Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan' seluruh kewajibannya secarasekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biayabiayayang timbul yang pernah dikeluarkan oleh PENGGUGATberkenaan dengan biaya upaya penyelesaian kredit selama ini(vide Pasal 18 PK yang telahdisepakati

Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT sebagai kreditur akan melakukan penjualan objek jaminanuntuk pelunasan kewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGATmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraini agar memerintah TERGUGAT untuk secara sukarelamenggosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun ataudari penghuni siapapun juga selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari setelah

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangsebesar Rp. 54.547.031, (Lima puluh empat juta lima ratus empat puluhtujuh ribu tiga puluh satu rupiah) dan/atau sebesar hutang kredit padasaat pembayaran berikut biayabiaya yang timbul secara seketika,sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh)hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tersebutdiatas;6.

Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secarasekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biayabiayayang timbul yang pernah dikeluarkan oleh PENGGUGATberkenaan dengan biaya upaya penyelesaian kredit selama ini(vide Pasal 18 PK yang telahdisepakati

Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, makaPENGGUGAT sebagai kreditur akan melakukan penjualan objek jaminanuntuk pelunasan kewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGATmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraini agar memerintah TERGUGAT untuk secara sukarelamenggosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun ataudari penghuni siapapun juga selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari setelah

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangsebesar Rp. 54.547.031, (Lima puluh empat juta lima ratus empat puluhtujuh ribu tiga puluh satu rupiah) dan/atau sebesar hutang kredit padasaat pembayaran berikut biayabiaya yang timbul secara seketika,sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambatlambatnya 7 (tujuh)hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tersebutdiatas;6.

Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat akan menghindar dari kewajibannyauntuk memberikan pembayaran kepada Penggugat, oleh karena itu agargugatan dalam perkara tidak siasia, maka mohon kiranya Pengadilanmeletakan jaminan terhadap Jaminnan Penyelesaian secara tuntas olehMenteri BUMN dan Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik IndonesiaHal. 3 dari 16 Hal. Put. No.1996 k/Palt/2013selaras dan seturut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1995, Pasal 17 Hakmemperoleh keadilan dari Negara;5.

;Jaminan penyelesaian secara tuntas oleh menteri BUMN dan Pemerintahatau Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dan seturut Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17.

,jaminan penyelesaian secara tuntas oleh Menteri BUMN danPemerintah selaras dan seturut Undang Undang Nomor 39 Tahun1999 Pasal 17 hak memperoleh keadilan dari Negara;Hal. 5 dari 16 Hal. Put.

diterima;Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).Banwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak(pluriutn litis consortium), sebagai berikut:Karena pemilik sebenarnya atas tanah sengketa adalah Perhutani dandalam pendirian 2 tiang listrik tegangan menengah pihak Perhutani tidakkeberatan, maka seharusnya Penggugat memasukan pula pihak Perhutanisebagai Tergugat dalam Gugatan a quo;b.Berkaitan dengan petitum gugatan a quo angka 4, yang menyatakan:"jaminan penyelesaian secara tuntas

harusdinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah merampas dan/ataumenguasai tanah sengketa secara melawan hukum dari penguasaan dankepemilikan Para Penggugat dan Turut Tergugat, maka Para Penggugatdan Turut Tergugat mengalami kerugian moril dan materiil, yang manakerugian moril yang dialami oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat akibatperbuatan Para Tergugat yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas

tanah sengketa telah dikuasai dan dimanfaatkan hasilnyasecara melawan hukum oleh Para Tergugat selama 9 (sembilan) tahunkesekarang dan setiap tahunnya mampu menghasilkan Rp17.500.000,00(tujun belas juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian totalkerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat dan Turut Tergugatakibat perbuatan Para Tergugat, yaitu Rp17.500.000,00x 9 tahun =Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yangharus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas

Nomor 1503 K/Pdt/201718.19.20.21.22.tanggung renteng ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap;Bahwa dengan demikian total kKerugian materiil dan moril yang diderita olehPara Penggugat dan Turut Tergugat akibat perbuatan Para Tergugat yangtelah merampas dan/atau menguasai tanah sengketa secara melawanhukum yaitu sebesar Rp357.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas olehPara Tergugat secara tanggung renteng

Nomor 1503 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15:Menyatakan sebagai hukum, bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugatyang merampas, menguasai, memanfaatkan, menggadaikan dan/ataumenerima gadai Tanah Sengketa secara melawan hukum menimbulkankerugian moril dan materiil bagi Para Penggugat dan Turut Tergugatsebesar Rp357.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh ParaTergugat secara tanggung renteng ketika perkara ini telah mempunyaikekuatan

Bahwa seringnya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat selainakibat ulah Tergugat yang tidak mau diajak tinggal bersama olehPenggugat di Trenggalek, serta tidak pernah memberikan nafkah lahirkepada Penggugat;Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sudahtidak ada lagi komunikasi yang baik untuk sebagai mana mestinya sebagaipasangan suami istri;Bahwa Penggugat telah meminta ketegasan/kepastian danpertanggungjawaban dari Tergugat agar dapat menyelesaikanpermasalahan ini secara tuntas

Bahwa Penggugattelah meminta ketegasan/kepastian dan pertanggungjawaban dari Tergugatagar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas akan tetapi Tergugattidak pernah mau memberikan jawaban atau solusi atas apa yang menjadipermasalahan kepada Penggugat.

PIHAK PERTAMA setuju atas nilai pembayaran kontribusi perbaikankerusakan ruas jalan Proyek yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, yaitusebesarRp. 4.875.000.000, (empat milyar delapan ratus tujuh puluhlima juta Rupiah).Halaman 2 Putusan Perdamaian 396/Pdt.G/2019/PN.Jkt.PstBerdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikanSengketa diantara PARA PIHAK secara tuntas dan menyeluruh danmenyatakannya dalam KESEPAKATAN ini dengan syaratsyarat dan ketentuansebagai berikut:PASAL 1LANDASAN HUKUMPARA

Sei Asam Takaras Tb Talaken Tb Jutuh, Gunung Mas Kalimantan Tengah, tanggal 2 Mei 2018.PASAL 5KETENTUAN LAINLAINKESEPAKATAN ini mengakhiri perselisihan antara PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA secara tuntas dan keseluruhan.Bahwa PARA PIHAK, sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan PIHAKKEDUA tidak memiliki kewajiban lain kepada PIHAK PERTAMA yang dapatditaginkan dikemudian hari, selain melakukan pembayaran uang kontribusiperbaikan kerusakan jalan sebesar Rp.4.875.000.000, (empat milyardelapan ratus tujuh

Asia Baharu) untuk dapat menuntut haknyaselaku distributor sah yang telah melaksanakan kewajibanhukumnya, khususnya terkait dengan WHAK kesepakatanpemutusan dan untuk menerima pembayaran penyelesaian tuntas(clean break), sebagaimana diakui dan dijamin berdasarkanperaturan perundangundangan di Indonesia. ;IV.A.2.

Sebagai analogi,doktrin menyatakan bahwa harus tercapainya kesepakatanpemutusan atau penyelesaian secara tuntas adalah pendapat ahliyaitu Victorianus M.H.

Pasal 22 ayat (6) Permendagri 11/2006 telah mengatur:Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusanperjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapatpenyelesaian secara tuntas (clean break), maka sementarapenyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidakberlaku dan principal dapat menunjuk agen, agen tunggal, distributoratau distributor yang baru.2.

Bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi ini telah sesualdengan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Permendagri 11/2006 telah mengatur:Apabiladalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukanpemutusanpernanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapatpenyelesaian secara tuntas (clean break), maka sementara penyelesaiansecara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan principaldapat menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor yang baru.14.

