Ditemukan 5520 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
214 — 129
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
214 — 129
Sesual amanat Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: B852/R.2.12/Fd.1/08/2021tanggal 16 Agustrus 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahll;d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat NomorS2091/PW27/5/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal PemberianKeterangan Ahli;e.
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
561 — 952
561 — 952
Bekasi.Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.209/302365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.1 (satu) bundel fotocopy Surat Telegram Kapolri kepada Distribusi A KMA B danC Mabes Polri Nomor ST/1380/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.1 (satu) map warna merah merk Diamond yang berisi 1 (Satu) bundel fotocopySurat Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan kepada Dirut PT.
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
179 — 111
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
179 — 111
Sesuai amanat Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: B852/R.2.12/Fd.1/08/2021tanggal 16 Agustrus 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahll;d. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat NomorS2091/PW27/5/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal PemberianKeterangan Ahli;Halaman 176 dari 366 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Mnke.
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5331 — 9457
5331 — 9457
Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt UtrDan mengenai hal ini sudah disampaikan oleh Kapolri bahwa ini bukanmasalah antar agama, politik atau etnis tapi ini masalah hukum;Bahwa produk MUI yang dikeluarkan berdasarkan UndangUndang,seperti masalah jaminan produk halal, yang Fatwanya kemudian ditindaklanjuti, maka produknya otomatis ditindak lanjuti melalui peraturanperaturan baik oleh OJK, oleh Bank Indonesia maupun MenteriKeuangan, jadi Peraturan MUI itu). mengikat karena dikeluarkanberdasarkan UndangUndang
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA:
- H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
176 — 44
176 — 44
Yayasan Bank Indonesia yang menghitung kerugian Negaraadalah BPK, akan tetapi di beberapa perkara korupsi dihitung olen BPKP;Menimbang, bahwa Kepolisian sebagai penyidik dalam rangkamendapatkan nilai kerugian Negara dapat saja meminta bantuan perhitunganterhadap kerugian Negara kepada auditor, dan penyidik Kepolisian Daerah (Polda)Jawa Barat dalam menghitung kerugian Negara dalam perkara aquo, memintabantuan kepada auditor BPKP Perwakilan Jawa Barat yang didasarkan Suratkeputusan Bersama (SKB) KAPOLRI
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — TEDDY EFFENDI alias TEDDY
274 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengaturan lebih lanjut mengenai hubunganPenyidik PNS dengan Penyidik Polri yaitu Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor20 Tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 tentang Koordinasi, Pengawasandan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1012 — 3280
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1012 — 3280
Jaminan Pelaksanaan Nomor SC11083427 nomor jaminan 13.00.11.00585.2.13.01.0 dengannilai Rp.92.094.808.000,00 tanggal 1 Juli 2011; 131 (satu) lIembar asli surat PT Len Industri Nomor5628/LEN/DU/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihalPenjelasan Proses Restitusi; 141 (satu) lembar asli Surat PT Len Industri Nomor :4842/LEN/CB/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 perihalPengumpulan BAST; 152 (dua) lembar fotokopi Surat Hotma Sitompoel & AssociatesNomor : 270/MT/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011 kepadaBapak Kapolri
41932 (dua) lembar fotocopy Surat edaran dari Menteri dalamNegeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota nomor =:471.13/1666/SJ Perihal Pelayanan Penerbitan KTPElektronik Gratis tanggal 01 Mei 2011 yang ditandatanganioleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 4194.12 (dua) lembar fotokopi Surat Mendagri Nomor471.13/1826/SJ, tanggal 11 April 2013 kepada para Menteri,Kapolri, Gubernur Bl, Gubernur, Bupati/Walikota perihalPemanfaatan eKTP dengan Menggunakan Card Reader. 4194.22 (dua) lembar fotokopi draft Surat
13.00.11.00585.2.13.01.0 dengannilai Rp.92.094.808.000,00 tanggal 1 Juli 2011; 13 1 (satu) lIembar asli surat PT Len Industri Nomor5628/LEN/DU/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihalPenjelasan Proses Restitusi; Halaman 682 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. 141 (satu) lembar asli Surat PT Len Industri Nomor :4842/LEN/CB/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 perihalPengumpulan BAST; 152 (dua) lembar fotokopi Surat Hotma Sitompoel & AssociatesNomor : 270/MT/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011 kepadaBapak Kapolri
41932 (dua) lembar fotocopy Surat edaran dari Menteri dalamNegeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota nomor :471.13/1666/SJ Perihal Pelayanan Penerbitan KTPElektronik Gratis tanggal 01 Mei 2011 yang ditandatanganioleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi 4194.12 (dua) lembar fotokopi Surat Mendagri Nomor471.13/1826/SJ, tanggal 11 April 2013 kepada para Menteri,Kapolri, Gubernur Bl, Gubernur, Bupati/Walikota perihalPemanfaatan eKTP dengan Menggunakan Card Reader. 4194.22 (dua) lembar fotokopi draft Surat
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL Tanggal 30 Juli 2020 —
817 — 1787
817 — 1787
Sementaramemang kalau kita lihat di dalam prakteknya ini kerap dikaitkan dengandiskresi, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 meskipun itudipertanyakan.
