Ditemukan 5510 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Januari 2015 — Pidana Korupsi - RIJAL ROIHAN, S.Ag
108 — 31
  • ini adalah untuk :a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atauseluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai daripinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangandengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberipinjaman/hibah bersangkutan ;(2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari danaAPBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/ PemimpinLembaga/ Panglima TNI/ Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 06-09-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
148 — 65
  • Pst.Bahwa pada pertemuan dengan PUTU SUDIARTANA tanggal 17 Desember2015, Terdakwa tidak menanyakan usulan Proposal Anggaran APBNP Tahun2016, karena saat itu PUTU SUDIARTANA lagi subuk karena akan adapemilihan Ketua KPK dan Kapolri dan Terdakwa hadir karena dihubungi olehINDRA JAYA.Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan SUHEMI terkaitdengan pembahasan anggaran.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
95 — 50
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
133 — 61
  • Palangka Raya dan tidakada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi selaku Inspektur Kota Palangka Raya sejak tanggal 9 Maret2015 sampai dengan sekarang, dengan tugas antara lain; memberikanpendampingan, pengawasan dalam sebuah pelanggaran, melaksanakanaudit diperintahkan pimpinan;Bahwa Inspektorat sekarang lebih dikenal dengan APIP didasarkan padaUU Nomor 13 tahun 2014, UU Nomor 30 tahun 2014, Perda Nomor 12tahun 2012, PP Nomor 18 tahun 2016 dan MoU antara Jaksa Agung,Kapolri
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 7 Maret 2016 — Dra. IGNATIA DA IRING, Apt
69 — 39
  • pejabatpengadaan maka pengguna barang atau jasa membahas haltersebut dengan panitia/pejabat pengadaan untuk mengambilkeputusan sebagai berikut :(1) menyetujui usulan panitia / pejabat pengadaan, atau(2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama untukmelakukan evaluasi ulang atau lelang= ataumenetapkan pemenang lelang dan dituangkan dalamberita acara yang memuat keberatan dan kesepakatanmasingmasing pihak, atau(3) bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan maka akandiputuskan oleh menteri /Panglima TNI/KAPOLRI
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — PAZWIR, S.Sos
73 — 13
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalamPasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Nota Kesepahaman antara JaksaAgung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
110 — 44
  • memiliki tanggung jawabdan kualifikasi teknisserta manajerial untukmelaksanakan tugas yangdibebankan kepadanya;d. memiliki sertifikat keahlianpengadaan barang/jasapemerintah;e. memiliki kemampuanuntuk mengambilkeputusan, bertindaktegas dan keteladanandalam sikap dan perilakuserta tidak pernah terlibatKKN.2) Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutandengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),156pengguna barang/jasa diangkat dengan surat keputusan Menteri/ Panglima TNI / Kapolri
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
197 — 127
  • Sesual amanat Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: B852/R.2.12/Fd.1/08/2021tanggal 16 Agustrus 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahll;d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat NomorS2091/PW27/5/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal PemberianKeterangan Ahli;e.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
205 — 125
  • Sesual amanat Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: B852/R.2.12/Fd.1/08/2021tanggal 16 Agustrus 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahll;d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat NomorS2091/PW27/5/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal PemberianKeterangan Ahli;e.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 13-11-2012 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 13 Nopember 2012 — ZULMAN ZAST, SH
101 — 26
  • Dugaan penyimpangandalam Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat pada Dinas PerkebunanProvinsi Riau T.A 2006 dan 2007 adalah Audit Investigatif adalah termasuk auditdengan tujuan tertentu ;Bahwa dasar BPKP dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara untukbantuan kepada pihak instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK)adalah UndangUndang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Pasal 6 huruf a. dan Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,KAPOLRI
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
543 — 952
  • Bekasi.Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.209/302365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.1 (satu) bundel fotocopy Surat Telegram Kapolri kepada Distribusi A KMA B danC Mabes Polri Nomor ST/1380/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.1 (satu) map warna merah merk Diamond yang berisi 1 (Satu) bundel fotocopySurat Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan kepada Dirut PT.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
170 — 103
  • Sesuai amanat Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: B852/R.2.12/Fd.1/08/2021tanggal 16 Agustrus 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahll;d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat NomorS2091/PW27/5/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal PemberianKeterangan Ahli;Halaman 176 dari 366 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Mnke.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5194 — 9332
  • Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt UtrDan mengenai hal ini sudah disampaikan oleh Kapolri bahwa ini bukanmasalah antar agama, politik atau etnis tapi ini masalah hukum;Bahwa produk MUI yang dikeluarkan berdasarkan UndangUndang,seperti masalah jaminan produk halal, yang Fatwanya kemudian ditindaklanjuti, maka produknya otomatis ditindak lanjuti melalui peraturanperaturan baik oleh OJK, oleh Bank Indonesia maupun MenteriKeuangan, jadi Peraturan MUI itu). mengikat karena dikeluarkanberdasarkan UndangUndang
Yurisprudensi Tata Usaha Negara Kepegawian Pemberhentian Pegawai
Kata Kunci : pilihan hukum; kaidah hukum substantif; kaidah hukum formal
2/Yur/TUN/2018
6490 — 0
  • Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi ... [Selengkapnya]

  • Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggotaPOLRI tidak hanya didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap,akan tetapi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2003 juncto Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun2011, pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri dapat pula didasarkanpada pelanggaran kode etik Polri sesuai dengan rekomendasi

