ Pers/IX/2015; tanggal. 25 September 2015...

• Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelanatau pelarangan penyiaran.3.

  Padahal, berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Pers,pers wajib melayani hak jawab. Oleh karena itu, putusan Judex Factiyang tidak mempertimbangkan Undang Undang Pers dalam memeriksaperkara a quo dapat dipandang sebagai suatu perampasan kemerdekaaninsan pers yang dijamin oleh undangundang sebagai hak warga negara.88.

  Keberlakuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pers danPerlunya Permintaan Keterangan Ahli di bidang Pers dari Dewan Pers DalamHal. 117 dari 160 Hal. Put.

  Alasanalasanperlunya penerepan Undang Undang Pers dan perlunya permintaanketerangan ahli di bidang pers tersebut lebih lanjut kami jelaskan dibawah ini.Alasanalasan Perlunya Menerapkan Undang Undang Pers dan MemintaKeterangan Ahli di Bidang Pers dari Dewan Pers dalam Memeriksa danMemutus Perkara A quo1.Dalam Pasal 1 ayat 2 UU Pers, terdapat ketentuan yang menyatakanbahwa "Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yangmenyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, mediaelektronik,

  Adapun untuk menjamin kemerdekaan pers, perusahaanpers dan wartawan mempunyai hakhak hukum sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 Undang Undang Pers sebagai berikut:1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelanatau pelarangan penyiaran.3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hakmencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.4.

• ) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan Barang Bukti berupa:
• 1 (satu) lembar sertifikat atas nama Ramadhonal;
• 1 (satu) lembar slip setoran/ transfer Bank Mandiri;
• 1 (satu) lembar slip transfer ATM;
• 1 (satu) lembar Surat Tugas Pers

  Bharindo) atas nama Ramadhonal;

• 1 (satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Raden Sukrisno;
• 1 (satu) buah KTP atas nama Sukrisno dengan pekerjaan TNI;
• 1 (satu) buah flash disk;
• 1 (satu) buah ID Card LBH KAP-AMPERA atas nama R.

  Sukrisno;

• 1 (satu) buah ID Card Pers Bharindo atas nama R. Sukrisno;
• 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan Lembaga Bantuan Hukum KAP-AMPERA;
• 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan markas besar Pasukan Khusus Garuda Indonesia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Bharindo) atas nama Ramadhonal; 1 (Satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Raden Sukrisno; 1 (satu) buah KTP atas nama Sukrisno dengan pekerjaan TNI; 1 (satu) buah flash disk; 1 (satu) buah ID Card LBH KAPAMPERA atas nama R.

Sukrisno; 1 (satu) buah ID Card Pers Bharindo atas nama R.

• Pers. 116.D.I. terletak diWanareja (sebelah barat daya Pasar Wanareja) desa Wanareja,Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah seluas 1.596 M2 (seribulima ratus sembilan puluh enam meter persegi);6.

  Pers. 120.S.V terletak diCiblegedo, desa Adi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap JawaTengah seluas 14.270 M2 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh meterpersegi);Seharusnya, Persil C. 1692. Pers.120.S.V, adalah Nomor 1105 denganPers. 120 luasnya 13.450 M2, Pers. 122 luasnya 660 M2 dan Pers. 125luasnya 1.300 M2, sehingga total luasnya 15.410 M2. Terdapatperbedaan luas antara Sertifikat dengan data yang ada.

  Pers. 120.S.V terletak di Ciblegedo, desaAdi Mulya, Kecamatan Wanareja, Cilacap Jawa Tengah seluas 14.270 M2(empat belas ribu dua ratus tujun puluh meter persegi), Sertifikat Hak MilikNo. 149, Persil 58 D.

  Pers.116. D.1, atas nama R. SOEKOYO. Sebidang tanah sawah berlokasi di Ciblegedo dengan SertifikatHak Milik (SHM) No. 218, Persil C. 1692. Pers. 120. S.V atasnama R.

