pelakunya 2 orang dengan menggunakan kunci Astag ;Bahwa Saksi bersama team berusha mencari orang yang terekan di CCTVsementar itu ada mendapat informasi bahwa didaerah Antapani Kota Bandungada yang akan menjual kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi suratsuratyang ciriciri kendaraan tersebut sama dengan kendaraan yang dilaporkan ;Bahwa setelah saksi sampai di daerah Antapani Kota Bandung saksi melihatseseorang membawa kendaraan bermotor merk Honda Vario yang ciricirisama dengan yang dilaporkan Pelapor

Kepolisian Rersor Barru, dimanaTERGUGAT selaku pelapor didampingi oleh PENGGUGAT selakuadvokat/ pengacara sebagai kuasa hukum dengan dugaan telah dilakukanoleh Hj. Aminah, Hj. Rohani dan H.

Menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/4460/XII/2011/PMJ/Ditreskrimum ,tanggal 20 Desember 2011 atas nama Pelapor selaku Tergugat danTergugat Il baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Umum danSekretaris Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC)maupun atas nama Yayasan Pembina Pendidikan lbnu Chaldun Jakarta(YPPICJ) di Polda Metro Jaya terhadap Penggugat adalah tidak sah;7. Menyatakan sah menurut hukum Surat Wasiat almarhum H. Amuratanggal 14 Oktober 1998 yang diberikan Hj.

Surat Tanda Laporan Kehilangan atas nama pelapor AHMAD GHOFAR,Nomor STLK/16/IX/2014/SPKT, tertanggal 05 September 2014 dari An.Kepala Kepolisian Resor Rembang Kanit SPKT Il, selanjutnya diberi tandaP5;6. Foto Copy Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 751/SIPI/DKP/10/2009, tertanggal 20 Oktober 2009, dari Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P.6;7.

An : Pelapor Merdy Budiarto (vide Bukti P1) dengan dugaanPenggugat Menggunakan Merek Terdaftar milik pihak lain dalam hal ini milikTergugat sebagaimana ketentuan bunyi Pasal 90, 91, UU No.15, tahun 2001tentang Merek2.

Achmad Buchori (orangtua Tergugat) hanya dari Konfortir antara keterangan Pemohon Kasasi I (BuPatima) dengan keterangan Tergugat (Syaifudin) didepan Nasarudin, SH. selakupenyidik dalam perkara penggelapan SPPT, sebagaimana Hukum Acara Pidana,sifat daripada suatu konfortir adalah sekedar untuk mempertemukan danmendengarkan serta mencatat penyesuaian keterangan dan penjelasan antarapihak pelapor dengan Pemohon Kasasi I (Bu Patimah).

DAHLIA, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta (bukti P 4);Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Perkara Permohonan Nomor:274/Padt.P/2020/PN.SKt.10.11.12.13.14.15.16.17.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0100/2004 tertanggal 5 Oktober 2020,atas nama EXSELA EKARISTI LINTANG DEWI yang dikeluarkan oleh PejabatPencatatan Sipil Kota Surakarta (bukti P 5) ;Fotokopi Formulir Pelaporan Perkawinan atas nama Pelapor : EXSELAEKARISTI LINTANG DEWI, (bukti P 6) ;Fotokopi Pemberitahuan

Pasal 55 UU No.5/1986 bunyinya sebagai berikut:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha NegaraBahwa, FORUM PEMUDA DAN MASYARAKAT WADAK KIDUL PEDULIPENEGAKAN HUKUM selaku Pelapor melakukan pelaporan adanya dugaantindak pidana (kriminal) yang dilakukan oleh H.Yamal Hasan selaku Kepala Desaterpilih Desa Wadak Kidul berupa penggunaan ijazah palsu yang digunakansebagai persyaratan pendaftaran

Pelaporan pidana tersebutdilaporkan oleh Pelapor setelah dimuatnya pemberitaan di Tabloid CriminalIndonesia edisi Juni 2013 yaitu memberitakan adanya dugaan penggunaan ijazahpalsu yang dilakukan oleh H.Yamal Hasan pada saat proses mendaftar sebagaicalon kepala desa Desa Wadak Kidul.

Pelapor merasakan bahwa dalam prosespelaksanaan pemilihan kepala desa Wadak Kidul terdapat kecurangankecurangandan prosesnya tidak transparan, bahkan ada yang ditutuptutupi oleh Panitia dandirahasiakan kelengkapan berkas terutama kelengkapan berkas atas nama H.

