Cimahi selatan Kota.Cimahi, sebagaimana dimaksud Pasal 372 dan atau 378 KUHPidana, sesuaidengan Laporan Polisi Nomor : LP.B / 760 / XI / 2020 / JBR / RES CMH,tanggal 23 November 2020 atas nama pelapor Sdri, JANI MARLINA.Bahwa Saksi menjelaskan adapun terjadinya tindak pidana Penipuan tersebut,setelah saksi membaca dari Laporan Polisinya dan setelah mengintrogasiTerdakwa yaitu terjadinya pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 di Jin .Sadarmanah No. 113 Rt 05/03 Kel. Leuwigajan Kec.

buah nya, karena saat itu Terdakwa meyakinkan korban dengancara Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota kepolisian dengan jabatanKasat Narkoba Polres Bengkulu hingga akhirnya korban merasa percaya danmenyerahkan kendaraannya tersebut kepada Terdakwa namun oleh pelakumalah dikuasai tidak di urus untuk over kreditnya dan tidak di kembalikankepada korban.Bahwa Saksi menjelaskan adapun dapat mengetahui tentang terjadinya tindakpidana penipuan tersebut dikarenakan telah membaca laporan yang dibuatoleh pelapor

dan ditandatangani oleh pelapor;Bahwa apabila keterangan ahli bahasa berubah atau berbedadipersidangan dengan di BAP Penyidik menurut ahli hukumnya tetapperpedoman apa yang disampaikan di BAP Penyidik;Bahwa Tentang UU ITE Pasal 27 ayat (3) merupakan pasal penghinaanmerujuk pada pasal 310 KUHP merupakan delik aduan yang relatif ;Bahwa perbedaan delik aduan relatif dengan delik aduan absolutadalah Kalau delik aduan Absolut adalah delik yang hanya dapatdiproses jika ada pengaduan sedangkan delik aduan

bukan termasuk korban;Bahwa prihal surat pengaduan yang diketik oleh polisi, pelapor hanyamenandatangani, menurut ahli sepanjang isinya sesuai dengan apayang diinginkan pelapor, itu tidak masalah lain halnya kalau isinya tidaksesuai dengan pelaporan dilebihkan atau dikurangi itu yang tidak benar;Bahwa kalau laporan tersebut melebihi dari surat kuasa, yang memberikuasa untuk melaporkan dengan delik penghinaan kepada IDI tetapisaat dilaporkan ditambah ada delik menyebarkan kebencian, menurutahli Kalau

;Bahwa Ahli menerangkan seorang pelapor dalam konteks hukumpidana tidak selalu sebagai korban, tetapi apabila deliknya merupakandelik aduan maka yang melaporkan harus korban.;Bahwa Ahli menerangkan delik aduan itu. penuntutannya ataspersetujuan dari si koroan. Maka secara logika hukum korbannya hausada kemudian terlebin dahulu kemudian selanjutnya proses tahapanberikutnya seperti mengumpulkan bukti, keterangan saksi dansebagainya.

;Bahwa akun IG IDI bisa memposting halthal yang berhubungandengan covid, Kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaandari netizen yang mempertanyakan tentang rapid tes.Bahwa sebagai institusi Kesehatan yang mempunyai tugas pelayanankesehatan, seharusnya IDI menjawab keresahan masyarakat, apalagiyang berhubungan dengan keilmuan IDI;Bahwa menurut keterangan saksi pelapor, bahwa IDI tidak ada waktuuntuk menjawab atau menjelaskan semua postingan nitizen karenasibuk menangani covid, dan menurut

keterangan terdakwa itu terjadikontradiksi atas pemyataan saksi pelapor yang diperiksa dalampersidangan, dimana ajakan Terdakwa ~ untuk berdiskusi tidakdirespon dengan alasan karena IDI sibuk menangani Covid.

pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

KUCING;

- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor LP/B/264/V/2022/SPKT/POLRES KULON PROGO/POLDA.D.I.YOGYAKARTA tanggal 20 Mei 2022 atas nama pelapor MUGIYONO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dokumen Legalitas PT Marimas Putera Kencana berupa NIB, Pengesahan Akta Pendirian PT, NPWP dan TDP PT ;