  Pers. 120.S.V ,Sertifikat Hak Milik No. 149, Persil 58 D.I C.5780, Sertifikat Hak Milik No. 279,Persil. C. 1692. Pers. 116. D. sudah jelas beratasnama R. SOEKOYOsudah diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Cilacap, maka jelaslah pula ketigasertifikat ini merupakan harta warisan R. SOEKOYO dan menjadi hak waris paraahli warisnya.13. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat dalam point No. 10 adalahbenar karena terbukti R.

• PBR.1 (Satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Ramadhonal;1 (Satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Raden Sukrisno;1 (Satu) buah KTP atas nama Sukrisno dengan pekerjaan TNI;1 (Satu) buah flash disk;1 (Satu) buah ID Card LBH KAPAMPERA atas nama R. Sukrisno;1 (Satu) buah ID Card Pers Bharindo atas nama R.

  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRISNO ALIM SUDIBYO AlsSUKRISNO Bin PAINOSUDIBYO dengan Pidana Penjara selama2 (dua) tahundan 10 (sepuluh) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (Satu) lembar sertifikat atas nama Ramadhonal; 1 (Satu) lembar slip setoran/ transfer Bank Mandiri; 1 (Satu) lembar slip transfer ATM; 1(Satu) lembar Surat Tugas Pers

  Bharindo) atas nama Ramadhonal; 1 (satu) lembar Surat Tugas Pers Bharindo) atas nama Raden Sukrisno; 1(Satu) buah KTP atas nama Sukrisno dengan pekerjaan TNI; 1 (Satu) buah flash disk; 1 (satu) buah ID Card LBH KAPAMPERA atas nama R.

  Sukrisno; 1 (satu) buah ID Card Pers Bharindo atas nama R. Sukrisno;Halaman 4 dari 7 halaman Pututusan Nomor 184/PID.B/2018/PT. PBR. 1 (satu) buah cap stempel yang bertuliskan Lembaga Bantuan HukumKAPAMPERA; 1 (Satu) buah cap stempel yang bertuliskan markas besar Pasukan KhususGaruda Indonesia;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

• Dnarma Perguruan Tinggi ;Bahwa pada awalnya kegiatan Para Penggugat di Pers MahasiswaSuara USU berjalan lancar dan tidak bermasalah.

  Bagian yang disebutsoftnews terdiri dari 2 bagian antara lain masalah sepertipicture yang tidak terikat dengan waktu dan karyakaryayang terkait dengan pers seperti ilustrasi, cerpen danlainlain. Di Indonesia tidak ada pers yang tidak memuatcerpen walaupun itu mengenai pers umum termasukpers mainstream. contohnya kompas, tempo dan lainlainpasti didalamnya ada rubik cerpen.

  Tapi pada prinsipnya adasemacam konfensi di dalam dunia pers bahwamengangkat tema yang baik, mewakili masyarakat dan dikemas dalam kualitas yang baik.Tugas dewan pers adalah meningkatkan kualitaskehidupan kemerdekaan pers dan menyelesaikan kasuskasus sengketa mengenai pers.

  Tentang pers kampusterbagi 2 bagian yaitu ada yang khusus ilmiah tentanghukum dan pembangunan dan ada yang umum sepertisejarah pers Indonesia.Zaman dahulu ada pers kampus pimpinan Nono AnwarBakarim dan sekarang jadi orang hukum yang terkenaldan anaknya pemilik gojek yang dikelola secarapropesional. Penulisnya semua mendapat honorwalaupun masih kuliah. Ada juga pers kampus bersifatkhusus untuk orangorang kampus Saja tapi karena adapersnya maka dinaungi dengan ketentuanketentuanpers.

  Kalau menyangkutpers harus ke Dewan Pers dan kalau Dewan Pers tidakberfungsi maka ke Pengadilan.Sebelum putusan Pengadilan, Rektorat menyatakanpendapatnya yang benar lalu mengganti semuapengurus dengan mengeluarkan SK, maka sikap ituyang dianggap bertentangan dengan hak asasimanusia.

