Asia Baharu) untuk dapat menuntut haknyaselaku distributor sah yang telah melaksanakan kewajibanhukumnya, khususnya terkait dengan WHAK kesepakatanpemutusan dan untuk menerima pembayaran penyelesaian tuntas(clean break), sebagaimana diakui dan dijamin berdasarkanperaturan perundangundangan di Indonesia. ;IV.A.2.

Sebagai analogi,doktrin menyatakan bahwa harus tercapainya kesepakatanpemutusan atau penyelesaian secara tuntas adalah pendapat ahliyaitu Victorianus M.H.

Pasal 22 ayat (6) Permendagri 11/2006 telah mengatur:Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusanperjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapatpenyelesaian secara tuntas (clean break), maka sementarapenyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidakberlaku dan principal dapat menunjuk agen, agen tunggal, distributoratau distributor yang baru.2.

Bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi ini telah sesualdengan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Permendagri 11/2006 telah mengatur:Apabiladalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukanpemutusanpernanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapatpenyelesaian secara tuntas (clean break), maka sementara penyelesaiansecara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan principaldapat menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor yang baru.14.

Bahwa tidak dapat ditindaklanjutinya permohonan notifikasisebagaimana angka 41 juga didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (6)PerBPOM 12/2020 (Vide Bukti TT10), yaitu dalam hal terdapat keberatandari Importir sebelumnya terhadap pemutusan keagenan oleh Prinsipalmaka BPOM dapat menunda pemberian notifikasi kepada pemohonnotifikasi sampai dengan adanya penyelesaian secara tuntas oleh parapihak.43.

Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus,seketika dan tuntas dan membayar segala biayabiaya yang timbul yangpernah dikeluarkan oleh PENGGUGAT berkenaan dengan biaya upayapenyelesaian ini.18.

Bahwaapabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT akan melakukan penjualan objek jaminan untuk pelunasankewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGAT memohon kepadayang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agarmemerintah TERGUGAT untuk secara sukarela menggosongkan rumahobjek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun jugaselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangpembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.92.690.093 yang terdiri dari sisapokok sebesar Rp74.702.001, sisa margin sebesar Rp17.988.092 sertabiayabiaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepadaPENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)5.

ABDULFATAH, SH.) juga untuk mengupayakan perdamaian = akantetapi tidak berhasil, lalu) dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohontelah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknyaTermohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil dalilpermohonan Pemohon, kecuali posita No.4 bukan percekcokantetapi perselisihan kecil, posita No.5 benar telah adaupaya untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak tuntas,dan posita

lagi,sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang sulituntuk didamaikan, oleh karenanya Pemohon memohondiizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadapTermohon;Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian, akantetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwaternyata Termohon mengakui danmembenarkan mengenai' ketidak harmonisan rumah tangganyadengan Pemohon dan adanya perselisihan diantara mereka,dan juga Termohon telah membenarkan bahwa telah ada upayauntuk memperbaiki rumah tangga namun tidak tuntas

TUNTAS AMPUH TOTAL
2.SAMSURI
3.Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Barat Cq Bupati Bekasi Cq Kepala Desa Karanganyar
4.Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Bekasi Cq.

TUNTAS AMPUH TOTAL Alamat : Jl. Raya Sukatani, Kp. Warung satuRt.003/Rw. 003 Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, KabupatenBekasi, dalam hal ini diwakili oleh MOHAMAD HARIS selaku generalmanager PT. TUNTAS AMPUH TOTAL berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 12 Maret 2020, sebagai Tergugat I;Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Ckr2. SAMSURI, umur : 57 tahun, Pekerjaan : Petani, alamat : Kp.

Tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaiansecara tuntas (clean break) tanoa alasan atau setidaktidaknya denganalasan yang tidak patut merupakan perbuatan melawan hukum karenatindakan tersebut melanggar asas kepatutan dan tidak mengindahkankepentingan Penggugat Rekonvensi;Hal. 20 dari 54 hal. Put.

untuk menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonvensi.Namun, sampai dengan saat diajukannya Gugatan Rekonvensi ini, TergugatRekonvensi tidak juga menerbitkan surat tersebut tanoa memberikan alasanapapun atau setidaktidaknya alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dantidak patut;Dalam hal ini, tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan suratpenyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat Rekonvensitanpa alasan atau setidaktidaknya tanpa alasan yang

(clean break) kepada Penggugat Rekonvensi tanpa alasan;Dengan ini Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa TergugatRekonvensi tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan untukmenahan penerbitan surat penyelesaian secara tuntas (clean break)kepada Penggugat Rekonvensi;Berdasarkan halhal yang disebutkan di atas, Tergugat mohon agar Majelishakim yang mulia memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menerbitkansurat penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada PenggugatRekonvensi;ll.

Tindakan Tergugat Rekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaiansecara tuntas (clean break) tanpa alasan yang jelas telah menimbulkankerugian bagi Penggugat Rekonvensi;Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa tindakan TergugatRekonvensi tidak menerbitkan surat penyelesaian secara tuntas (cleanbreak) tanpa alasan yang jelas telah menghambat proses penunjukkandistributor Penggugat Rekonvensi yang baru;Dalam hal ini, menurut Permendag Nomor 11, apabila suatu perjanjiandistribusi berakhir

sebelum habisnya masa berlaku STP (sebagaimanadalam perkara a quo), maka untuk 3 bulan pertama setelah berakhirnyaperjanjian distribusi tersebut, STP untuk distributor baru hanya akandiberikan setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break)antara distributor lama dan prinsipal.

Bahwa harta peninggalan Amag Budiah (alm) tersebut pada point positanomer 3(tiga) merupakan harta peninggalan yang belum tuntas dan harusdikembalikan kepada para ahli warisnya (para Penggugat) oleh karenapenguasaan para Tergugat tersebut tidak sah dan melawan hukum;.

Ha,(Lebin Kurang 64 are) yang terletak di subak Runggah Il, DusunPenakak, Desa Masbagik Timur Kabupaten Lombok Timur merupakanharta peninggalan Amaq Budiah (alm) yang sah menjadi hak paraPenggugatdan ahli waris amag Budiah (alm) yang belum tuntas;Adapun tanah sawah tersebut sebagian telah menjadi jalan sekitar +14 are, sehingga sisanya diperkirakan +50 are, setelah dikurangimenjadi jalan, dan obyek tersebut terpecah menjadi 2 (dua) bagian,dengan diberi tanda huruf A bagian dari tanah sawah sebelah

Menyatakan hukum harta peninggalan Amaq Budiah (alm) tersebutpada point posita nomer 3 (tiga) merupakan harta peninggalan yangbelum tuntas dan harus dikembalikan kepada para ahli warisnya (paraPenggugat) oleh karena penguasaan para Tergugat tersebut tidak sahdan melawan hukum;Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Padt.G/2020/PN.

TOHRI (Tergugat5), ISAH alias INAQ SAHAR (Tergugat 6), AKMAL (Tergugat7), AMAQ HAMDI (Turut Tergugat 1), SAHRE alias INAQHAMDI (Turut Tergugat 2) juga semuanya samasamaberagama ISLAM; Bahwa tanah sawah warisan almarhum AMAQ BUDIAHtersebut (yang disebut sebagai tanah sengketa) sebagaimanayang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat pada positapoin 2 tersebut, dikatakan oleh Para Penggugat belum dibagiwaris secara tuntas oleh Para Ahli Waris almarhum AMAQBUDIAH.

kepada Majelis Hakim untuk : Petitum poin 3 pada intinya : Menyatakan sah menurut hukumtanah obyek sengketa berupa tanah sawah dengan Pipil No.80, Percil 56, Klas Il, Luas + 0,640 Ha (+ 64 are) yang terletakdi Subak Rugah Il, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur,Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur merupakanhartapeninggalanatauhartawarisan almarhumAMAQ BUDIAH yang sah menjadi hak Para Penqqugat danahli waris AMAQ BUDIAH yang belum tuntas.

