Ditemukan 40082 data
Murad Ismail Selaku Gubernur Maluku
Termohon:
1.Yayasan Warisan Budaya Banda
2.Yayasan Pembina SMA/SMP Kecamatan Banda
3.Yayasan Pembina Jiwa 10 (sepuluh) Nopember 1945
165 — 111
Banda Permai;
- Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Banda Permai adalah paling sedikit 50 % (lima puluh persen) lembar saham dari jumlah saham PT. Banda Permai;
- Menetapkan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.
Banda Permai dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50 % (lima puluh persen) lembar saham dari jumlah saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.
Banda Permai untuk seluruh agenda rapat;
- Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke-3 (ketiga) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini;
- Menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.
Banda Permai yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam penetapan ini;
- Menetapkan Pemohon dan/atau kuasannya sebagai Ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Banda Permaia berdasarkan penetapan ini;
- Menetapkan Pemohon berwenang untuk menetukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke-3 (ketiga), di tempat kedudukan PT.
Banda Permai;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sejumlah Rp1.740.000.- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Menolak permohonan selain dan selebihnya
Pemohon:
Murad Ismail Selaku Gubernur Maluku
Termohon:
1.Yayasan Warisan Budaya Banda
2.Yayasan Pembina SMA/SMP Kecamatan Banda
3.Yayasan Pembina Jiwa 10 (sepuluh) Nopember 1945
Banda Permai atas permintaan secara resmi dan tertulissebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON.
Banda Permai sebagaimanayang tercatat dan diterbitkan oleh Ditjen AHU kemenkumham RI makaalamat atau tempat kedudukan hukum terakhir dari PT. BANDA PERMAIadalah BANDA NAIRA, MALUKU TENGAH, MALUKU;Bahwa adapun alamat atau tempat kedudukan hukum dan juga tempatkedudukan usaha dari PT.
Banda Permai bekerja sama dengan 3 Yayasan yaitu YayasanWarisan Budaya Banda dan Yayasan Pembina SMA/SMP Bandasedangkan yang ketiga saksi lupa nama Yayasannya serta dalampelaksanaannya berjalan tidak sesuai aturan;Bahwa Saksi lupa kapan PT. Banda Permai dibentuk;Bahwa karena PT.
Banda Permai bekerja sama dengan 3 Yayasan yaitu YayasanWarisan Budaya Banda dan Yayasan Pembina SMA/SMP Banda sedangkanyang ketiga tidak diingat lagi nama Yayasannya serta dalam pelaksanaannyaberjalan tidak sesuai aturan; Bahwa Para Saksi lupa kapan PT. Banda Permai dibentuk; Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat Maluku adalah pemegang saham 50 %pada PT. Banda Permai; Bahwa karena PT.
Banda Permai denganagenda RUPSLB sebagai berikut:a. Pembahasan mengenai Pembubaran PT. Banda Permai; danb.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
Termohon:
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
242 — 133
Pemohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
Termohon:
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEHNyak Arief BandaAceh, Provinsi Aceh ;Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MELAWANLEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Sakti,Lorong LBH Banda Aceh, Nomor 1, Desa Pango Raya, KecamatanUlee Kareng, Kota Banda Aceh;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020, telahmemberikan kuasa kepada:1. DESI AMELIA, S.H. ;2. KHAIRUL AYYAMI, S.H.;3. FELAANGRENI, S.H. (asisten advokat);4. MUHAMMAD AZHARI AKHIRULLAH, S.H.(asisten advokat);5. ARABIYANI, S.H.
(asisten advokat);Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor 1 dan2 adalah Advokat/Penasihat Hukum dan selanjutnya nomor 3, 4, dan 5adalah Asisten Advokat pada Lembaga bantuan Banda Aceh yangberalamat di Jalan Sakti, Lr. LBH Banda Aceh, No. 1 Desa PangoRaya, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:1.
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:15/PENMH/2020/PTUN.BNA, tanggal O06 April 2020, tentang PenunjukanMajelis Hakim;Halaman 2 dari 28 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:15/PENPPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 06 April 2020, tentang PenunjukanPanitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;3.
Termohon juga bersedia menghadirkanbuktibukti tambahan apabila dipandang perlu. oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.5.
BuktiT10 : Fotokopi dari fotokopi DaftarRancangan Qanun Aceh Program Legislasi Aceh (Prolega)Prioritas Tahun 2020, untuk membuktikan bahwaRancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan yangdiinisiasi oleh LBH Banda Aceh masuk Prolega Prioritas2020;11. BuktiT11 : Fotokopi dari fotokopi DraftQanun Aceh tentang Pertanahan untuk menjelaskanketerllbatan LBH Banda Aceh dalam PenyusunanRancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan;12.