Bahwa tidak dapat ditindaklanjutinya permohonan notifikasisebagaimana angka 41 juga didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (6)PerBPOM 12/2020 (Vide Bukti TT10), yaitu dalam hal terdapat keberatandari Importir sebelumnya terhadap pemutusan keagenan oleh Prinsipalmaka BPOM dapat menunda pemberian notifikasi kepada pemohonnotifikasi sampai dengan adanya penyelesaian secara tuntas oleh parapihak.43.

ditunjuksebagai kuasa sah dariTergugatuntuk mewakili Tergugat menandatangani Akta Jual Beli termaksudsebagai pihak Penjual dankekurangan pembayaran setelah dipotong biaya Akta Jual Beli danPajak dapat dititipkan pada PPAT atau Pengadilan NegeriSurakarta untuk dititipan sebagai titipan kepada Tergugat; Bahwa biaya proses jual beli yang menyangkut denganpembiayaan yang bersangkut paut dengan tanahtanah aquodipikul bersamasama antara Penggugat dan Tergugat sampaiHalaman 4 Pts.No.357/Pdt/2017/PT SMGme2.13.tuntas

DALAM EKSEPSL. 1.Bahwa mengingat dalam suatu sengketa perdata haruslah dapatmenyelesaikan suatu sengketa antara pihakpihak yang terlibatdidalamnya, sebagaimana dalam hukum (According to thelaw/due precess of law), adil (fair and just trial) yang dapatdiselesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkara Aquo,yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yangdiperiksa dan diputus; Halaman 7 Pts.No.357/Pdt/2017/PT SMG2.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnyakeadilan baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telahmenimbulkan problematic Yuridis yang harus diselesaikansecara tuntas dan menurut hukum yang berlaku dan untuk tidakmenimbulkan suatu putusan yang tumpang tindih (Over laping)dan saling bertolak belakang kelak, yang memungkinkansemakin kompleksnya permasalahan dalam perkara Aquo.Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semuapihak dalam permasalahan dimaksud dan guna menetapkanhakhak

pihak yang terlibat atas perkara tersebut adalah sangatesensiil dan merupakan Conditio Sine Quonon dengan suatupenyelesaian secara komprehensif dan tuntas permasalahanperkara Aquo; 3.

Dengan diterimanya dana kompensasi tersebut diatas secara tunaidan langsung, maka segala permasalahan dan urusan yangberkenaan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tersebutdiatas dinyatakan selesai dengan tuntas serta perdamaian ini tidakdapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap8.

Penyelesaian perdamaian ini merupakan suatu penyelesaian yangmenyeluruh dan tuntas antara kedua belah pihak, sehinggadikemudian hari tidak akan ada tuntutan dari PARA PIHAK.9.

Bahwa kemudian Saksi2 memanggil Terdakwa dan setelahTerdakwa berada di dalam lalu duduk di kursi sambil menunjukkan isiSMS petunjuk Danrem kepada Saksi2 yang isinya selesaikan dulumasalahmu sampai tuntas kemudian Saksi2 berbicara kepadaTerdakwa Pak Umar tuntas itu. ada dua untuk penyelesaianmasalahnya yang pertama secara hukum dan yang kedua secarakekeluargaan, itu pun tergantung dari Pak Umar, tapi menurut Saksi2untuk permasalahan ini diselesaikan saja secara kekeluargaan itu puntergantung Pak Umar

Bahwa setelan Saksi mendengar penjelasan dari Saksi3,selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk masuk keruangan Saksi,lalu pada saat di dalam ruangan Saksi, Terdakwa menunjukkan SMSkepada Saksi di HPnya (telpon genggam) nya dari Danrem 173/PVByang isinya selesaikan dulu masalahmu sampai tuntas.9.

Putusan Nomor 39K/PM.III14/AD/X/2018Menimbangmenunjukkan isi SMS petunjuk Danrem kepada Saksi1 yang isinyaselesaikan dulu masalahmu sampai tuntas.16.

