DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA R.I Cq. KEPALABANDARA MUTIARA PALU DKK

Mutiara (Masowu),sekarang dengan kantor Bandar Udara Mutiara;Timur : dahulu dengan Pagar Bandar Udara Mutiara, sekarang denganApron/Landasan Pacu Bandar Udara Mutiara;Selatan : dahulu tanah Saudara Tumbo, sekarang dengan kantor BalaiKarantina Bandar Udara Mutiara;Barat : dahulu tanah Yakuba Palagau, sekarang dengan jalan;5.

Nomor 697 K/Pdt/2016Utara dahulu dengan Pagar Bandar Udara Mutiara (Masowu),sekarang dengan kantor Bandar Udara Mutiara;Timur : dahulu dengan Pagar Bandar Udara Mutiara, sekarang denganApron/Landasan Pacu Bandar Udara Mutiara;Selatan =: dahulu tanah Saudara Tumbo, sekarang dengan kantor BalaiKarantina Bandar Udara Mutiara;Barat : dahulu tanah Yakuba Palagau, sekarang dengan jalan;Adalah sah milik Penggugat beserta ahli waris lainnya dari almarhumTenggo Linggurante yakni Muruia Tenggo, Muruisa Tenggo

Bahwa penyebutan batas objek sengketa dengan hanya menyebutkan:Pagar Bandar Udara Mutiara (Mosowu), tanpa menyebutkan pagarBandar Udara yang mana?

, karena kantor Bandar Udara Mutiara Sis AlJufriterdiri dari ruanganruangan yang letaknya berjajar/berbanjar menghadaplandas pacu Bandar Udara Mutiara Sis AlJufri;Apron/Landasan Pacu Bandar Udara Mutiara, tanpa menyebutkan manayang berbatasan dengan Apron, dan mana yang berbatasan denganLandasan Pacu, karena Apron dan Landasan Pacu merupakan duafasilitas yang berbeda dari suatu bandar udara, yaitu Apron merupakansuatu areal tempat parkir pesawat udara, sedangkan Landasan Pacumerupakan jalan yang

dengan kantor Bandar Udara Mutiara;Timur > dahulu dengan Pagar Bandar Udara Mutiara, sekarang denganHalaman 16 dari 27 hal.Put.

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA RI, C.q.KEPALA BANDAR UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM KOTABARU
2.M. YAHYA AL IDRUS

DIREKTORAT JENDERAL PEERHUBUNGAN UDARA CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENGELOLA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II UMBU MEHANG KUNDA
Intervensi:
PT Ardi Tekindo Perkasa diwakili Roni Pujiantoro, S.E.

KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJAJA

KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJAJA,berkedudukan di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNI AngkatanUdara Atang Sendjaja) ;Dengan ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa KhususNo.SK/04/M/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada : 1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan: MAYOR MURYADI,SH.,MH.;: Kepala Hukum 5": MAYOR MUHAMMAD YANI,SH.;: Kaur Bankum ; : MAYOR AWAN NURCAHAYA.SH,.

.;: Kaurluhgakkum ;: FIRGANZAH, ST ;n oon: Kepala Seksi Fasilitas Instansi;Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNIAngkatan Udara di Kesatuan Lanud Atang Sendjaja;beralamat di di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNIAngkatan Udara Atang Sendjaja) ;Untuk Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IlINTERVENSI 2; 22noeceeeneceeceeceeceeeeeeneesPengadilan Tata Usaha Negara Bandung :"e Telah membaca berkas perkara Nomor : 69/G/2013/PTUNe Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK.Bahwa gugatan penggugat pada gugatannya adalah kurang pihak yaitutidak melibatkan pihak TNI Angkatan Udara.

