• Saranagraha Adisentosa
  Tergugat:
  Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara PUKADARA

• Penggugat:
  FERNANDO SANI SANGGU
  Tergugat:
  Kepala Kantor unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Tambolaka

• BENTENG TUNGGAL
  Termohon:
  INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA PUKADARA atau INKOPAU

• Pembanding/Penggugat : MULJONO Alias MULYONO WARSO Diwakili Oleh : AGUSTINUS YULI HARYANTO,SH
  Terbanding/Tergugat I : Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo
  Terbanding/Tergugat II : Kepala Staf TNI Angkatan Udara
  Terbanding/Tergugat III : Menteri Pertahanan

  Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo yangberkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo JalanBandara Adi Sumarmo Ngemplak Kabupaten Boyolali;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;2. Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di MarkasBesar TNI Angkatan Udara Komplek Militer Cilangkap Jakarta Timur;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;3.

  Bahwa Penggugat semula bekerja sebagai pekerja Harian diKomando Pertahanan Udara (WPU200) Halim Perdanakusuma sejaktanggal 25 November 1964 berdasarkan Surat Keterangan No::Kopu/001/11/21/Adm, tertanggal 13 Januari 1965;2. Bahwa Penggugat melamar masuk calon Pegawai Negeri Sipil(PNS) Angkatan Udara Republik Indonesia pada tanggal 18 September1965 dengan Surat Keterangan No.

  A.U.LANUMA Panasan, Pangkalan Udara Utama Panasan;12. Bahwa Tergugat telah telah melanggar peraturan perundangundangan maupun hukum yang berlaku baik dari segi kewenangan,prosedur dan substansi dalam pemeriksaan tersebut serta terkesandipaksakan dan mengadaada, kemudian Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor. Skep/195/VI/1985 tanggal 11 April 1985 yangdikeluarkan oleh Panglima Komando Daerah Udara IV, KomandanPangkalan Udara Utama Panasan disampaikan kepada Tergugat II;13.

  A.U.LANUMA Panasan, Pangkalan Udara Utama Panasan;16.

  LANUMA Panasan,Pangkalan Udara Utama Panasan;4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untukmemulihkan (rehabilitasi) harkat martabat Penggugat;5.

• Penggugat:
  MOCHTAR
  Tergugat:
  KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
  Intervensi:
  Angkatan Udara

• Tuan MUDJIONO, DKK VS KEPALA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA ABRI DI JAKARTA cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA DI JAKARTA cq KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA MEDAN

  Amir Hamzah KomplekPertokoan Griya Riatur Indah Blok B Nomor 188, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari2013;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para PemohonKasasi/Penggugat I, II dan III/Pembanding , II dan III;melawanKEPALA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA ODIJAKARTA cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANANREPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA ABRI DI JAKARTA cqKEPALA STAF ANGKATAN UDARA DI JAKARTA cqKOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA MEDAN,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 43 Medan

  Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Pebruari1970 Nomor SK 1/HPL/DA/70 (T.7) dengan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor SK.150/DJA/1982 tanggal 8 September 1982 (T.8)dan mempersilakan Panglima Komando Wilayah Udara PangkalanUdara Medan i.c.

  Surat Keterangan Nomor: 470/038/SK/SD/I/3013, tertanggal 31Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sukadamai,Kecamatan Medan Polonla, Kota Medan, yang menerangkan bahwaKawasan CBD Polonia merupakan Kawasan Pusat Bisnis bukanuntuk kepentingan perluasan lapangan udara TNI.AU, yang telahHal. 27 dari 47 Hal.

  tempat tinggal diatas tanahtanah sengketa diantaranyaada yang bertempat tinggal sejak tahun 1950 dan ada juga yang telahbertahuntahun tanpa gangguan orang lain atau pihak lain;Bahwa dalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 310/Pdt.G/PNMdn tertanggal 8 Mei 1990, pada halaman 82 alinea 2, alinea 3 sub 1dan 2, serta alinea 5 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan:e bahwa isi surat T1 sampai dengan T11 tidak ditemukan suatu faktayang menetapkan bahwa tanahtanah sengketa telah termasuklapangan udara

