PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 2. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTANTIMUR, 3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI KALIMANTAN TIMUR, diwakili oleh Dr.Mazwar, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur

MUCHSIN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketaseluas 500 m2 yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kodya Samarinda dengan batas- batas:sebelah selatan : jalan perjuangan 2,sebelah barat : jalan perjuangan,sebelah timur : tanah BKKBN Provinsi Kalimantan timur,sebelah utara : tanah BKKBN Provinsi Kalimantan timur; 3. Menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;4.

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR melawan SARLOTA DARTI

Timur (PimproBKKBN Kaltim) Bok.

Kalimantan Timur sesuai Sertipikat No. 14 tahun 1996 dariBKKBN Prop. Kalimantan Timur No.611AU108/HI/2006 tanggal 13 Maret2006;Bukti P.8: History Inventaris Barang Milik Negara atas nama pemegang hakBKKBN Prop.

Rauf (Alm), telahterbukti bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah dengan hak pakai;Menimbang, bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugatyaitu tanah seluas 500 m2 yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan30Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kodya Samarinda denganbatas batas, sebelah selatan: jalan perjuangan 2, sebelah barat: jalanperjuangan, sebelah timur: tanah BKKBN Provinsi Kalimantan timur,sebelah utara: tanah BKKBN Provinsi Kalimantan timur terletak diatas tanahmilik Penggugat

Oleh karena itu maka petitum angka 2agarmenyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanahsengketa seluas 500 m2 yang terletak di Jalan Perjuangan KelurahanSempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kodya Samarinda denganbatas batas, sebelah selatan: jalan perjuangan 2, sebelah barat: jalanperjuangan, sebelah timur: tanah BKKBN Provinsi Kalimantan timur,sebelah utara: tanah BKKBN Provinsi Kalimantan timur, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa tanah sengketa adalahmilik

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanahsengketaseluas 500 m2 yang terletak di Jalan Perjuangan KelurahanSempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kodya Samarindadengan batas batas:sebelah selatan : Jalan perjuangan 2,sebelah barat : Jalan perjuangan,sebelah timur : tanah BKKBN Provinsi Kalimantan timur,sebelah utara : tanah BKKBN Provinsi Kalimantan timur;363. Menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa tersebutadalah perbuatan melawan hukum;4.

- LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAmelawan- KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;- KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR;- TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR

Haryono Nomor 19 Samarinda,Kalimantan Timur 30002200Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTANTIMUR, berkedudukan di Jalan MT.Haryono Nomor 19, SamarindaKalimantan Timur 300002220Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR yang terdiria. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanb. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanc.

Nama ABU SOFYAN, SE.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan BPKPKalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan MT.HaryonoNomor 19 Samarinda Kalimantan Timur 5.

Nama DEDDY NURMAWAN S.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan BPKPKalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan MT.HaryonoNomor 19 Samarinda Kalimantan Timur 5Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: 1.TRIYONO HARYANTO, S.H., M.HM.

Selanjutnya, Surat Tugas tersebut diperpanjang melaluiSurat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur No.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR (PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR), DKKDanBADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN

.;KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.;SUPRIADI.;

Borobudur No. 22 RT. 36 Muara Rapak,BalikpapanSelanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING;MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor. 2Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa1. H. ABDUL RAIS, SH,MH.;2, MASYURI, SH jceceecnecconseeeneemnnmienneKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatpada Kantor AdvokatKonsultan Hukum H.ABDULRAIS & REKAN, Berkantordi JIn.

Timur periode 20142019 tanggal 13Februari 2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, KotaBalikpapan;Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KalimantanTimur nomor: 53/kpts/kpuprov021/2014 tentang PengangkatanAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang,Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, KabupatenMalinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara(PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan,Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten

Kutai Timur,Provinsi Kalimantan Timur periode 20142019.

Kutai Timur,Provinsi Kalimantan Timur periode 20142019, tanggal 17 maret2014, khusus terhadap lampiran kolom angka 3, Kota Balikpapan;4 Menghukum Terbanding/Tergugat dan TerbandingII Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkandalam perkara ini;Bahwa, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal 18 Desember 2014, yang diterima pada Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Desember 2014, kontra memoribanding

Timur Nomor: 53/KPTS/KPUProv021/2014 tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum KotaSamarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, KabupatenNunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten PenajamPaser Utara (PPU).

Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
Tergugat:
CV.Energy Karya Semesta

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0008/REG-PSI/XI/2015 tertanggal 24 Maret 2016 ; 3. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0008/REG-PSI/XI/2015 tertanggal 24 Maret 2016 ; 4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;melawanMERAH JOHANSYAH;

., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Bidang Pengkajian Dan PenangananSengketa Dan Konflik Pertanahan Kantor WilayahBadan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur.2. Dra. Hj. MARDIANI, SH., Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian DanPenanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah BadanPertanahan Provinsi Kalimantan Timur.3. SUFITYANTA, S.

Timur adalah terhadapPutusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0008/REGPSI/XI/2015 adalah sebagai berikut :1.