Desa Ujunggenteng KecamatanCiracap Kabupaten Sukabumi seluas + 85 Hektar antara pihak TNIAngkatan Udara Atang Sanjaya Bogor dengan masyarakat dikarenakantanah tersebut termasuk Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan nomorRegister 50503013 sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;Sehingga menurut pertimbangan Tergugat sangat diperlukankehadiran pihak lain yang berkepentingan terhadap permasalahan tanahtersebut yaitu Panglima TNI Cq.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara AtangSanjaya Bogor karena secara administrative dan penggunaan tanahtersebut di bawah kewenangan pihak dimaksud. ;Dan atau Kementrian Pertanahan Republik Indonesia dan atau KementrianKeuangan Republik.

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) CQ. PANGKOOP 3 CQ. KOMANDAN LANUD HUSEINSASTRANEGARA BANDUNG, dk

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar

Penuntut Umum:
1.NADA AYU DEWINDU RIDWAN,SH
2.FADHIYATUL MARDA ULFAH, SH
Terdakwa:
SALIM Bin LA ODE UDARA

Menyatakan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum secarabersamasama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkanluka sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salim Bin La Ode udara, denganpidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan dikurangi selamaTerdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan;3.

perbuatannya dan mohonkeringanan hukuman;Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang menyatakanbertetap pada tuntutannya begitu pula terhadap Penasihat Hukum Terdakwajuga menanggapinya yang menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritassebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa Salim Bin La Ode Udara

Abdullah BinLa Ada menerangkan sebagai berikut :Fakta Hasil Pemeriksaan : Bengkak disertai lebam pada area mata kiri dibagian alis denganukuran 4x4 cm; Bengkak pada dahi dengan ukuran 2x2 cm; Bengkak pada kepala, dekat area telinga kiri dengan ukuran 3x3 cm;Perbuatan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara bersamasama denganRuslan (DPO), La Ulu (DPO), La Ade (DPO), La Ferdi (DPO) dan La Feri (DPO)tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa

Abdullah Bin La Ada tidak bisa melakukan aktifitas.Perbuatan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat ( 1) ke1KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadaporang sebagaimana dalam dakwaan primer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.

Departemen dan Keamanan Republik Indonesia, Kepala Staff Angkatan Udara (KASAU) Republik Indonesia cq. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I (PANGKOOPSAU I) cq. Komandan Pangkalan Udara TNI-AU Medan (Tergugat II)3. Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan (Tergugat III)

Penggugat:
MULJONO Alias MULYONO WARSO
Tergugat:
1.LANUMA PANASAN
2.MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
3.KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK' INDONESIA DIJAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTAcq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, berkedudukandi Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Katobengke,Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikankuasa kepada M. Rasul Hamid, S.H. Kepala Kejaksaan NegeriBaubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari2017 dan selanjutnya dengan Surat Kuasa Substitusi tertanggalHalaman 2 dari 18 hal. Put.

PENDETA (EMERITUS) ARPELLES FRANS LAPUDOOH,SH,S.Th MELAWAN MAJELIS JEMAAT GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) EKKLESIA BANDAR UDARA NGURAH RAI (BUNR), DKK

Temacun, Kuta, Badung , berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2014 yangselanjutnya disebut sebagai pihak ; PENGGUGATMELAWAN ; I.MAJELIS JEMAAT GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT(GPIB) EKKLESIA BANDAR UDARA NGURAH RAI ( BUNR) ,alamat JalanSentani No.1 Bandara Ngurah Rai , Tuban, Kuta, Badung Bali; yangselanjutnya disebut sebagai pihak : TERGUGAT ll MAJELIS SINODE GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT(GPIB) , Alamat Jalan Merdeka Timur No.10 , Jakarta Pusat , selanjutnyadisebut

YULIUS YOGI sebagai Penggugat Lawan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Kepala Bandar Udara Enarotali Kabupaten Paniai sebagai Tergugat I;Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Paniai sebagai Tergugat II;Bupati Kabupaten Paniai sebagai Tergugat III;Wib Yogi sebagai Tergugat IV;Pimpinan PT. Bank Papua Cq Pimpinan Bank Papua Cabang Nabire sebagai Tergugat V;

.- Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.