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ;Bahwa Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Oktober 2021, para pihakmenerangkan sebagai berikut :PASAL 1KESEPAKATAN DAMAI SEHUBUNGAN DENGAN GUGATANPMH1.1 Para Pihak, tanpa dapat dianggap sebagai pengakuanpertanggungjawaban apapun, secara tegas menyatakan bahwa setiapdan seluruh sengketa, perselisinan, perbedaan pendapat, upayahukum, gugatan, tuntutan, kerugian atau ganti rugi yang berkaitandengan Gugatan PMH, telah diselesaikan oleh Para Pihak secaradamai, final, tuntas

awalPerjanjian ini serta setiap rangkap atau masingmasing salinan asliPerjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat terhadapParaPihak.Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut oleh Majelisdibacakan dimuka Persidangan, Para Pihak menyatakan benar dan telahmenyetujui seluruh isinya ;Menimbang, bahwa berhubung segala sesuatunya telah jelas, lagi pulayang telah disetujui oleh para pihak tersebut diatas tidak bertentangan denganhukum serta dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan tuntas

Termohon disuruh periksa oleh Pemohon, karena menstruasinya tidakselesaiselesai/tuntas, akan tetapi Termohon selalu menolakb. Termohon keluar rumah tanpa ijin Pemohon sampai beberapa haric.

pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untukmenempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan jjin untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil yang padapokoknya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon disuruh periksa olehPemohon, karena menstruasinya tidak selesaiselesai/tuntas

berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah danbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak; Bahwa Semula Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun dan harmonis, namun sekarang antara Pemohon denganHal. 7 dari 12 Put Nomor 0518/Pdt.G/2018/PA.ProbTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernahmengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran meraka; Bahwa Penyebabnya karena Termohon menstruasi tidak tuntas

PLN Persero, DAHLAN ISKAN menandatangani SuratPernyataan yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunan GarduInduk 150 kV Kadipaten telah tuntas, namun kenyataannya pada Saat itutanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ;Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangani oleh DAHLAN ISKAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Utama PT. PLN (Persero) tersebut maka Menteri Keuanganmengeluarkan izin kontrak multi years No.

Pada saat kontrak ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya terdakwa mengetahui jika ternyata lokasitanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyatabelum dibebaskan atau tuntas dan hal tersebut akan menjadikan kendaladidalam pelaksanaan pekerjaan karena pada saat menandatanganikontrak ternyata tidak pernah ada penyerahan lokasi kerja yang didahuluidengan pemeriksaan lapangan bersama dengan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang akan dibangun gardu Induk

Putusan No.45/Pid.SusTPK/2016/PT.DKItidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Perpres 54/2010 angka (4) yangmenyatakan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang padahalmaterial yang dibeli oleh terdakwa tersebut sampai berakhirnya masakontrak belum terpasang karena terkendala tanah atau lokasipembangunan Gardu Induk belum bebas/tuntas ;28. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 kV KadipatenPT.

PLN Persero, DAHLAN ISKAN membuat Surat Pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran yang menyatakan bahwa tanah lokasi pembangunanGardu Induk 150 kV Kadipaten telah tuntas, namun kenyataannya padasaat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ;Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran tersebut maka MenteriKeuangan mengeluarkan izin kontrak multi years No.

penyedia barangmenerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan ruang lingkuppekerjaan yaitu Sbb :1 Disign GarduPengadaan Material Elektrical dan Mekanikal ;Pekerjaan sipil yang terkait ;PeMmasangan j2n nanan nnn e nnn n cence nnn n ccc nennnnnnnesa fF WwW RNTest dan Comisioning ;Pada saat kontrak ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) seharusnya terdakwa mengetahui jika ternyata lokasitanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Gardu Induk ternyata belumdibebaskan atau tuntas

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Supriyadi Tuntas Saputra Bin Supangat) terhadap Penggugat (Reissy Herwinda, S.Sos Binti Hermansyah Saropie );