  Asal, maka apabiladikaitkan dengan fakta hukum dari Buktibukti Baru (Novum) yangberupa beberapa Putusan Lembaga Peradilan tersebut, makabukti tersebut sudah tidak mempunyai kualitas yang sempurna,oleh karena sebelumnya telah dinyatakan Cacat Hukum dalamPutusanputusan Lembaga Peradilan dalam Perkara antaraTermohon dengan Pihak lain, sehingga putusanputusan tersebuttetap mengikat bagi pihak ketiga;Bahwa, fakta hukum atas tanah a quo yang didalilkan olehTermohon berada didalam pagar Ring Lapangan Udara

• PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I;
  =LAWAN =
  Ny. Drg. KAROLINA TAMBA SITEPU, dkk

• ANGKASA TRANSPORTINDO SELARAS VS1.INDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA,2.PT. ANGKASA PURA II

  Bahwa sejarahpenggunaan sebagian tanah Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusumasebagai bandar udara adalah sebagai berikuta. Berdasarkan Keputusan Bersama antara Menhankam/Pangab dan MenteriPerhubungan Nomor Kep/B/25/IW71 dan Nomor S K./124/S/1971 tanggal29 Januari 1971 tentang Penyerahan Penggunaan Sementara SebagianDaerah Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma untukPembangunan Pelabuhan Udara Internasional.

  dan peranan TentaraNasional Indonesia Angkatan Udara.

  KM 48 Tahun 2000 tentang KawasanKeselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara HalimPerdanakusuma,vi) Keputusan Menteri Perhubungan No KM 47 Tahun 2002 tentang SertifikasiOperasi Bandar Udara.vii) Keputusan Menteri Perhubungan No KM 48 Tahun 2002 tentangPenyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum,viii) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2003 tentangPengoperasian Bandar Udara SoekarnoHatta dan Bandar Udara HalimPerdanakusumaHak sebagaimana dimaksudkan diatas telah melekat

  secara penuh sebagian areal tanah Pangkalan TNI AU HalimPerdanakusuma di Jakarta guna keperluan operasional, pengusahaan,pengembangan dan pembangunan bandar udara beserta fasilitasnya selamadipergunakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan evaluasibersama secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali sebagaimana dimaksuddalam Surat Persetujuan Bersama antara Kepala Staf TNI AU dengan DirekturJenderal Perhubungan Udara tentang Penggunaan Sebagian Areal TanahPangkalan TNI Angkatan Udara Halim

  KM.47 tahun 2002 tentangSertifikasi Operasi Bandar Udara dan website Direktorat JenderalPerhubungan Udara Kementrian Perhubungan Republik Indonesiawww.hubud.dephub.go.id, bukti T.II7:8. Printout Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.48 tahun 2002 tentangPenyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum dan website DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan Republik Indonesiawww.hubud.dephub.go.id. bukti TII8;9. Printout Keputusan Menteri Perhubungan No.

• KAHONO SUMARTO ; D.SUCIWANTA WAHYU WIDODO; Melawan KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA

  Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja di PrimerKoperasi Angkatan Udara II Lanud AdisuciptoYogyakarta yang beralamat di Jl. Raya Janti (PasarAngkasa) Lanud Adisucipto Yogyakarta, dengan posisisebagai Pengemudi TaksiPEEWE G = tom = ton = te we ce sre ses Sie Sie = ie oo2s Bahwa Penggugat !

  menjadi pekerja sebagai PengemudiTaksi Rajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara IILanud Adisucipto Yogyakarta sejak tahun1995 ; ++ 2 e eee ee eee eee eeeBahwa Penggugat II menjadi pekerja sebagai PengemudiTaksi Rajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara IILanud Adisucipto Yogyakarta sejak tahun2OO7 jee ee rr rrr rr rr rr rr rr ee ee eee eee eeeTentang Kedudukan HukumTergugat :seeeeeeee1.

