Ditemukan 8359 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas rawang raman radan rahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 September 2020 — Pemohon:
PT. MITRALANGGENG PRAMA KONSTRUKSI
Termohon:
PT. NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES
406 — 158
  • Maka dari itu, pada kesempatan rapatpembahasan ini, Debitor memohon untuk pelaksanaan votingrencana perdamaian;Bapak Pardamean Sibuea selaku kreditor konsumen unit Acaciamenyampaikan bahwa konsumen unit Acacia merupakan yangpaling rawan dalam perkara ini, karena bangunannya saja belumjadi. Terkait progress, Bapak kreditor ini menganggap bahwa tidakada progress signifikan, sejak tahun 2019. Beliau telah membayarlunas di tahun 2017.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 08-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 16 September 2020 — PT MITRALANGGENG PRAMA KONSTRUKSI >< PT NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES
1239 — 2140
  • Maka dari itu, pada kesempatan rapatpembahasan ini, Debitor memohon untuk pelaksanaan votingrencana perdamaian;Bapak Pardamean Sibuea selaku kreditor konsumen unit Acaciamenyampaikan bahwa konsumen unit Acacia merupakan yangpaling rawan dalam perkara ini, karena bangunannya saja belumjadi. Terkait progress, Bapak kreditor ini menganggap bahwa tidakada progress signifikan, sejak tahun 2019. Beliau telah membayarlunas di tahun 2017.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - HARNIAH, S.T., Binti H. ALWI (Alm)
231 — 115
  • Tujuan DAKbidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat diperdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien sertadimantfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama(DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai olehdana bersumber dari APBN melalui pembangunan
    Tujuan DAKHalaman 101 dari 366 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat diperdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien sertadimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama(DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai
    petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 169 dari 366 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
    Sambungan Rumah (SR) tersebut dariPDAM Intan Banjar yang memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran Illtentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — AHMAD SOFYAN, S.Pd, DKK VS PT WALET LINDUNG LESTARI cq HUSEIN DJUFRI, S.E Direktur PT WALET LINDUNG LESTARI, DKK
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap Pengadilan Tingkat Banding wajib membuat S.O.P(Standard Operation Procedure) atau Prosedur standard Operasiyang memuat petunjuk dasar untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang merupakan titik rawan terjaadinya Mafia Hukumdan penyalah gunaan kewenangan antara lain :a. Pendaftaran Perkara ....dstb. s/d e. Pasca Putusan ..... dstf. Eksekusi Putusan untuk menghindari penundaan Akeskusi,pemaksaan Eksekusi yang sesungguhnya tidak memenuhisyarat;2.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penganiayaan
Register : 08-12-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN BOGOR Nomor 397/Pid.B/2015/PN Bgr
Tanggal 21 April 2016 — - ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS ADIT MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI -ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI
98 — 17
  • Asep Saepulloh yang diduga telahmelakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkankematian serta akan mengambil sepeda motor Honda Revo warnamerah tersebut;Bahwa, saksi mengetahui bahwa dikampung saya tersebut seringterjadi tawuran oleh karena itu saya selalu Monitoring warga, sayakontrol keliling Kampung agar tidak ada yang dudukduduk nongkrongdi jalan karena kampung kami rawan tawuran;Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa akan terjadi penyerangan yangterjadi hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 15-11-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 15 Nopember 2017 — Handoko Soeseno MELAWAN Irawan Surya
294 — 105
  • dimana apabila Penggugat tidakdapat melakukan produksi selambatnya pada tanggal 30 April 2011 danapabila sampai dengan 3 (tiga) bulan setelahnya Penggugat tetap tidakberproduksi maka hak eksklusif pengelolaan tambang akan diserahkankepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 alinea ketiga yangdapat dikutip berikut:7 Dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidakberproduksi pula (sejak tanggal 30 April 2011), maka hak eksklusifPihak Pertama (Penggugat)akan diserahkan kepada PihakKedua/rawan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
153 — 74
  • Bendahara Desa tidak difungsikan olen Kepala Desa.Akibatnya melemahkan pengendalian dan rawan penyalahgunaanKeuangan Desa.HAL 107 DARI 295 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 97/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Atas temuan tersebutKepala Desa Ketangi sependapatdengan Tim Pemeriksa dan akan menindaklanjuti sesuai denganketentuan yang berlaku.3.