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, kepada

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengurus penerbitan asli surat milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI tersebut dan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesai menyerahkan asli surat tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalian uang tahap pertama Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI;5.

berkewajiban apabila ternyata pada saat pengurusan Akta Jual Beliyang masih harus ditegaskan ini di Kantor Pertanahan yang berwenang mendapat kendala,atau dikemudian hari dilapangan Penggugat mendapat klaim, gugatan dan / atau tuntutandari pihak lain maupun pihak keluarga Para Tergugat sendiri, atau jika Penggugatmendapat gugatan, tuntutan dan/atau klaim mengenai tanah, batas tanah, sepadan tanah danlamnya dilapangan, maka para Tergugat berkewajiban untuk menyelesaiakanpermasalahan yang muncul sampai tuntas

dengan tuntas sampai selesai dengan didampingiPenggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menyelesaikan permasalahan tanah dilapanganyaitu ada pihak lain yang mengklaim tanahtanah tersebut milik pihak lain (pihak ketiga),maka perbuatan Para Tergugat dikwalifisir sebagai Wanprestasi;Bahwa setelah Penandatanganan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli maka Penggugatmelakukan langkahlangkah pengurusan balik nama 2 (dua) bidang tanah dengan surat 2(dua) buah Akta Jual Beli yang masih harus ditegaskan yaitu

Bahkan PARA TERGUGAT disuruhnya untuk membuat surat keteranganhilang oleh PENGGUGAT, jelas PARA TERGUGAT tidak mau karena ada bukti ashisurat tanah sudah dititipkan pada PENGGUGAT seluruhnya,Bahwa saat in PARA TERGUGAT yang buta hukum sudah merasa sangatkebingungan, disatu sist PARA TERGUGAT dimmta PENGGUGAT menyelesaikanmasalah tanahnya hingga tuntas, namun disisi lain surat asl tanah untuk menyelesaikanpermasalahan tanah tidak diberikan oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT II sendiri sudah beberapa kali menawarkan diri untukmendampingi PENGGUGAT untuk menguiris suratsurat tersebut menjadi sertifikat,kemudian jika PENGGUGAT tidak sempat mengur:us suratsurat tanah ke BPN,TERGUGAT II bersedia mengurusnya hingga tuntas, tetapi surat tanah ash yang dititipkepada PENGGUGAT harus diserahkan kepada PARA TERGUGAT untuk diurusmenjadi sertifikat.

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGAT REKONVENSIuntuk mengurus penerbitan ash surat milk PARA PENGGUGAT REKONVENST tersebutdan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesaimenyerahkan asl surat tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalian uang tahappertama Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dari PARA PENGGUGATREKONVENSI;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.394.000

Menyatakan Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan Ill Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.9.

Menghukum Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.10.

Menyatakan menetapkan uang paksa (dwangsom) yangwajib dibayar oleh Penggugat Dk/ Tergugat Dr kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr bila ternyata melakukan gangguan atau hambatan terhadapjalannya proses penyelesaian perkara sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per hari sampai dengan hambatan ataugangguan itu diselesaikan dengan tuntas.27.

Menghukum menetapkan uang paksa (dwangsom) yangwajib dibayar oleh Penggugat Dk/ Tergugat Dr kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr bila ternyata melakukan gangguan atau hambatan terhadapjalannya proses penyelesaian perkara sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per hari sampai dengan hambatan ataugangguan itu diselesaikan dengan tuntas.28.

Menyatakan Penggugat Dk/ Tergugat Dr wajib membayarganti rugi materil setiap bulannya tersebut kepada PemohonIntervensi/ Intervenien , Il dan III Dk/ Penggugat III, IV dan VDr yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai perkalian dari HasilPanen setiap bulannya sampai dengan perkara ini selesai baikdengan cara Sukarela ataupun dengan cara eksekusi yang tuntas.9.

