tersebut bukanlahmerupakan pembalasan,melainkan sebagai usaha Prematif, Prevensi DanRepresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkanmartabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif Dan Motivatif agartidak melakukan perbuatan tersebut lagidan juga prevensi bagi masyarakatlainnya dan juga untuk menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan(sentencing of disparity)sehingga mengenai berapa lamanya hukumanterdakwa akan disebutkan dalam amar putusan;Menimbang,bahwa dikaji

dari aspek keadilan dalam masyarakat makaperbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan saksi korban Aditya,membohongi saksi Ragil dengan mengakui laptop tersebut adalah miliknya;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Kejiwaan/Psikologi terdakwa ternyatasepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, terdakwa tidaklah menderitagangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau Depresi Mental hal manatersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaanMajelis, begitu pula dari aspek

phisik ternyata terdakwa tidak ada menderitasesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Agamis/Religius dimana terdakwatinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkahlaku negatif dan seharusnya tidak menjadikan diri terdakwa melakukan suatutindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanyaterdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecualijika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;15.Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanahanak diukur dengan lima kriteria, yakni :a.b.C.d.e.Keinginan orang

tua anak;Keinginan anak;Hubungan antara anak, orang tuanya, Saudara kandung dan orang lainyang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;16.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapatmemberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.

Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.Kitab AlIqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja, Juz 2 halaman 195 sampaidengan 196 yang artinya sebagai berikut:aoldVlg ailoVig aacllg yurllg ayrlg Jacl! auw ailosll Lilyjroodl so 99Igitia> culadw pil Gd azul sl Igio byw Jicl old 79) yo gleleSyaratsyarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2.Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5.

Bahwa Pada hakekatnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat iniadalah dalil dan alasan Yang tetap sama yang telah diajukan oleh saudaraPenggugat tersebut, dan telah dikaji dan diuji diperiksa, diadili serta diputusoleh Lembaga peradilan Umum.agar lebih jelasnya, tergugat menguraikansebagaimana yang terurai dalam Putusan perkara a quo dibawah ini:1. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 24/Pdt.G/2014/PNTkl Tertanggal 22 April 2014.)2.

Bahwa dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimanayang terurai dalam Surat Penggugat adalah dalil dan alasan yang tidakteroganisir dan tidak terkwalifisir sebagaimana yang telah diatur dalamPeraturan Perundang undangan sehubungan dengan Perkara a quoserta dalil dan alasannya tetap sama yang telah diajukan oleh saudaraPenggugat yaitu, Patongai Dg Bundu dan Mannuha Dg Laja serta Abd.Jalil Dg Nyarrang, dalil dan alasan tersebut telah dikaji, di uji, Periksa dandiadili serta diputus oleh

berhasil.Menimbang, bahwa dalam kesempatan untuk menyampaikanjawabannya, tergugat dan tergugat II telan mengajukan eksepsi kompetensiabsolut Pengadilan terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut tersebut harusdijatunkan terlebih dahulu.DALAM EKSEPSIBahwa tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Pada hakekatnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat iniadalah dalil dan alasan Yang tetap sama yang telah diajukan oleh saudaraPenggugat tersebut, dan telah dikaji

psikologis Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing ofdisparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal di Indonesiadimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskandalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmuhukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa sertademi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa,ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Terdakwatidaklahmenderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental halmana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek phisik ternyata Terdakwa tidak adamenderita sesuatu. penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat

Istri NomorKPI/42 /VI/2008 tanggal 23 Juni 2008, telah diperlinatkan dandibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan,Majelis Hakim menilai bahwa Fotocopy KPI milik Sdri.SitaEvalinda yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa sebagai buktiyang sah kalau Sdri.Sita Evalinda adalah istri Terdakwa yangterdaftar di Satuan/Kedinasan, setelah dikaji dan diteliti MajelisHakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain makaoleh karenanya dapat

KORBAN (Saksi1), telah diperlihatkan dan kepadaTerdakwa dan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilaibahwa foto tersebut menunjukan telah terjadi pernikahan siriantara Terdakwa dan Saksi1, dan hal ini dibenarkan olehTerdakwa dan Saksi1, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai barang bukti berupa barang tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain makaoleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.4. 1 (Satu) lembar foto Sdr.