Pasal 55 UU No.5/1986 bunyinya sebagai berikut:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha NegaraBahwa, FORUM PEMUDA DAN MASYARAKAT WADAK KIDUL PEDULIPENEGAKAN HUKUM selaku Pelapor melakukan pelaporan adanya dugaantindak pidana (kriminal) yang dilakukan oleh H.Yamal Hasan selaku Kepala Desaterpilih Desa Wadak Kidul berupa penggunaan ijazah palsu yang digunakansebagai persyaratan pendaftaran

Pelaporan pidana tersebutdilaporkan oleh Pelapor setelah dimuatnya pemberitaan di Tabloid CriminalIndonesia edisi Juni 2013 yaitu memberitakan adanya dugaan penggunaan ijazahpalsu yang dilakukan oleh H.Yamal Hasan pada saat proses mendaftar sebagaicalon kepala desa Desa Wadak Kidul.

Pelapor merasakan bahwa dalam prosespelaksanaan pemilihan kepala desa Wadak Kidul terdapat kecurangankecurangandan prosesnya tidak transparan, bahkan ada yang ditutuptutupi oleh Panitia dandirahasiakan kelengkapan berkas terutama kelengkapan berkas atas nama H.

Bahkan baru dilengkapi berkas ijazahtersebut dengan surat keterangan tanda tamat MI hingga MA setelah prosespenghitungan suara pemilihan dilaksanakan, yang mana Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) dilaksanakan tanggal 9 Juni 2013 sedangkan dukungan lampiran suratketerangan tanda tamat belajar dan surat kehilangan ijazah dibuat setelahnya.Berdasarkan itulah Pelapor menduga adanya penggunaan ijazah palsu yangdigunakan untuk melengkapi berkas tersebut.

Selanjutnya Pelapor melaporkntindakan kriminal yang dimaksud yang dilakukan oleh H.Yamal Hasan ke Polisi.Tasa laporan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Gresik untukmengusut laporan tersebut, termasuk Penggugat juga diperiksa untuk dimintaiketerangan oleh Penyidik Polres Gresik ;Bahwa, Keputusan Tergugat I yang menerbitkan Keputusannya berupa KeputusanBupati Gresik No. 141/929/HK/437.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentangPengesahan dan Pemberhentian danPengangkatan Calon Kepala Desa

Saksi MASRI RUMBANI, menerangkan dibawah sumpah: Bahwa saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksipelapor yakni Aryani Latuwo, dilakukan di ruang Reskrim ruang terbuka; Bahwa laporan dari saksi pelapor bahwa anaknya Safira Adam Salasa sudah dicabuli; Bahwa saksi Ariyani Latuwo diperiksa oleh saksi dengan model tanya jawab,pemeriksaan tidak ada tekanan, kemudian diparaf disetiap lembaran danditandatangani;Halaman 32 dari 54 Putusan nomor 52/Pid.B.Sus/2015/PN LwkBahwa pemeriksaan

Saksi ABDUL RAHIM, menerangkan dibawah sumpah:Bahwa saksi yang menerima laporan dari seorang pelapor yakni Aryani Latuwobersama dengan anaknya Safira, bahwa anaknya telah diciumcium dan diketu(setubuhi) oleh terdakwa, kejadian yang dialami oleh anak pelapor tersebut terjadidi Penginapan Baru di belakang pos lantas;Bahwa setelah di buat laporan lalu di bawa ke piket, dan tidak ada tekanan saatpelapor membuat laporan;Bahwa pelapor ditemani oleh beberapa orang yang tidak diketahui saksi;.

Yusak Siahaya, SH;Bahwa awalnya ada laporan dari pelapor Ariyani Latuwo, kemudian dilakukanHalaman 33 dari 54 Putusan nomor 52/Pid.B.Sus/2015/PN Lwkpenangkapan lalu dibawah ke Polres Luwuk sekitar jam 21.00 wita; Bahwa dalam pemeriksaan menurut pengakuan terdakwa ALIM TULE bahwa iatelah mencium dan meraba buah dada Sugiarti dan Safira, untuk Safira terdakwasudah mencoba memasukkan alat kelaminnya namun tidak masuk; Bahwa Terdakwa membawa anakanak ke Luwuk dengan alasan akan dibawa keDinas Sosial

sesuai dengan aslinyaselanjutnya Aiberi tANda oe cece ee ceeteee ee tetttettteeeereeeeeeeee PLL Gan WM 1 5Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor Pem.140/80/DK/IV/2014,tertanggal 10 April 2014, atas nama Imakulata Vita, dibuat dan ditandatanganioleh Penjabat Kepala Desa Kole, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksaternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda ........ ee P.V1;Foto copy Surat panggilan menghadap bagi yang berselisih dan undangan bagilit, kepada Bernadus Jehadut (Pelapor

