Analisis Tentang Masalah Hukum angka(1), angka (2), dan angka (3), dan sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 1945, junctoUU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang merupakanwewenang Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa danmenguji materil (judicial review) terhadap materi muatan UndangUndang yangdimohonkan oleh para Pemohon, atas substansi Pasal 4 ayat (1), UU AdvokatNomor 18 Tahun 2003, yang bertentangan terhadap UUD 1945, khususnyamenyangkut hakhak konstitusional dari para

HAK KONSTITUSIONAL DARI PARA PEMOHON YANG DIRUGIKANBERDASARKAN PASAL DAN AYAT DALAM UUD TAHUN 1945Bahwa mengenai hakhak konstitusional para Pemohon khususnya dan paraKandidat Advokat Indonesia pada umumnya yang dirugikan berdasarkanketentuan yang diatur dalam UUD 1945 yakni: menyangkut ketentuan yangdiatur dalam pasalpasal serta ayatayat yang diuraikan berikut ini:Pasal 27(2) Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yanglayak bagi kemanusiaan;15Pasal 28D(1) Setiaop orang berhak

Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003bertentangan terhadap UUD 1945;3.

Dengan mempertimbangkanPasal 28D UUD 1945 dan pasalpasal terkait mengenai hak asasi manusiadapatlah dipahami bahwa surat KMA Nomor 052 merupakan sebuah kebijakanpejabat negara, tetapi jika direnungkan secara mendalam kebijakan tersebutdapat dikategorikan sebagai suatu yang menghalangi perwujudan HAM paraadvokat; Bahwa Surat KMA Nomor 052 tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 4UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tidak dapat disangkal bahwa surattersebut melanggar Pasal 28D UUD 1945.

Bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah apakah normahukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bertentangandengan UUD 1945, dan dari isu hukum utama tersebut melahirkan duapertanyaan hukum, yaitu 1) apakah keharusan para Advokat mengambilsumpah sebelum menjalankan profesinya konstitusional; dan 2) apakahkeharusan bersumpah di depan sidang Pengadilan Tinggi konstitusional;b.

Bahkan, UUD 1945sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah menjamintidak adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap WNI.'c.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkanperlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (vide Pasal 281 ayat (2) UUD 1945)'l Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikankeragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (vide Penjelasan Pasal 6

Pasal 6 PP Nomor 103/2015 Bertentangan Dengan UU PAPenekanan Pertentangan Pada UUD 19451.

* Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya (Pasal 5ayat (2) UUD 1945)*t basal 5 huruf (a) UU Nomor 12/2011. Dasal 5 huruf (d) UU Nomor 12/2011.

Jimly, 2009, The Constitutional Law of Indonesia, Hal. 494, Penerbit Sweet&Maxwell Asia,Malaysia8 yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkandengan undangundang sebagai warga negara (Pasal 26 ayat (1) UUD 1945).Halaman 27 dari 36 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2016memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat danhasilnya;5. Bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan terhadap Pasal 27 ayat (1)UUD 1945 dan Pasal 9 UU PA.

UUD 1945.

Menguji UndangUndang terhadap UUD 1945;b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD 1945;c. Memutus pembubaran partai politik, dan ;d.

BahwaDPR RI berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga Negara yangmerupakan representasi rakyat yang diberikan kedaulatan/kekuasaanoleh UUD 1945 untuk membuat UndangUndang.2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalahnegara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalammenyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkanhukum dan peraturan perundangundangan.

Bahwa berlandaskan UUD 1945 setiap warga negara juga mempunyaihak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yangmengamanatkan, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

1945 danPasal 28D ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan kepastian dan keadilan hukum;Apabila prinsip /ex certa tidak dipenuhi unsurunsurnya sebagaimanadimaksud dalam norma a quo, maka ketentuan tersebut jelas bertentangandengan UUD 1945.

Sedangkan Jabatan/ Kewenangan Presiden RepublikIndonesia yang SAH (sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturanperundangundangan) a quo yaitu dengan Presiden Republik Indonesia Yth.Bapak Mujais menentukan terwujudnya Kepastian Hukum dan KepastianKeadilan atas penyelesaian PERKARA/ Kerugian yang dialami Penggugat danMEMASTIKAN terselenggaranya Pemerintahan Negara Republik Indonesiasesuai dengan (Pancasila dan UUD 1945).