Tingkat Il Buton tanggal 07 Nopember 1978hingga diatasnya kemudian didirikanLapanganTerbang Perintis Betoambari hinggasaat ini menjadi Bandar Udara Betoambari.

Direktur JenderalPerhubungan Udara Cq. Kepala Bandara Udara Betoambari Baubau tidak pernahmenganggarkan untuk pembayaran gant rugi terhadap pihakpihak yangmengklaim memiliki tanah di dalam kawasan Bandar Udara Betoambari, apalagidalam putusan terhadap gugatan sebelumnya yakni Putusan Nomor31/Pdt/G/1990/PN.BB tanggal 31 Oktober 1991 Jo.

hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis dari PemdaTk.I Buton kepada Direktorat Perhubungan Udara Nomor :WP.IV/57/4/8/663/PPINtanggal 7 Agustus tahun 1978, Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton Nomor:82/KDR/78 tanggal 7 Nopember tahun 1978 tentang penyerahan hak milik tanahlokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari kepada Direktorat PerhubunganUdara, Skets tanah lokasi Lapangan Udara Perintis Betoambari terletak di desaKatobengke Kecamatan Wolio Daerah Tk.Il Buton Propinsi Sulawesi

PerluHal.29 dari 36 Putusan No. 65/PDT/2017/PT SULTRA10.11.12.13:14.kami jelaskan bahwa para tergugat tidak pernah melakukan ganti rugi terhadaplokasi Bandar Udara Betoambari.

Perlukami jelaskan bahwa para tergugat tidak pernah melakukan ganti rugi terhadaplokasi Bandar Udara Betoambari.

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cq PANGKOOP I cq KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA tersebut;

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cqPANGKOOP I cq KOMANDAN LANUD HUSEINSASTRANEGARA, VS Dr. EDDY WIRAWAN, S.H., dkk

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cqPANGKOOP cq KOMANDAN' LANUD ~~ HUSEINSASTRANEGARA, berkedudukan di Pangkalan TNI AU HuseinSastranegara Bandung, diwakili oleh Ardhi Tjahjoko, selakuKomandan Lanud Husein Sastranegara, dalam hal ini memberikuasa kepada R. Agus A.

Nomor 511 PK/Pdt/2015diserahkan kepada TNI Angkatan Udara, dengan demikian objeksengketa dalam penguasaan Lanud Husein Sastranegara. (fotocopy legalisir Bukti T1);Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7/ tanggal 9 Mei 1950perihal penyelesaian tentang tanahtanah yang dahulu diambiloleh pemerintahan pendudukan Djepang.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH RI. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA RI.KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cq PANGKOOP cqKOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali inisejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Halaman 22 dari 23 hal. Put.

Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA ENAROTALIN KABUPATEN PANIAI
Terbanding/Tergugat IV : WIB YOGI
Terbanding/Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Paniai
Terbanding/Tergugat V : MARTHINUS YOGI
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Paniai

W30.U8/HK.02/ 4/ 2017 / 211 tertanggal 15 Mei2017;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat;MELAWANKementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat JenderalPerhubungan Udara Cq Kepala Bandar Udara Enarotali KabupatenPaniai, yang berkedudukan Bandar Udara Enarotali, Distrik Paniai Timur,Kabupaten Paniai Provinsi Papua.

tambahanpertimbangan sebagai berikut; 02022 o eee n ene ne en nn neeHalaman 3 Putusan Nomor : 48/PDT/2017/PT JAPMenimbang, bahwa Penggugat / sekarang Pembanding mendalilkandalam surat Gugatannya 16 Januari 2017 antara lain kepada Tergugat I,II /Terbanding I, Il yaitu sebagaimana terurai dalam posita angka 15 yaitu :Bahwa proses pembebasan tanah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Ilsecara melawan hukum, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimanapenetapan besarnya biaya pembebasan tanan Bandar Udara