Gaur ;Bahwa pada wakiu itu saksi keluarkan surat perintah kepada Kepala DesaHilihintir untuk perintahkan Petrus Gaur dan Bernadus Jehadut, Cs dan saksisaksi agar datang ke Kantor Kecamatan ;Bahwa saksi mengeluarkan surat kepada Kepolisian Hilihintir untuk perintahkankepada Petrus Gaur dan Bernadus Jehadut, dkk untuk hadir di KantorKecamatan ;Bahwa Kepala Desa telah melaksanakan surat tersebut ;Bahwa kedua belah pihak datang ke Kantor Kecamatan dan sampai di KantorKecamatan saksi tanyakan kepada Pelapor

apa masalahnya dan pelapor bilangada masalah perebutan tanah antara Petrus Gaur dan Bernadus Jehadut, dkk,lalu saksi tanya apakah masalah ini pernah dilaporkan kepada Pemerintah Desa,mereka katakan sudah pernah namun tidak ada penyelesaian ;Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.19 dari 63 hal.Bahwa pada saat itu ada penyelesaian dan saksi sebagai Camat waktu itu bukanmenghakimi mereka hanya untuk mencari jalan keluar dan untuk menyelesaiansecara kekeluargaan dan setelah saksi beri pengarahan dan

penyerahan tuakdan ayam juga diserahkan di atas tanah sengketa ;Bahwa kalau mekanismenya kami sudah serahkan kepada Desa dan KepalaDesa sudah melaksanakan serta sudah melaporkan kepada saksi dan membawaserta kwitansi pembayaran dan menunjukkannya kepada saksi, setelah itukwitansi tersebut dibawa pulang kembali oleh Kepala Desa ;Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporannya kepada Camat secara lisan ;Bahwa perkembangan lebih lanjut tanah tersebut saksi tidak tahu dan waktu itusaksi tidak tanya sama pelapor

, NomorPem.140/77/DK/IV/2014, tertanggal 7 April 2014, atas nama Silvester Hambu,Dorotea Samut dan Meldiana Usul, dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat KepalaDesa Kole ; bukti surat P.V 1, berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris,Nomor Pem.140/80/DK/IV/2014, tertanggal 10 April 2014, atas nama ImakulataVita, dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Kole ; bukti surat P.4,berupa foto copy Surat panggilan menghadap bagi yang berselisin dan undanganbagi lit kepada Bernadus Jehadut (Pelapor

Sehingga apabilaada seorang Pelapor yang melaporkan ke Kepolisian Sektor atauKepolisian Resort, maka Kapolsek atau Kapolres tidakberwenang untuk memerintahkan Tergugat melakukan blokir,karena instansi terendah yang diperintahkan oleh undangundang adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

tugas pokok Polri, berdasarkansurat dari Turut Tergugat Nomor B/03/1/2016/Dit Tipideksus,Penyidik Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomidan Khusus adalah pihak yang melakukan penyidikan terhadapdugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP danUndangUndang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UUPencucian Uang").Bahwa kemudian berdasarkan UU Pencucian Uang, TurutTergugat selaku Penyidik berwewenang memerintahkanTergugat selaku Pihak Pelapor

Padahal faktanya PENGGUGAT sudahberulangkali dipanggil secara patut namun tidak pernah mau hadiruntuk memenuhi panggilan tersebut.Bahkan PENGGUGAT juga telah membuat Laporan Polisi diBareskrim Polri namun TIDAK PERNAH mau hadir untukmemberikan keterangan sebagai Pelapor/korban.== tindakan PENGGUGAT membuat Laporan Polisi jelasbertentangan dengan dail PENGGUGAT sendiri yangmempermasalahkan Laporan Polisi yang dibuat oleh TERGUGAT III.PENGGUGAT menyatakan bahwa hubungan hukumantaraPENGGUGAT dengan

Pemeriksaan Saksi:Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksisaksi sebagai berikut:1) HARUN ABIDIN Pelapor;2) ARGO TRINANDITYO Direktur PT Resources PTE;3) DEXTER SJARIF PUTRA Direktur PT Cakra Mineral, Tbk;4) ALBERT WITONO SETIAWAN Pihak Sinarmas Sekuritas;5) DOMINIC MARTINO Direktur Pan Asia, LTD.Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi terkaitdengan pengiriman saham dengan kode CKRA yang berada diNegara Indonesia antara lainPT. REDSTONE RESOURCES PTE,LTD, PT.