    Bendahara Desa tidak difungsikan sebagaimana mestinyaoleh Kepala Desa.Akibatnya melemahkan pengendalian dan rawan penyimpangan.Atas temuan tersebut Kepala Desa Ketangi sependapat denganTim Pemeriksa dan akan menindaklanjuti Sesuai denganketentuan yang berlaku.4.
    pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yangberlaku.(3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudpada ayat (2) setelah diverifikasi dan mendapatpengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan olehPelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.(4) Kepala Desa menyampaikan salinan laporanpertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada TimPendamping Dana Desa.Hal ini disebabkan kelalaian Kepala Desa dalam mentaatiketentuan yang berlaku.Akibatnya hasil pembangunan belum dapat dimanfaatkan danpenggunaan Dana Desa rawan
Pengadilan PA SUBANG Perdata Agama
Register : 13-11-2019 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PA SUBANG Nomor 4111/Pdt.G/2019/PA.Sbg
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
H. Suwara bin H. M. Amin
Tergugat:
Hj. Eri Haryati binti Cahya
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang
145 — 38
  • Sumur Sapi Blok 21, Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Dengan luas 10.116 M2. dan batas-batas sebagai berikut:

    Sebelah Utara : Tanah Rawan

    Sebelah Timur

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
301 — 271
  • Penjelasan Pasal 2 poin 7 (tujuh) menyebut sebagai berikut Yangdimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalahpejabat yang wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraannegara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yangmeliputi:1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BadanUsaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan PenyehalanPerbankan Nasional,Pimpinan Peguruan Tinggi Negeri,4.
    Penjelasan Pasal 2 poin 7 (tujuh)menyebut sebagai berikut Yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi,kolusi dan nepotisme yang meliputi: Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan UsahaMilik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan PenyehalanPerbankan Nasional, Pimpinan Peguruan Tinggi Negeri, Pejabat Eselon dan Pejabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1065 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — HENDRIAL PAKIAH MALANO Pgl. PAKIAH;
57 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rawan, SuarlinDatuk Rajo Batuah, Junaidi, Lifwarda, Suwarda, Martin Darwis, Suwirta Tati,Saidana, Rosni, Rita BM, Nurmaini, Refnita, Desi Handayani, Yufirmi, YeniSusanti, Siti Zulfa, Rahmawati, Desi Susanti, Afdal, Suwardi Dt Barakah,Firdaus, Nizar, Nurhasanah yang bukan merupakan Anggota KelompokUsaha Tani Kreatif sebanyak 3.690 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh)ekor.Bahwa bantuan itik yang Terdakwa berikan kepada penerima ada sebagianberupa bibit itik dan sebagian lagi berupa uang untuk pembelian
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 18-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
SUMARTIN BERU
220 — 60
  • Kades SUMARTIN B namunpekerjaan tersebut tidak maksimal karena setelan saksi CekABUTMEN dari Deker 1 unit tersebut tidak dikerja dengan baik yaknitidak di Plaster dan di gali terlebin dahulu untuk dudukan pasanganbatu, sehingga sangat rawan roboh karena kekeuatan batu pasangakan tergerus oleh Air dan akan Roboh, sehingga dalam Laporan saksiuntuk kegiatan pembangunan ini tidak saksi laporkan sebagai kegiatanyang dilaksanakan atau 0%4.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-09-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 39/PID.SUS/TPK/2015/PN KDI
Tanggal 1 Maret 2016 — Jaksa Penuntut:
EKA PRASETYA SAPUTRA, SH.
