Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00226/KEB/WP4J.06/2017 tanggal 20April 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2013 Nomor 00035/207/13/073/16 tanggal 13 April 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.228.699.3073.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 4.343.548,00b.

Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: Rp 1.171.362.363,00 STP (pokok kurang bayar) Rp Dibayar dengan NPWP sendiri Rp Lainlain Rp Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.171.362.363,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (1.167.018.815,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.167.018.815,00PPN yang kurang dibayar Rp Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUPKenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa berdasarkan

Putusan Nomor 1504/B/PK/Pjk/201800014/207/12/058/15 tanggal 23 Juni 2015 Masa Pajak Juni 2012, sehinggapajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87854/PP/M.XA/16/2017, tanggal 23 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan Banding Pemohon Banding

Diponegoro Kav. 11, Medan, Sumatera Utara, sehinggapenghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :Halaman 2 dari 7 halaman.

Nilai junctoPasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 58,500,018b Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4,160,154,744 Jumlah pajak dapat . . 4,160,154,744diperhitungkanJumlah penghttungan PPN Kurang Bayer (4,101,654,726)Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikorepenseskan ke Mesa Pajak berikutnya 4,101,654,726PPN yang kurang/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

Putusan Nomor 1085/B/PK/Pjk/2020Bahwa menurut Pemohon Banding jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar adaiah sebagai berikut:(Dalam Rupiah Penuh) Keterangan Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 13.805.914.797 Penyerahan yang PPN 23.304.048.681nya harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPN nyaDipungut Pemungut PPN 23.317.004 Penyerahan yang PPN nyaTidak dipungut 1.681.404.458Jumlah Seluruh Penyerahan 38.814.684.940Pajak Keluaran yang harusdipungut 2.330.404.878Pajak masukan yang dapatdiperhitungkan

7.123.670.601PPN Lebih Bayar 4.893.265.723Dikompensasikan ke MasaPaiak berikutnya. 4.893.265.723PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi Kenaikan PPN Yang Masih HarusDibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085648.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap

Putusan Nomor 1085/B/PK/Pjk/2020Aluminium Industry, Tok., NPWP 01.122.535.6054.000, beralamat diDesa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo 61254, sehingga pajak dihitungkembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 38.814.684.940,00Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 2.330.404.878,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 7.123.670.601,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) Rp (4.893.265.723,00)bayarKelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 4.893.265.723,00PPN yang kurang/(lebih) bayar

4,Pasal 9 ayat (2) dan ayat (2a), Pasal 13 ayat (5) dan (6) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1085/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 38.814.684.940,00 Pajak Keluaran yang harus Rp 2.330.404.878,00dipungut/dibayar sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 7.123.670.601,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebin) Rp (4.893.265.723,00)bayarKelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 4.893.265.723,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah

Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri 0 d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b+c) 137.199.404.053 e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (135.000.602.424) 3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasi ke 135.000.602.424Masa Pajak berikutnya4 PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) UU KUP 06.

Jumlah total PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Yang Terhormat KetuaPengadilan Pajak in casu Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara banding ini, kiranya berkenan memberikan Putusanmengabulkan selurunnya Pemohon Banding;Atau bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal

Rasuna Said, Kuningan,Jakarta 12940, sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN: Penyerahan yang harus dipungut sendiri Rp 21.988.016.295,00 Penyerahan yang tidak dipungut Rp 198.504.884.794,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.198.801.629,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 137.199.404.053,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (135.000.602.424 00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 135.000.602.424 00PPN yang kurang/(lebih) bayar

16FUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP754/PJ./2001;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN: Penyerahan yang harus dipungut sendiri R 21.988.016.295,00p Penyerahan yang tidak dipungut R 198.504.884.794,00pPajak Keluaran yang harus' dipungut/dibayar R 2.198.801.629,00sendiri pPajak yang dapat diperhitungkan R= 137.199.404.053,00pJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar R (135.000.602.424 00p )Kelebihan yang sudah dikompensasikan R= 135.000.602.424 00pPPN yang kurang/(lebih) bayar

dipungut sendiri 97.602.464,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut S 0,00 Jumlah seluruh penyerahan 97.602.464,00Penghitungan PPN kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 9.760.246,00Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan i 0,00Dibayar dengan NPWP sendiri . 7.057.421 ,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.057.421 ,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.702.825,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak R 0.00berikutnya p ,PPN yang kurang dibayar