Bahwa benar kemudian, Saksi1 memanggil Terdakwa untukmasuk keruangannya, dan sebelum Terdakwa duduk, Terdakwamenunjukkan isi SMS petunjuk Danrem kepada Saksi1 yang isinyaselesaikan dulu masalanmu sampai tuntas, kemudian Saksi1mengatakan kepada Terdakwa Pak Umar tuntas itu ada dua untukpenyelesaian masalahnya yang pertama secara hukum dan yang keduasecara kekeluargaan, itu pun tergantung dari Pak Umar, tapi menurutSaksi1 untuk permasalahan ini diselesaikan saja secara kekeluargaanitu pun tergantung

keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun;

Bahwa harta peninggalan Amag Budiah (alm) tersebut pada point positanomer 3(tiga) merupakan harta peninggalan yang belum tuntas dan harusdikembalikan kepada para ahli warisnya (para Penggugat) oleh karenapenguasaan para Tergugat tersebut tidak sah dan melawan hukum;.

Ha,(Lebin Kurang 64 are) yang terletak di subak Runggah Il, DusunPenakak, Desa Masbagik Timur Kabupaten Lombok Timur merupakanharta peninggalan Amaq Budiah (alm) yang sah menjadi hak paraPenggugatdan ahli waris amag Budiah (alm) yang belum tuntas;Adapun tanah sawah tersebut sebagian telah menjadi jalan sekitar +14 are, sehingga sisanya diperkirakan +50 are, setelah dikurangimenjadi jalan, dan obyek tersebut terpecah menjadi 2 (dua) bagian,dengan diberi tanda huruf A bagian dari tanah sawah sebelah

Menyatakan hukum harta peninggalan Amaq Budiah (alm) tersebutpada point posita nomer 3 (tiga) merupakan harta peninggalan yangbelum tuntas dan harus dikembalikan kepada para ahli warisnya (paraPenggugat) oleh karena penguasaan para Tergugat tersebut tidak sahdan melawan hukum;Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Padt.G/2020/PN.

TOHRI (Tergugat5), ISAH alias INAQ SAHAR (Tergugat 6), AKMAL (Tergugat7), AMAQ HAMDI (Turut Tergugat 1), SAHRE alias INAQHAMDI (Turut Tergugat 2) juga semuanya samasamaberagama ISLAM; Bahwa tanah sawah warisan almarhum AMAQ BUDIAHtersebut (yang disebut sebagai tanah sengketa) sebagaimanayang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat pada positapoin 2 tersebut, dikatakan oleh Para Penggugat belum dibagiwaris secara tuntas oleh Para Ahli Waris almarhum AMAQBUDIAH.

kepada Majelis Hakim untuk : Petitum poin 3 pada intinya : Menyatakan sah menurut hukumtanah obyek sengketa berupa tanah sawah dengan Pipil No.80, Percil 56, Klas Il, Luas + 0,640 Ha (+ 64 are) yang terletakdi Subak Rugah Il, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur,Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur merupakanhartapeninggalanatauhartawarisan almarhumAMAQ BUDIAH yang sah menjadi hak Para Penqqugat danahli waris AMAQ BUDIAH yang belum tuntas.

DISASTRO yaitu sdr.ABDUL RAHIM MAULANA ALIAS ADAM,dalam pertemuan tersebut dengan tipu muslihatTerdakwa 1. kembali menjelaskan bahwa SANUSIWIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKYPAULUS adalah orang Bank Mandiri, selanjutnyaSANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREASFRANKY PAULUS dengan tipu muslihat datangdalam pertemuan tersebut dengan menggunakanseragam Bank Mandiri mengaku sebagai karyawanBank Mandiri dengan jabatan Auditor dan denganrangkaian kebohongan menyatakan menjamin dansanggup untuk mengurus sampai tuntas

SUTRISNO LUKITODISASTRO dengan mengatakan bahwa SANUSIWIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKYPAULUS adalah orang kepercayaan Direksi danKomisaris Bank Mandiri dan Bank Mandiri pastiakan menerbitkan Credit Line dan pasti selesai,apabila tidak tuntas uang administrasi tersebut akandikembalikan, dan juga mengatakan bahwaSANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREASFRANKY PAULUS adalah orang yang sangat sibukdan sebentar lagi akan dilantik sebagaiKAKANWIL BANK MANDIRI di MedanSumatera Utara, selain itu Terdakwa 1 denganrangkaian

