Ditemukan 48958 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Rifai Sh vs gubernur kalimantan timur; Umr Ump Lain-lain Thomas edison Se vs gubernur kalimantan timur; Syaiful rizal vs kepala kepolisian daerah kalimantan timur; Lampung timur Pemerintah daerah kabupaten kutai timur (diwakili oleh ir. h. ismunandar Mt) bersama dprd kabupaten kutai timur vs 1. gubernur kalimantan timur. 2. dprd provinsi kalimantan timur; Tanjung redeb Pengadilan agama Putusan Pa Berau Pt. pupuk kalimantan timur vs miswanto Dkk dan walikota bontang; Drs. h. saiful vs i. gubernur kalimantan timur. Ii. fakrizal; Walikota balikpapan provinsi kalimantan timur vs pt. sinar arung pakkaraja;
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/P/FP/2017/PTUN.SMD
Tanggal 19 Mei 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK ); melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
150 — 84
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK );melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
    Tahun 2015Tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat BarisanAnak Dayak Kalimantan Timur , di wakili olehDrs.A.Frencky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kalibata SelatanIB.
    Jika dihubungkan dengan kasus ini,maka Ketua Pengadilan hanya dapat menerbitkan Penetapan tentang Eksekusiyang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan bukan kepada Termohon(Gubernur Kalimantan Timur); 292 22 one nen n neePutusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD 2Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 junto Lampiran CC.Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, SubUrusan Nomor 2.
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2017kepada Gubernur Kalimantan Timur tidak dapat dimasukkan dalam rezimeksekusi putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU Nomor 51Tahun 2009.
    Berdasarkan hal tersebut, sesuaiketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) junto Pasal 1 angka 18 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secaraabsolut (kompetensi absolut) untuk mengadili Permohonan a quo; Menimbang, bahwa Termohon, in casu Gubernur Kalimantan Timurberkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
    Atas permohonan tersebutoleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur kemudian ditindaklanjuti denganRapat Pembahasan Putusan Pengadilan Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD, padatanggal 13 Februari 2017 ; ++ 22+ 22 noo one nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan Bukti T4 yang bersesuaian denganketerangan Saksi Suratno, S.H., Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa daripelaksanaan rapat tanggal 13 Februari 2017 tersebut, dihasilkan kesimpulankesimpulan, diantaranya: Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur memintakepada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3278 K/Pdt/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
52 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-03-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 107/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : SYAIFUL RIZAL
Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
55 — 23
  • Pembanding/Penggugat : SYAIFUL RIZAL
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
    Balikpapan Selatan, Pekerjaan Ex.Anggota Polri, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING ;Melawan:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, Berkedudukan diJalan Syarifudin Yoes nomor 99 di Kota Balikpapan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1. KOMBES POL ARY DONNY SETIAWAN, S.I.K., M.H,NRP. 75020377, KABIDKUM POLDA KALTIM;2. AKBP M.FARIDL DJAUHARI, S.H.,M.H., NRP.70020394, KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDAKALTIM;3. AKBP MARINGAN DEBATARAJA, S.H.,M.H.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 3/P/FP/2017/PTUN.SMD
Tanggal 21 Desember 2017 — ALAM KARYA GEMILANG
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
181 — 600
  • ALAM KARYA GEMILANG
    Termohon:
    GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
    Timur.
    Kepala Dinas Penanaman ModalPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
    Pemohon berdasarkankeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 545/K.623/2017 tentangPengakhiran kuasa Pertambangan eksplorasi kepada PT.
    Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan buktiP.35, Pemohon mengirim surat Nomor: AKG/11/APPGub/IX/2017 tanggal 26September 2017 kepada Gubernur Kalimantan Timur perihal penyampaiankronologis dan permohonan proses lebih lanjut, Kemudian berdasarkan buktiP.36 Pemohon mengirim surat kembali tanggal 19 Oktober 2017 kepadaGubernur Kalimantan Timur Cg.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 66/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 18 Maret 2020 — ,
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Timur
211 — 85

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Keputusan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.1-1650/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MASHERTUTY HANNY DAHLIA, S.E.
    ,;
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.1-1650/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MASHERTUTY HANNY DAHLIA, S.E.
    ,
    Tergugat:
    Gubernur Kalimantan Timur
    Ruko Centuri No. 09)Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Nopember 2019, Selanjutnya disebutSCD AQAI +2 none nen enews nn nn nnn nes PENGGUGAT;MELAWAN:GUBENUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di JIn. Gajah Mada No. 2Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda,Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:1. H. SUROTO,SH;2. RADIANSYAH,SH;3. MUHAMMAD AMIN,SH;4.