S 2.702.825,00Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP i 1.297.356,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar S 4.000.181,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 18 Januari 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP578/WPJ.21/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Januari 2010, Nomor: 00013/207/10/048/14,tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.706.888.1048.000 sehingga pajak yang masih harus dibayar

PPNnya harus dipungut sendiri 97.602.464,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 Jumlah seluruh penyerahan 97.602.464,00Penghitungan PPN kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 9.760.246,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00Dibayar dengan NPWP sendiri 7.057.421,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.057.421,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.702.825,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa; ; 0,00Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayar

Putusan Nomor 106/B/PK/Pjk/2019Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 4.297.356,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 4,000.181,00o DoWMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang

Haryono, Nomor 760762, Karangturi, Semarangsehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23. dihitung kembalisebagaimana perhitungan sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 25.831.319PPh Terutang 1.035.803Kredit Pajak 0PPh Yang Kurang/(Lebih) Dibayar 1.035.803Sanksi Adm.

Pasal 13 ayat (2) UU KUP 435.037PPh yang masih harus dibayar 1.470.840 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 30 Januari 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Januari2017;Menimbang, bahwa permohonan

Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP547/WPJ.10/2015 tanggal 18 Februari 2015mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00148/203/12/511/14 tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP11/WPJ.10/KP.1003/2015tanggal 5 Januari 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.985.563.4511.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 88/B/PK/Pjk/2021Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.470.840,00, dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 25.831.319PPh Terutang 1.035.803Kredit Pajak 0PPh Yang Kurang/(Lebih) Dibayar 1.035.803Sanksi Adm.

Pasal 13 ayat (2) UU KUP 435.037PPh yang masih harus dibayar 1.470.840 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dipungut sendiri 18.494.529.752c Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0d (Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 1.265.787 .359e Jumlah seluruh penyerahan 34.064.775.652Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 1.849.452.891Il Pajak Masukan (PM)a Pajak Masukan Impor 1.299.755.4538b Pajak Masukan Dalam Negeri 903.895.646c Jumlah Pajak Masukan 2.203.651.104d Kompensasi Kelebihan PPN Masa Sebelumnya 2.620.152.570Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 4.823.803.674II Jumlah PPN kurang(Lebih) dibayar

Putusan Nomor 1658/B/PK/Pjk/2019 Uraian Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak PPN 34.310.862.087Pajak Keluaran 1.976.031.711Kredit Pajak Pajak Masukan 4.314.178.348 Lainlain Jumlah Pajak diperhitungkan 4.314.178.348Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar (2.338. 146.637)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya 2.471.968.950PPN yang kurang/(lebih) dibayar 133.822.313 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP 133.822.313 Jumlah Sanksi Administrasi

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 267.644.626 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal 25 April 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

prinsip substance over the form yang telah memenuhi asasNe Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semuatindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundangundangandan hukum, sehingga koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauantelah digugurkan dengan bukti persidangan berupa Berita Acara Uji BuktiPajak Masukan sebesar Rp4.972.248,00; dan didalamnya sebesarRp/70.925,00; bukti Penerimaan Negara dan terdapat bukti pendukungNTPNnya, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp267.644.626,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar

Nomor 2308/B/PK/Pjk/2018Januari 2012 sampai dengan Maret 2012 seharusnya menjadi sebagai berikut:Menurut Koreksi YangNo Uraian Keputusan Diajukan MenjadiTerbanding Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 42.594.870.714,00 0,00 42.594.870.714,002 PPh terutang 8.518.974.143,00 7.829.017.420,00 689.956.723,003 Kredit Pajak 689.956.723,00 0,00 (689.956.723,00)4 PPh Kurang/Lebih Bayar 7.829.017.420,00 0,00 0,005 Sanksi Administrasi 2.851.197.320,00 0,00 0,006 Jumlah PPh, yang masih harus/lebih dibayar

X2 Nomor 5, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan jumlah PPhyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak ..... Rp42.594.870.715,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang ...............

Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar .................... Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2308/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak ..............0.