• Bahwa hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIBSprin tersebut ditandatangani oleh Kasi Pers Letkol Arm D.P. DwiPrahmana, lalu pada tanggal 9 Mei 2017 Sprin yang sudah ditandatangani oleh Kasi Pers berubah yang semula Sertu SyafrialBadenmarem 032/Wbr menjadi Bakodim 0312/Padang sehinggadiketahui oleh personel Seksi Pers Makorem 032/Wbr, sehinggaterjadi kecurigaan sehingga diketahui yang merubah Sprin tersebutadalah Terdakwa1.17.

  Pers Korem 032/Wbr menunjuk Surat Usulan PindahSatuan dari Yonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017melihat Surat tersebut Saksi dan Danyonif 133/YS kaget karenatidak pernah mengajukan usulan pindah Satuan dengan Nomorsurat yang diperlihatkan oleh Kasi Pers Korem 032/Wbr.11.

  selamamenjadi anggota Saksi di Staf Pers Yonif 133/YS biasabiasa sajabekerja dengan baik.22.

  Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa2 menanyakan keStaf Pers Korem 032/Wbr tentang Pengajuan Surat Pindah Satuandan Terdakwa2 mengecek bersama Pratu Perdi di KomputernyaStaf Pers di dalam email serta Surat Pengajuan a.n.

  Bahwa benar pada sekira akhir bulan April 2017 Terdakwa2bersama dengan anggota staf pers Korem 032/Wbr atas namaPratu.

• Putusan Nomor 239 kK/Pdt.SusPHI/2016 Muliadi Selamat, Surat Peringatan Nomor 229/SP/PERS/XI/2014tanggal 24 November 2014 Hamdani, Surat Peringatan Nomor 228/SP/PERS/XI/2014 tanggal 24November 2014. Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 129/SP/PERS/V1I/2014tanggal 04 Juni 2014. Suhartono, Surat Peringatan Nomor 215/SP/PERS/VIII/2014 tanggal29 Agustus 2014. Sismanto, Surat Peringatan Nomor 232/SP/PERS/X1/2014 tanggal 25November 2014.

  Muhammad Aminullah, Surat Peringatan Nomor144/SP/PERS/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014. Safriadi, Surat Peringatan Nomor 208/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 26Agustus 2014.

  Surat Peringatan Nomor 24/SP/PERS/I/2015 tanggal 28Januari 2015; Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 143/SP/PERS/VII/2014tanggal 01 Juli 2014;Hal. 29 dari 35 Hal.

  Putusan Nomor 239 K/Pdt.SusPHI/2016 Sismanto, Surat Peringatan Nomor 027/SP/PERS/I/2015 tanggal 30Januari 2015; Muhammad Minullah, Surat Peringatan Nomor207/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014; Arianto, Surat Peringatan Nomor 233/SP/PERS/XI/2014 tanggal 07November 2014; Safriadi, Surat Peringatan Nomor 237/SP/PERS/XI/2015 tanggal 26November 2014; Baharuddin, Surat Peringatan Nomor 248/SP/PERS/XI/2014 tanggal28 November 2014;untuk menyatakan pembuktian bahwa Para Penggugat sudah menerimadan

  /II/2014tanggal 05 Februari 2015; Hamdani, Surat Peringatan Nomor 33/SP/PERS/II/2015 tanggal 05Februari 2015; Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 281/SP/PERS/XII/2014tanggal 11 Desember 2014; Suhartono, Surat Peringatan Nomor 10/SP/PERS/I/2015 tanggal 07Januari 2015; Sismanto, Surat Peringatan Nomor 020/SP/PERS/II/2015 tanggal 02Februari 2015; Muhammad Aminullah, Surat Peringatan Nomor240/SP/PERS/XI/2014 tanggal 12 November 2014;Hal. 30 dari 35 Hal.