XVII/MPR.RI/2017 tgl. 27/2/2017 beserta satu bendelYURISPRUDENSI PUTUSAN KEDAULATAN RAKYAT (Pasal 1 ayat (2)UUD 1945 atas nama Gede Dody Priantho (NIK: 5102062805820002), LuhPutu Sri Dewi (NIK : 5102064612830001) dan Ni Made Sriani (NIK :5102064909580001) jo PUTUSAN KEDAULATAN RAKYAT (Pasal 1 ayat (2)UUD 1945) atas nama Zainul Musholin (NIK : 3524151906710002) danPutusan Kedaulatan Rakyat lainnya Atas KEABSAHANPENYELENGGARAAN KEKUASAAN Pemerintahan Negara RepublikIndonesia dan kehakiman yang berkedaulatan

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 c.g. PEMILU 9 April 2014 dengan segalaintegrasinya (akibat hukum dan tindak lanjutnya) sebagaimana dimaksud uraianangka 4 (empat) a quo, dapat diuraikan bahwa berdasarkan/ menurut HukumNegara Republik Indonesia yaitu : Landasan ldiil Landasan Konstitusionil Landasan OperasionilPancasilaUUD 1945Pemilu 9 April 2014 Pasal 1 ayat (2)UUD 1945 c.q. Aspirasi PolitikPemberdayaan/ Negara berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa /Kedaulatan Yth. Bapak Mujais (atasnama Yth.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwaPemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi atas penyelenggaraanPemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman berada padaKedaulatan Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth.

Bapak Mujais dan dalamrangka melaksanakan kepastian hukum kesetiaan kepada (Pancasila,halaman 13 dari 23, Putusan Perdata perkara Nomor: 53/Pdt.G/2017/PN Mlg.7.UUD 1945, NKRI, Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika) dilandasi semangatsaling percaya, gotong royong dan kekeluargaan c.g. sebagai bagian daripembelaan negara yaitu berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945menyatakan : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut sertadalam upaya pembelaan negara jo Pasal 26 Ketetapan MPR RI No:XVII/MPR/1998 tentang

Pemohon sangat terdiskriminasikan dan dilanggar hakkonstitusionalnya.Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hakhakkonstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnyasebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum.Pasal 27 ayat (1) UUD

PENCABUTAN DAN PENGHILANGAN HAK PEMOHON' UNTUK46.47.48.49.MEMPUNYAI HAK MILIK DAN HAK GUNA BANGUNAN MERUPAKANDISKRIMINASI DAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL281 AYAT (2) UUD 1945Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang tidak pernahkehilangan kewarganegaraannya Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, dan Pemohonjuga memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya Pasal27 ayat (1) UUD 1945;Pasal 26 ayat (1) UUD 1945:(1) Yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli

ayat (2) UUD 1945;Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atasdasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuanyang bersifat diskriminatif itu;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas telah jelas dan nyata bahwaketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA melanggardan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 281ayat (2) UUD 1945.;V.C.3.

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Olehkarenanya sangat berdasarkan hukum Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinandinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;c. Frasa selama perkawinan berlangsung pada Pasal 29 ayat (4) UUPerkawinan bertentangan dengan UUD 1945.

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.Dicantumkannya Pasal 33 UUD 1945 dalam konsiderans dasar mengingatUU 5/1960 adalah untuk menegaskan bahwa materi muatan UU 5/1960 haruslahmerupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945.

1945;Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ...

;Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum;Pasal 28E ayat (1) UUD 1945:Setiap orang bebas ..., memilih tempat tinggal di wilayah negara ...;Halaman 5 dari 39 halaman.

Putusan Nomor 34 P/HUM/201611.Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhakmemperoleh pelayanan kesehatan;Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak dapat diambil alin secara sewenangwenang oleh siapa pun;Pasal 28 ayat (2) UUD 1945:Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatifatas dasar apapun dan

Putusan Nomor 34 P/HUM/201637.Bahwa telah menjadi hak setiap warga negara Indonesia untukmempunyai Hak Milik atas tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalamPasal 28H ayat (1) dan (4) UUD 1945.

ayat (1) UUD 1945:Setiap orang bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negara ...

