Ditemukan 4844 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-11-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1146/Pid.B/2016/PN Lbp Tanggal 1 Nopember 2016 — 1. Nama lengkap : Teza Lesmana
2. Tempat lahir : Pisang Pala
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan
48 — 11
48 — 11
Galang yang melajudengan kecepatan tinggi dan sesampainya ditempat kejadian mobil olengdan tidak terkendali sehingga masuk kejalur yang berlawanan arahkemudian menabrak pohon yang berada disebelah kiri badan jalan arahGalang Lubuk Pakam;Bahwa sebelum kecelakaan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Mei2015 sekitar pukul sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan SOFALWIRIDHO , TEZA LESMANA, SAHLAN NUARI BATUBARA, NOMAN,MAHMUD berada digubuk milik NOMAN yang terletak di pinggir sawahKebun Pisang
Putus : 06-05-2013 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.TTD Tanggal 6 Mei 2013 —
29 — 7
29 — 7
Turut Tergugat I)dalam pengelolaan Penggugat sudah tidak terkendali dan bermasalahsehingga kemudian mendapatkan mosi tidak percaya dari 2 (dua) orangPengurus, Bendahara dan 3 (tiga) orang Anggota Badan Pengawassebagaimana disebutkan Penggugat pada surat gugatannya halaman 4 pointke3 dan pada surat gugatannya halaman 5 point ke6;Bahwa benar Badan Pengawas telah menonaktifkan Penggugat selaku Ketuadan menghentikan tindakannya seolaholah selaku manager Koperasi KreditCU Horas (i.c.
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 252/Pid.B/2017/PN Dgl Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMAD RUM DAHLAN, S.H.
2.DENI MULIAWAN,SH
Terdakwa:
NURSANDI alias MUMAN alias UMAN
66 — 26
1.MUHAMAD RUM DAHLAN, S.H.
2.DENI MULIAWAN,SH
Terdakwa:
NURSANDI alias MUMAN alias UMAN
66 — 26
Ifanberteriak Papa Amat dengan mama Amat (muhamad nur / Tase) lari dari pari karenadiusir dari parigi kase keluar kemari imam itu saya tusu matanya sehingga Suasanasemakin panas dan tidak terkendali, tidak lama kemudian terdakwa bersamasamasaksi Mulianto Alias Anto (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksiZulkarnaim Alias Culu (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Razim BinAsmar Alias Razim (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Andi AzisAlias Bowo (tersangka dalam
Putus : 20-11-2017 — Upload : 17-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — BIBSAN DWINANDA RUSLAN, S.T. ;
126 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
ataumengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salahatau tidaknya Terdakwa sesuai pasal tersebut pada tanggal 19 Agustus2016, tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 31 Agustus 2016 telahdilakukan pemeriksaan terhadap Saudara HADIRMAN selaku saksi,dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menunjukkanketidakobjektifan dan ketidakprofesionalannya sebab pada saat MajelisHakim meminta keterangan kepada saksi tersebut Majelis Hakim bersifatarogan atau marahmarah seperti kelinatannya tak terkendali
Putus : 20-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016 Tanggal 20 Juli 2017 — Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG
252 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
GINTING bersamaMUHAMMAD KUNCORO ke lahan areal OL 5, membawa 3 unit Alkon ataumesin Robin dari 5 unit yang tersedia beserta selangnya, yang diangkutdengan pantoon dan ditarik disepanjang kanal dengan berjalan kaki.Walaupun kegiatan pemadam ada dilakukan mereka dengan menggunakanalatalat pemadam kebakaran yang dibawa dan tidak memadai tersebut,namun kobaran api semakin membesar karena dipicu cuaca panas dan anginbertiup kencang dan kobaran api semakin tidak terkendali dan akhirnyadibiarkan, sehingga
Register : 12-11-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 0327/Pdt.G/2015/PA.Dgl Tanggal 18 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 26
63 — 26
Bahwa keinginan dan hasrat tak terkendali dari PenggugatRekonvensi yang mengharapkan sekaligus mengupayakan agar tanahHalaman. 13 dari 87 Put. No.0327/Pdt. G/2015/PA Dgl.Halaman. 13 dari 87 Put. No.0327/Pdt. G/2015/PADgl.Halaman. 13 dari 87 Put. No.0327/Pdt. G/2015/PA Dgl.Halaman. 13 dari 87 Put. No.0327/Pat.G/2015/PA Dgl.Halaman. 13 dari 87 Put. No.0327/Pdt. G/2015/PA Dgl.Halaman. 13 dari 87 Put.No.0327/Pdt.