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
123 — 37
123 — 37
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,KAPOLRI dan BPKP Nomor Kep109/A/JA/09/2007, Nopol.B/2718/IX/ 2007 dan Nomor: Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September2007 tentang Kerjasama dalam penanganankasus penyimpangan pengelolaan keuanganNegara yang berindikasi tindak pidana korupsitermasuk dana non budgeter.Bahwa Metode dalam menghitung kerugian negara yang Ahli lakukan bersamadengan Tim audit adalah sebagai berikut:1) Menghitung Nilai Pembayaran Pengadaan Alatalat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang dari
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
134 — 36
134 — 36
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,KAPOLRI dan BPKP Nomor Kep109/A/JA/09/2007, Nopol.B/2718/IX/ 2007 dan Nomor: Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September2007 tentang Kerjasama dalam penanganankasus penyimpangan pengelolaan keuanganNegara yang berindikasi tindak pidana korupsitermasuk dana non budgeter.Bahwa Metode dalam menghitung kerugian negara yang Ahli lakukan bersamadengan Tim audit adalah sebagai berikut:1) Menghitung Nilai Pembayaran Pengadaan Alatalat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang dari
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
518 — 392
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
518 — 392
peradilan.Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika dilakukan pemeriksaan P21 di KejariTerdakwa tidak didampingi pengacara.Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kasie pidsus menyuruh menggantipengacara kembaii.Bahwa Terdakwa menjelaskan anak Terdakwa dipanggil untuk menemuiKajari.Bahwa Terdakwa menjelaskan dihadapan persidangan untuk meminta yangbernama Benny Cahyadi dihadirkan di persidangan.Bahwa Terdakwa menjelaskan uang 50 juta tidak saya makan, dipegang sajatidak, Terdakwa merasa dizholimi dan akan bersurat kepada Kapolri
Register : 20-11-2014 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG Tanggal 26 Agustus 2015 — AJI SUPRIAJI; DKK; LAWAN; PT. TELKOM INDONESIA, Tbk.; PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD); KOPERASI SARANA SEJAHTERA (KSS)
151 — 40
151 — 40
GRAHA SARANA DUTA) danTERGUGAT Ill (KOPERASI SARANA SEJAHTERA) tidakmempunyai Surat Izin Operasional, sehingga melanggarketentuan Pasal 52 Ayat (2) yang menyatakan danmenegaskan, BUJP yang dimaksud pada ayat (1) dibinaoleh Polri, yang dalam pelaksanaannya wajib mendapatkanizin operasional dari Kapolri berdasarkan rekomendasi dariPolda di tempat badan usaha tersebut beroperasi.Bahwa TERGUGATII (PT.
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015 Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1182 — 926 — Berkekuatan Hukum Tetap
1182 — 926 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Century, Tbk. yang sudahdiputuskan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)sebelumnya, dan Fuad Rahmany menyampaikan supaya lebih memfokuskandanadana yang telah digunakan secara pribadi oleh pihakpihak terkait, halini dapat dikoordinasikan dengan Kapolri, Bareskrim dan juga PPATK.
Bank Century, Tok. yang sudah diputuskan dalamrapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebelumnya, dan FuadRahmany menyampaikan supaya lebih memfokuskan danadana yangtelah digunakan secara pribadi oleh pihakpihak terkait, hal ini dapatdikoordinasikan dengan Kapolri, Bareskrim dan juga PPATK.Setelah dilakukan rapat konsultasi antara Komite Koordinasi(KK) denganLembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemudian dilakukan Rapat DewanHal. 182 dari 1023 hal. Put.