1945 :Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum danpemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidakada kecualinyaPasal 28 C ayat (1) UUD 1945Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhandasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitashidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan

1945 yang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukanbahwa pembubaran partai politik menjadi salah satu kewenangan Mahkamahkonstitusi.

perlakuan yang sama di depan hukum"Pasal 28 D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 :"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalampemerintahan"Pasal 28 I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 :"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasarapapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yangdiskriminatif itu"Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1964 tentangPokok Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui oleh

Olehkarena itu terhadap Pemohon 8 sampai dengan 12 berkepentingan mengajukan keberatankepada Mahkamah Agung agar keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975, tanggal 25Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan Cyang menjadi objek permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu :e Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 Dayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan

SURIAH tersebut untuk sebagian.3 Menyatakan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang PerlakuanTerhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI golongan C tanggal 25 Juni 1975beserta seluruh peraturan dibawahnya bertentangan dengan peraturanperundanganundangan yang lebih tinggi yaitu :e Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 Dayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan keduaUUD 1945.e Pasal 6 dan Pasal 7 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

UUD 1945, Pasal 280 ayat (3) yaitu : "SetiapHal. 3 dari 23 halaman Put. No.2801 K/Pdt/2009warganegara berhak memperoleh kesempatan yangsama dalam pemerintahan";b.

Pasal 281 ayat (4) UUD 1945, yaitu : "Perlindungan,pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusiaadalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah";b. Pasal 8 UU No. : 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia,yaitu : "Perlindungan,pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusiaterutamamenjadi tanggungjawab Pemerintah";c.

No.2801 K/Pdt/2009Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakanPemilu sesuai dengan amanat UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalamPasal 22 E UUD 1945, yaitu :(1). Pemilinan umum dilaksanakan secara langsung,umum, bebas,rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;(2). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilihanggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Presiden dan WakilPresiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RakyatDaerah;(3).

Pasal UUD 1945;Pasal 281 ayat (4) UUD 1945, yaitu : "Perlindungan, pemajuan, penegakan,dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,terutama pemerintah";b. Pasal UU No. : 39/1999 tentang Hak AsasiManusia;Pasal 43 ayat (1), yaitu: "Setiap warganegara berhak untuk dipilin danmemilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melaluipemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adilsesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yaitu : "Kedaulatan beradadi tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar";b. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yang oleh UU No. :10/2008 telah dijabarkan makna kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu rakyat memiliki kedaulatan,tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secaraHal. 18 dari 23 halaman Put.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Cecep Supriatna Bin Uud) dengan Pemohon II (Astri Lela Astari Binti Astap) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara

PENETAPANNomor 738/Pdt.P/2017/PA.Cmia *tly Sat F 7.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/IstbatNikah yang diajukan oleh :Cecep Supriatna Bin Uud, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan BuruhMarian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.

Bahwa sesuai amanat pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Republik Indonesia sebagaiNegara hukum, dan atas dasar kaidah UUD 1945 berupa konsensus bangsadan landasan Negara bersifat mengikat terhadap pemerintah, Lembaga Negara,Lembaga Masyarakat dan seluruh penduduk Indonesia tanpa kecuali semuanyawajib takluk pada hukum yang berlaku Jo menurut pasal 3 huruf d undangundang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyebutterwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalampelayanan publik

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 dalam menetapkan :Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidakboleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun, jo melanggar ;Halaman 11 Putusan Nomor 517/PDT/2019/PT.DKIVi.(1)(2).

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dalam menetapkan Setiap orang berhak atasperlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yangdibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakanhak asasi ;.

milikmasyarakat 1.c PENGGUGAT yang melanggar secara nyata PeraturanPemerintah, Peraturan Presiden, Asas Legalitas, Asas Kepastian Hukum,Hukum Positif Hak Asasi Manusia Peraturan perundangundangan, PutusanMA Nomor 154k/Pid/1993 dan pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, Pasal 28 ayat(4) UUD 1945 dan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;Bahwa sesuai amanah pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia sebagai NegaraHukum (bukan Negara Kekuasaan), jo menurut Asas Legalitas intinyamenetapkan Pimpinan Negara, Para