    HERWAN NUR,SH;Semuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur padaKantor Gubenur Kalimantan Timur, Berkedudukan di Jin.Gajah Mada No. 02 Samarinda Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/7360Hk/2019 tertanggal 3 Desember 2019, Selanjutnya disebutsebagal TERGUGAT,;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor: 66/PENDIS/2019/PTUN.SMD tanggal 19 Nopember
    Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 24 Maret 2017, olehTim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan unsur BKD Prov.Kaltim;.
    Lsaha kecildan menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Dr. Ir. H.
    Timur yang merupakan Pejabat yangBerwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Timur yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, oleh karenanya dengan mengacupada Asas Hukum Affirmanti Incumbit Probatio maka diperoleh kesimpulan bahwaSekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan43Pejabat yang Berwenang (PyB) tidak ada
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 14-11-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 27 Desember 2018 — ALWI GASIM, Msi
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Timur
41 — 12
  • ALWI GASIM, Msi
    Tergugat:
    Gubernur Kalimantan Timur
    DON, SH, MH, HANDOKO YULIKO EFFENDI, SHdan APRILIANSYAH, SH, Advokat dan Konsultan Hukum padakantor Hukum SUJIONO, SH MH & Associates berkedudukandi Jalan Bengkuring Raya A. 10 Sempaja Samarindaberdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 November 2018,selanjutnya disebut Sebagal ...............cc cence PENGGUGAT;MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, beralamat di Jalan Gajah Mada No.02Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebutSQDAQAL ....... 0. ce cee cee cee eee eee cee settee see
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 10-05-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 242/Pdt.G/2021/PN Smr
Tanggal 21 April 2022 — Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
Tergugat:
PT.Wari Kusuma Negara
109 — 28
  • Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
    Tergugat:
    PT.Wari Kusuma Negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-09-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — INDOWANA ARGA TIMBER VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
79 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDOWANA ARGA TIMBER VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
    ., Kepala BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2. Radiansyah,S.H., M.Hum., Kabag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Kalimantan Timur, 3. Muhammad Amin, S.H., KasubbagBantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 4.Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum., Kasubbag Penyuluhan HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 5. Evian Agus Saputra,S.H., M.H., Staf Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Timur dan 6.
    Indowana Arga Timber Seluas 48.303(Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga) Hektar Dengan PanjangBatas 95.482,67 (Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus DelapanPuluh Dua Koma Enam Puluh Tujuh) Meter di Propinsi Daerah Tingkat Kalimantan Timur, tertanggal 7 Mei 1996, telah ditetapkan dan disahkanluas areal kerja hak pengusahaan hutan PENGGUGAT adalah seluas48.303 ha yang terletak di Desa Muara Lambakan, Kecamatan LongKali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa dalam menjalankan usahanya
    Duratmo Momo (Kepala Seksi Pengelolaan Hutan, DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur);b. Heri Dedy K Solung, S.E. (Pelaksana Seksi PengamananHutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur);c. M. Rusniansyah (Pelaksana Seksi Pengamanan Hutan, DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur);d. Abdurrahman (Pelaksana Seksi Industri Primer hasil Hutan,Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur);e.
    Hikmatullah (Pelaksana Seksi Pengelolaan Hutan, DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur);Halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2015Does2.3.2.4.f. Oktoberson, S.Hut. (Kepala Bidang Perencanaan Hutan,Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur);g. Agus Budiono Sormin (Staf Perencanaan dan Tata GunaHutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur);h. Basuki (Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IVSamarinda):i. Ngatijan, S.H.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/7297/KPTS/DkKIV/2013 Tentang Sanksi Denda Administrasi Kepada PT. IndowanaArga Timber, tertanggal 30 Desember 2013.3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor.970/7297/KPTS/DKIV/2013 Tentang Sanksi Denda AdministrasiKepada PT. Indowana Arga Timber, tertanggal 30 Desember 2013.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2016 — SARLOTA DARTI vs BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARLOTA DARTI vs BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANANASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 15-05-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Smr
Tanggal 31 Mei 2023 — KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR
8 — 5
  • KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-04-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2022/PTUN.SMD
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat:
Suryanto
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
219 — 89
  • Penggugat:
    Suryanto
    Tergugat:
    KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 02-06-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Juni 2020 — UMI KALSUM
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
297 — 225
  • UMI KALSUM
    Tergugat:
    GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
    PENGGUGAT ;MELAWANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan GajahmadaNo. 2, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/3551Hk/2020, tanggal 10 Juni 2020 telahmemberikan kuasa kepada :1. H. Suroto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;2. Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum. (Kepala BagianBantuan Hukum & HAM Setda Provinsi KalimantanTimur ;3.