Muhammad Rifky anak dari hasilpernikahan siri antara Serka TERDAKWA dengan Sari.KORBAN, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwadan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa fototersebut menerangkan bahwa anak tersebut hasil dariperkawinan Terdakwa dan Saksi1, setelah dikaji dan ditelitiMajelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebutternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lainmaka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang buktidalam perkara ini.Hal

oleh Sdri.Sita Evalinda tanggal 14 April 2019,telah diperlinatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan paraSaksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebutbukti pencabutan pengaduan dari Sdri.Sita Evalinda (Saksi3)tidak menjalin hubungan dan berjanji tidak akan mengganggukehidupan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakimmenilai barang bukti berupa barang tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain makaoleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti

dalamperkara ini.. 1 (Satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani oleh Sdri.ome (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan dariSdri. yang mengatakan tidak akan menuntut, telahdiperlinatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksidipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut buktibahwa Saksi1 tidak menjalin hubungan dan berjanji tidak akanmengganggu kehidupan Terdakwa, setelah dikaji dan ditelitiMajelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebutternyata berhubungan dan bersesuaian

dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaanguna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalamhal pemidanaan, dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang idealbagi Indonesia dimana pertimbangan pertimbangan tersebut Majelisperlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung44Page 45 of 54jawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, IImu hukum itu sendiri,rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek kejiwaan / psikologisterdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan MajelisHakim, terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan sepertigejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selamapersidangan dalam halterdakwa menjawab setiap pertanyaan MajelisHakim, begitu pula dari aspek phisik ternyataterdakwa tidak adamenderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis para terdakwadapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telahdilakukannya;Menimbang, bahwa dikaji

pendidikan moraldengan harapan dapat membentuk sifat baik dari diri terdakwa, darisegi lingkungan dan agamis bahwa terdakwa dibesarkan denganlingkungan yang subur dan makmur serta pembinaan jiwa denganagama Katholik, bahwa dari lingungan yang subur dan makmurseharusnya dapat membentuk karakter yang santun sesuai denganajaran Katholik yang mengajarkan cinta kasih antar sesama, sehinggaterdakwa bisa berprilaku. sopan dan menghargai orang Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2013/PN.LBJ 46lain; Menimbang, bahwa dikaji

Dari dimensidemikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistikhendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidakterjadi disparitas dalam pemidanaan sehingga dalam penegakanhukum telah timbul adanya keadilan bagiterdakwa satu denganterdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan disparitas dalam hal pemidanaan;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistemperadilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut46Page 47 of 54aspek

Oleh karena itu dikaji dari perspektifaspek KETENTUAN DALAM KUHAP (UU 8 TAHUN 1981) khususnya ketentuanPasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasiranasir yang harus ada dalam putusanpemidanaan.

Terhadap aspek ini,terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana JAKSA PENUNTUT UMUM tersebutmemang apabila dikaji dan dianalisis maka di satu sisi kebijakan formulatif pembentukKUHAP tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai KebijakanAplikatif dalam hal apa pemilihan dapat dilakukan terhadap PIDANA MATI, PIDANAPENJARA SEUMUR HIDUP ataukah PIDANA PENJARA SEMENTARA kemudianpemilihan penjatuhkan pidana dalam KUHAP tersebut apabila dianalisis secara lebihcermat ternyata bersifat singkat

kepada terdakwa yang sesuai dengan tindakpidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umumtersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurangsepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sinimerupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya gunamenghindari disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) sesuai dengantujuan pemidanaan itu sendiri;22Menimbang, bahwa dikaji

asasi yang harus diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami istri menjalankan rumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Tentang hak asuh anak Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi danjawaban Tergugat Rekonpensi telah nyata Tergugat Rekonpensi tidakkeberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi,terhadap hak asuh anak ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak

yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut problematis dari aspek keadilan

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik

Mlg.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukumdiatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasidsyariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa padahakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecualiberdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagaialasan perceraian

Tentang hak asuh anak Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensidan jawaban Tergugat Rekonpensi tentang hak asuh anak bernama TARISISTA binti SUGIANTO (umur 8 tahun) dan NEZA DWINA F (umur 4 tahun),Majelis Hakim memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makahak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak

ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anakhalaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 6884/Pdt.G/2015/PA.

Hal ini dikarenakanparameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anakberdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang palingmampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleo/ogis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepadalbu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuhkembang dengan baik karena Ibu

Adapun secara terperinci hutang dari bagiankeuntungan dan juga komisi yang harus dibayar oleh Para Tergugatkepada Penggugat adalah sebagai berikut : PERIHAL RINCIAN Keuntungan bersih berdasarkan sebesar Rp. 16.648.478.798,bukti P 6 s/d P 33 yang dibagi ( 50% : 50%) > Pasal 6diajukan dalam persidangan perjanjian kerja sama No. 6perkara aquo Nomor 265 tanggal 4 Desember 1993PK/Pdt/2004 jo No. 1300 K adalah Rp. 8.324.239.900,/Pdt/2001 jo No. 634/Pdt/1999/PT.Smg jo No. 84/Pdt.G/1999/PN.Smg yang telah dikaji

/Pdt/2001 jo No. 634/Pdt/1999/PT.Smg jo No. 84/Pdt.G/1999/PN. 13 Smg yang telah dikaji berupapembukuan perusahaan dan hasilperhitungan PT. Colombo selamadikelola oleh (Alm) Hadi Gunawandan (Alm); dr.