tanpasepengetahuan dari Redstone/Harun Abidin, uang hasil penjualantersebut dimiliki oleh Cedrus sendiri, tidak pernah dilaporkan dantidak untuk kepentingan Redstone/Harun).13) Berdasarkan DPS (Daftar Pemegang Saham) pada PT CakraMineral Tok, saham CKRA yang berada pada KGI ASIA LIMITEDtelah berkurang dari 300 juta menjadi 245 juta lembar saham.Bahwa dari penyidikan yang telah dilakukan Tergugat hingga saat ini,sementara disimpulkan sebagai berikut :Penyidik telan melakukan pemeriksaan terhadap pihak pelapor

Kediri telah disita dari tersangka KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembaikan kepada yang berhak yaitu saksi korban EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI;

- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3506210908910001 atas nama KETUT DWI SETIYAWAN telah disita dari saksi I/ Pelapor EVI FAJARINA binti AHMAD FARUKI sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa KETUT DWI

Pelapor Sdr. Marimutu Sinivasan.2) Bahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Kab. Subang sedang melakukanrangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana secara bersamasama melakukan penjualan atas bidang tanah yang diketahuinyaterdapat pihak yang lebih berhak dan atau penggelapan atas sahamsaham dan asset di PT. Agrawisesa Widyatama oleh Muhamad Alisewaktu menjabat sebagai Direktur Utama, Dkk. Yang diketahuisekitar awal bulan Oktober 2016 bertempat di wilayah KabupatenSubang;2.

Pelapor Sadr.Marimutu) Sinivasan yang berkaitan dengan aset PT. AgrawisesaWidyatama.Bahwa di dalam gugatan a quo Penggugat hanya menarik pihak KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq.

Pelapor Sdr. Marimutu Sinivasan.Halaman 30 dari 62 halaman putusan Nomor 6/PDT/2021/PT BDGBahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Kab. Subang sedang melakukanrangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana secara bersamasama melakukan penjualan atas bidang tanah yang diketahuinyaterdapat pihak yang lebih berhak dan atau penggelapan atas sahamsaham dan asset di PT. Agrawisesa Widyatama oleh Muhamad Alisewakitu menjabat sebagai Direktur Utama, Dkk.

Agrawisesa Widyatama milik termohon Banding/Penggugat dengan pelapor saudara Marimutu Sinivasan sebagaimanadiuraikan dalam surat Kepala Keoplisian Resort Subang yang ditunjukankepada Pembantah II/Turut Tergugat (Bukti TT2);Bahwa untuk menghindari inkonsistensi putusan antara putusan perkaraa quo dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik PolresHalaman 47 dari 62 halaman putusan Nomor 6/PDT/2021/PT BDGSubang diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menarikpihak Kepolisian

Pihak Marimutu SinivasanBahwa sebagaimana dijelaskan pada butir 2 diatas bahwa pihakMarimutu Sinivasan adalah sebagai pelapor atas penyidikan yangdilaksanakan Kepolisian Resort Subang Rujukan huruf d. Laporan PolisiNo.LPB/681/VIII/2017/JBR/RESSUBANG tanggal 14 Agustus 2017 an.Pelapor Sdr. Marimutu Sinivasan.Bahwa penyidik Sat Reskrim Polres Kab.

menyenangkan dalam Pasal 335 ayat(1) butir 1 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 danfrasa itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat olehMahkamah Konstitusi RI ;Bahwa sebagai bukti Termohon sesungguhnya bertindaksecara sewenangwenang, memaksakan Para Pemohonmemang harus ditahan meskipun dengan melanggarkonstitusi, hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diuraikan di atas, patut didugadikarenakan adanya konspirasi antara Termohon denganpihakpihak lain yang berkepentingan pelapor