28 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH., II. KHAWALED;
OBJEK SENGKETA:1.Sertipikat Hak Milik Nomor 2057, tanggal 15 Februari 2008 Atas NamaBukhari Hamzah, Luas Tanah 820 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkanSurat Ukur Nomor 02/2008, tanggal 11 Februari 2008;Sertipikat Hak Milik Nomor 2206 Tahun 2012, tanggal 25 Mei 2012 AtasNama Khawaled, Luas Tanah 400 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yangdikeluarkan
Sertipikat Hak Milik Nomor 2057 Tanggal 15 Februari 2008 AtasNama Bukhari Hamzah, Luas Tanah 820 M2, terletak di DesaPeuyeurat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, ProvinsiAceh, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Acehberdasarkan Surat Ukur Nomor 02/2008, Tanggal 11 Februari 2008;b.
Menyatakan batal atau tidak sah :1.2.Sertipikat Hak Milik Nomor 2057, tanggal 15 Februari 2008 atas namaBukhari Hamzah, Luas Tanah 820 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkanSurat Ukur Nomor,: 02/2008, Tanggal 11 Februari 2008:Sertipikat Hak Milik Nomor 2206 Tahun 2012, tanggal 25 Mei 2012 atasnama Khawaled, Luas Tanah 400 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda
Sertipikat Hak Milik Nomor 2057, tanggal 15 Februari 2008 atas namaBukhari Hamzah, Luas Tanah 820 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkanSurat Ukur Nomor 02/2008, tanggal 11 Februari 2008;2.
Sertipikat Hak Milik Nomor 2206 Tahun 2012, tanggal 25 Mei 2012 atasnama Khawaled, Luas Tanah 400 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkanSurat Ukur Nomor 50/2012, tanggal 20 April 2012:4.
128 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACEH MEDIA GRAFIKA (AMG) BANDA ACEH ATAU HARIAN SERAMBI INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : SYARIFAH NURMALA
Terbanding/Tergugat II : CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH
Terbanding/Turut Tergugat I : CQ WALIKOTA BANDA ACEH CQ CAMAT KECAMATAN BAITURRAHMAN
Terbanding/Turut Tergugat II : CQ CAMAT KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH CQ KEUCHIK KEPALA DESA SEUTUI
Terbanding/Turut Tergugat III : CQ WALIKOTA BANDA ACEH CQ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN KOTA BANDA ACEH
Turut
155 — 126
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Juni 2020 Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Bna.
Pembanding/Penggugat I : HAJJAH TJUT ZAHARA
Terbanding/Tergugat I : SYARIFAH NURMALA
Terbanding/Tergugat II : CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH
Terbanding/Turut Tergugat I : CQ WALIKOTA BANDA ACEH CQ CAMAT KECAMATAN BAITURRAHMAN
Terbanding/Turut Tergugat II : CQ CAMAT KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH CQ KEUCHIK KEPALA DESA SEUTUI
Terbanding/Turut Tergugat III : CQ WALIKOTA BANDA ACEH CQ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN KOTA BANDA ACEH
TurutMohd Hasan No.21 Batoh Banda Aceh, 3. Azmi, S.H. 4. Muliadi, S.H.,M.H., 5. Muhammad Iqbal, S.H. ketiganya PNS padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh,beralamat di Jalan Tgk.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA C/Q GUBERNURACEH C/Q WALIKOTA BANDA ACEH C/Q BADANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAANBKPP) KOTA BANDA ACEH, beralamat di JalanTengku Abu Lam U, Nomor: 7, Banda Aceh, KotaBanda Aceh;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AuliaRahman, S.H., 2. M. Yafi Zhafran, S.H., keduanyaadvokat berkedudukan di jalan Dr. Mohd Hasan No.21 Batoh, Banda Aceh, 3. Azmi, S.H. 4. Muliadi, S.H.,M.H., 5.
dihadapan Ketua PengadilanNegeri Banda Aceh;Halaman 6 dari 84 hal.
Pengadilan Negeri Banda Acehmelaksanakan eksekusi perkara terdahulu, dan juru sita PengadilanNegeri Banda Aceh telah meletakkan sita eksekusi, untuk itu tidak dapatlagi meletakkan sita jaminan terhadap perkara a quo, karena putusanPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2009/PN.Bna, tanggal11 Maret 2010 Jo.
Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia c/q Gubernur Aceh c/q Walikota Banda Aceh c/q CamatKecamatan Baiturranhman Kota Banda Aceh c/q Keuchik Kepala DesaSeutul Kecamatan baiturrahman Kota Banda Aceh;3.