  Bahwa ketidaknyamananPara Penggugat dalambekerja mulaidirasakan sekitarbulan April 2010.Dimana pada waktu ituberawal pada 11 Maret2010, Para Penggugatdidasari olehkewajibannya sebagaiwarga negara yangbaik, terpanggilsecara sukarela hadirsebagai Saksi di11persidangan sengketahubungan industrialdi PengadilanHubungan Industrialpada PengadilanNegeri Yogyakarta(Perkara No.1/G/2010/PHI.Yk) yangpada saat itu perkaratersebut melibatkanPrimer KoperasiAngkatan Udara IILanud AdisuciptoYogyakarta/Tergugatsebagai

• 
  Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan

• KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, Cq. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, ;YAYASAN ADI UPAYA,

• .;KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJAJA.;TONNY KUSNANDI.;

  . ; Jabatan: Pengadministrsi Dil TKIT dan TKUT BanKumRokum SetJen KemHan ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaSekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan berkantor di JalanMerdeka Barat No.1314 Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI1/PEMBANDING II;nnn nnn3 KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANGSENDJAJA, berkedudukan di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNIAngkatan Udara Atang Sendjaja) ;Hal 3 dari 17 hal. Put.

  ;Jabatan : Kaurluhgakkum ;4 Nama : FIRGANZAH,ST;Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas Instansi;Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNIAngkatan Udara di Kesatuan Lanud Atang Sendjaja;beralamat di di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNIAngkatan Udara Atang Sendjaja) ;Untuk Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IIINTERVENSI2/PEMBANDING III ;MelawanTONNY KUSNANDI,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,berkedudukan diJalan Sitimunigar No.52 RT.004 RW.002 KelurahanNyengseret, Kecamatan

  No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKTe Bahwa permohonan tersebut kemudian dijawab oleh Tergugat /Pembanding I dengan surat objek sengketa yang pada pokoknyamembatalkan/mengembalikan berkas Permohonan Pemisahan atasSertifikat Hak Milik Penggugat / Terbanding dengan dasar Kepala KantorBadan Pertanahan Kabupaten Sukabumi belum menerima tembusanbalasan Surat Bupati Sukabumi Nomor. 590/1007Tanah, tanggal 22 April2013 kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Republik Indonesia,perihal Penyelesaian Permasalahan Tanah

  No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa dari Surat Bupati Sukabumi (bukti P17 = T3 =T.I.Intervensi 230) dapat diketahui adanya permasalahan kepemilikan tanah seluas+ 85 Ha di Blok Kalapacondong, Desa Ujung Genteng, antara pihak Pangkalan TNIAngkatan Udara Atang Sandjaja dengan masyarakat yang belum terselesaikan dandalam rapat tanggal 14 Desember 2010 telah disimpulkan bahwa tanah diberlakukanstatus quo sebelum ada kejelasan;Menimbang, bahwa di atas tanah yang dimohonkan pemisahan tersebuttelah

  ada hak keperdataan dari TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja dimana tanahtersebut merupakan bagian dari aset tanah TNI Angkatan Udara di Ujung Gentengbekas tempat pertahanan udara Jepang dalam perang dunia kedua yang kemudiandiambil alih oleh TNI.

• KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA; KAHONO SUMARTO, DAN D. SUCIWANTA WAHYU WIDODO

  Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja di Primer KoperasiAngkatan Udara Il Lanud Adisucipto Yogyakarta yang beralamat di Jl.Raya Janti (Pasar Angkasa) Lanud Adisucipto Yogyakarta, denganposisi sebagai Pengemudi Taksi Rajawali ;2. Bahwa Penggugat menjadi pekerja sebagai Pengemudi TaksiRajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara II Lanud AdisuciptoYogyakarta sejak tahun 1995 ;3.

  Bahwa Penggugat Il menjadi pekerja sebagai Pengemudi TaksiRajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara II Lanud AdisuciptoYogyakarta sejak tahun 2007 ;ll. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat: 1. Bahwa Tergugat merupakan pimpinan atau Ketua Badan UsahaKoperasi yang bernama Primer Koperasi Angkatan Udara II LanudAdisucipto Yogyakarta yang berkedudukan hukum di wilayah hukumPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;2.

  Nama tersebut dijadikan namaPangkalan Udara merupakan nama seorang Pahlawan Nasional yangdiabadikan sebagai nama Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto ataudisebut Lanud Adisutjipto yang berkedudukan di Yogyakarta.Pencatuman nama Lanud Adisutjipto tidak hanya terdapat dalam bukusejarah, tetapi juga pintu masuk bandara Adisutjipto.