Dalam surat Penetapan besarnya biaya pembebasan tanah lokasibandar udara Enarotali atas nama WIB Yogi dengan surat Nomor :HL104/310/X/UPBU.YE2015 tertanggal 27 Oktober 2015 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar UdaraEnarotali dimana luas tanah yang dibebaskan dari WIB Yogi adalahpanjang 699 M x lebar 50 M = 34.965 M?

nn nnn nena nn nn nnn nn nnn nen nn neeMenimbang, bahwa untuk membuktikan terhadap dalil tersebut diatasternyata dari keterangan saksi Penggugat / sekarang Pembanding yaitu saksiSimon Yogi, saksi Yohanis Yogi, Saksi Alex Yogi, Saksi Yunus Yogi, Saksi AlfredYogi, tidak ada yang menerangkan secara jelas dan rinci perbuatan Tergugat ,Il / Terbanding I, Il telah melanggar peraturan yang ada dan melawan hukumsehingga merugikan Penggugat / sekarang Pembanding dalam prosespembebasan tanah untuk Bandar Udara

Enarotali dan dalamkepemilikan tanah bandar udara Enarotali yang dibebaskan, Tergugat V tidakberhak menerima sendiri dana ganti rugi tanah bandara Enarotali karenaTergugat V berasal dari marga Yumago Yogi satu marga dengan Tergugat IVdan tidak ada satu surat pun dalam dokumen pembebasan tanah bandar udaraEnarotali yang dikeluarkan atas nama Marthinus Yogi (Tergugat V) dan yangmenjadi dasar hingga Tergugat III memerintahkan untuk mindahkan dana gantirugi tanah Bandar Udara Enarotali sebesar Rp. 10.000.000.000

Pembanding/Turut Tergugat II : Walikota Palu Pemerintah Kota Palu
Terbanding/Penggugat : Jemmy M.Tenggo
Terbanding/Tergugat I : Joharny
Terbanding/Tergugat II : Sisah
Terbanding/Tergugat III : Arnold
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : Dirjen Perhubungan Udara UPBU Unit Pengelola Bandara Udara Kelas Satu Mutiara Sis Al Jufri Palu

Menteri Perhubungan Udara Cq. Kantor DinasPerhubungan Udara Cq. Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri KotaPalu, dalam hal ini diwakili Kuasanya Nargis, S.Sos, Dkk, beralamatKawasan Bandara Muriara Sis Al Jufri Kota Palu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut Pembandingll/Terbanding semula Turut Tergugat ;Lawan :Jemmy M.

GARO dan LADJURAEDJOAe sebelah Timur dengan pagar lapangan udara Mutiarae sebelah selatan dengan pagar pemadam kebakaran/Meteorologie sebelah selatan dengan tanah sdr.

Kantor Dinas Perhubungan Udara, Cq.

Kepala BandaraSis Al Jufri dalam struktur organisasi Kementrian Perhubungantidak terdapat Kantor Dinas Perhubungan Udara, melainkanDirektorat Jenderal Perhubungan Udara berada langsung dibawahKementrian Perhubungan dan Bandar Udara Sis Aljufri Palu yangmerupakan Unit Penyelenggara Bandara Udara yang beradadibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penggunaannomenklatur Kantor Dinas Perhubungan Udara lazim dipergunakandalam organisasi di Pemerintahan Daerah, karena itu GugatanPenggugat / Terbanding

Johanis,dkk selaku para Penggugat dan Turut Tergugat II patut ditolak dandikesampingkan, karena mengadangada tanpa ada dasar ;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT PALMenimbang, bahwa atas memori banding Pembanding III/semula TurutTergugat , Terbanding/semula Pengugat telah mengajukan Kontra MemoriBanding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara Kelas Mutiara Sis Aljufri, cq Kepala Kantor UPBU MutiaraSis