Bahwa alasan kuasa hukum Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Timur keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Timur tersebut, bahwa terkait denganpermintaan warkah atau dokumen pendaftaran tanah PT. Perkebunan KaltimUtama I oleh Merah Johansyah (Dinamisator Jatam Kaltim), dengan alasanyuridis sebagai berikut :a.

Mengukuhkan putusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak memberikan informasiyang diminta Pemohon.5.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor:0008/REGPSI/XI/2015 tertanggal 24 Maret 2016 ;3. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasisebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor:0008/REGPSI/XI/2015 tertanggal 24 Maret 2016 ;4.

Pembanding/Penggugat : MORRIS SAHARA
Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
Tergugat:
PT.Wari Kusuma Negara

SARLOTA DARTI vs BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANANASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ETAM MANUNGGAL JAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

IKHSANUR FAJRI,S.H; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA& KONSULTASI HUKUM MR.R & REKAN beralamat di JalanAhmad Muksin No.24, Kelurahan Timbau, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah MadaNo.2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;KOPERASIDalam

HERWAN NUR,SH.; Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro HukumSekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memilih alamatpada Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah MadaNo. 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal11 Desember 2017; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANUNIT DESA (KUD) PADAT KARYA, = diwakili olehBAHRUDDIN,S.Pd, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil danSelaku Ketua KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA,Alamat JI.

Pintu (DPMPTSP)) Kalimantan Timur mewakili Tergugatmemberikan keterangan, Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur telah menerbitkanKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Kaltim Nomor 503/790/IUP/DPMPTSP/V/2017tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian KuasaPertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Penciutan dan PerpanjanganPertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat karya (OBJEK GUGATAN

Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan PenanamanModal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor503/440/IUPOP/BPPMDPTSPI/III/2016 tanggal 11Maret 2016 Tentang Revisi Atas Keputusan BupatiKertanegara Nomor : 540/1744/IUPOP/MBPBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 20121744 OP; Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan PenanamanModal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor503/1881/IUPOP/DPMPTSP/X/2017 tanggal 27 Oktober2017 Tentang Persetujuan Penciutan IUP OperasiProduksi PT.

Wilayah IUP Operasi ProduksiKeputusan Kepala Badan Perizinan Dan PenanamanModal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor503/1881/IUPOP/DPMPTSP/X/2017 tanggal 27 Oktober2017 Tentang Persetujuan Penciutan IUP OperasiProduksi PT.

ALWI GASIM, Msi
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Timur

DON, SH, MH, HANDOKO YULIKO EFFENDI, SHdan APRILIANSYAH, SH, Advokat dan Konsultan Hukum padakantor Hukum SUJIONO, SH MH & Associates berkedudukandi Jalan Bengkuring Raya A. 10 Sempaja Samarindaberdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 November 2018,selanjutnya disebut Sebagal ...............cc cence PENGGUGAT;MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, beralamat di Jalan Gajah Mada No.02Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebutSQDAQAL ....... 0. ce cee cee cee eee eee cee settee see

Pembanding/Penggugat : SYAIFUL RIZAL
Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Balikpapan Selatan, Pekerjaan Ex.Anggota Polri, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING ;Melawan:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, Berkedudukan diJalan Syarifudin Yoes nomor 99 di Kota Balikpapan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1. KOMBES POL ARY DONNY SETIAWAN, S.I.K., M.H,NRP. 75020377, KABIDKUM POLDA KALTIM;2. AKBP M.FARIDL DJAUHARI, S.H.,M.H., NRP.70020394, KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDAKALTIM;3. AKBP MARINGAN DEBATARAJA, S.H.,M.H.

ALAM KARYA GEMILANG
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Timur.

Kepala Dinas Penanaman ModalPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

Pemohon berdasarkankeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 545/K.623/2017 tentangPengakhiran kuasa Pertambangan eksplorasi kepada PT.

Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan buktiP.35, Pemohon mengirim surat Nomor: AKG/11/APPGub/IX/2017 tanggal 26September 2017 kepada Gubernur Kalimantan Timur perihal penyampaiankronologis dan permohonan proses lebih lanjut, Kemudian berdasarkan buktiP.36 Pemohon mengirim surat kembali tanggal 19 Oktober 2017 kepadaGubernur Kalimantan Timur Cg.

M E N G A D I L I :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.1-1650/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MASHERTUTY HANNY DAHLIA, S.E.

,;

,
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Timur

Ruko Centuri No. 09)Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Nopember 2019, Selanjutnya disebutSCD AQAI +2 none nen enews nn nn nnn nes PENGGUGAT;MELAWAN:GUBENUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di JIn. Gajah Mada No. 2Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda,Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:1. H. SUROTO,SH;2. RADIANSYAH,SH;3. MUHAMMAD AMIN,SH;4.

HERWAN NUR,SH;Semuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur padaKantor Gubenur Kalimantan Timur, Berkedudukan di Jin.Gajah Mada No. 02 Samarinda Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/7360Hk/2019 tertanggal 3 Desember 2019, Selanjutnya disebutsebagal TERGUGAT,;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor: 66/PENDIS/2019/PTUN.SMD tanggal 19 Nopember

Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 24 Maret 2017, olehTim Pemeriksa Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan unsur BKD Prov.Kaltim;.