Register : 02-03-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. Tanggal 28 April 2016 — -
63 — 24
63 — 24
berusahamenggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuanpemidanaan dan dengan memahami nilainilai yang hidup dan berkembangdalam masyarakat ;Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana tersebut MajelisHakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan sifat, bentuk serta caracara tindak pidana dilakukan, keadaankeadaan yang meliputi perbuatan yangdihadapkan kepadanya serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidakhanya sekadar menerapkan kewenangan sebyektif yang tidak terkendali
Register : 04-01-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PA BONTANG Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Botg Tanggal 22 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
140 — 152
140 — 152
Zahrazha ternyata masih sering berhubungandan asmara mereka ternyata justru semakin menjadijadi tidak terkendali,akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan pertengkarantersebut terjadi dihadapan Ibu Kandung Tergugat;Him 7 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg23.
Register : 23-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2018 Tanggal 31 Mei 2018 — DANIEL LUKAS RORONG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
497 — 1320 — Berkekuatan Hukum Tetap
497 — 1320 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gas air mata pun dipersiapkanuntuk mengantisipasi para peserta demonstran yang kembalimembuat suasana menjadi panas dan tak terkendali;Pemerintah dinilai tak berbuat banyak untuk kembalimembuat iklim persaingan menjadi sehat kembali. Dalammenghadapi aksi protes tersebut, Uber pun sontakmengirimkan surat elektronik bagi para penggunanya untukturut mendorong terbentuknya peraturan yang adil bagikedua belah pihak.
Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr Tanggal 10 Nopember 2015 — RIDWAN
MELAWAN
PT. KALTIM PRIMA COAL
68 — 28
68 — 28
Situasi inibila tidak terkendali akan berakibat pada terjadinyapemogokan atau perlambatan aktifitas kerja (slow down)oleh karyawan. Hal ini akan mengakibatkan kerugianfinansial yang sangat besar bagi perusahaan.b. Penyebaran informasi yang tidak benar kepadakaryawan telah mengakibatkan terjadinya tekanan kepadaKPC untuk memberikan kontrak bisnis kepada koperasiK3PC secepatnya dan telah mempersempit ruang danwaktu. bagi KPC untuk bernegosiasi guna mendapatkanharga yang lebih efisien.
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
melawan
PT. SURYA PANEN SUBUR
403 — 396
403 — 396
No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelBahwa agar pengendalian api bisa timbul juga dugaan bahwa seolah olah api terkendali, maka Perusahaan harus dilengkapi dengan saranaprasarana mengenai kebakaran hutan, karena itu bagian dari sistem yangtidak pernah dipisahkan.
Artinya ini air terkendali, tidak kering, tidakdrop sampai ke bawah/1 meter yang biasanya terjadipada lahan gambut yang dibuka. Di PT.SPS kita melihatmuka air waktu itu masih bagus dan masih dekatdengan permukaan. Ini juga adalah sebetulnya berkatadanya tabattabat yang seperti ini dipasang di muaramuara dari saluran, sehingga ini menahan air yang adadi dalam. Ini kita sebut tabat/konservasi air, memangditujukan umumnya di dalam pengelolaan lahan gambutuntuk menjaga air jangan sampai drop.