  Pangkalan Udara Adisucipto atau Lanud Adisucipto adalah salahatau keliru, dan yang benar adalah Pangkalan Udara Adisutjipto atauLanud Adisutijipto ;Bahwa berdasarkan segala faktafakta sebagaimana ternyata terdapat13 (tigabelas) kata yang salah tulisan yang merupakan nama seorangPahlawan Nasional yang lengkapnya bernama Agustinus Adisutjipto,guna menghindari kesahalan dikemudian hari dan tidak menjadipreseden buruk bagi yang lain maka kami selaku kuasa Penggugatmenyatakan keberatan dan menolak atas

  SLM/XII/2006tanggal 19 Desember 2008, nama dan alamat Tergugat adalahdinyatakan sebagai berikut:Nama : Primer Koperasi Tentara Nasioanal IndonesiaAngkatan Udara Il (Primkopau Il) ;Alamat/Tempat :Pangkalan Udara Adisutjipto, KecamatanDepok Sleman.Sedangkan identitas obyek Pemohon Kasasi dahulu Tergugatsebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat perkara aquotertanggal 23 Februari 2011 adalah sebagai berikut:Nama : Ketua Primer Koperasi Angkatan Udara Il(PRIMKOPAU II) Lanud Adisucipto Yogyakarta

• PANGLIMA KOMANDO OPERASI TENTARA NASIONALINDONESIA ANGKATAN UDARA I vs Ny. Drg. KAROLINA TAMBAN SITEPU, dkk

• KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA ,Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, DKK

  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq.MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA ,Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN , yangdiwakili oleh DR. Bambang Sugeng Rukmono, M.M.,M.H.,selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,berkedudukandi Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 45Medan, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada 1. Made Astiti Ardjana, S.H., 2. Ali Rahim, S.H.,M.H., 3.

  Kepala Staf Angkatan Udara, Cq. KomandanPangkalan TNIAU Polonia Medan, yaitu menggugat sebahagian daritanah sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Kelurahan Sukadamai yaitu seluaskurang lebih 10 Ha yang terletak di Jalan Pelabuhan Udara (Pelud)Polonia, perkara mana telah diputus di Pengadilan Negeri Medandengan putusan Nomor 53/Pdt.G/2007/PT.

  Kepala Staf Angkatan Udara, Cq. KomandanPangkalan TNI AU Polonia Medan, yaitu menggugat sebahagianHalaman 17 dari 63 Hal. Put.

  KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA,Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, Pemohon Kasasi II :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cg. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL RI. DI JAKARTA, Cg. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN, Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dan Pemohon Kasasi III :PT. ANGKASA PURA (Persero), PIMPINAN PT. ANGKASA PURA II (Pesero)Cq.

  ,dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 48, T32 (Copy Berita Acara NomorDJU/2715/KAP. 158/87 tentang Serah Terima Pemilikan Asset padaBandar Udara Polonia Medan dan PT (Persero) Angkasa Pura kepadaDirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Udara kepada PT.(Persero) Angkasa Pura II Nomor 53/HK.130/1994DU.AU/1420/UM. 320/94.BA.01/HK.110/AP.1I/94, tanah perkara dikuasainya dan dioperasikanTergugat Il adalah milik Negara;.

• DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA WILAYAH V JAYAPURA cq KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDARA SERUI, dkk.

  DI JAKARTA cq KEPALA KANTORDEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA WILAYAH V JAYAPURA cqKEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARABANDARA SERUI, berkedudukan di Jalan Jendral SudirmanSerui, Papua, diwakili oleh Albert Krisifu selaku Kepala BandarUdara Soedjarwo Condronegoro Serui, dalam hal ini memberikuasa kepada Rudi Richardo, S.H., M.H., Kepala BagianHukum Setditjen Perhubungan Udara dan kawankawan,berkantor di Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta

  Waropen Andreas Karam menyurat kepada kanwil V DitjenPerhubungan Udara Dati Irian Jaya di Jayapura, perihal tuntutan ganti rugilapangan terbang Serui tanggal 7 Juni 1984, sehingga pada tanggal 3November 1984 kakanwil Ditjen Perhubungan Udara Jayapura barumembalas surat tersebut, yang dalam poin 2 surat tersebut, memintakepada orang tua Para Penggugat, surat keterangan Bukti Pemilik Tanahadat diketahui lurah dan camat setempat, maka pada tanggal 10 November1984, orang tua Para Penggugat memohon surat