ABDUL RAHIMMAULANA ALIAS ADAM, dalam pertemuantersebut Terdakwa 1. kembali menjelaskan bahwaSANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREASFRANKY PAULUS adalah orang Bank Mandiri,selanjutnya SANUSI WIJAYA alias RONNYANDREAS FRANKY PAULUS yang datang dalampertemuan tersebut menggunakan seragam BankMandiri mengaku sebagai karyawan Bank Mandiridengan jabatan Auditor menyatakan menjamin dansanggup untuk mengurus sampai tuntas Credit Linedi Bank Mandiri untuk tahap pertama sebesar Rp.300.000.000.000, (tiga ratus milyar

SUTRISNOLUKITO DISASTRO dengan mengatakan bahwaSANUSI WIJAYA alias RONNY ANDREASFRANKY PAULUS adalah orang kepercayaanDireksi dan Komisaris Bank Mandiri dan BankMandiri pasti akan menerbitkan Credit Line danpasti selesai, apabila tidak tuntas uang administrasitersebut akan dikembalikan, dan juga mengatakanbahwa SANUSI WIJAYA alias RONNYANDREAS FRANKY PAULUS adalah orang yangsangat sibuk dan sebentar lagi akan dilantik sebagaiKAKANWIL BANK MANDIRI di MedanSumatera Utara, selain itu Terdakwa 1. juga

SUTRISNO LUKITODISASTRO dengan mengatakan bahwa SANUSIWIJAYA alias RONNY ANDREAS FRANKYPAULUS menjamin dan sanggup untuk mengurussampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuktahap pertama sebesar Rp. 300.000.000.000, (tigaratus milyar rupiah) sampai Rp. 1.300.000.000.000,(satu triliyun tiga ratus milyar rupiah), jangan ragudan takut pasti berhasil asalkan ada biayaadministrasinya sebesar Rp. 600.000.000, (enamratus juta rupiah), kemudian SANUSI WIJAYAalias RONNY ANDREAS FRANKY PAULUSmenyampaikan

maka sudah sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad);Exceptie Van Beraad / Eksepsi gugatan Penggugat Premature;Bahwa, berdasarkan kesepakatan intern seluruh ahli waris (ParaTergugat) telah disetujui harga penjualan obyek sengketa adalahsenilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan faktanya TergugatIll, V, Vil dan Xl hanya menerima Rp. 500.000.000, dari nilai yangdisepakati bersama tersebut, sehingga jual beli terhadap obyeksengketa dianggap belum terjadi / belum tuntas

tidakpernah tahu dan menerima bukti pelunasan obyek jual beli dariPenggugat, dan Tergugat Ill, V, VIl dan XI baru mengetahui bahwasudah terjadi pelunasan ketika Penggugat datang ke rumah Tergugat III,V, Vil dan XI untuk proses lanjutan jual beli tersebut, namun setelahTergugat Ill, V, Vil dan XI bertanya mengenai bukti pelunasan penjualanobyek sengketa, Penggugat tidak pernah mau menunjukkan bukti terkait,sehingga wajar apabila Tergugat III, V, VIl dan XI beranggapan bahwajual beli tersebut belum tuntas

olehTergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi dan ParaTurut Tergugat Rekonpensi menurut hukum menjadi hangus dan tidakdapat diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran dan pelunasanharga jual beli, mengingat pembayaran berikutnya dilakukan olehTergugat Rekonpensi setelah lewat waktu, dan karenanya ParaPenggugat Rekonpensi mohon agar uang muka pembelian obyeksengketa sebesar Rp. 60.000.000, dianggap hangus;Bahwa, Para Penggugat Rekonpensi menganggap jual beli denganTergugat Rekonpensi belum tuntas

karena belum ada kesepakatanharga, sehingga Para Penggugat Rekonpensi tetap pada harga sesuaikesepakatan yakni sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah),yang artinya jika Tergugat Rekonpensi menghendaki jual beli obyeksengketa secara tuntas, maka sangat beralasan apabila TergugatHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT SBY12.13.Rekonpensi dihukum untuk membayar sisa pembayaran atas penjualanobyek sengketa sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)kepada Para Penggugat