Smg yangtelah dikaji berupa pembukuanperusahaan dan hasil perhitunganPT. Colombo selama dikelola olehtermasuk (Alm) Hadi Gunawandan (Alm) dr.

Smgyang telah dikaji berupa pembukuanperusahaan dan hasil perhitungan 21 PT. Colombo selama dikelola olehtermasuk (Alm) Hadi Gunawan dan(Alm) dr.

Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanahanak diukur dengan lima kriteria, yakni :a.b.d.e.Keinginan orang tua anak;Keinginan anak;Hubungan antara anak, orang tuanya, Saudara kandung dan oranglain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentinganterbaik anak;Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;16.

Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yangdapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalammenentukan syaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

Lagi pula pertimbangan tersebut tidakseimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalamdengan fakta perbuatannya, sehingga Judex Factie tidakmelaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undangundangsebagaimana diatur dalam Pasal 219 UndangUndang Nomor 31Tahun 1997 Jo Pasal 240 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 241 ayat (1)KUHAP; dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asaspemidanaan.b.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmempelajari, tidak dikaji dan tidak mendalami perkara aquo yanghanya menduplikasi Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, danpertimbangan tersebut tidak seimbang bila dilihat, dikaji dandicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehinggaJudex Factie tidak melaksanakan cara mengadili menurutketentuan Undang Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 219UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 Jo Pasal 241 ayat (1)KUHAP dan tidak sesuai dengan asas

diatas majelis hakimakan mempertimbangkan permohonan hadlanah tersebut sebagai berikut:Menimbang, bahwa permohonan hak hadhanah dapat diajukanbersamasama dengan permohonan perceraian sebagaimana ketentuan pasal86 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, makakumulasi permohonan tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuhanak atau hak hadlanah, perlu terlebin dahulu dikaji

Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), makapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalahhak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkankepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hakpemeliharaannya (huruf b);Menimbang

kepentingan terbaikanak memberi makna bahwa Hakim harus betulbetul menjadikan kepentinganterbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhakmendapatkan hak asuh anak;Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentinganterbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua(Pemohon dan Termohon) anak, siapa di antara keduanya yang mampumenjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dialah yang diberi hakuntuk mengasuh anak;Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum khususnya hukumacara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terkait dengan suratgugatan Termohon Kasasi;Bahwa surat gugatan adalah merupakan dasar pemeriksaan suatuperkara sehingga harus diteliti dan dicermati apakah surat gugatantersebut sudah memenuhi syarat formil atau tidak, maka untuk menjawabhal tersebut mohon dikaji dan diteliti kembali secara hukum akanpersyaratan formil gugatan Penggugat, oleh karena secara hukumgugatan Penggugat mengandung

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi untuk selain dan selebihnyatelah diuraikan dalam Memori Banding yang telah diajukan olehPemohon Kasasi semula Para Tergugat Para Pembanding pada tingkatbanding yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan TinggiManado pada tingkat banding dan Memori Banding tersebut mohondianggap merupakan satu kesatuan dengan Memori Kasasi ini (VideMemori Banding Para Tergugat Para Pembanding terlampir bersamaberkas Perkara ini), oleh mohon dikaji dan diperiksa sekaligusdipertimbangkan

Bahwa, Judex Facti seperti tersebut di atas, sama sekali tidak memberikankeadilan dan hak kemerdekaan Pemohon tidak diberi kesempatan lagi, padahaljika dikaji dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon bersikap sopandi persidangan, jujur dan tidak mempersulit persidangan, serta PemohonHal. 6 dari 11 hal. Put.

No. 206 PK/Pid.Sus/2010menyesali perbuatannya, dan Pemohon tidak pernah dihukum, disamping itu pulaPemohon masih berusia muda dan bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik,akan tetapi Judex Facti telah tidak mempertimbangkan halhal tersebut, olehkarena itu Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali;Bahwa, jika dikaji dari hukum acara di dalam menerapkan hukum pidana MajelisHakim telah melampaui kewenangannya, meskipun tugas Hakim diberikewenangan sepenuhnya di dalam memeriksa dan mengadili