::sceceeceeee Rp42.594.870.715,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 2.2.0.2... cece Rp 689.956. 723.00Kredit PajakSEtOPAN MASA... ee ceceecceecesseeseesecstestesneseesessessteseeeneens Rp689.956.723,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan...... cesses cesteaeestestestesneene Rp 689.956.723.00Pajak yang tidak/KUrang DAYAr oo. ccc ccc eescesseetessesseeseestesnesseaneeneeseeses Rp 0,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP ooo... ccceeees nese Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0...

Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri 0c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b+c) 81.387.687.251d. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (80.346.660.746)3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasi ke Masa Pajak 80.346.660.746berikutnya4. PPN yang kurang dibayar 05. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) UU KUP 06.

Jumlah total PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Atau:Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusberpendapat lain, mohon Putusan berdasarkan ketentuan hukum atausesuai dengan rasa keadilan dan kepatuhan (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Maret 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110099.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut

Rasuna Said, Kuningan,Jakarta 12940, sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN: Penyerahan yang harus dipungut sendiri Rp 10.410.265.021,00 Penyerahan yang tidak dipungut Rp 200.994.187.009,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.041.026.505,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 81.387.687.251,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (80.346.660.746,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 80.346.660.746,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp

Putusan Nomor 2523/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN: Penyerahan yang harus dipungut sendiri Rp 10.410.265.021 ,00Penyerahan yang tidak dipungut Rp 200.994.187.009,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.041.026.505,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 81.387.687.251 ,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (80.346.660.746,00)Kelebihan yang

Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan walinikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH, dan yang mengakad nikahkan adalah, PENGHULU dengan dihadiri oleh2 orang saksi yakni : SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawinberupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan AgamaKecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ;3.

umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di) KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi Pamandari Pemohon ; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada haritanggal 20Desember 2012; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawinberupa Seperangkat Alat Sholat dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiriundangan lainnya; Bahwa status Pemohon!

umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi Pamandari Pemohon ; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari tanggal 20Desember 2012; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawinberupa Seperangkat Alat Sholat dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiriundangan lainnya ; Bahwa status Pemohon!

,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90361/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa penghitungan PPN menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 PPN Kurang Bayar (13.205.505.608,00)2 Sanksi Bunga 0,003 Sanksi Kenaikan 0,004 Jumlah Pajak YMH/(Lebih) Dibayar

Putusan Nomor 4392 B/PK/Pjk/2020bahwa dengan demikian jumlah pajak yang terutang /(lebih dibayar): Menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 2.127.776.896,00 Menurut Perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp (13.205.505.608,00) Yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar Rp 0,00 Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp 2.127.776.896,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak

Jumlah Pajak (Lebih) Dibayar (13.205.505.608,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 16 Maret 2018, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Maret2018;Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebin bayar sebesar Rp13.205.505.608,00; dengan perinciansebagai

berikut:Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan Rp (13.205.505.608,00)Sanksi Bunga Rp 0,00Sanksi Kenaikan Rp 0,00Jumlah Pajak (Lebih) Dibayar Rp (13.205.505.608,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

Jumlah (a.1+a.2+a.3) 39.815.432.2552 Perhitungan PPN Kurang Bayara. es Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.840.186.813b. Dikurangi :b.1. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.481.063.855c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ab.1) (1.640.877 .042)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.646.622.5734 PPN yang kurang bayar (2.c + 3.a) 5.745.5315 Sanksi administrasi:a.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 5.745.5316 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 11.491.062Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 7 halaman.

dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi tersebut di atas telahdilakukan penilaian bukti oleh Majelis Pengadilan Pajak adalah sudahbenar, salah satu di antaranya yaitu koreksi Kredit Pajak berupa SSPImpor dan SSP Jasa Luar Negeri yang telah dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2)b. Dikurangi :b.1. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkanc. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ab.1)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya18.401.868.1262.479.285.70639.815.432.2551.840.186.8133.481.063.855(1.640.877.042)1.646.622.573 PPN yang kurang bayar (2.c + 3.a) 5.745.531Sanksi administrasi:a.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 5.745.531Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 11.491.062 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01550/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 4 November 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2011Nomor 0001 7/203/11/053/15 tanggal 28 Oktober 2015, dengan perincianmenurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut: Obyek PPh Pasal 23 Masa September 2011 Rp15.735.897 PPh Pasal 23 yang terhutang Rp 19.373 Denda Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 38.099 Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar

Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP01.067.542.9053.000, beralamat di Kobexindo Tower Lantai 5, Jalan PasirPutih Raya, Blok E5D, Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara 11430,dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp15.735.897,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 341.818,00Kredit Pajak Rp 262.445,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 79.373,00Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 3423/B/PK/Pjk/2018Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 38.099,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 117.472,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 16 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp117.472,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

Pajak Rp 15.735.897,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 341.818,00Kredit Pajak Rp 262.445.00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 79.373,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 38.099,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 117.472,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

Putusan Nomor 2636/B/PK/Pjk/2018Put.89712/PP/M.IIA/12/2017, tanggal 5 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 23 terutang MasaPajak Februari Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Objek PPh Pasal 23 Masa Februari 2011 Rp 16.086.680 PPh Pasal 23 yang terutang Rp 56.809 Denda Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 27.268 Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar Rp 84.077Menimbang

Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Februari 2011 Nomor 00024/203/11/053/15 tanggal 28 Oktober 2015,atas nama BUT Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP 01.067.542.9053.000,beralamat di Kobexindo Tower Lt. 5, Jalan Pasir Putih Raya, Blok E5D,Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara, 11430, dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp16.086.680,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 337.734,00Kredit Pajak Rp 280.925,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 56.809,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 27.268,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 84.077 ,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 16 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

Putusan Nomor 2636/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp84.077,00 (delapan puluh empat ribu tujuh puluhtujuh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 16.086.680,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 337.734,00Kredit Pajak Rp 280.925,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 56.809,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 27.268,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 84.077,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Sehingga pada kuitansi pembayaran sebesarRp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dibuat catatansudah dibayar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah, nilaidibulatkan ke bawah). Bahwa, dengan dibayar transfer sebesarRp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), artinya Tergugat masihmemiliki sisa hutang sebesar Rp29.382.766,00 (dua puluh sembilan jutatiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa, semenjak Tergugat menggunakan uang di dalam Kartu Kreditsenilai Rp29.382.766,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluhdua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), tidak pernah sekalipunTergugat membayar bunganya, otomatis beban bunga berbunga KartuKredit tersebut setiap bulannya dibayar oleh Penggugat, hal ini dilakukanPenggugat agar tagihan bunga berbunga tidak membengkak dan demikeamanan kartu kredit Penggugat.

Atas pekerjaan/ rumah yang sudahdikerjakan Tergugat yakni membangun rumah Mamio, dimana retensinyasudah dibayar kepada Tergugat akan tetapi belum diterima oleh Penggugatsebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Semestinya jikaretensi sudah diterima oleh Tergugat maka selanjutnya ditransfer kerekening Penggugat tapi nyatanya itu tidak ada. Bukti...P8;Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Jmb10.

Bahwa, jika ditotal selurun hutanghutang Tergugat kepada Penggugattermasuk gelang emas yang belum dibayar adalah sebesar:1. Emas 10 suku2. Hutang Kartu) Kredit + bunga ber bunga 92 bulanRp314.473.282,3. Sisa hutangRp13.000.000,4. Hutang uang cashRp3.000.000,5. Retensi rumah MamioRp6.500.000,6.

Bahwa, Tergugat dalam putusan in kracht dari Pengadilan NegeriJambi dengan Perkara Nomor 02/Pdt.GS/2016/PN Jmb, bukan tidakmemiliki itikat baik untuk melaksanakan putusan pengadilan, hal inisematamata dikarenakan Penggugat tidak memberikan Sertipikat atasrumah yang Tergugat diami saat ini, dimana rumah tersebut telah dibelioleh Tergugat dari Penggugat dan telah dibayar lunas serta sudah adakwitansi untuk pengurusan bea balik nama ke Notaris atas nama YelZulmardi, S.H.

Pasal 89 yaitu masalah33gaji dibayar dibawah UMK, surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua PUK. SP.

Pusat tersebut tidak ada katakata dibayar 50 %, sisa dibayar kalau cash flow mencukupi atau diutang namun justru adabiaya pendidikan dan bonus.36Bahwa sejak Januari 2009 saksi tidak berhenti kerja, tetapi tidak diperbolehkan masuk kerjaoleh perusahan dikarenakan saksi dan sebagian anggota SP.

50 % tersebut masih dicicil 2 kali (dibayar Rp.200.000, laludibayar lagi Rp.200.000,).