, denganmaksud untuk menghentikan perjuangan Para Pemohonuntuk memperjuangkan secara kolektif hakhak ParaPemohon dan masyarakat hukum adat yang ada di WilayahKabupaten Barito Utara, khususnya di Wilayah KedemanganKecamatan Teweh Timur, yang kawasan hutannyadieksploitasi oleh pelapor dan dipaksakan seolaholah dalamkawasan hutan Kabupaten Kutai Barat, dapat dibuktikandengan adanya Surat Perintah Pelepasan Tersangka, yangmencantumkan secara jelas dan tegas pada bagian1811.Pertimbangan : Bahwa berdasarkan

dalam Surat PerintahPenangkapan yang pertama pada tanggal 4 Januari 2014 terhadap Para Pemohonberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ KALTIM/Res Kubar,tanggal 20 Oktober 2013, Pasal 335 Ayat le KUHP dan Pasal 368 KUHP samasekali tidak tercantum, semakin mempertegas motif Termohon mencantumkan frasaSesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalamPasal 335 Ayat le KUHP terkait dengan Pasal 21 Ayat 1 huruf b KUHAP,sematamata suatu bentuk rekayasa dan kerjasama dengan pihak pelapor

Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012, tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, didalam Pasal 4, seseorang yang diduga telahmelakukan tindak pidana didasarkan adanya Laporan / Pengaduan;Menimbang, bahwa perbuatan para pemohon yang diduga melakukan tindakpidana berdasarkan bukti T1, yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/ 2013/KALTIM/Res Kubar, tertanggal 20 Oktober 2013, yang memuat identitas lengkap Pelapor

dilepaskan berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka (buktiT19, T20, T21 dan T22), namun kemudian Pemohon ditangkap kembali denganSurat Perintah Penangkapan kedua kalinya dan dilanjutkan dengan penahanan dengantidak dipanggil dengan surat panggilan yang sah berkenaan dengan penambahan Pasal335 ayat (1) KUHP dan Pasal 368 KUHP, akan tetapi didalam Laporan Polisi bukti T1tidak mencantumkan pasalpasal tersebut, yang menurut Para Pemohon adalah sematamata bentuk rekayasa dan kerja sama dengan pihak pelapor

2) 2 (dua) bundel Rekening Koran atas nama Pelapor N. Fitria Kahyan.

3) Surat pernyataan Sdri Ratna Prawestri akan mengembalikan uang titipan yang di berikan oleh Sdri, N Fatria Kahyan pada tanggal 18 September 2019.

4) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bersama kedua belah pihak I akan mengembalikan uang titipan kepada pihak ke 2 sebesar Rp. 673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta) rupiah pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019.

Putusan Nomor 115K/PM.IIO9/AL/VIII/2020Menimbangb. 2 (dua) bundel Rekening Koran atas nama Pelapor N.Fitria Kahyan.c.

Suratsurat:a. 3 (tiga) bundel Rekening Koran BCA atas nama TerdakwaPelda Mar Wahyudin Mamur.b. 2 (dua) bundel Rekening Koran atas nama Pelapor N.Fitria Kahyan.Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat beruparekening koran atas nama milik Terdakwa dan pelapor Saksi1menerangkan bukti adanya transaksi pengiriman uang bisnisantara Saksi1 (Sdri. N.

barang bukti berupa barangbarang tersebutsemuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagaibarang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuatpembuktian gatas perbuatan yang didakwakan kepadaTerdakwa, maka perlu ditentukan statusnya yaitu barangbarang tersebut ada pemiliknya atau darimana barangbarangtersebut disita, maka dikembalikan kepada Terdakwa.Suratsurat :a. 3 (tiga) bundel Rekening Koran BCA atas nama TerdakwaPelda Mar Wahyudin Mamur.b. 2 (dua) bundel Rekening Koran atas nama Pelapor

Suratsurat :1) 3 (tiga) bundel Rekening Koran BCA atas nama Terdakwa Pelda MarWahyudin Mamur.2) 2 (dua) bundel Rekening Koran atas nama Pelapor N. Fitria Kahyan.3) Surat pernyataan Sdri Ratna Prawestri akan mengembalikan uangtitijpan yang di berikan oleh Sdri, N Fatria Kahyan pada tanggal 18September 2019.4) 1 (satu) lembar Surat pernyataan bersama kedua belah pihak akanmengembalikan uang titipan kepada pihak ke 2 sebesar Rp.Hal 64 dari 65 hal.