MOCH.RIDWAN;Menyatakan Jual beli antara seluruh ahli waris (Para PenggugatRekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi dengan TergugatRekonpensi) belum tuntas;Menyatakan uang muka pembelian obyek sengketa sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dipandang menuruthukum hangus dan tidak mengikat;Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai / wanprestasi;Menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai Pembeli tidak beritikadbaik yang tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum;Menyatakan jual beli antara

Namun demi untuk tegaknya azasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimanadiamanatkan dalam pasal 2 (1) Undang Undang No.48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, praktek peradilan telahmelenturkan ketentuan beracara dimaksud dengan memberikankewenangan kepada Peradilan tingkat banding untuk langsungmemeriksa dan memutus pokok perkara dengan syarat apabilaperadilan tingkat pertama telah tuntas secara menyeluruhmemeriksa pokok perkara ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksadan

meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Negeri Andoolotelah tuntas memeriksa pokok perkara dan pembuktian yangberkenaan dengan perkara ini oleh karena itu Pengadilan Tinggiakan langsung memeriksa dan memutus pokok perkara tanpaHAL6 DARI HAL 11mengembalikan berkas terlebih dahulu kepada Pengadilan tingkatpertama ;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelummenjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu telah menjatuhkanputusan Sela dengan memerintahkan kepada Pengadilan NegeriAndoolo

perbuatan Tergugatsebagai tercantum adalah Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian ditambahdengan segala akibat hukumnya yang menyertai kepadaPenggugat sebesar Rp.2.750.000.000, (Dua Milyar TujuhRatus Lima Puluh Juta Rupiah);Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat akan menghindar darikewajibannya untuk memberikan pembayaran kepadaPenggugat, oleh karena itu agar gugatan dalam perkara tidaksiasia, maka mohon kiranya Pengadilan meletakan jaminanterhadap Jaminnan Penyelesaian secara tuntas

asumsi bahwa luas tanah yang terpakaisebagai lahan pendirian 2 tiang listrik tidak seluas perhitungan Penggugat yangdisesuaikan dengan luas tanah milik Penggugat.4 Petitum dalam Gugatan a quo tidak jelas, sebagaimana pada Petitum Primairangka 4 ;bahwa sangat di khawatirkan Tergugat akan menghindar darikewajibannya untuk memberikan pembayaran kepada Penggugat, olehkarena itu agar gugatan dalam perkara tidak siasia maka mohon kiranyapengadilan meletakan jaminan terhadap...Jaminan penyelesaian secara tuntas

yang bukan merupakan pihak dalamGugatan a quo.Sesuai Yurisprudensi Purusan MARI No.663 K/Sip/1973 tanggal 06 Agustus1973 yang menyatakan karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatanIharus dinyatakan tidak dapat diterima:, maka Gugatan a quo terbukti kabur/Tidak jelas (Obscuur Libel).5 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelaskarena petitum tidak didukung oleh posita :e Petitum Primer angka 4 mengenai meletakan jaminan terhadap..., jaminanpenyelesaian secara tuntas

diterima.3 Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak (PluriumLitis Consortium), sebagai berikut :a Karena pemilik sebenarnya atas tanah sengketa adalah Perhutani dan dalampendirian 2 tiang listrik tegangan menengah pihak Perhutani tidakkeberatan, maka seharusnya Penggugat memasukan pula pihak Perhutanisebagai Tergugat dalam Gugatan a quo.b Berkaitan dengan Petitum Gugatan a quo angka 4, yang menyatakan :jaminan penyelesaian secara tuntas