Majalaya Kabupaten Bandung;Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT Idola Selaras Abadi dibagian Staf GA (General Fair)/oagian Umum yang salah satutugasnya adalah mengurus balik nama kendaraan Perusahaan,dan Perusahaan telah menunjuk Terdakwa untuk pengerjaanbalik nama Kendaraan R4 merk Lexus milik Perusahaan denganbiaya sejumlan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah),tetapi pekerjaan tersebut tidak tuntas sampai sekarang dansetiap ditanyakan Terdakwa menjawab masih dalam proses dantidak memberikan

Majalaya Kabupaten Bandung;Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT Idola Selaras Abadi dibagian Staf GA (General Fair)/oagian Umum yang salah satutugasnya adalah mengurus balik nama kendaraan Perusahaan,dan Perusahaan telah menunjuk Terdakwa untuk pengerjaanbalik nama Kendaraan R4 merk Lexus milik Perusahaan denganbiaya sejumlan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah),tetapi pekerjaan tersebut tidak tuntas sampai sekarang danHalaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN BIbsetiap ditanyakan Terdakwa

Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusanbalik nama mobil Lexus;Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Karyawan PT IdolaSelaras Abadi di bagian Staf GA (General Fair)/bagian Umumyang salah satu tugasnya adalah mengurus balik namakendaraan Perusahaan, dan Perusahaan telah menunjukTerdakwa untuk pengerjaan balik nama Kendaraan R4 merkLexus milik Perusahaan dengan biaya sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), tetapi pekerjaantersebut tidak tuntas

Bahwa telah menjadi suatu prinsip hukum yang berlaku dalammenyelesaikan suatu sengketa di Pengadilan bahwa suatu sengketaharus diselesaikan secara tuntas dan memuaskan, salah satu carauntuk menyelesaikan sengketa secara tuntas dan memuaskan adalahdengan cara mengikut sertakan, melibatkan atau menarik semuapihak yang ada hubungan atau tersangkut dengan objek sengketa;1.2 Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Konpensi yangmenyatakan objek sengketa di kuasai oleh Tergugat Konpensimerupakan dalil

Bahwa telah menjadi suatu prinsip hukum yang berlaku dalammenyelesaikan suatu sengketa di Pengadilan bahwa suatu sengketa harusdiselesaikan secara tuntas dan memuaskan, salah satu cara untukmenyelesaikan sengketa secara tuntas dan memuaskan adalah denganHal. 11 dari 17 hal. Put.

;Bahwa saksi telah menggugurkan janin tersebut dengan cara yaitu setelahdiketahui telat haid yaitu selama 3 (tiga) bulan meminum obat pil tuntassebanyak 3 kali dalam sehari masingmasing sebanyak 1 (satu) butirkemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira jam 13.00 WibAnak mengkonsumsi pil tuntas sebanyak 2 (dua) bungkus atau 12 (dua belas)pil Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WibAnak kembali mengkonsumsi obat tablet EKSIMER sebanyak 1 (satu)bungkus atau

menuju Taman Makam Pahlawan Cimayor Sumedang,sesampainya disana lalu saksi IKA RASTIKA Binti DEDI RUSTANDI denganterdakwa naik ke atas dan saksi menunggu dibawah, dan menurut keterangankeduanya bahwa janin tersebut dibuang dan dikubur di blok atas Taman MakamPahlawan, kemudian ketiganya pulang kembali ke kosan saksi IKA RASTIKABinti DEDI RUSTANDI;Bahwa awalnya saksi IKA RASTIKA Binti DEDI RUSTANDI hanya mengeluhGangguan Haid, kemudian Saksi menyarankan untuk meminum PIL/JAMUPelancar Haid yaitu PIL TUNTAS

, beberapa hari kemudian baru saksi IKARASTIKA Binti DEDI RUSTANDI mengakui bahwa dirinya sedang hamil sekitar23 (dua sampai tiga) bulan dan berniat digugurkan, namun Saksi berusahamelarang saksi IKA RASTIKA Binti DEDI RUSTANDI untuk menggugurkannya,Putusan Nomor:101/Pid.B/2016/PN.SmdHalaman 9 dari 20namun tanpa sepengetahuan Saksi ternyata saksi IKA RASTIKA Binti DEDIRUSTANDI tetap meminum PIL TUNTAS; Bahwa pada saat saksi datang ke Kosan saksi IKA RASTIKA Binti DEDIRUSTANDI dan kemudian baru mengetahui