Bahkan baru dilengkapi berkas ijazahtersebut dengan surat keterangan tanda tamat MI hingga MA setelah prosespenghitungan suara pemilihan dilaksanakan, yang mana Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) dilaksanakan tanggal 9 Juni 2013 sedangkan dukungan lampiran suratketerangan tanda tamat belajar dan surat kehilangan ijazah dibuat setelahnya.Berdasarkan itulah Pelapor menduga adanya penggunaan ijazah palsu yangdigunakan untuk melengkapi berkas tersebut.

Selanjutnya Pelapor melaporkntindakan kriminal yang dimaksud yang dilakukan oleh H.Yamal Hasan ke Polisi.Tasa laporan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Gresik untukmengusut laporan tersebut, termasuk Penggugat juga diperiksa untuk dimintaiketerangan oleh Penyidik Polres Gresik ;Bahwa, Keputusan Tergugat I yang menerbitkan Keputusannya berupa KeputusanBupati Gresik No. 141/929/HK/437.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentangPengesahan dan Pemberhentian danPengangkatan Calon Kepala Desa

No. 808 K/PID/1989 yang menyatakan:adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan,penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukumapabila Tersangka atau Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakimkarena baik pelapor, penyidik, dan penuntut melaksanakan hak dankewajiban tersebut menurut UndangUndang.h.

Selanjutnyapengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugatbebas;Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasanmenggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yangdiikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukumdibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami ataudiketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkanmemenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilanuntuk menilainya.

No. 808 K/PID/1989 yang menyatakan:adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan,penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukumapabila Tersangka atau Terdakwa dibebaskan dalam putusanHakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut melaksanakanhak dan kewajiban tersebut menurut UndangUndang.h.

Begitu. pula dengan kasus a quo, Putusan Bebas Nomor394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 tersebuttidak dapat dijadikan dasar alasan bagi Penggugat untukmenggugat Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukumHalaman 72 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena Tergugat Ilbukanlah pihak pelapor dalam perkara pidana a.n.

Selanjutnyapengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakanPenggugat bebas;Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasanmenggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yangdiikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negarahukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami ataudiketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yangdilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya daripengadilan untuk menilainya.

Bandung Barat;Bahwa penangkapan terhadap 4 (empat) orang terdakwa berdasarkan LaporanPolisi nomor: LP.B/49/VII/2020/JBR/RESCMH/SEK CILILIN, tanggal 16 Juli2020, a.n. pelapor R. Reza Azi Ibrahim, S.Ap. dan Laporan Polisi Nomor:LPA/812/VII/2020/JABAR, tanggal 16 Juli 2020, a.n. pelapor R. Reza AziIbrahim, S.Ap. dan Surat Perintah Penangkapan dari masingmasing terdakwa,sebagai berikut:* Dasar melakukan penangkapan Sdr.

Bandung Barat; Bahwa penangkapan terhadap 4 (empat) orang terdakwa berdasarkan LaporanPolisi nomor: LP.B/49/VII/2020/JBR/RESCMH/SEK CILILIN, tanggal 16 Juli2020, a.n. pelapor R. Reza Azi Ibrahim, S.Ap. dan Laporan Polisi Nomor:LPA/812/VII/2020/JABAR, tanggal 16 Juli 2020, a.n. pelapor R. Reza AziIbrahim, S.Ap. dan Surat Perintah Penangkapan dari masingmasing terdakwa,sebagai berikut:* Dasar melakukan penangkapan Sdr.

Agung Perkasa Blok K.1 No. 3233, Kelurahan SunterAgung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan sebab diamankankarena telah melakukan pencurian atau penggelapan dalam jabatan;Bahwa saksi kenal dengan pelapor yaitu sdri. YANTI GULTOM sejakbulan Agustus 2017 lalu, pada saat mulai bekerja di PT PANDURASAKHARISMA dan yang saksi ketahui sdri.

Priok, Jakarta Utara, dan sebab diamankankarena telah melakukan pencurian atau penggelapan dalam jabatan;Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan pelapor yaitu sdri. YANTIGULTOM sejak bulan Agustus 2017 lalu, pada saat mulai bekerja diPTPANDURASA KHARISMA dan yang saksi ketahui sdri. YANTIGULTOM sebagai HRD PT PANDURASA KHARISMA;Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN. Jkt. UtrBahwa saksi bekerja di PT.