Pudjiono, menerangkan pada pokoknyabahwa Tahun 2005 s.d. 2009 pekerja tetap dibayar sesuai Peraturan Perusahaan dan UMKRegional dan meskipun perusahaan merugi, karyawan tetap dibayar sesuai UMK yang diatasidengan cara menjual aset perusahaan yang tidak produktif dan pada bulan Januari 2009pembayaran pekerja dibayar sesuat UMK, namun pelaksanannya tersendat dan khusus di unitPatal Grati gaji Januari s.d.

Pasal 89 yaitumasalah gaji dibayar dibawah UMK, surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua PUK.

Putusan Nomor 339 /B/PK/Pjk/2019 b.3 STP (pokok kurang 0 0 0 0bayar)b.4 Dibayar dengan0 0 0 0NPWP sendirib.5 Lainlain 0 0 0 0b.6 Jumlah169.779.260.624 169.779.260.624 169.779.260.624 0(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkan:c.1 SKPPKP 0 0 0 0d. Jumlah pajak yangdapat diperhitungkan 169.779.260.624 169.779.260.624 169.779.260.624 0(b.6c. 1)e. Jumlah perhitungan 8.092.026.931 8.092.026.931 (943.281.113) 9.035.308.044PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yangsudah:a.

Jumlah (atb+c+d+e+f) 3.884.172.927 3.884.172.927 0 3.884.172.927 Jumlah PPN yang masihharus dibayar (4+5.g) 11.976.199.858 11.976.199.858 (943.281.113 12.919.480.971 Bahwa berdasarkan perhitungan dan penjelasan yang telah PemohonBanding sampaikan di atas, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHalaman 4 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 339 /B/PK/Pjk/2019 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang 2tidak terutang PPN 1.691.560.453.03Jumlah Seluruhan Penyerahan Rp 0oer xewan yang harus dipungut/dibayar Rp ameleas O79 511Dikurangi : Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkanJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 169.779.260.624Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih)Rp (943.281.113)BayarKelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajakRp berikutnyaPPN yang kurang (lebih) dibayar Rp (943.281.113)Sanksi administrasi: Kenaikan

Pasal 13 (3) UU KUP Rp Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp (943.281.113)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21 Desember 2017 dengan disertaialasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal 21 Desember 2017;Menimbang, bahwa

Putusan Nomor 339 /B/PK/Pjk/2019dibebaskan dari pengenaanPPN Jumlah Rp 1.691.560.453.030 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak Rp terutang PPNJumlah Seluruhan Penyerahan Rp 1. 691.560.453.030Pajak Keluaran yang harus ; ; Rp 168.835.979.511dipungut/dibayar sendiriDikurangi : Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkanJumlah Pajak yang dapatRp 169.779.260.624diperhitungkan Jumlah perhitungan PPNRp (943.281.113)Kurang (Lebih) BayarKelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa. .

mendalilkan alasanalasan Permohonannya yangberbunyi sebagai berikut:1.Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada 08 Januari 2001,menurut ketentuan Syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kramatwatu dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon IIbernama Dulhamid bin Syair, dan yang mengakad nikahkan adalah penghulubernama Ustadz Halawi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama Samsudin bin Sangsang dan Saprani bin Ahyar denganmaskawin berupa uang Rp. 50.000, dibayar

yang telah ditetapkan para Pemohontelah menghadap sendiri di depan persidangan, lalu oleh Hakim Ketua Majelisdibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon tetapmempertahankan isi surat permohonannya.Menimbang, bahwa para Pemohon didepan persidangan mohon kepadaMajelis Hakim untuk ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal, 08 Januari 2001 dengan wali Ayah kandungPemohon II, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah)dibayar

tunai dengan alasan sebagai berikut:e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah 08Januari 2001 dengan wali Ayah kandung Pemohon II, maskawin berupauang sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dandisaksikan oleh dua orang saksi yang adil, sampai sekarang belum ada aktanikah.e Bahwa kepentingan pengesahan nikah para Pemohon ini untuk kepastianhukum pernikahan para Pemohon menurut Peraturan perundangundanganyang berlaku serta kepastian hukum terhadap anakanak serta