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2505 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Maret 2017 — Drs. H. PRIYONO bin ATMOMIHARJO
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaNegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan KeduaAtas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :(1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut :(a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhanteknis yang disyaratkan;(6) Efektif, terarah dan terkendali
Nomor 2505 K/Pid.Sus/2016(6) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiapDepartemen/Lembaga/Pemerintah Daerah;(2) Belanja atas Beban Anggaran Belanja Negara dilakukanberdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran; Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran DalamPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yangmenyebutkan Pengeluaran atas beban APBN dilakukan
Register : 31-08-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 13/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna Tanggal 12 Agustus 2016 — Ir. ISDAWARNI BINTI Alm. ISMAIL ISHAQ;
104 — 13
104 — 13
Perbendaharaan Negara Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2)Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 TentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan bBelanja NegaraPelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atasprinsipprinsipefektif, terarah dan terkendali
Perbendaharaan Negara Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2)Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 TentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atasprinsipprinsipefektif, terarah dan terkendali
Register : 23-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 30 Maret 2017 — NAHDLATUL WATHAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
171 — 157
171 — 157
Para peserta yang berbeda pandangan tersebut salingbersitegang dan bahkan ada yang mengeluarkan senjata tajamsehingga kondisi Muktamar tidak terkendali;Bahwa mengingat belum adanya fatwa yang dikeluarkan DewanMustasyar dan menimbang situasi persidangan yang tidak kondusif,H. Maksum Ahmad selaku Pimpinan sidang mengambil tindakandengan membubarkan persidangan dan memutuskan menskorspersidangan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Danselanjutnya H.
Register : 31-08-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna Tanggal 12 Agustus 2016 — EDDY SOFIANDA PUTRA Bin ZAINALUDDIN
77 — 11
77 — 11
Perbendaharaan Negara Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2)Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 TentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan bBelanja NegaraPelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atasprinsipprinsipefektif, terarah dan terkendali
Perbendaharaan Negara Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2)Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 TentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atasprinsipprinsipefektif, terarah dan terkendali
Register : 31-08-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 12/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna Tanggal 12 Agustus 2016 — Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH.
112 — 17
112 — 17
TentangPerbendaharaan Negara Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksua, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pelaksanaan anggaran belanjanegara didasarkan atas prinsipprinsip efektif, terarah dan terkendali
Register : 22-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 55/Pid.B/2016/PN Dps Tanggal 23 Mei 2016 — TRI YULIANTO, dkk.
70 — 31
70 — 31
menghadapikorban, karena terdakwa sendiri tidak mengetahui dimana mereka akan bertemu dengankorban, dan tidak mengetahui dalam suasana yang bagaimana mereka akan bertemudengan korban;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa penusukan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korbantidaklah direncanakan terlebih dahulu, tetapi terdorong oleh kemarahan para terdakwasetelah mendengar perkataan kasar dari korban yang membuat emosi para terdakwatidak terkendali
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
235 — 133
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
235 — 133
Terciptanya cashflow yang optimal dan terkendali untuk menjaga likuiditaibank3.
Tersedianya kebijakan produk Treasury.Halaman 186 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Ambmo Terciptanya cashflow yang optimal dan terkendali untuk menjagalikuiditas berdasarkan prinsip prudent banking.Terpenuhinya ketentuan regulator terkait pengelolaan likuiditasberdasarkan prinsip prudent bank.Terciptanya hubungan kerjasama antar sesame lembagakeuangan.5. Tercapainya target transaksi, NIM dan feebased income Treasury.6.
Bank Pembangunan Daerah Maluku Non Kredit berupapembelian Repo Obligasi tidak terkendali sebagai mana semula, terlebih KepalaDevisi Tresury kemudian berganti dari Egmond;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan surat yangdiajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa proses transaksi Repo Obligasi antara PTBank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT Andalan Artha AdvisindoSekuritas adalah sebagai berikut:1.
Register : 18-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.Kag Tanggal 15 Juni 2015 — Penggugat vs Tergugat
25 — 18
25 — 18
Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelolakonflik rumah tangga secara baik agar perselisinan dan pertengkaranyang timbul tetap terkendali.
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL Tanggal 11 April 2019 — 1.PT. KARYA BUMI BARATAMA
2.PT. CARITAS ENERGI INDONESIA
3.Gubernur Provinsi Jambi , Cq Badan lingkungan Hidup Daerah Provinsi JAMBI
4.Bupati Sarolangun, Cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun
558 — 1447
558 — 1447
pembinaan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV terhadap semuaizin tambang yang ada di Kabupaten Sarolangun dan Penggugat harusmembuktikan perobuatan melawan hukum yang Tergugat IV lakukanterhadap Penggugat;Bahwa menurut pemantauan dan penilitian yang telah dilakukan olehTergugat IV melalui instansi terkait, bahwasanya tidak terjadi pencemaranyang mengarah kepada rusaknya lingkungan dan menurut Tergugat IVkegiatan Penambangan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IImasih dalam kategori wajar dan terkendali