Priok, Jakarta Utara, dan sebab diamankan karena telahmelakukan penggelapan dalam jabatan;Bahwa saksikenal dengan pelapor yaitu sdri. YANTI GULTOM sejakbulan Juli 2018 lalu pada saat saksi mulai bekerja di PT PANDURASAKHARISMA dan yang saksi ketahui sdri. YANTI GULTOM sebagai HRDPT. PANDURASA KHARISMA;Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN. Jkt. UtrBahwa saksi bekerja di PT.

Papanggo IV Rt.003/Rw....., Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, JakartaUtara., dan saksi sebab diamankan karena telah melakukan pencurianatau penggelapan dalam jabatan;Bahwa Saksi kenal dengan pelapor yaitu sdri. YANTI GULTOM sejakbulan September 2019 lalu, pada saat saksi mulai bekerja diHalaman 33 dari 58 Putusan Nomor 919/Pid.B/2020/PN. Jkt. UtrPTPANDURASA KHARISMA dan yang saksi ketahui sdri. YANTIGULTOM sebagai HRD PT.

Ford Barat No. 11 Rt.003/07, KelurahanKebon bawang, Kecamatan Tanjung Priok, JakartaUtara, Jakarta Utara, dan sebab saksi diamankan karena telahmelakukan penggelapan dalam jabatan;Bahwa saksi kenal dengan pelapor yaitu sdri. YANTI GULTOM sejakbulan April 2019 lalusejak saksi mulai bekerja di PT. PANDURASAKHARISMA dan yang saksi ketahui sdri. YANTI GULTOM sebagai HRDPT. PANDURASA KHARISMA;Bahwa saksi bekerja di PT.

Auigfar, Penggugat disampaikan bahwa atas ketidaknyamananyang dialami oleh pasien (anak Penggugat) maupun Penggugat ini,Tergugat akan bertanggungjawab tidak saja pada permasalahanyang diakibatkan oleh Tergugat Ill, tetapi juga hingga padakeseluruhan gangguan Kesehatan yang mungkin dialami atau akandialami oleh anak Penggugat semuanya ditanggung oleh Tergugat secara gratis diseluruh jaringan Rumah Sakit Ramsey di Jakarta;Bahwa pada tanggal O08 Januari 2015 Pelapor diminta untukmenandatangani surat

Erizon Safari pun membuat surat rujukankepada Pelapor agar anak Penggugat dapat menerima perawatan olehpsikiater; (Bukti Vide, P 6)Bahwa oleh karena telah beberapa kali melakukan pemeriksaan gangguanpernapasan secara rutin di RS. Premier Bintaro, maka Penggugatmenyampaikan kepada drg. Auigfat sebagai petugas yang ditunjuk olehTergugat dan Tergugat Il agar perjanjian lisan tentang pengobatan gratispaska tindakan kelalaian medis dokter RS.

PENGGUGAT sebagai Pelapor (pada bagian Il butir 9, 14dan 17) dan sebagai Pemohon (bagian Il butir 16 dan bagian Ill butir 2alenia 1 dan 3), juga penyebutan TERGUGAT Ill sebagai Terlapor Ill(bagian Il butir 18) dan sebagai Terdakwa Ill (bagian IV butir a alenia 5)serta penyebutan Para Tergugat sebagai Para Terdakwa (bagian IV butir1) =menjadikan Gugatan PENGGUGAT menjadi semakin tidak jelasdan/atau kabur.

TERGUGAT tidak ada dalam Gugatan PENGGUGAT sehinggapetitum tidak sesuai dengan posita atau dalildalil Gugatan PENGGUGAT.Oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan/ataukabur.Dalam posita Gugatan PENGGUGAT terdapat penyebutan PENGGUGATsebagai Pelapor (pada bagian Il butir 9, 14 dan 17) dan sebagaiPemohon (bagian Il butir 16 dan bagian Ill butir 2 alenia 1 dan 3), jugapenyebutan TERGUGAT Ill sebagai Terlapor Ill (bagian Il butir 13) dansebagai Terdakwa Ill (bagian IV butir a alenia 5)

Setelah menjalani pemeriksaan, oleh dokter Tergugat Dr.Erizon Safari menyampaikan kepada Penggugat apabila anak Penggugatmenderita gangguan psikolog akibat kelalaian penanganan, kemudian Dr.Erizon Safari pun membuat surat rujukan kepada Pelapor agar anakPenggugat dapat menerima perawatan oleh pskiater.Bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada saat anak PENGGUGAT datangke RSP BINTARO dengan keluhan sesak nafas yang timbul bila ingat sesuatutetapi setelah anak PENGGUGAT diperiksa oleh Dr.