Kamasan Gede, RT. 004,RW. 002, Desa Wargasana, Kecamatan Kramatwatu,Kabupaten Serang menerangkan hubungan dengan paraPemohon sebagai tetangga dan saksi telah memberikanketerangan didepan persidangan dibawah sumpahnya sebagaiberikut.Bahwa benar Pemohon II dan Pemohon I telah melaksanakan akad nikahsecara Agama Islam, dengan wali Ayah kandung dan disaksikan oleh duaorang saksi yang adil pada tanggal 08 Januari 2001 dengan mas kawin berupauang sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.Bahwa

Kamasan Kebagusan,Rt. 06, RW. 002, Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu,Kbupaten Serang, menerangkan hubungan dengan paraPemohon sebagai tetangga dan saksi telah memberikanketerangan didepan persidangan dibawah sumpahnya sebagaiberikut:Bahwa benar Pemohon II dan Pemohon I telah melaksanakan akad nikahsecara Agama Islam, dengan wali Ayah kandung dan disaksikan oleh duaorang saksi yang adil pada tanggal 08 Januari 2001 dengan mas kawin berupauang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 1992, Pemohon dengan Pemohon Il,melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gonggong,Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, dinikahkan olehImam Hamid dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon Il bernama Parusidan saksisaksi nikah masingmasing bernama Abd Majid Leway binHal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 0003/Padt.P/20 1 7/PA.BgiBanggulu dan Taher Umar bin Umar dengan mas kawin berupa Kalungemas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai dibayar tunai;2.

Banggai Laut; padatanggal 27 Nopember 1992; Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Hamid, denganwali nikah Ayah Kandung Pemohon Il bernama Parusi ; Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama AbdMajid Leway bin Banggulu dan Taher Umar bin Umar;Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0003/Pat.P/20 1 7/PA.BgiBahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian maharoleh mempelai pria (Pemohon ) kepada mempelai wanita (Pemohon ll),berupa Kalung emas seberat 3 (tiga) gram dibayar

tunai dibayar tunai;Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukumIslam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakatyang menggugat pernikahannya;Bahwa Pemohon berstatus jejaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon Ilberstatus perawan dalam usia 25 tahun;Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan Pemohon Il masih suami isteridan dikaruniai lima anak bernama :1.

Banggai Laut;pada tanggal 27 Nopember 1992;Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Hamid, denganwali nikah Ayah Kandung Pemohon Il bernama Parusi ,Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0003/Pat.P/20 1 7/PA.Bgi Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama AbdMajid Leway bin Banggulu dan Taher Umar bin Umar; Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian maharoleh mempelai pria (Pemohon ) kepada mempelai wanita (Pemohon Ill),berupa Kalung emas seberat 3 (tiga) gram dibayar

tunai dibayar tunai; Bahwa antara para Pemohon tidak ada yang menghalangi sahnyapernikahan baik sedarah maupun sesusuan; Bahwa Pemohon berstatus jejaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon Ilberstatus perawan dalam usia 25 tahun; Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetapberagama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon Il; Bahwa dalam pernikahannya tersebut, dan dikaruniai lima anak bernama :1.

Bahwa pada 13 Oktober 1978, Pemohon dengan Pemohon Ilmelangsungkan permikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnyaadalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Soleh bin Rais denganmaskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak H. Hariri danBapak H. Lili;3.

Lili, maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;13.Bahwa, pada saat perikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II berstatus Perawan;14.Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II membina rumah tanggadi Kampung Rancasuni, RT.002 RW.001, Desa Sukamanah, KecamatanBojong, Kabupaten Purwakarta;15.Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak yang bernama : Dicky Budiman (Purwakarta, 14111991), EgiSetiawan (Purwakarta

Lili, maskawin berupa berupa berupa uang sebesar Rp. 20.000 (duapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;24.Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II berstatus Perawan;25.Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tanggadi Kampung Rancasuni, RT.002 RW.001, Desa Sukamanah, KecamatanBojong, Kabupaten Purwakarta;26.Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak yang bernama : Dicky Budiman (Purwakarta, 14111991), EgiSetiawan

No.330/Pdt.P/2019/PA.Pwkmenurut syariat Islam pada tanggal 13 Oktober 1978, di Wilayah KantorUrusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, dengan wallnikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Soleh bin Rais denganmaskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu BapakH. Hariri dan Bapak H.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islamyang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 1978, di Wilayah KantorUrusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, dengan walinikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Soleh bin Rais denganmaskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu BapakH. Hariri dan Bapak H. Lili;.