    ., jabatan Kasubbag BantuanHukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;4. Evian Agus Saputra, S.H., M.H., jabatan KasubbagPenyelesaian Sengketa Biro Hukum Setda ProvinsiKalimantan Timur ;Halaman 1 dari 14 HalamanPutusan Nomor : 25/G/2020/PTUN.SMD5. Hj. Yuniar Wahyuni, S.H., jabatan KasubbagPenyuluhan dan HAM Setda Provinsi KalimantanTimur ;6. Faisal Fauzan, S.H., jabatan Staf Pelaksana BiroHukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;7.
    ., Staf Pelaksana Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Setda ProvinsiKalimantan Timur, yang beralamat Jalan Gajan MadaNomor : 02, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;Selanjutnya disebut sebagai ..............
    Timur Nomor : 821.2/III.2961/TUUA/BKD/2020, tanggal 28 Februari 2020 tentang Pengangkatan PNS DalamJabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. di LingkunganPemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, khusus Penetapan Sdri.
    Kalimantan Timur, adalan Pegawai NegeriSipil pada instansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dengannama Dra.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 07-11-2012 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda
Tanggal 7 Nopember 2012 — NUANSACIPTA REALTINDO - GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
281 — 116
  • NUANSACIPTA REALTINDO- GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR- BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
    GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR; beralamat di Jalan Gajah MadaNo. 1 Samarinda Kalimantan Timur;Selanjutnya disebut TURUT TERMOHON (dahulunya Termohon IlArbitrase);3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA;beralamat di DPRD Kota Samarinda Jalan Basuki Rahmat No. 02SamarindaKalimantan Timur;Selanjutnya disebut TURUT TERMOHON Il (dahulunya = TurutTermohon Arbitrase);4.
    Kuasa Pengguna Anggaran KegiatanPembangunan Bandar Udara Samarinda Baru selaku Termohon (saat ini selaku PEMOHON) ;Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, selaku Termohon ll(saat ini selaku TURUT TERMOHON J) ;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda selaku TurutTermohon (saat ini selaku TURUT TERMOHON Il) ; danDewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur selakuTurut Termohon Il (saat ini selaku TURUT TERMOHON Ill.3.
    Timur Nomor: LHA357/PVV.17/3/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkanoleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan telahmengajukan pemeriksaan terhadap Saksi Fakta yaituSdr.
    Mengingat Kota Samarinda sebagai lbuKota Provinsi Kalimantan Timur sudah selayaknya memiliki BandarUdara yang representative dan memenuhi standarisasi penerbanganudara untuk melayani masyarakat dari danke Kota Samarindaterutama sebagai jembatan penghubung udara dalam wilayahKalimantan Timur dan di luar wilayah Kalimantan Timur dapat didaratipesawat berbadan lebar (Pesawat Jet / Boing 737);4.
    Dari awal Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru Samarinda (BSB) diSungai Siring Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dikerjakanoleh Termohon incasu PT.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 03-08-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 244/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pembanding/Penggugat : MORRIS SAHARA
Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
59 — 8
  • Pembanding/Penggugat : MORRIS SAHARA
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 2 Mei 2018 — ETAM MANUNGGAL JAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
262 — 124
  • ETAM MANUNGGAL JAYA
    Tergugat:
    1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
    2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
    IKHSANUR FAJRI,S.H; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA& KONSULTASI HUKUM MR.R & REKAN beralamat di JalanAhmad Muksin No.24, Kelurahan Timbau, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah MadaNo.2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;KOPERASIDalam
    HERWAN NUR,SH.; Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro HukumSekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memilih alamatpada Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah MadaNo. 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal11 Desember 2017; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANUNIT DESA (KUD) PADAT KARYA, = diwakili olehBAHRUDDIN,S.Pd, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil danSelaku Ketua KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA,Alamat JI.