., Permintaan untuk memeriksasah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh pihakketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana serta pelapor(linat: M.

Pol.: LP/2008/K/VII/2009/SPK Unit III/2009/DitI,tertanggal 6 Juli 2009, atas nama Pelapor Antasari Azhar, S.H., M.H.;b. Berita Acara Pendapatan tertanggal 7 Agustus 2009 tentang adanyadugaan terjadi tindak pidana penyalahgunaan wewenang berkaitandengan adanya pelarangan bepergian ke luar negeri atas nama AnggoroWidjojo, dkk. yang diduga dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK;c. Laporan Polisi No. Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tertanggal 25Agustus 2009;d. Surat Perintah Penyidikan No.

tindakpidana korupsi;c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawabkepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidanakorupsi;d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentanglaporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari;e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b danc dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor

Pengertian rumusan Pasal 80 KUHAP, yaitu:Bahwa mengenai pihak ketiga yang berkepentingan di dalam KUHAP yangmengartikannya hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja;Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan di atas berdasarkan UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,tidak mengenal adanya saksi korban.

Untuk menjawabpertanyaan ini apabila seluruh lembaga pelaksana undangundangkonsisten dengan asasasas hukum yang berlaku, khususnyamengenai dasar filosofis pembagian hukum publik, maka tidaklahmungkin menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingansebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP adalah pihak korban atasterjadinya suatu kejahatan, artinya pihak yang berkepentingan di sinihanya dapat dimaknai negara atau pihak pelapor atas terjadinyatindak pidana, terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi;Selain itu

Menurut laporan Polisi Nomor Pol/LP/20B/II/2010 SPK maka tanggal 15Februari 2010, dengan pelapor Iskandar bin Aguscik, dalam kasus perampokanyang mana saksi AKP. Maruli Pardede,SH.

Menurut laporan Polisi Nomor ; Pol:LP/B139/XII/2009 tanggal 9 Desember2009 dengan pelapor Bustomi bin H.Jamal kasus pencurian yang mana saksiAKP Daswir Pasaribu, SH sebagai Kapolsek Betung Polres Banyu Asinmenerangkan dalam BAP bahwa proses penyidikan perkara tersebut belum adatitik terang siapapelakunya;Menurut laporan Polisi Nomor pol : LP/B139/XII/2009 tanggal 9 Desember2009 dengan pelopor Bustomi bin H.Jamal dalam kasus pencurian, yang manasaksi Aiptu Ramdan bin Wahim sebagai Kanit Reskrim Polsek

Menurut laporan Polisi Nomor Pol: LP/B256/XI/2009 Polsek Gunung Megangtanggal 4 Nopember 2009 dengan pelapor Joni Efni bin Sukian yang mana saksiAKP Andi Jumanto Kapolsek Gunung Megang menerangkan dalam prosespenyidikan perkara tersebut belum ada titik terang siapa pelakunya;g.

Muhamad (Pelapor), Taufik Hidayat Brigadir Kepala NRP. 72070591 (YangMenerima Laporan), S. Prayitno, SH., Komisaris Polisi NRP 59060623(Mengetahui a.n.

Bukti ini walaupun merupakan pernyataansepihak dari pelapor , tidak termasuk akta otentik, namun isinya tidak dibantaholeh para pihak, oleh karena itu majelis berkesimpulan telah terbukti bahwa Asimtelah meninggal dunia pada 19 Nopember tahun 1950;Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Surat keterangan waris (pernyataanpara ahli waris Supadi Napsiran yang disaksikan dan dibenarkan oleh KepalaDesa Kedungjajang (Jubat Hariyanto) dan diketahui oleh Camat Kedungjajang(Dinuk Iswahyuningsih) tertanggal 3 Pebruari

lanjut dengan keterangan saksisaksi;Menimbang bahwa bukti P.6 terkait dengan peristiwa hibah yang tertuangdalam akta Nomor 229/2018, maka pertimbangan hukum lebih lanjut akandimasukkan dalam bagian pertimbangan akta hibah tersebut;Menimbang bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Kematian bu Sulastri,sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formil , bukti aquo menunjukkan bahwa bu Sulastri meninggal pada tanggal 12 Januari 2019.Bukti ini walaupun merupakan pernyataan sepihak dari pelapor