  , Bandar Udara Serui,sejak masa peralihan Pemerintahan Belanda ke Pemerintahan RepublikIndonesia Tahun 1963 sampai tanggal 10 November 2014 pindah kelapangan terbang Baru di Kecamatan Yapen Barat, Kampung Kamanap,selama 51 tahun tidak pernah membayar uang sewa maupun membayarganti rugi tanah waris adat sengketa kepada orang tua Para Penggugatmaupun kepada Para Penggugat sendiri, hanya diberikan imbalan jasaHalaman 4 dari 19 hal.

  Wahidin melihat oknum polisi menyuruh tukangtukangmembersihkan lokasi tanah adat ex bandar udara, sehingga Penggugat IIIberhenti hentikan kegiatan pembersihnan lokasi tanah, namun tidakHalaman 6 dari 19 hal. Put.

  Wahidin Sudirohusodo;Bahwa luas yang disebutkan Para Penggugat tersebut tidak sesuai denganluas yang tertera dalam Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 20Januari 1986 terkait tanah adat milik Para Penggugat yang dipergunakansebagai bandar udara di serui yang ditandatangani oleh orang tua ParaPenggugat (bukti Tl.2) demikian juga dengan luas tanah yang tertera dalamSurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36.974 m?

• KARIMVSKOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI-AU)

  Bahwa gugatan kurang pihak1.Bahwa gugatan telah secara salah ditujukan kepada KomandanPangkalan TNI AU Palembang sebagai pihak yang menjalankan tugasdari kuasa Pengguna Barang yaitu Dinas TNI Angkatan Udara atastanah aset Negara milik Pemerintah RI cq. Kementerian Pertahanan RIcq. TNI Angkatan Udara, dalam hal Komandan Pangkalan TNI AUPalembang sebagai pelaksana kuasa Pengguna Barang untukmengamankan, mengawasi dan merawat aset tanah tersebut.

  Bahwa sebelum Indonesia merdeka, pada masa pendudukanpemerintah kolonial dan dilanjutkan dengan pendudukan BalatentaraJepang di Kecamatan Tanjung Batu dan Ketiau, Kabupaten Ogan llirpada masa itu terdapat lapangan terbang yang digunakan sebagaipangkalan angkatan udara pemerintah kolonial dan Jepang, yangdikenal dengan Lapter Tanjung Batu dan Lapter Ketiau;b.

  Bahwa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, seiring denganperginya penjajah dari Indonesia pada tahun 1950 melalui SuratKeputusan Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25Mei 1950 yang menyatakan bahwa lapangan terbang serta bangunanyang termasuk lapangan dan alatalat yang berada di lapangan dansungguhsungguh diperlukan dalam memelihara lapangan tersebutmenjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia;c.

  Bahwa untuk memberikan kepastian tentang luas dan area lahanwilayah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Udara selaku kuasa penggunaHal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 3097 kK/Pdi/2014oleh Pemerintah RI maka dibuatlah Peta Situasi Tanah Dephan cq.

  Putusan Nomor 3097 K/Padt/2014dahulu dikuasai Jepang;Oleh karena tanah objek sengketa bukan atau tidak termasuk tanah yangdahulu dikuasai oleh Jepang, maka tanah objek sengketa tidaklah dapatmenjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia, sebagaimana yangdimaksud dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang tanggal 25 Mei1950;5.

• 
  Termohon:
  INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA PUKADARA atau INKOPAU

• antara: Toni Martin Sofian bin Soleh sebagai Pemohon Lawan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jabar sebagai Termohon dicabut;

• Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
• Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Nihil

Pemohon:
TONI MARTIN SOFIAN Bin SOLEH
Termohon:
Direktorat Kepolisian Peraian dan Udara POLDA JABAR

• Penggugat:
  Tjie Jet Jin
  Tergugat:
  1.Dirjen Perhubungan Udara UPBU Unit Pengelola Bandara Udara Kelas I Mutiara Sis Al jufrie Palu
  2.Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Cq Walikota Palu