Terdakwa:
NONONG FADLI SAPUTRA, SE.,M.Si Bin JUMRIN MOITA
197 — 75
  • Dari uraian diatas, Majelis berkeyakinansifat dana panjar terjadi rawan penyelewengan dalam penggunaannya.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : HENDRI YUZAL
136 — 82
  • No.25/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI(UEP) jualan kios wanita rawan sosial ekonomi(WRSE) dan kelompok usaha bersama (KUBE)fakir miskin kecamatan Bukit dan kecamatan WihPesam Kabupaten Bener Meriah TA 2018 (APBA)beserta lampirannya (daftar nama nama calon penerima pengadaan).e BB No. 182.: 2 (dua) lembar Fhoto copy Dokumen usulanProgram atau kegiatan yang bersumber dari danaotonomi khusus (OTSUS) APBA. berdasarkanhasil forum SKPK (desc kelompok kerja III.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-08-2017 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 498/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUKIMAN, UN
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
3.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
4.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
5.PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
7.BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
8.Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
9.Julius Purnawan, SH.MSi
10.Gubernur Bank Indonesia
11.Otoritas Jasa Keuangan
79 — 47
  • ditariknya Tergugat XI sebagai Tergugat adalah sebuahlembaga Negara yang merupakan Bank Central dan yangmembuat peraturan, yang peraturan tersebut tidak dilaksanakanoleh Tergugat sebagai contoh Tergugat dalam memberikanFasilitas Kredit kepada Konsumen SUKIMAN, UN dan selalumemberikan tambahan limit kredit kepada KonsumenSUKIMAN, UN setiap adanya perubahan dan atauperpanjangan jangka waktu kredit yang mengesampingkanterhadap aspek kehatihatian dalam pengenalan nasabahsehingga kredit yang diberikan rawan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-08-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ASSYIFA RAMADHANI binti IWAN SULAEMAN
863 — 764
  • Dalam rongga perut berisi cairan encer warna merah kehitaman sebanyaklima puluh sentimeter kubik;Lidah berwarna coklat kehijauan, penampang berwarna coklat kehijauan;Didalam rongga mulut pada daerah pangkal lidah terdapat gumpalan kertas yangtampak basah, berukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter kali tigasentimeter;Tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin utuh;Kelenjargondok Berwarna merah kehitaman, perabaan lunak penampang berwarnamerah kehitaman, berat dua puluh gram;Kelenjar kacangan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 20 Juli 2017 — Jaksa Penuntut Umum Lawan Drs. H. AMRAN AMBAR, M.Pd Bin AMBAR DULLAH
152 — 39
  • di BankBPD Sulsel Cabang Parepare, sebanyak 5 kali, dan semua danatersebut saksi serahkan kepada Gazali sehingga saksi tidak mengetahuisecara rinci atas pengeluaranpengeluaran tersebut.Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang digunakan untukmembuat 50 unit gerobak dan shalter.Bahwa benar upah Alwi sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), untuk mengerjakan 50 unit gerobak dan shalter tersebut.Bahwa Saksi tidak pernah menegur terkait dengan pembuatan shalteryang konstruksinya rawan
    Saksi Fatahillah alias Fatah bin Rawan Hiba, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa yang saksi diterangkan dipenyidik adalah masalah pengadaangerobak;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang adakan gerobak;e Bahwa benar saksi bukan anggota koperasi;e Bahwa saksi tidak pernah dengar KSU Cempaka Raya;e Bahwa benar saksi dapat bantuan gerobak sebanyak 2 (dua) unit dariGazaili;e Bahwa benar waktu itu Gazali mengatakan ini bantuan secara CumaCuma dari pemerintah, sehingga saksi tidak
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - EDY MULYONO, S.T;
192 — 83
  • Tujuan DAKbidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat diperdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien sertadimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama(DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai olehdana bersumber dari APBN melalui pembangunan
    Tujuan DAKbidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagiHalaman 99 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat diperdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien sertadimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama(DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai
    petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 167 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
    memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran IllHalaman 186 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.tentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 08-04-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021
Tanggal 19 Agustus 2021 — Oditur:
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Sukuryanto
149 — 69
  • IIIl12/ALV/2021sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesarRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa tujuan Saksi membeli senjata api rakitan dariSaksi3 tersebut hanya untuk jaga diri dan tidak adamaksud lainnya karena Saksi memiliki kegiatanmembantu pengamanan perumahan di daerah Grahafamili dan wilayah pergudangan Margo Mulyo,mengingat kegiatan Saksi lakukan setelah habis jamkerja sampai kadang pulang malam hari dan daerahtersebut merupakan daerah rawan kejahatan; danBahwa pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Prof.Dr.drg. I GEDE WINASA
296 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., LL.M.Pertimbangan mengapa materi muatan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) relevan dengan ketentuan UUD 1945adalah, pertama, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (utrecht)karena keistimewaannya terletak pada sanksinya yang bersifat memaksa,berbeda dengan hukum lainnya (hukum perdata dan hukum internasional).Sanksi istimewa hukum pidana terhadap setiap orang yang telah terbuktimelanggar hukum pidana sangat rawan terhadap pengabaian Hak AsasiTerdakwa/Terpidana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-02-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 34/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN GADING RR, Diwakili oleh DRS. FAHRIAN. Cs
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
342 — 160
  • Saksi menerangkan selama sosialisasi Pergubd warga hadir dandilaksanakan, justru DPRKP menjabatani permasalahan yang ada tentangdua kepengurusan GRR, hingga bisa berdamai; Bahwa Saksi menerangkan ketidakhadiran Penggugat dalam Pokja, Pokjaini mengundang warga untuk dibentuk Panmus lagi, dan perubahanAD/ART, ada notulen rapat berita acara bersama, diwakili staf dan laporankemana, 3 kali rapat selalu hadir, tidak hadir pernah hadir, tidak ingat berapakali, tidak tahu, pak Cris dan Wira yang hadir;RAWAN