Penggugat telah melakukan perbuatan tercela yang akhirnyamerekomendasikan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat yang diterimaPenggugat saat melaksanakan cuti hari besar di Medan tepatnya 23Desember 2014 pengiriman melalui pos atas pengiriman kembali dari satuankerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru padahal saat itu Penggugatsudah mutasi dalam rangka promosi dan melaksanakan tugas sejak 14November 2014 pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;;17.Bahwa oleh karena terungkap nama Pelapor

MSi dkk atas perbuatan yang merupakantindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 220 KUHP tentangpengaduan palsu dan/ atau Pasal 421 KUHP sesuai Surat Tanda BuktiLapor Nomor: TBL/373/V/2015/ Bareskrim tertanggal 11 Mei 2015 tentangpenyalahgunaan kekuasaan terhadap diri Penggugat terlebin Penggugathingga saat ini tidak pernah terperiksa, tersangka, terdakwa bahkanterpidana dalam dugaan penyalahgunaan' narkotika dan obatobatanterlarang serta hasil tes uji urine tidak pernah Pelapor terima samasekali

, tanggal 03 April 2014 (fotokopidarifotokopi) ;28.Bukti P28 : Eksepsi Dan Jawaban Tergugat Ill dalamPerkara Nomor : 157/PDT.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 08 Juli2014 (fotokopi dari fotokopi) ;29.Bukti P29 : Surat Penggugat (Pahala Shetya Lumbanbatu,S.H.), tanggal 23 April 2014, kepada Kepala Kepolisian RepublikIndonesia, perihal Laporan Dan Pengaduan Atas Tidakan /Perbuatan Sewenangwenang Dan Pelanggaran Hukum SertaPelanggaran Disiplin Oleh 2 (dua) Oknum Polda Riau YangMerugikan Diri Dan Jabatan pelapor

Nomor : R/09/31.X1/2014/Propam, tanggal O07 November 2014, perihalPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam(fotokopi sesuai asli) ;Bukti P31 : Surat Penggugat (Pahala Shetya Lumbanbatu,S.H.), tanggal 14 Oktober 2014, kepada Kepala KepolisianRepublik Indonesia, perihal Penyampaian Ucapan Terima KasihTindak Lanjut Atas Laporan Dan Pengaduan Atas Tidakan /Perbuatan Sewenangwenang Dan Pelanggaran Hukum SertaPelanggaran Disiplin Oleh 2 (dua) Oknum Polda RiauYangMerugikan Diri Dan Jabatan pelapor

Bukti P34 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/373/V/2015/Bareskrim, tanggal 11 Mei 2015, atas nama pelapor Sdr. PahalaShetya Lumbanbatu, S.H. (fotokopi sesuai asili) ;35.Bukti P35 : Surat Panggilan Dit Tipidum Bareskrim PolriNomor : S.Pgl/1435/V/2015/DitTipidum, tanggal 25 Mei 2015,kepadaSaksi Pelapor, atas nama Pahala Shetya Lumbanbatu, S.H.

Bandung Barat;Bahwa penangkapan terhadap 4 (empat) orang terdakwa berdasarkan LaporanPolisi nomor: LP.B/49/VII/2020/JBR/RESCMH/SEK CILILIN, tanggal 16 Juli2020, a.n. pelapor R. Reza Azi Ibrahim, S.Ap. dan Laporan Polisi Nomor:LPA/812/VII/2020/JABAR, tanggal 16 Juli 2020, a.n. pelapor R. Reza AziIbrahim, S.Ap. dan Surat Perintah Penangkapan dari masingmasing terdakwa,sebagai berikut:* Dasar melakukan penangkapan Sdr.

Bandung Barat; Bahwa penangkapan terhadap 4 (empat) orang terdakwa berdasarkan LaporanPolisi nomor: LP.B/49/VII/2020/JBR/RESCMH/SEK CILILIN, tanggal 16 Juli2020, a.n. pelapor R. Reza Azi Ibrahim, S.Ap. dan Laporan Polisi Nomor:LPA/812/VII/2020/JABAR, tanggal 16 Juli 2020, a.n. pelapor R. Reza AziIbrahim, S.Ap. dan Surat Perintah Penangkapan dari masingmasing terdakwa,sebagai berikut:* Dasar melakukan penangkapan Sdr.

No. 808 K/PID/1989 yang menyatakan:adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan,penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukumapabila Tersangka atau Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakimkarena baik pelapor, penyidik, dan penuntut melaksanakan hak dankewajiban tersebut menurut UndangUndang.h.

Selanjutnyapengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugatbebas;Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasanmenggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yangdiikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukumdibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami ataudiketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yang dilaporkanmemenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilanuntuk menilainya.