1945 dan pasal 28 ayat (4) UUD 1945,pasal 28 ayat (4) UUD 1945, pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945,berwujud perbuatan melawan hukum, yang telah melanggar asas keadilansosial, Asas legalitas, Norma hukum, beserta menyakiti rasa keadilanmasyarakat;Bahwa sesuai penetapan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Republik Indonesiasebagai Negara hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan,ketertiban, ketentraman, keadilan kepada masyarakat Indonesia, dan sesuaiasas kepastian hukum, asas legalitas, hukum

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Lili Romli bin Uud Solehudin) kepada Penggugat (Yati Nurlatifah binti Aep);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuningan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Lili Romli bin Uud Solehudin)kepada Penggugat (Yati Nurlatifah binti Aep);4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuningan untukmengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan CigugurKabupaten Kuningan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan untuk dicatat dalamregister yang tersedia untuk itu;5.

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara RepublikIndonesia yang menganggap haknya dirugikandengandiberlakukannya Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015tentang BAB IV Kewenangan dan Tugas Majelis PermusyawaratanUlama, disamping itu juga Hak Konstitusional Pemohon yang setidaktidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh: Pasal 28E ayat (1), (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasanberagama di Indonesia ada pada konstitusi; Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 setiap orang wajib menghormatiAsasi

Bahwa berdasarkan aturan diatas, yang diuji di Mahkamah Agungadalah peraturan dibawah undangundang sementara yangmenjadi batu ujinya adalahundangundang bukan UU Dasar 1945.Sementarapermohonan hak wuji materil yang diajukan olehPemohon terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2015 salah satu batuujinya adalah 28E, 28J UUD RI yang mana terhadap UUD RI yangberwenang untuk mengujinya adalan Mahkamah Konstitusiberdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentangMahkamah Konstitusi sebagaimana telah

Tahun2015 karena bertentangan dengan UUD RI (Pasal 28E dan Pasal28J) yang sangat jelas telah mengaburkan kewenanganMahkamah Agung sehinggasudah sepatutnya Mahkamah Agungmenyatakan tidak berwenang mengadiliperkara a quo;Il.

Bahwa penyusunan RUU sebagai penyempurnaan dari UndangUndang Nomor 18 Tahun 2001, tetapmengacu kepada sistim danprinsip NKRI dan konstitusi RI (UUD 1945);4.

Kekhususan ataukeistimewaan yang disebut dalamnorma Pasal18B ayat (1) UUD 1945 merupakandua hal yang bersifatalternatif sehingga kekhususan suatu satuan pemerintahan adalahsekaligus keistinewaannya;Bahwa dalam paragraf 3.11 angka 4 Putusan Mahkamah Konstitus!

:a. adanya hak untuk bekerja serta mendapat imbalandan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungankerja (Pasal 28D ayat 2 UUD NRI 1945) (P7);b. hak untuk memajukan dirinya dalammemperjuangkan haknya secara kolektif untukmembangun masyarakat, bangsa, dan negaranya(Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945) (P7);c. hak atas wajib ikut serta dalam upaya pembelaanNegara (Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945) (P8);d. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yangHalaman 7

(Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945) (P7);Il. ALASANALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PRESIDENNOMOR 81 TAHUN 2006A.

, bangsa, dannegaranya; termasuk hak atas wajib ikut serta dalam upaya pembelaanNegara (Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945) (P8).

, bangsa, dan negaranya;termasuk hak atas wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (Pasal27 ayat 1 UUD NRI 1945) (P8).

(Pasal 28Dayat 1 UUD NRI 1945) (P7);Unsur Kepolisian pada Pasal 2 ayat (2) Perpres 81 Tahun 2006Bertentangan Dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Yang MenempatkanAnggota Kepolisian Di Luar Kepolisian Negara RI.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusiadalah melakukan pengujian UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);2.

Pasal 7 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan, menyatakan bahwa secarahierarkis3kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari UndangUndang. Oleh karenaitu, setiap ketentuan UndangUndang tidak boleh bertentangan dengan UUD1945 (constitutie is de hoogste wet).