CV Makkah
Tergugat:
Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
27 — 11
Penggugat:
CV Makkah
Tergugat:
Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
FRI HARMOKO, SH
Terdakwa:
TAMRIN ALS BAPAK BANDA BIN PUANG ITTANG
10 — 0
- Menyatakan terdakwa (I) TAMRIN Alias BAPAK BANDA Bin PUANG ITTANG dan Terdakwa (II) ACAN Alias AMBE MANISA BIN WATANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama ikut serta main judi di mukan umum" ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Memerintahkan barang
Penuntut Umum:
FRI HARMOKO, SH
Terdakwa:
TAMRIN ALS BAPAK BANDA BIN PUANG ITTANG
SUTRISNO
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk CABANG BANDA ACEH
72 — 6
Penggugat:
SUTRISNO
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk CABANG BANDA ACEHAKTA PERDAMAIANPada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, dalam persidanganPengadilan Negeri Banda Aceh yang terbuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tok CABANG BANDA ACEH, berkedudukandi Jalan Cut Meutia Nomor 17 Kota Banda Aceh yang diwakili olehENDO RAFANO, bertindak mewakili Direksi PT.Bank RakyatIndonesia Persero Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.Satria Dharma Sakti, 2.
,M.H Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, HakimPengadilan Negeri Banda Aceh , dan untuk itu telah mengadakan persetujuanberdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Rabu tanggal 11September 2019 sebagai berikut:1.
Segala biaya yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut.Kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan Putusansebagai berikut:Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian No.37/PDT.G/2019/PN Bna PUTUSANNomor 37/Pdt.G/2019/PN BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian
Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untukmentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut; Menghukum Penggugat/Pihak Kedua untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Banda
,M.H. dan JUANDRA, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda AcehNomor 37/Pdt.G/2019/PN Bna tanggal 25 Juli 2019, dan diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SAIFUL BAHRI, Panitera Penggantidan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,NANI SUKMAWATI, S.H., M.H SADRI, S.H., M.HJUANDRA, S.H.Panitera Pengganti,SAIFUL
Terbanding/Penggugat : JAUHARI
Turut Terbanding/Tergugat II : ANWAR
Turut Terbanding/Tergugat III : REZA KAMILIN CQ CAMAT BANDA RAYA
Turut Terbanding/Tergugat IV : BPN KOTA BANDA ACEH
48 — 31
M E N G A D I L I:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 September 2022 Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bna yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
Pembanding/Tergugat I : BUKHARI
Terbanding/Penggugat : JAUHARI
Turut Terbanding/Tergugat II : ANWAR
Turut Terbanding/Tergugat III : REZA KAMILIN CQ CAMAT BANDA RAYA
Turut Terbanding/Tergugat IV : BPN KOTA BANDA ACEH
Terbanding/Tergugat : PT. Banyu Biru Resources
97 — 9
Bank Perkreditan Rakyat Banda Raya
Terbanding/Tergugat : PT. Banyu Biru Resources
69 — 26
LA SUMA LATURISSE: lahir di Ambon 21 Mei 1966, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan , Alamat Selamon Banda RT/RW 005 Kel Banda ,Kabupaten Maluku Tengah (untuk sementara berdomisili di Negeri Laha) selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
oO>PENETAPANNomor 146 /Pdt.P/2017/PN AmbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapermohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam permohonan dari:LA SUMA LATURISSE: lahir di Ambon 21 Mei 1966, Agama Islam,Pekerjaan Nelayan , Alamat Selamon Banda RT/RW 005Kel Banda ,Kabupaten Maluku Tengah (untuk sementaraberdomisili di Negeri Laha) selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Pengadilan Negeri
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (PERSERO) WILAYAH I CABANG BANDA ACEH
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI BANDA ACEH ; FAJAR HEIDI SURYA bin JAMIDIN EFFENDI
Baiturrahman BandaAceh;Agama : IslamPekerjaan : Anggota Polriterdakwa berada di dalam tahanan :1.Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 16Nopember 2006;Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2006 sampai dengan tanggal3 Desember 2006Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 20 Nopember 2006sampai dengan tanggal 19 Desember 2006Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 20 Desember 2006sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2007Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda
Aceh sejak tanggal 12Januari 2007 sampai dengan tanggal 10 Maret 2007Ketua Pengadilan Tlnggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Pebruari 2007 s/dtanggal 16 Maret 2007;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17Maret 2007 sampai dengan tanggal 15 Mei 2007Hal. 1 dari 11 hal.