No. 808 K/PID/1989 yang menyatakan:adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan,penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukumapabila Tersangka atau Terdakwa dibebaskan dalam putusanHakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut melaksanakanhak dan kewajiban tersebut menurut UndangUndang.h.

Begitu. pula dengan kasus a quo, Putusan Bebas Nomor394/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 22 Desember 2015 tersebuttidak dapat dijadikan dasar alasan bagi Penggugat untukmenggugat Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukumHalaman 72 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena Tergugat Ilbukanlah pihak pelapor dalam perkara pidana a.n.

Selanjutnyapengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakanPenggugat bebas;Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasanmenggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum yangdiikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negarahukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami ataudiketahuinya, sedang masalah apakah tindak pidana yangdilaporkan memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya daripengadilan untuk menilainya.

Menurut laporan Polisi Nomor Pol/LP/20B/II/2010 SPK maka tanggal 15Februari 2010, dengan pelapor Iskandar bin Aguscik, dalam kasus perampokanyang mana saksi AKP. Maruli Pardede,SH.

Menurut laporan Polisi Nomor ; Pol:LP/B139/XII/2009 tanggal 9 Desember2009 dengan pelapor Bustomi bin H.Jamal kasus pencurian yang mana saksiAKP Daswir Pasaribu, SH sebagai Kapolsek Betung Polres Banyu Asinmenerangkan dalam BAP bahwa proses penyidikan perkara tersebut belum adatitik terang siapapelakunya;Menurut laporan Polisi Nomor pol : LP/B139/XII/2009 tanggal 9 Desember2009 dengan pelopor Bustomi bin H.Jamal dalam kasus pencurian, yang manasaksi Aiptu Ramdan bin Wahim sebagai Kanit Reskrim Polsek

Menurut laporan Polisi Nomor Pol: LP/B256/XI/2009 Polsek Gunung Megangtanggal 4 Nopember 2009 dengan pelapor Joni Efni bin Sukian yang mana saksiAKP Andi Jumanto Kapolsek Gunung Megang menerangkan dalam prosespenyidikan perkara tersebut belum ada titik terang siapa pelakunya;g.

Muhamad (Pelapor), Taufik Hidayat Brigadir Kepala NRP. 72070591 (YangMenerima Laporan), S. Prayitno, SH., Komisaris Polisi NRP 59060623(Mengetahui a.n.

LP/83/K/I/2008/SPK/Resto Bks Kabtanggal 15 Januari 2008 atas nama Pelapor ANTON SAEFUDIN mewakiliHal. 9 dari 56 hal. Put. No. 100 PK/Pid/2015SOEHARJO GONDO yang mengklaim sebagai pemilik dan pihak yangmerasa dirugikan;8.

Terpidana , karena perbuatan Terpidana yang didakwa dan dituntutJaksa/Penuntut Umum bukan merupakan perbuatan pidana yang menjadiwewenang peradilan pidana, melainkan perbuatan perdata yang menjadiwewenang peradilan perdata, karena substansi masalah dalam perkara iniadalah sengketa tentang kepemilikan tanah yang terletak di Kampung Turi JayaRT. 02 dan RT. 03 RW. 05, Desa Segaramakmur, Kecamatan Taruma Jaya,Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas 45.730 m* (obyek sengketa) antaraSOEHARJO GONDO sebagai Pelapor

LP/83/K/I/2008/SPK/Resto Bks Kab. tertanggal15 Januari 2008 atas nama Pelapor ANTON SAEFUDIN mewakiliSOEHARJO GONDO sebagai pihak yang merasa dirugikan tentangmemakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, maka yangmenjadi subyek hukum dalam perkara ini seharusnya tidak hanya Terpidana dan Terpidana II, melainkan juga melibatkan para warga, khususnya paraahli waris Almarhum ROHMAT yang bernama SADIYAN, KARTA, UANG,ROHANA, ROHANI, JEMBAR, WARTO, yang juga menguasai tanah yangdiklaim

LP/83/K/I/2008/SPK/Resto Bks Kab tanggal 15 Januari 2008atas nama Pelapor ANTON SAEFUDIN mewakili SOEHARJO GONDOyang mengklaim sebagai pemilik dan pihak yang merasa dirugikan;Bahwa benar SOEHARJO GONDO melalui ANTON SAEFUDINmembuat Laporan Polisi dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 924/Desa Segara Makmur, Letter C. 561, Persil 57, seluas 45.730 m, denganbatasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara berbatasan dengan sawah DIRYAT/CASMAT/RASMAN;e Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalur pipa

LP/83/K/I/2008/SPK/Resto Bks Kab.tertanggal 15 Januari 2008 atas nama Pelapor ANTON SAEFUDINmewakili SOEHARJO GONDO yang mengklaim sebagai pemilik danpihak yang merasa dirugikan;Bahwa benar SOEHARJO GONDO melalui ANTON SAEFUDINmembuat Laporan Polisi dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor924/Desa Segara Makmur, Letter C. 561, Persil 57, seluas 45.730 m?