PERKARA :1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.2 Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.3 Menyatakan pendirian 2 tiang listrik tegangan menengah di tanah kawasanhutan Negara yang dikelola oleh Perhutani adalah sah dan berdasarkan hukum.4 Menolak kerugian meteriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua limyar rupiah)dan kerugian immaterial sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh tarus lima puluj jutarupiah) yang diajukan Penggugat.5 Menolak peletakan jaminan dan jaminan penyelesaian secara tuntas

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Supriyadi Tuntas Saputra Bin Supangat) terhadap Penggugat (Reissy Herwinda, S.Sos Binti Hermansyah Saropie );

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, kepada

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengurus penerbitan asli surat milik PARA PENGGUGAT REKONVENSI tersebut dan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesai menyerahkan asli surat tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalian uang tahap pertama Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI;5.

berkewajiban apabila ternyata pada saat pengurusan Akta Jual Beliyang masih harus ditegaskan ini di Kantor Pertanahan yang berwenang mendapat kendala,atau dikemudian hari dilapangan Penggugat mendapat klaim, gugatan dan / atau tuntutandari pihak lain maupun pihak keluarga Para Tergugat sendiri, atau jika Penggugatmendapat gugatan, tuntutan dan/atau klaim mengenai tanah, batas tanah, sepadan tanah danlamnya dilapangan, maka para Tergugat berkewajiban untuk menyelesaiakanpermasalahan yang muncul sampai tuntas

dengan tuntas sampai selesai dengan didampingiPenggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menyelesaikan permasalahan tanah dilapanganyaitu ada pihak lain yang mengklaim tanahtanah tersebut milik pihak lain (pihak ketiga),maka perbuatan Para Tergugat dikwalifisir sebagai Wanprestasi;Bahwa setelah Penandatanganan Minuta Akta Pengikatan Jual Beli maka Penggugatmelakukan langkahlangkah pengurusan balik nama 2 (dua) bidang tanah dengan surat 2(dua) buah Akta Jual Beli yang masih harus ditegaskan yaitu

Bahkan PARA TERGUGAT disuruhnya untuk membuat surat keteranganhilang oleh PENGGUGAT, jelas PARA TERGUGAT tidak mau karena ada bukti ashisurat tanah sudah dititipkan pada PENGGUGAT seluruhnya,Bahwa saat in PARA TERGUGAT yang buta hukum sudah merasa sangatkebingungan, disatu sist PARA TERGUGAT dimmta PENGGUGAT menyelesaikanmasalah tanahnya hingga tuntas, namun disisi lain surat asl tanah untuk menyelesaikanpermasalahan tanah tidak diberikan oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT II sendiri sudah beberapa kali menawarkan diri untukmendampingi PENGGUGAT untuk menguiris suratsurat tersebut menjadi sertifikat,kemudian jika PENGGUGAT tidak sempat mengur:us suratsurat tanah ke BPN,TERGUGAT II bersedia mengurusnya hingga tuntas, tetapi surat tanah ash yang dititipkepada PENGGUGAT harus diserahkan kepada PARA TERGUGAT untuk diurusmenjadi sertifikat.

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGAT REKONVENSIuntuk mengurus penerbitan ash surat milk PARA PENGGUGAT REKONVENST tersebutdan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesaimenyerahkan asl surat tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalian uang tahappertama Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dari PARA PENGGUGATREKONVENSI;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.394.000

OBYEK SENGKETA :Tindakan Administrasi Pemerintahan Direktur Pengaturan Tanah Komunal,Hubungan Kelembagaan dan PPAT, yang tidak tuntas dalam memfasilitasimediasi Penyelesaian perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI,terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta BaratNo.694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt., juncto Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo.422/Pdt/2020/PT.DKI., tentang sengketa Pemilihnan Ketua Umum IkatanPejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke VII Tahun 2018, di Makassar;B.