    Pintu (DPMPTSP)) Kalimantan Timur mewakili Tergugatmemberikan keterangan, Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur telah menerbitkanKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Kaltim Nomor 503/790/IUP/DPMPTSP/V/2017tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian KuasaPertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Penciutan dan PerpanjanganPertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat karya (OBJEK GUGATAN
    Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan PenanamanModal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor503/440/IUPOP/BPPMDPTSPI/III/2016 tanggal 11Maret 2016 Tentang Revisi Atas Keputusan BupatiKertanegara Nomor : 540/1744/IUPOP/MBPBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 20121744 OP; Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan PenanamanModal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor503/1881/IUPOP/DPMPTSP/X/2017 tanggal 27 Oktober2017 Tentang Persetujuan Penciutan IUP OperasiProduksi PT.
    Wilayah IUP Operasi ProduksiKeputusan Kepala Badan Perizinan Dan PenanamanModal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor503/1881/IUPOP/DPMPTSP/X/2017 tanggal 27 Oktober2017 Tentang Persetujuan Penciutan IUP OperasiProduksi PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 10 Juli 2018 — SETIA JASA UTAMA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
43 — 8
  • DAYNACON INDONESIA (PENGGUGAT I) dengan TERGUGAT Nomor : 602/249/KPA-BM/KONT/LBLPLA/VIII/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Kegiatan Pengadaan Panel Jembatan Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari, Nilai Kontrak Rp. 13.534.062.000,00 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh empat enam puluh dua ribu rupiah), Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016;
  • SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) antara PT.
    ADDENDUM No. 2 (KRONOLOGIS PEMBAYARAN) Nomor : 602/431/KPA-BM/ADD.02/PEM.MB-SPA/XI/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 Nilai Kontrak Rp. 6.834.331.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2016;
  • Menyatakan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan WANPRESTASI (cedera/ingkar
    SETIA JASA UTAMA
    Tergugat:
    PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
    dan lebih superior dari Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tersebut diatas.
    Rp 5,283 triliun, serta Pembiayaan Penerimaan Rp 800 miiliar.Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka baik Pemerintah RIdan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah mengalami krisiskeuangan sebagaimana Tergugat dalilkan dalam jawabannya, bahkansebaliknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikualifikasi sebagaiPts.
    Dengan demikian maka asetNegara/daerah dikelolah oleh BUMN dan/atau BUMD dapat diletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) ; Bahwa SAHAM MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yangdiletakkan pada PT. BPD KALTIM KALTARA (dh. BPD Kalimantan Timur) diPts. No. 27/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 42 dari 66 HalamanJalan Jend.
    PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang diletakkan padaPT.
    Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas SAHAMMILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang diletakkan padaPT. BPD KALTIM KALTARA (dh. BPD Kalimantan Timur) di Jalan Jend.Sudirman No. 33 Samarinda 75122;. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti PARA PENGGUGAT,.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 25 Februari 2021 — Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
Tergugat:
PT.Energy Karya Semesta
51 — 13
  • Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
    Tergugat:
    PT.Energy Karya Semesta
    KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA) ataudisebut juga PERUSAHAAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN PROVINSIKALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Komplek CitralandCity, Gedung Plaza Avenida Blok B 35, Kota Samarinda, Provinsi KalimantanTimur, Suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 03Oktober 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Ruddyantho Tantry, SH, Notarisdi Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Ir.
    Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Bilyet GiroNo.BBBO 151437 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tanggal21 Desember 2016, diberi tanda bukti P2b;4. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Kwitansitanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti P2c5. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Kwitansitanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda bukti P3a;6. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Cek No.
    Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Surat PT.Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) Nomor23/DIR.Um/KLKT/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda bukti P6;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya selain bukti Surattersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan saksi;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan padapersidangan tanggal 19 Januari 2021;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akandiajukan dan selanjutnya mohon segera
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus Parpol
Putus : 11-04-2018 — Upload : 03-06-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Smr
Tanggal 11 April 2018 — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional atau DPW PAN Provinsi Kalimantan Timur 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atau DPP PAN 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
161 — 28
  • Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional atau DPW PAN Provinsi Kalimantan Timur2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atau DPP PAN3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 25 Februari 2021 — Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
Tergugat:
PT.Wari Kusuma Negara
43 — 16
  • Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
    Tergugat:
    PT.Wari Kusuma Negara
    KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA) ataudisebut juga PERUSAHAAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN PROVINSIKALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Komplek CitralandCity, Gedung Plaza Avenida Blok B 35, Kota Samarinda, Provinsi KalimantanTimur, Suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 03Oktober 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Ruddyantho Tantry, SH, Notarisdi Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Ir.