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
90 — 96
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
90 — 96
- 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1249/XII/2017, tanggal 23 Novemberr 2017 a.n. AKBP Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M. jabatan lama Kasubdit II Ditreskrimum Polda Kalteng jabatan baru Kapolres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli catatan Kasi Keu a.n. Agus Budiono yang berisi Rekap Uang Persediaan (UP) Polres Sanggau bulan Januari s.d. Juni 2018.
- 4 (empat) lembar dokumen asli catatan Kasi Keu a.n.
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 3 Desember 2014 — BUDI MULYA
346 — 159
346 — 159
Kemudian Boediono menyampaikan supaya rapat konsultasilebih memfokuskan pada penyelamatan PT Bank Century, Tbk. yang sudahdiputuskan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)sebelumnya, dan Fuad Rahmany = menyampaikan supaya lebihmemfokuskan danadana yang telah digunakan secara pribadi oleh pihakpihak terkait, hal ini dapat dikoordinasikan dengan Kapolri, Bareskrim danjuga PPATK.Setelah dilakukan rapat konsultasi antara Komite Koordinasi(KK) denganLembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemudian
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 67/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 3 Desember 2014 — BUDI MULYA
406 — 260
406 — 260
Kemudian Boediono menyampaikan supaya rapat konsultasilebih memfokuskan pada penyelamatan PT Bank Century, Tbk. yang sudahdiputuskan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)sebelumnya, dan Fuad Rahmany = menyampaikan supaya lebihmemfokuskan danadana yang telah digunakan secara pribadi oleh pihakpihak terkait, hal ini dapat dikoordinasikan dengan Kapolri, Bareskrim danjuga PPATK.Setelah dilakukan rapat konsultasi antara Komite Koordinasi(KK) denganLembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemudian
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 16 September 2015 — Pidana
- WARYONO KARNO
302 — 240
302 — 240
kita tidak mengenal keadilan karenasama dan sebangun, keadilan karena kebenaran materiil apa yangSaksi linat, ketahui dan saksikan;e Bahwa keterangan Saksi yang diberikan karena diarahkan tidakmempunyai nilai pembuktian secara hukum, dan apabila hal ini bisadibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan, pihak penyidik yangmelakukan perbuatan seperti ini setidaktidaknya bisa dipersangkakanmelakukan tindak pidana;e Bahwa didalam perlakuan terhadap barang bukti oleh penyidik diKepolisian ada Perkap Kapolri
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
601 — 203
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
601 — 203
mata pencariannya,mereka sudah banyak yang tidak bisa sekolahkan anaknya, merekasudah banyak yang akhirnya masuk penjara karena Permen ini dibuat,kemudian banyak yang ditangkap karena penegakan hukumnya danujungnya adalah sel dan sudah banyak sekali yang ditangkap masukpenjara dan kami juga telan melakukan penguatan hukum danadvokasi sehingga dapat komunikasi yang baik, tidak hanya demo danprotes, ada juga pembakaranpembakaran termasuk pembakarankantor polisi, masukan ini kami dapat dari Mantan Kapolri
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2099 — 1703
2099 — 1703
Fee terakhir yang Terdakwaterima sebagai advokat sampai dengan tahun 2002 ;Bahwa selain menerima gaji sebagai anggota DPR, Terdakwa jugamendapatkan penghasilan lain berkaitan dengan honor sebagaianggota DPR yaitu selaku pansus pemilinan Hakim, Kapolri, PanitiaAd Hok, studi perjalanan dinas studi banding mendapatkan biayaperjalanan, perjalananperjalanan dinas yang tidak selalu dimasukanke rekening Bank Mandiri.
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi
- H. SYAMSUL ARIFIN, SE
239 — 77
239 — 77
Sumut sebesar Rp. 5.000.000,Tanggal 11 Oktober 2002 Untuk Adc Kapolri 3 x 1,0,0 sebesar Rp. 3.000.000,Tanggal 11 Oktober 2002 Untuk Adc Kapolda sebesar Rp. 500.000.Tanggal 11 Oktober 2002 Untuk Supir Kapolda sebesar Rp. 200.000,Tanggal 11 Oktober 2002 Untuk Wartawan 30,0 x 20 Orang sebesar Rp.600.000,Tanggal 11 Oktober 2002 Untuk Wartawan TV Swasta 5 x 300,0 sebesar Rp.1.500.000,Tanggal 11 Oktober 2002 Untuk Adc Gubsu sebesar Rp. 500.000,Tanggal 11 Oktober 2002 Untuk Staf Knusus Gubsu sebesar Rp.