Pembentukan hukum dikalangan PPAT bahwa KesepakatanPerdamaian yang tidak tuntas atau dibuat dibawah tangan adalahsuatu hal yang sah, dan dapat diterima sebagai dasar hukum yanglegal, tidak menghalangi terjadinya Pembuatan Akta Peralihan HakAtas Tanah. Sehingga menghalangi kepentingan Penggugat untukmendapatkan keadilan, terhadap dasar hukum pelaksanaanPeralihan Hak Atas Tanah oleh PPAT dan masih tercatatnyaKesepakatan Perdamaian dibawah tangan pada Buku Tanah;c.

Bahwa meskipun yang digugat oleh Penggugat dan menurutPenggugat adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan DirekturPengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT,yang tidak tuntas dalam menmfasilitasi mediasi penyelesaianperkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, terhadap PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brtjo.

ada kewenangan dia untuk mediasi, dilihat dariperaturan dasarnya, ada tiga batu ujian, pertama dilihat dari sumberkewenangan, kedua prosedurnya sudah ada atau tidak dan ketiga substansi.Jadi kalau tuntas atau tidak itu dilihat dari prosedur yang ada di perundangHalaman 60 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.

JKT.undangan, Kalau dia tidak tuntas padahal prosedurnya mengatakan dari Asampai Z, dia sampai di E atau Y maka dianggap tidak tuntas melakukanprosedur;Bahwa tindakan itu dasarnya harus ada sumber kewenangan, ketika Sumberkewenangannya memerintahkan dia melakukan tindakan, tapi kKemudian diatidak melakukan, maka dianggap dia tidak melakukan tindakan karenapejabat administrasi negara tidak bisa keluar dari Sumber kewenangan, diatidak bisa membuat tindakan diluar kKewenangannnya kecuali kalau memangdia

DinasPekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Cabang DinasPekerjaan Umum Pengairan Muria Barat yang sekarangbernama Dinas Pengelolaaan Sumber Daya Air Provinsi,sehingga dengan dasar hak tersebut maka Dinas PekerjaanUmum Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pekerjaan UmumPengairan Muria Barat yang sekarang bernama DinasPengelolaaan Sumber Daya Air Provinsi harus ikut dijadikansebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harusdidudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapatdiselesaikan secara tuntas

; Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarikPemerintah Daerah ( Pemda ) Kabupaten Pati, sebagaimanaalasan yang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : Bahwa sebagian dari Tanah Sengketa saat ini di atasnya telahdibangun Lumbung Desa seluas + 300 m2 oleh PemdaKabupaten Pati; Bahwa dengan demikian Pemda Kabupaten Pati juga harusikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalamperkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat, sehinggaperkara ini dapat diselesaikan secara tuntas

dijadikan sebagaiTergugat, sebagimana alasan yang akan Para Tergugat uraikansebagai berikult : no nn nnn nne nnn nen nn nn nn nce Bahwa sebagian dari objek sengketa saat ini diatasnya telahdibangun dan dipakai sebagai Sekolah Dasar Negeri Wotan 3oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati; Bahwa dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Patijuga harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yangdalam perkara ini harus didudukkan sebagai Tergugat,sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas

niet ontvankelijke verklaard ); Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarikSUYONO untuk dijadikan sebagai Tergugat, sebagimana alasanyang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : Bahwa sebagian dari objek/tanah sengketa saat ini di atasnyatelah dibanguni rumah kecil dan ditempati oleh SUYONO; Bahwa dengan demikian SUYONO juga harus ikut dijadikansebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam perkara ini harusdidudukkan sebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapatdiselesaikan secara tuntas

verklaard );Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sebagimana alasanyang akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut : hal 11 dari 25 hal Put.No.36/Pdt/2015/PT.SMG Bahwa sebagian dari objek/tanah sengketa saat ini di atasnyatelah dibanguni sebuah Pos Siskamling seluas + 5 m2; Bahwa dengan demikian Pihak yang membangun PosSiskamling tersebut juga harus ikut dijadikan sebagai pihakdalam perkara ini, yang dalam perkara ini harus didudukkansebagai Tergugat, sehingga perkara ini dapat diselesaikansecara tuntas