Lsaha kecildan menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Dr. Ir. H.

Timur yang merupakan Pejabat yangBerwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Timur yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, oleh karenanya dengan mengacupada Asas Hukum Affirmanti Incumbit Probatio maka diperoleh kesimpulan bahwaSekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan43Pejabat yang Berwenang (PyB) tidak ada

KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR

Penggugat:
Suryanto
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemohon:
OENIK DJUNANI ASIEM
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepalakejaksaan Tinggi Kalimantan Timur NomorB/42.a/V/2017/Ditreskrimum tanggal 25 Mei 2017 ;c. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : R115/Q.4.1/Euh.2/05/2017 tanggal 22 Mei 2017 kepada Kapold Kaltimperihal Kesetaraan dalam penanganan tindak pidana, diberi tandabukti T 45. a .Berita Acara Pemeriksaan Saks Pelapor An. Liauw EdwinJanuar Laksmono tanggal 14 Nopember 2016 ,b. Berita Acara Pemeeriksaan tambahan Saksi Pelapor An.

Bpp.c.Fotocopy sesuai asli Surat direktur Reserse Kriminal umum nomor :B/63/X/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 4 Oktober 2018 kepadakepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur perihal pengiriman berkasperkara atas nama tersangka Oenik Djunani Asiem,d.Fotocopy sesuai asli Surat direktur Reserse Kriminal unum nomor :B/63.a/XI/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 19 Nopember 2018kepada kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur perihal pengirimanberkas perkara atas nama Tersangka Oenik Djunani Asiem, diberitanda

Timur, hal iniHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.PRA/2018/PN.

Timur Nomor : 1979/Q4.4 EP.1/11/ 2018 tanggal19 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Termohon perihal pemberitahuanHasil Penyidikan Pidana atas nama tersangka Oenik Djunani Asiem;Menimbang, bahwa dalam surat tersebut diperoleh fakta bahwa berkasperkara atas nama Oenik Djunani Asiem (Pemohon) telah dilimpahkan keKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Penutut Umum, dan ternyata pulaberkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dinyatakan P21.Menimbang, bahwa oleh karenaberkas telah dinyatakan lengkap

(P.21)oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai instansi yang berwenang,maka status tersangka atas diri Oenik Djunani Asiem (Pemohon) yangdikeluarkan oleh Termohon, sudah tidak berdiri sendiri lagi menjadi tanggungjawab dari Termohon karena telah terkait dengan instansi lain yakni KejaksaanTinggi Kalimantan Timur.Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan olehPemohon tidak menjangkau kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur olehkarena tidak menjadi pihak Termohon dalam Permohonan

Ketenagalistrikan Kalimantan Timur
Tergugat:
PT.Wari Kusuma Negara

KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR (PERSERODA) ataudisebut juga PERUSAHAAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN PROVINSIKALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Komplek CitralandCity, Gedung Plaza Avenida Blok B 35, Kota Samarinda, Provinsi KalimantanTimur, Suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 03Oktober 2017 yang dibuat oleh dan di hadapan Ruddyantho Tantry, SH, Notarisdi Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Ir.

Villa Damai,Blok B4 No. 16, RT. 33 Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan KotaBalikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sekarang alamatnya sudah tidakdiketahui lagi, namun yang pasti masih berada dalam wilayah Negara RepublikIndonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SamarindaNomor 144/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 9 Oktober 2020 dan Nomor144/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan MajelisHakim yang

Ketenagalistrikan Kalimantan Timur kepada PT. Wari KusumaNegara, diberi tanda bukti P53;Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 144/Padt.G/2020/PN Smr89. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa BeritaAcara Inventarisasi Perkembangan Kerjasama PT. Wari Kusuma Negaradengan Perusda Ketenagalistrikan Prov. Kaltim. Berdasarkan KontrakNomor 11/ PKS/ PERLISKALTIM/ IX/ 2017, tanggal 18 Desember 2018,diberi tanda bukti P54;90.

Fotocopy sesuai dengan copy dan telah bermaterai cukup berupa Surat PT.Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) Nomor: 52/ DIR. Keu/KLKT/ XIl/ 2019, tanggal 27 Desember 2019, Perihal: Laporan Progres danRealisasi Bagi Hasil, diberi tanda bukti P55;91. Fotocopy sesuai dengan copy dan telah bermaterai cukup berupa SuratPT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) Nomor: 34/ DIR.

Fotocopy sesuai dengan copy dan telah bermaterai cukup berupa Surat PT.Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) Nomor: 38/ DIR. Um/KLKT/ III/ 2020, tanggal 10 Maret 2020, Perihal: Undangan, diberi tandabukti P57;93. Fotocopy sesuai dengan copy dan telah bermaterai cukup berupa Surat PT.Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) Nomor: 106/ DIR. Keu/KLKT/ VII/ 2020, tanggal 16 Juli 2020, Perihal: Laporan Progres danRealisasi Bagi Hasil, diberi tanda bukti P58;94.