Budiarti Sofyan di atas materai tempel Rp.6.000,(enam ribu rupiah) tanggal 5 October 2012.Adalah spurious signature atau tanda tangan karangan karena mempunyai bentuk umum(general design) yang berbeda dengan tanda tangan YIMMY LESMANA alias YIMMYLESMANA, SE, MM pembanding (KT).Bahwa akibat kejadian tersebut, pelapor dan para nasabah lainnya mengalami kerugiansecara materiil kurang lebih sebesar Rp. 22.245.000.000, (dua puluh dua milyar dua ratusempat puluh lima juta rupiah) yang menurut terdakwa

Budiarti Sofyan di atas materai tempel Rp.6.000,(enam ribu rupiah) tanggal 5 October 2012.27Adalah spurious signature atau tanda tangan karangan karena mempunyai bentuk umum(general design) yang berbeda dengan tanda tangan YIMMY LESMANA alias YIMMYLESMANA, SE, MM pembanding (KT).Bahwa akibat kejadian tersebut, pelapor dan para nasabah lainnya mengalami kerugiansecara materiil kurang lebih sebesar Rp. 22.245.000.000, (dua puluh dua milyar dua ratusempat puluh lima juta rupiah) yang menurut terdakwa

No.289/PDT/2018/PT.Mdn serta memberitahukan bahwa Pelapor icMukhlis telah meninggal dunia namun tidak direspon oleh Penyidikmalahan Penyidik makin beringas saja, belum pernah diperiksasebagai Tersangka, tanpa ada surat paggilan langsungmengeluarkan Surat Perintah Penangkapan (SPP) tertanggal 18Mei 2019 pada bulan puasa pula dan tidak mempertimbangkanlagi Prof Aslim Sihotang sudah tua panutan Umat Islam (TokokMasyarakat) Sumatera Utara tegateganya Polisi langsungmenangkapnya seperti teroris saja,

Sihotang tertanggal 5September 2016 atas Laporan Polisi NomorLP/1503/K/VI/2015/SPKT Resta Medan, tanggal 10 Juni 2015tentang dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsuHalaman72PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUNMDNkedalam suatu surat atas nama Pelapor Muchlis, selanjutnya diberiDAG elirocteentctesnscecrons: cenmnsastensctons: easaneaeiemmetctonc kaa erastenseicioen semen stages eee cee Bukti P11.a.1 ;. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan terhadap Prof. Dr. H.

Aslim D.Sihotang oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan tertanggal 18Mei 2019 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1503/K/V1I/2015/SPKTResta Medan, tanggal 10 Juni 2015 tentang dugaan tindak pidanaPemalsuan Surat atas nama Pelapor Muchlis, selanjutnya diberiTANGA... ceeccceccceeeeccecceceeceeeeeeeueeeeeeeeeueeeeeeeceeeaeeeeneeeenaeeees Bukti P 11.a.2 ;. Fotokopi Surat Undangan gelar perkara Nomor :B/9411/IX/2016/Reskrim, terpanggil atas nama H.

Sulaiman Syamtertanggal 20 September 2016 atas Laporan Polisi NomorLP/2762/K/X/2015/SPKTResta Medan, tanggal 05 Oktober 2015tentang dugaan terjadinya tindak pidana menempatkan keteranganpalsu kedalam suatu akta autentik atau pemalsuan surat danmenggunakan surat palsu atas nama Pelapor H. Sulaiman Syam,selanjutnya Ciberi tanda.............eeeeee cece tees ee eeeeeeeneneeeeeees Bukti P11.a.3 ;4.Fotokopi Surat Undangan Wawancara NomorB/3186/VIII/2015/Reskrim, terpanggil atas nama Hj.

Pelapor H. Sulaiman Syam melaporkan Sdr.