1945, dan tindakan Pemohonuntuk mengajukan permohonan a quo adalah juga dalam rangka menegakkanhukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD1945 juncto Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Adapun Pasal 1 ayat (3) UUD 1945berbunyi sebagai berikut, "(7) Negara Indonesia adalah negara hukum".Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalahmerupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalamPasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang dipertegas dalam UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas DariKorupsi, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 41 .Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karenaberlakunya suatu

1945 makaMahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon3.5 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK besertaPenjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian UndangUndangterhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kKewenangankonstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatuUndangUndang, yaitu:30perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yangmempunyai kepentingan sama);kesatuan

Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.Bahwa UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) yangberbunyi Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan olehpengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Maka dengan adanya ayat (2) Pasal 55 UndangUndang Nomor 21Tahun 2008 sangat jelas sama sekali tidak ada kepastian Hukum yangdijamin oleh UUD 1945.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukumyang di dalamnya ada dua pengertian yaitu supreme of law dan equalitybefore the law.

Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankansyariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benarbenar kompetenmenangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukumsebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernahterwujud;Menurut Mahkamah, adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariahuntuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28Dayat (1) UUD 1945.

Bahwa seiring dengan demokratisasi di bidang politik di Indonesia pada akhirdekade 1990an dan awal dekade 2000an berkembang pula demokratisasi dibidang ekonomi yang kemudian diperkokoh dengan Perubahan UUD 1945 yangmemberikan landasan konstitusional dalam rangka demokratisasi di bidangtersebut.

Secara acontrario, penolakan grasi juga menjadi hak prerogatif Presiden;Bahwa kewenangan memberikan grasi adalah kewenangan yangterdapat dalam UUD 1945 yang hanya dimiliki oleh Presiden,sehingga sering disebut sebagai hak prerogatif Presiden.

Adapun Salah satu kewenangan MahkamahKonstitusi adalah melakukan Pengujian (Judicial Review) UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diaturdalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo.

Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapatdibatasi.Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUNJKT.Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 berikutPenjelasannya, diatur bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi salah satunyadalam hal penjatuhan pidana mati.2 Bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangandengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hakasasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan;3 Indonesia telah terikat dengan

1945.1Dalam kaitannya dengan kewenangan, sesuai Pasal 14 ayat (1) PerubahanPertama UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun2002 jo.

Hal tersebut bukanlah praktik ketatanegaraanyang digariskan oleh UUD 1945;D Putusan MA telah menguatkan bahwa Penggunaan Kewenangan Presidendalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 tidak dapat diuji.1Bahwa terkait tidak dapat diujinya kewenangan Presiden dalam Pasal 14ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 telah dikuatkan dengan PutusanMahkamah Agung RI dalam perkara TUN Nomor : 373 K/TUN/2005tanggal 20 Februari 2007 jo.

berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 45, menyatakan:Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung danbadan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ";Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 45, menyatakan:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundangundangan dibawah UndangUndang terhadapUndangUndang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 004/PUUVII/2009 tentang UjiMateri atas Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undangundang Pemilu No. 10 Tahun 2008 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3)UUD 45;5.

Hakhak konstitusional yang dimaksud olehPemohon adalah hakhak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 45;2.20 Bahwa menurut Prof.

UUD 45;ATAUPemohon memohon menunda berlakunya PKPU RI Nomor 9 Tahuntentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal4 ayat (3) sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yangberkekuatan hukum tetap;3.

dan kebebasan orang lain untuk memenuhituntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama,keamanan , dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tidakmerugikan hak dan Zatau kewenangan konstitusional Pemohondikarenakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 ayat (5) UUD 1945;Sebagaimana telah diuraikan di atas, setiap jabatan publik

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar MahkamahKonstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diaturdalam pasal 24C UUD 1945 jo.

Menyatakan isi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ancaman pidanaterhadap siapapun yang bukan Advokat menjalankan aktivitas atau bertindakseolaholah Advokat, bertentangan dengan UUD 1945; 3.

Menyatakan Pasal 31 Undangundang No. 18 Tahun 2003 tentangAdvokat tidak bertentangan dengan UUD 1945; .

Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yangdijamin dalam Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3)UUD 1945; 2722222222 nena nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nc nesb.

Seseorang yang memerlukan jasa hukum diluar pengadilan pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dandijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

M E N G A D L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMAKAI MASKER;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman berupa sanksi social (membaca UUD 1945)
3. Menetapkan barang bukti

SUPI'I (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (UUD DARMIATI BINTI BARNO) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

• Mutah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);