    Villa Damai,Blok B4 No. 16, RT. 33 Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan KotaBalikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sekarang alamatnya sudah tidakdiketahui lagi, namun yang pasti masih berada dalam wilayah Negara RepublikIndonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SamarindaNomor 144/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 9 Oktober 2020 dan Nomor144/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan MajelisHakim yang
    Ketenagalistrikan Kalimantan Timur kepada PT. Wari KusumaNegara, diberi tanda bukti P53;Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 144/Padt.G/2020/PN Smr89. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa BeritaAcara Inventarisasi Perkembangan Kerjasama PT. Wari Kusuma Negaradengan Perusda Ketenagalistrikan Prov. Kaltim. Berdasarkan KontrakNomor 11/ PKS/ PERLISKALTIM/ IX/ 2017, tanggal 18 Desember 2018,diberi tanda bukti P54;90.
    Fotocopy sesuai dengan copy dan telah bermaterai cukup berupa Surat PT.Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) Nomor: 52/ DIR. Keu/KLKT/ XIl/ 2019, tanggal 27 Desember 2019, Perihal: Laporan Progres danRealisasi Bagi Hasil, diberi tanda bukti P55;91. Fotocopy sesuai dengan copy dan telah bermaterai cukup berupa SuratPT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) Nomor: 34/ DIR.
    Fotocopy sesuai dengan copy dan telah bermaterai cukup berupa Surat PT.Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) Nomor: 38/ DIR. Um/KLKT/ III/ 2020, tanggal 10 Maret 2020, Perihal: Undangan, diberi tandabukti P57;93. Fotocopy sesuai dengan copy dan telah bermaterai cukup berupa Surat PT.Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) Nomor: 106/ DIR. Keu/KLKT/ VII/ 2020, tanggal 16 Juli 2020, Perihal: Laporan Progres danRealisasi Bagi Hasil, diberi tanda bukti P58;94.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Bpp
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
OENIK DJUNANI ASIEM
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
77 — 26
  • Pemohon:
    OENIK DJUNANI ASIEM
    Termohon:
    DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
    Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepalakejaksaan Tinggi Kalimantan Timur NomorB/42.a/V/2017/Ditreskrimum tanggal 25 Mei 2017 ;c. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : R115/Q.4.1/Euh.2/05/2017 tanggal 22 Mei 2017 kepada Kapold Kaltimperihal Kesetaraan dalam penanganan tindak pidana, diberi tandabukti T 45. a .Berita Acara Pemeriksaan Saks Pelapor An. Liauw EdwinJanuar Laksmono tanggal 14 Nopember 2016 ,b. Berita Acara Pemeeriksaan tambahan Saksi Pelapor An.
    Bpp.c.Fotocopy sesuai asli Surat direktur Reserse Kriminal umum nomor :B/63/X/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 4 Oktober 2018 kepadakepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur perihal pengiriman berkasperkara atas nama tersangka Oenik Djunani Asiem,d.Fotocopy sesuai asli Surat direktur Reserse Kriminal unum nomor :B/63.a/XI/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 19 Nopember 2018kepada kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur perihal pengirimanberkas perkara atas nama Tersangka Oenik Djunani Asiem, diberitanda
    Timur, hal iniHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.PRA/2018/PN.
    Timur Nomor : 1979/Q4.4 EP.1/11/ 2018 tanggal19 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Termohon perihal pemberitahuanHasil Penyidikan Pidana atas nama tersangka Oenik Djunani Asiem;Menimbang, bahwa dalam surat tersebut diperoleh fakta bahwa berkasperkara atas nama Oenik Djunani Asiem (Pemohon) telah dilimpahkan keKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Penutut Umum, dan ternyata pulaberkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dinyatakan P21.Menimbang, bahwa oleh karenaberkas telah dinyatakan lengkap
    (P.21)oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai instansi yang berwenang,maka status tersangka atas diri Oenik Djunani Asiem (Pemohon) yangdikeluarkan oleh Termohon, sudah tidak berdiri sendiri lagi menjadi tanggungjawab dari Termohon karena telah terkait dengan instansi lain yakni KejaksaanTinggi Kalimantan Timur.Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan olehPemohon tidak menjangkau kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur olehkarena tidak menjadi pihak Termohon dalam Permohonan