Muchtaryang dikeluarkan oleh pihak RS Fakinah Banda Aceh (asili); 1 (satu) lembar foto copy laporan harian pasien yang dikeluarkan olehpihak RS Fakinah Banda Aceh;Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.234/Pid.B/2006/PN.BNA tanggal 15 Pebruari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Fajar Heidi Surya bin Jamidin Effendi bersalahmelakukan tindak pidana Penganiayaan yang
Muchtaryang dikeluarkan oleh pihak RS Fakinah Banda Aceh (asli);Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.29/Pid/2007/PT.BNA tanggal 7 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.2.Menerima permohonan banding dari terdakwa dalam perkara ini;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Pebruari2007 No.234/Pid.B/2006/PNBNA sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan
No.1923 K/Pid/2007Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.234/akta.Pid/2006/PN.BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2007 Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Mei 2007 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6
5.BANK BUKOPIN KCU BANDA ACEH
6.BANK BNI SYARIAH BANDA ACEH
7.KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
8.OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI ACEH
9.MUKHSIN PUTRA HASPY, S.H., Sp.N.,
86 — 17
BANK MUAMALAT CABANG BANDA ACEH
5.BANK BUKOPIN KCU BANDA ACEH
6.BANK BNI SYARIAH BANDA ACEH
7.KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
8.OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI ACEH
9.MUKHSIN PUTRA HASPY, S.H., Sp.N.,
82 — 57
Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2417 tanggal 24 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 00128/Lamlagang/ 2014, tanggal 21 Mei 2014, Luas 282 M2 yang terletak di Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh atas nama AZWIR;3.
Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2417 tanggal 24 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 00128/Lamlagang/2014, tanggal 21 Mei 2014, Luas 282 M2 yang terletak di Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh atas nama AZWIR;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.513.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH., 2. A Z W I R.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, Berkedudukan diJalan Ir. Mohd.
Luas 282 M2, terletak diDesa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Atas namaAZWIR adalah cacat hukum dan karenanya harus batal demi Hukum.;V.
yang terletak di Desa Lamlagang,Kecamatan Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh adalah sahdan berkekuatan hukum;3.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Peta Pendaftaran Tanah Desa / Gampong LamlagangKecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.(fotokopi darifotokopi);Fotokopi Peta Pendaftaran Tanah Desa/ Gampong Ateuk Jawo,Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
Banda Raya Kota Banda Aceh ;Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan diatas, gugatan yang diajukanPenggugat tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut hukum ;.
6.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Banda Aceh
7.CV. SAKHI UTAMA
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
80 — 21
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mencatat pencabutan gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bna, tersebut pada Buku Register Perkara;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.855.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR FUNGSIONAL BANDA ACEH
6.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Banda Aceh
7.CV. SAKHI UTAMA
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
TAN HUANG HAI
Tergugat:
1.cq Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.cq Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh
Turut Tergugat:
WINAI BUNPHICIT
28 — 40
Penggugat:
TAN HUANG HAI
Tergugat:
1.cq Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.cq Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh
Turut Tergugat:
WINAI BUNPHICITPENETAPANNomor 43/Pdt.BTH/2019/PN BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkaraperdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara bantahanyang diajukan oleh:Tan Huang Hai, warga negara Malaysia, pemegang Kartu Pengenal Malaysia(Identity Card) Nomor : 770523086503, tinggal di No. 1, Lorong Satu,Jalan Foo Ling Kong, Sugai Pinang Besar 32300 Pangkor Perak, dalamdalam hal ini memberikan kuasa kepada A. D.
Kejaksaan Tinggi Banda Aceh cq. KepalaKejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh;selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;3.
Winai Bunphicit, beralamat di PhitsanulokThailand,saat Ini untuk sementara bertempat/berkedudukan di PangkalanPengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) LampuloBanda Aceh, di Jalan Indra Budiman No. 12 Lampulo Banda AcehPropinsi Aceh;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BandaAceh Nomor 43/Pdt.BTH/2019/PN Bna tanggal 22 Agustus 2019, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;Halaman
Tergugat:
PT. Banyu Biru Resources
70 — 22
Bank Perkreditan Rakyat Banda Raya
Tergugat:
PT. Banyu Biru Resources
Arifin bin Abdul Hamid
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
205 — 85
MENGADILI;
- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 2/G/2023/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 310.500,- (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
Penggugat:
Arifin bin Abdul Hamid
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
MUHAJIRIN
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota banda aceh
Intervensi:
SAIDATURRAHMI
115 — 42
Penggugat:
MUHAJIRIN
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota banda aceh
Intervensi:
SAIDATURRAHMI