    Tindakan Penggugat/ Termohon Kasasitersebut selain melanggar ketentuan hukum pidana, juga dinilai melanggar KodeEtik Profesi Polri;

    Bahwa memperhatikan surat keputusan pemberhentian tidakdengan hormat terhadap Penggugat/ Termohon Kasasi (objek sengketa) ternyatadasar pemberhentiannya karena terbukti melanggar kewajiban etika kelembagaansebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri;<

Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN
Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA: - H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
173 — 44
  • Yayasan Bank Indonesia yang menghitung kerugian Negaraadalah BPK, akan tetapi di beberapa perkara korupsi dihitung olen BPKP;Menimbang, bahwa Kepolisian sebagai penyidik dalam rangkamendapatkan nilai kerugian Negara dapat saja meminta bantuan perhitunganterhadap kerugian Negara kepada auditor, dan penyidik Kepolisian Daerah (Polda)Jawa Barat dalam menghitung kerugian Negara dalam perkara aquo, memintabantuan kepada auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat yang didasarkan Suratkeputusan Bersama (SKB) KAPOLRI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TEDDY EFFENDI alias TEDDY
271 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengaturan lebih lanjut mengenai hubunganPenyidik PNS dengan Penyidik Polri yaitu Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor20 Tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 tentang Koordinasi, Pengawasandan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
132 — 36
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,KAPOLRI dan BPKP Nomor Kep109/A/JA/09/2007, Nopol.B/2718/IX/ 2007 dan Nomor: Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September2007 tentang Kerjasama dalam penanganankasus penyimpangan pengelolaan keuanganNegara yang berindikasi tindak pidana korupsitermasuk dana non budgeter.Bahwa Metode dalam menghitung kerugian negara yang Ahli lakukan bersamadengan Tim audit adalah sebagai berikut:1) Menghitung Nilai Pembayaran Pengadaan Alatalat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang dari
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
998 — 3258
  • Jaminan Pelaksanaan Nomor SC11083427 nomor jaminan 13.00.11.00585.2.13.01.0 dengannilai Rp.92.094.808.000,00 tanggal 1 Juli 2011; 131 (satu) lIembar asli surat PT Len Industri Nomor5628/LEN/DU/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihalPenjelasan Proses Restitusi; 141 (satu) lembar asli Surat PT Len Industri Nomor :4842/LEN/CB/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 perihalPengumpulan BAST; 152 (dua) lembar fotokopi Surat Hotma Sitompoel & AssociatesNomor : 270/MT/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011 kepadaBapak Kapolri
    41932 (dua) lembar fotocopy Surat edaran dari Menteri dalamNegeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota nomor =:471.13/1666/SJ Perihal Pelayanan Penerbitan KTPElektronik Gratis tanggal 01 Mei 2011 yang ditandatanganioleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 4194.12 (dua) lembar fotokopi Surat Mendagri Nomor471.13/1826/SJ, tanggal 11 April 2013 kepada para Menteri,Kapolri, Gubernur Bl, Gubernur, Bupati/Walikota perihalPemanfaatan eKTP dengan Menggunakan Card Reader. 4194.22 (dua) lembar fotokopi draft Surat
    13.00.11.00585.2.13.01.0 dengannilai Rp.92.094.808.000,00 tanggal 1 Juli 2011; 13 1 (satu) lIembar asli surat PT Len Industri Nomor5628/LEN/DU/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihalPenjelasan Proses Restitusi; Halaman 682 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. 141 (satu) lembar asli Surat PT Len Industri Nomor :4842/LEN/CB/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 perihalPengumpulan BAST; 152 (dua) lembar fotokopi Surat Hotma Sitompoel & AssociatesNomor : 270/MT/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011 kepadaBapak Kapolri
    41932 (dua) lembar fotocopy Surat edaran dari Menteri dalamNegeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota nomor :471.13/1666/SJ Perihal Pelayanan Penerbitan KTPElektronik Gratis tanggal 01 Mei 2011 yang ditandatanganioleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 4194.12 (dua) lembar fotokopi Surat Mendagri Nomor471.13/1826/SJ, tanggal 11 April 2013 kepada para Menteri,Kapolri, Gubernur Bl, Gubernur, Bupati/Walikota perihalPemanfaatan eKTP dengan Menggunakan Card Reader. 4194.22 (dua) lembar fotokopi draft Surat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
502 — 392
  • peradilan.Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika dilakukan pemeriksaan P21 di KejariTerdakwa tidak didampingi pengacara.Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kasie pidsus menyuruh menggantipengacara kembaii.Bahwa Terdakwa menjelaskan anak Terdakwa dipanggil untuk menemuiKajari.Bahwa Terdakwa menjelaskan dihadapan persidangan untuk meminta yangbernama Benny Cahyadi dihadirkan di persidangan.Bahwa Terdakwa menjelaskan uang 50 juta tidak saya makan, dipegang sajatidak, Terdakwa merasa dizholimi dan akan bersurat kepada Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
119 — 37
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,KAPOLRI dan BPKP Nomor Kep109/A/JA/09/2007, Nopol.B/2718/IX/ 2007 dan Nomor: Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September2007 tentang Kerjasama dalam penanganankasus penyimpangan pengelolaan keuanganNegara yang berindikasi tindak pidana korupsitermasuk dana non budgeter.Bahwa Metode dalam menghitung kerugian negara yang Ahli lakukan bersamadengan Tim audit adalah sebagai berikut:1) Menghitung Nilai Pembayaran Pengadaan Alatalat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang dari