Makam Pahlawan Cimayor Sumedangbertujuan untuk membuang dan menguburkan janin tersebut tanpasepengetahuan orang lain, tetapi pada saat menguburkan janin tersebut saksitidak ikut, saksi hanya menunggu di lokasi bawah; Bahwa Saksi tidak pernah menyetubuhi saksi IKA RASTIKA Binti DEDIRUSTANDI dan yang Saksi ketahui menurut keterangan dari saksi IKARASTIKA Binti DEDI RUSTANDI bahwa yang telah menyetubuhinya adalahseseorang yang bernama ADIT yang berdomisili di Bandung; Bahwa saksi mengetahui bahwa PIL TUNTAS

Asriandi bin Baharuddin (anak kandung) Tergugat ;3). .Sri Wahyuni binti ILLONK, (anak kandung) Tergugat II;Bahwa selama dalam perkara tersebut PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT(TERGUGAT dan TERGUGAT Il) senantiasa Proaktif menempuh upayaupaya Perdamaian melalui Musyawarah kekeluargaan untuk mufakat diluarPengadilan (Out of court settlement), dan kemudian telah berhasil MencapaiKesepakatan untuk menyelesaikan dan mengakhiri Sengketa dalam Perkaraa quo secara tuntas dan Final melalui Perdamaian (Acte van

Ali, Maka dengan serta merta menyelesaikan dan mengakhiriPerkara No : 462/PDT.G/2021/PA.Prg, secara Tuntas dan Final.Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (TERGUGAT danTERGUGAT II) sepakat Akta Perdamaian ini dimohonkan untuk ditetapkan /diPutuskan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaSidoarjo Perkara No : 955 / PDT.G / 2021 / PA.SDA, agar mempunyaikekuatan hukum mengikat dan kekuatan Eksekutorial diantara para pihakdalam perkara ini;Pasal 4HAKHAK PARA PIHAKBahwa Hak hak PENGGUGAT dan

Akta Perdamaian ini dibuat dengan iktikad baik dan sungguhsungguh olehPENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (TERGUGAT dan TERGUGAT Il),dalam Menyelesaiakan dan Mengakhiri secara tuntas dan Final sengketaPembagian Harta Waris dalam Perkara ini.2. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (TERGUGAT danTERGUGAT Il) secara bersama sama Memohon Akta Perdamaian (Acte vanDading) ini untuk ditetapkan / di Putuskan dalam persidangan oleh MajelisHakim Perkara No : 462 / PDT.G/ 2021 / PA.Prg Pengadilan Agama Pinrang.3.

AS, telah dijual olehPenggugat dan Tergugat berbentuk kaplingan, namun Aministrasinyabelum tuntas, Penggugat bertanggung jawab apabila dikemudian hari adatuntutan dari mantan istri Penggugat (Tergugat)Menimbang, berdasarkan bukti P4 (fotokopi Akta Cerai) bahwatelah terbukti Nubungan Penggugat dengan Tergugat semula adalahsebagai suami isteri, namun kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan, dan setelah Putusan Nomor 1061/Pat.G/2020/PA.Bpp 10 dari 15bercerai