Bukti ini merupakan pernyataan sepihak dari pelapor (Sumakya) padatanggal 2 Juni 2020, tidak termasuk akta otentik, dan isinya bertentangan denganposita nomor 7 dalil gugatan Penggugat serta bertentangan pula dengan buktiP.4;Menimbang bahwa dalam bukti P.4 dan P.9 Sumakya (Turut Tergugat II)tidak konsisten dengan keterangannya, maka majelis hakim berkesimpulanbahwa bukti P.9 tidak memenuhi syarat meteriil dan karenanya bukti P.9 ditolakdan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara aquo

Perbuatan Melawan Hukum,sehingga untuk pembatalan hibah, majelis cukup mempertimbangkan transaksihibahnya ;Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalil jawaban dan dupliknyaTergugat dan Tergugat II juga telah menyampaikan buktibukti tertulis dan saksisaksi yang selengkapnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa bukti T.12.1 berupa fotokopi Surat Kematian buSulasitri, sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formilBukti ini walaupun merupakan pernyataan sepihak dari pelapor

Bukti ini walaupun merupakanpernyataan sepihak dari pelapor (Kuswandi/Anak Kandung), tidak termasuk aktaotentik, namun isinya tidak dibantah oleh para pihak dan relevan dengan dalilyang harus dibuktikan oleh Tergugat , oleh karena itu majelis berkesimpulanbahwa bukti T.12.3 memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alatbukti, sehingga dalil kKematian Supadi pada tanggal 30032016 dinyatakan telahterbukti;Menimbang bahwa bukti T.12.4 dan T.12.5 berupa fotokopi salinan surattanah, bermeterai

Saksi Chella Bader Djohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SELBahwa saksi kenal Terdakwa;Bahwa saksi adalah pelapor berdasarkan kuasa yang diberikan olehkorban yaitu pak Budi Rahmat dan Desi Awalia kemudian saksi ditunjuksebagai kuasa hukumnya pada tanggal 10 Juli 2019 atas permasalahandugaan tindak pidana penipuan maupun penggelapan;Bahwa dugaan tindak pidana itu terjadi dasarnya adalah adanya kerjasama bagi hasil yang

keterangan seorangIstri pun sifatnya hanya bersifat keterangan saja bukan sebagai alat buktitidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi;Bahwa apabila keterangannya istri diambil dibawah sumpah karenaketerangan saksi itu dia disumpah itu adalah dalam rangka memberikanketerangan saksi memberikan keterangan sejujurjujurnya bagaimana kitaberharap kepada seorang istri memberikan keterangan untuk suaminyaseorang terdakwa seorang suaminya, suaminya harus seorang terdakwakalau suaminya itu pelapor

terdakwa itu tidakdisumpah karena keterangannya itu adalah untuk kepentingan dirinya sendin,itu hak sebenarnya, kebanyakan orang sekarang itu salah memahami bahwaketerangan seorang tersangka atau keterangan seorang terdakwa adalahHalaman 38 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SELkewajiban, itu bukan kewajiban, seorang tersangka boleh bungkam 1000bahasa tidak memberikan keterangan berarti dia mengabaikan haknya;Bahwa kewajiban penyidik itu bukan hanya menampung apa yangdisampaikan oleh si pelapor

kemudian bukan hanya memeriksa saksisaksiyang disebutkan pelapor, pasti saksi yang disebutkan pelapor itu adalahsaksi yang menguntungkan bagi dia tetapi juga harus mendalami kirakiraceritanya benar atau tidak, begitu juga dengan tersangka, tersangka ini jugawalaupun tadinya disebutkan keterangan tersangka, dia posisinya juga harusdidalami, kalau tersangka ada menyebutkan nama seseorang disitu, itu wajibhukumnya diperiksa ;Bahwa sebenarnya Jaksa Penuntut Umum itu ketika berkas perkara inidinaikkan

Yesaya Wuwarlela aliasCaya selaku pelapor, Sdr. H. Manan Wewu (Saksi5) selakutokoh masyarakat, Terdakwa selaku Babinsa Labobar, BripdaSyahrul Wailulu). selaku Babinkamtimbnas serta pelakupencurian a.n. Sdr. Tengko Rumatiga dan Sdr. Iwan,sementara di luar balai Desa banyak warga berkumpul denganantusias mendengar hasil penyelesaian masalah tersebut, saatsidang desa berlangsung tibatiba terjadi keributan di luar balaiDesa karena Sdr.