Menyatakan gugur Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Kendari Nomor : 26/PENDIS/2012/PTUN.KDI tanggal 26Juni 2012 dan pada angka 3.Menyatakan gugatan Nomor : 26/G.TUN/2012/PTUN.KDI tanggal 8 Juni 2012, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 11 Juni 2012dilanjutkan dan diperiksa serta diputus dengan pemeriksaan acara biasa,yang menjadi pertimbangannya yang tertuang dalam halaman 21menyebutkan Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dikaji dalamPenetapan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 26/PENDIS/2012/PTUN.KDI, tanggal 26 Juni 2012 pada prinsipnya sudahmemasuki substansi dalam pokok perkara sehingga secara teoritis danyuridis tentunya harus dikaji terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukumyang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telahdipaparkan di atas

bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa apabila dikaji

mengajukan gugatanrekonpensi berupa hak asuh anak bernama (PUTRI NABILA, umur 11 tahun;dan AKBAR, umur 10 tahun) yang sampai saat ini telah nyaman dan tenteramikut bersama Penggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut,Tergugat Rekonpensi tidak keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi danjawaban Tergugat Rekonpensi, maka terhadap gugatan hak asuh anak iniMajelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuhanak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;halaman 29 dari40 halaman, Putusan Nomor 3015/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamtersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi te/eologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada lou adalahagar kepentingan terbaik

Salah satu kaidah hukum yangpatut dikaji adalah kaidah hukum berkenaan dengan nafkah madliyah(lampau) anak yang tidak terbayarkan.

Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatanPenggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dikaji dengan seksama gugatanPenggugat tersebut, ternyata pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat dengan menempati secara tidak sahbangunan rumah di jalan Doho No. 176 Kediri yang

Hal ini dapat dilihat dalam putusan MahkamahAgung tanggal 27 Juni 1979 dalam Putusan Kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yangmenyatakan, antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh PengadilanTinggi tidak terjadi ne bis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggimenyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidakdiikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagiMenimbang, bahwa oleh karena itulah yang perlu dikaji dan dipertimbangkandalam perkara a quo, didasarkan

Oleh karenanya untukmempertimbangkan kedudukan hukum (legal status) dan kapasitas hukum (legalcapacity) Penggugat, maka haruslah dikaji secara keseluruhan buktibukti yangdiajukan para pihak dalam relevansinya dengan bentuk dan keabsahan tindakan darisuatu perkumpulan yang berbadan hukum, serta batas tanggung jawab pengurusnya,baik terhadap perkumpulan/badan hukum itu sendiri dan ataupun dalam hubungannyadengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa dasar yuridis keberadaan Penggugat sebagai badan hukum,oleh

atau tidak dan apakah obyek yang diajukansita tersebut milik Penggugat atau bukan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangantersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal inipun tidaklahberalasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat ditolak, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini,tentunya haruslah diperhatikan dan dikaji

hak milik (individu ataupun hakmenguasai negara), dan hak sekunder (Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak GunaBangunan, Hak Guna Usaha, dan lainlain);Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman akan pengertian suatu Hak GunaBangunan dan juga asas pemisahan horizontal tersebut, kini yang harus dipertimbangkanoleh Majelis Hakim adalah apakah bangunan yang ada diatas tanah bekas HGB No. 872atas nama Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok adalah milik dari Rumah Abu Gee Poksebagai suatu Perkumpulan, untuk itu perlulah dikaji

Secaia Yuridis peiiu dikaji wlailg, Kafeia imenurutpembanding putusan MARI tersebut diatas tidak tepat diterapkandalam pekara perdata N0.04/Pdt.G/.2010/PN.Pml, oleh karena itujelasial puiusan Pengadilan Negeri Pemalany NO. 04 / Pdi .G / 2016/ PN.Pml tertanggal 21 Pebruari 2011 harus dibatalkan ;Bahwa atas dasar fakta dan alasanalasan tersebut diatas Pembandingmobon agar Pengadilan Tinggi yang berpengaiaman danberpengetahuan hukum yang luas agar berkenan memberi putusanmenerima dan mengabulkan permohonan

Secara Yuridis perlu dikaji ulang, karena menurutPembanding putusan MARI tersebut di atas tidak tepatditerapkan dalam peikara perdaia NO.64 / Pdi. G / 2016 /PN Pool 2h nnn nnn nnn 1 1timn 1 as mm s 94 dt TO N TS 4Dauwa Udall remoaiuiny rengpugat Udalalll POW O (Cla) Ul atlas=~haruslah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebabputusan MARI NO.1346 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 sudahiepai jika digunakan sebagai landasan yuridis dalam perkara a8.

Hasil Penelitian setelah dikaji dan ditelitiberdasarkan kajian yang obyektif dan komperhensif, baru dapatdiajukan untuk mendapat persetujuan dan keputusan Sidang Paripurna.Dalam kasus ini atas dugaan pelanggaran sumpah janji tersebut harusdikaji dan diteliti secara obyektif, setelah dikaji dan diteliti berdasarkanHal. 2 dari 12 hal. Put. No. 01 PK/PKHS/2008kajian yang obyektif dan komperhensif, baru dapat diajukan untukmendapat persetujuan dan keputusan Sidang Paripurna.