AS; Bahwa tanah tersebut telah dijual dengan cara dikaplingkan sewaktuPenggugat dan Tergugat masih suami istri dan hasilnya telahdinikamati bersama, namun pada tahun 2012 Penggugat danTergugat bercerai, kKemudian sejak bercerai dan sampai saat iniTergugat sudah tidak diketahul lagi keberadaannya, sedangkanpengurusan administrasi baliknama atas pembelian tanah kaplingantersebut belum tuntas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat

belahpihak. serta ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yangmenyatakan bahwa Janda atau Duda cerai hidup masingmasing berhakseperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalamperjanjian perkawinan.Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian Perkawinanyang menyangkut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat,dalam pada itu Penggugat dan Tergugat sudah samasama menikmatihasil penjualan tanah kaplingan tersebut, namun administrasi baliknamakepada Para pembeli kaplingan belum tuntas

keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun;

perbuatan Tergugatsebagai tercantum adalah Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian ditambahdengan segala akibat hukumnya yang menyertai kepadaPenggugat sebesar Rp.2.750.000.000, (Dua Milyar TujuhRatus Lima Puluh Juta Rupiah);Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat akan menghindar darikewajibannya untuk memberikan pembayaran kepadaPenggugat, oleh karena itu agar gugatan dalam perkara tidaksiasia, maka mohon kiranya Pengadilan meletakan jaminanterhadap Jaminnan Penyelesaian secara tuntas

asumsi bahwa luas tanah yang terpakaisebagai lahan pendirian 2 tiang listrik tidak seluas perhitungan Penggugat yangdisesuaikan dengan luas tanah milik Penggugat.4 Petitum dalam Gugatan a quo tidak jelas, sebagaimana pada Petitum Primairangka 4 ;bahwa sangat di khawatirkan Tergugat akan menghindar darikewajibannya untuk memberikan pembayaran kepada Penggugat, olehkarena itu agar gugatan dalam perkara tidak siasia maka mohon kiranyapengadilan meletakan jaminan terhadap...Jaminan penyelesaian secara tuntas

yang bukan merupakan pihak dalamGugatan a quo.Sesuai Yurisprudensi Purusan MARI No.663 K/Sip/1973 tanggal 06 Agustus1973 yang menyatakan karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatanIharus dinyatakan tidak dapat diterima:, maka Gugatan a quo terbukti kabur/Tidak jelas (Obscuur Libel).5 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelaskarena petitum tidak didukung oleh posita :e Petitum Primer angka 4 mengenai meletakan jaminan terhadap..., jaminanpenyelesaian secara tuntas

diterima.3 Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak (PluriumLitis Consortium), sebagai berikut :a Karena pemilik sebenarnya atas tanah sengketa adalah Perhutani dan dalampendirian 2 tiang listrik tegangan menengah pihak Perhutani tidakkeberatan, maka seharusnya Penggugat memasukan pula pihak Perhutanisebagai Tergugat dalam Gugatan a quo.b Berkaitan dengan Petitum Gugatan a quo angka 4, yang menyatakan :jaminan penyelesaian secara tuntas

PERKARA :1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.2 Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.3 Menyatakan pendirian 2 tiang listrik tegangan menengah di tanah kawasanhutan Negara yang dikelola oleh Perhutani adalah sah dan berdasarkan hukum.4 Menolak kerugian meteriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua limyar rupiah)dan kerugian immaterial sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh tarus lima puluj jutarupiah) yang diajukan Penggugat.5 Menolak peletakan jaminan dan jaminan penyelesaian secara tuntas

program Pemerintah Republik Indonesia danPENGGUGAT sebagai salah satu. lembaga kepercayaan, namunTERGUGAT secara nyata tidak memanfaatkan program tersebut dengansebaikbaiknya;Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus,seketika dan tuntas

tanah dan bangunandengan bukti kepemilikan SHM nomor : 9503, Surat ukur nomor :8264/Land.Ulin Utara/2018 atas nama Heru Santoso, yang terletak diPerum Graha Pelita Asri Blok A No.5 Landasan Ulin Banjarbaru,Kalimantan Selatan, ( vide Pasal 17 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA No. 14 Tahun 2016 tentangtata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah);Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangpembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.144.436.317 yang terdiri dari sisapokok sebesar Rp.96.765.743, sisa margin sebesar Rp.47.670.574 dankewajiban denda Rp.2.309.088 serta biayabiaya yang timbul secaraseketika, sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambatlambatnya 7(tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (/nkrachtvan gewijsde).