Yesaya Wuwarlelaalias Caya selaku pelapor, Sdr. H. Manan Wewu (Saksi4)selaku tokoh masyarakat, Terdakwa selaku Babinsa Labobar,Bripda Syahrul Wailulu selaku Babinkamtimbnas serta pelakupencurian a.n. Sdr. Tengko Rumatiga dan Sdr. Iwan,sementara di luar balai desa banyak warga berkumpul denganantusias mendengar hasil penyelesaian masalah tersebut, saatsidang desa berlangsung tibatiba terjadi keributan di luar balaidesa karena Sdr.

YesayaWuwarlela alias Caya selaku pelapor, Sdr. H. MananWewu (Saksi4) selaku tokoh masyarakat, Terdakwaselaku Babinsa Labobar, Bripda Syahrul Wailulu selakuBabinkamtimbnas serta pelaku pencurian a.n. Sdr. TengkoRumatiga dan Sdr. lwan, sementara di luar balai desabanyak warga berkumpul dengan antusias mendengarhasil penyelesaian masalah tersebut, saat sidang desa25berlangsung tibatiba terjadi keributan diluar balai Desakarena Sdr.

Bahwa untuk mengetahui perkembangan hasil penyidikan dapatdilakukan dalam bentuk /isan maupun tulisan berdasarkan Pasal 39 ayat(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian PenangananPerkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,yaitu:Pasal 39(2) Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan,penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baikdiminta atau tidak diminta secara berkala paling

sedikit 1 kali setiap 1(3) lapocan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepadapihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis;(4) Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjutdengan Keputusan Kapolri;.

(videPasal 39 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan DanPengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan KepolisianNegara Republik Indonesia jo Pasal 6 huruf f Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 TentangSistem Informasi Penyidikan;Dengan demikian Djohan Tamara selaku Pelapor telah sejak lamamengetahui adanya SHM No.0155/Kenten Laut dari penyidik yangmenangani perkara laporan tersebut;Berdasarkan

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugatdari dinas Polri karena Penggugat tidak masuk dinas sejak tanggal02 April 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 sesuai Laporan Polisi Nomor:LP/63/V/2012/DenC, tanggal 03 Mei 2012, Pelapor Bripka Martua PBatubara, terkait perobuatan Brigadir Rusdianto Nababan (ic.Penguggat) tidak masuk dinas tidak sah lebih kurang selama 32 (tigapuluh dua) hari kerja secara berturutturut dan setelah di RekapAbsensi dari tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 12November

BATUBARAselaku atasan Penggugat dan Pelapor perkara ketikdak hadiranPenggugat melaksanakan tugas secara tidak sah tersebut, SUSISRIOCTAVIA MARLINA SIAHAAN (istri Penggugat), dan TUNGKUNANNABABAN (ic. Orang tua Penggugat) ;.

BATUBARAselaku atasan Penggugat dan Pelapor perkara ketikdak hadiranPenggugat melaksanakan tugas secara tidak sah tersebut, SUSISRIOCTAVIA MARLINA SIAHAAN (istri Penggugat), dan TUNGKUNANNABABAN (ic.

Saksi benar sebagai pelapor karena kejadiannya di Singapura/di luar wilayahIndonesia sehingga Saksi diperintah oleh atasan Saksi untuk menandatanganilaporan tersebut.ak Saksi tidak masuk dalam Tim Penyidik perkara Terdawa, melainkan Saksihanya melihat Terdakwa saja dan Terdakwa yang ada di persidangan ini adalahbenar yang Saksi lihat saat pemeriksaan.10.

Kronologisnya sehingga Saksi diperintah untuk menjadi pelapor yaitu padasaat Saksi sedang dinas lalu dipanggil pimpinan dan ditanya apakah saksi sudahmembaca laporan kejadian atas nama Raden Muhamad Nurcahya, lalu Saksi jawabHalaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 09K/PMTI/AU/I/2018sudah, selanjutnya Saksi diperintah untuk membuat laporan tentang kejadianmasalah pencurian tersebut sehingga saksi menjadi Saksi pelapor.17. Saksi tidak pernah membaca rekomendasi dari Polisi Singapura.18.