Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan Peradilan TUN
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
1409 — 475
  • Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara
  • Hakim sebagai pegawai negeri,dilakukan oleh Menteri Kehakiman.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak bolehmengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TataUsaha Negara.Pasal 14Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,seorang calon harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :warga negara Indonesia;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Putus : 30-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 67/PDT.G/2013/PN.TPI
Tanggal 30 Juni 2014 — -SELLY (Penggugat) -AMINUDIN (Tergugat I) -ERMA (Tergugat II)
81 — 13
  • adanya hutang Tergugat I sebesar Rp 300.000.000, ( tiga ratusjuta rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2011 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugatmenarik Tergugat II dalam permasalahan ini adalah keliru sama sekali karenaTergugat II tidak termasuk pihak di dalam perjanjian tersebut sehingga tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan ini.Tindakan Penggugat ini tidak sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-12-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 862/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Juli 2017 — R, SUHENDRA ISKANDAR, SE, Beralamat di Jalan Moch.Kahfi I, Komplek Town Hous, Jagakarsa-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syofyansori,SH & Partners berkantor di Jl.Letjen Suprapto No.504 J,Lt.III-Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Register 3565/SK/HKM/XI/2016 tertanggal 06-12-2016 selanjutnya disebut sebagai -------------------------------PELAWAN ;
94 — 58
  • Menimbang, bahwa akta pengakuan dengan jaminan dan surat k'membebankan Hak Tanggungan yang ditandatangani Pelawan, Istri Peledan Terlawan dihadapan Terlawan II adalah Akta Otentik yang bersifat psdimana syarat sahnya akta otentik yang bersifat partai tersebut harus memesyarat sebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578 K/Pdt/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — PEMERINTAH RI Cq. PERUM BULOG Cq. PERUM BULOG DIVRE SULAWESI TENGGARA vs ALWI LIE
97 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlawanan kurang pihak (exeptie plurium litis consortium);Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca dalam suratperlawanan Pelawan, cukup jelas bahwa bentuk perlawanan yang diajukanbukan dalam bentuk Partai Verzet melainkan dalam bentuk DerdenVerzet, yaitu Perlawanan Pihak Ketiga ( I.c Alwi Lie sebagai Pelawan)terhadap pelaksanaan (sita eksekusi) putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 2005 No. 556 PK/PDT/2002yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara perdata,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1657 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — PRAGSONO
137 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1657 K/Pid.Sus/201430yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah AgungRI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.78. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.79. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan
    No.1657 K/Pid.Sus/20147481.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B110/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Dukungan Kembali dengan tujuan JaksaAgung RI yang diterima oleh Risty.82.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri MuaraTebo Reg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009tanggal 09 Februari 2010 atas nama Terdakwa H.
    Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang81.82.83.84.terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima
    No.1657 K/Pid.Sus/201417681.82.83.84.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara TeboReg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 09 Februari 2010atas nama Terdakwa
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 07-11-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 24-K/PMT.III/AD/XI/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — SUSANTO, S.I.P, Letkol Kav, NRP 11960042360674
97 — 55
  • mestinya denganpertimbangan antara lain :1) Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang;2) Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai
    mestinya denganpertimbangan antara lain :1) Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang ;2) Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +$=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai
    Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +$=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat yang memiliki finasiallebin pada umumnya di Kab Sampang masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai Politik;106c.
    Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang;b. pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +g=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai Politik;c. adanya Surat Telegram (ST
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6655 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • 13/2010 9:23:59 PM UndangUndang Tidak mengatur me = 18 tahun (Pasal Ditafsirkan secara logikaRepublik Indone ngenai kecakapan/ ke 1 Angka5) terbalik dari pengertiansia Nomor 21 Tahun wenangan untuk ber anak, namun demikian2007 tentang Pem tindak batas usia dewasa tidakberantasan Tindak secara tegas dinyatakanPidana Perdagangan OrangUndangUndang Re 17 tahun atau sudah/ Tidak mengatur Menyatakan diperbolehpublik Indonesia No. pernah kawin (Pasal 14) kannya menjadi anggota2 Tahun 2008 tentang suatu partai
    tentang Kesejahteraan Anak 197911; UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 1983 Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur 75 isi61.indd 75 42/43/2010. 10:00:47 P UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan1995 UndangUndang No.25Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan1997 UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak1997 UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia1999 UndangUndang No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih1999 UndangUndang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai
    Politik1999 UndangUndang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia2000 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak2002 20.UndangUndang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik2002 21.UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia2002 22.UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2003 23.UndangUndang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden2003 24.UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat2003 25.UndangUndang
    Sosial Nasional2004 28.UndangUndang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia2004 29.UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah2004 30.UndangUndang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia2004 31sUndangUndang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan2006 32.UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan2006 33.UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang2007 34.UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
    Semarang: Universitas Dipenogoro. hlm. 64.UndangUndang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.UndangUndang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.UndangUndang No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer.UndangUndang No.18 tahun 2003 tentang Advokat.UndangUndang No.19 Tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 16-03-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Mtp
Tanggal 23 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
37 — 1
  • Ke 18 dari 33 HalamanP.19, P.20, P.21, P22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P28, P.29, P30, telahmemenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, makabuktibukti tersebut telah sesuai menurut pasal 285 RBg, oleh karenanyaMajelis hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende).Menimbang bahwa tentang bukti surat P.31 Pertama, bersifat partai,maksudnya apa yang tersebut di dalamnya merupakan kesepakatan keduabelah pihak
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum Kehutanan
Putus : 10-03-2011 — Upload : 01-09-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 46/Pid.B/2010/PN.PTSB
Tanggal 10 Maret 2011 — HERMAN TONI Als AKUANG Bin LAUKHIWAH
405 — 34
  • Hal ini berbeda dengan risalah lelang yang diajukan sebagaibarang bukti oleh Penuntut Umum yang menerangkan secara jelas dan rinci bahwadilakukan lelang pada tanggal 17 Januari 2006 dengan nomor 020 / 2006 yangdilaksanakan oleh pejabat lelang Hendri Gunawan Lubis, SH yakni Partai I (Satu) denganjumlah kayu logs kelompok meranti sebanyak 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) batangdengan kubikasi sebanyak 1.073,90 m3 (Seribu Tujuh Puluh Tiga koma Sembilan noormeter kubik) dengan status barang bukti yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 18-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2010.-
Tanggal 18 Januari 2011 — JOEFLY J. BAHROENY,dkk vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
115 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: "Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadapUndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihantentang hasil pemilinan umum" ;11.Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, jelas bahwa baikMahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, mempunyai hak
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-06-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 140/Pid.Sus/2014/PN.TG
Tanggal 24 Juni 2014 — -MAFTUH ALFAJRI Bin ASHURI
84 — 11
  • dari pejabat yang berwenang;Bahwa terdakwa berjualan obatobatan tradisional sejak lebih kurang tigatahun;Bahwa terdakwa menyimpan obat dan jamu tersebut di dalam kamar kosterdakwa;Bahwa terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar tersebutdari Cilacap Jawa Tengah dengan cara membelinya sendiri ke Cilacapatau via telepon, barang datang disertai dengan nota pembelian tetapiterdakwa selesai mengeceknya nota pembelian tersebut langsungterdakwa buang;Bahwa terdakwa terkadang membeli secara partai
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 16 September 2015 — H.MUCHLIS; Melawan 1. EKOL IBAS; 2. FERDINANDUS AGUN; 3. DIONISIUS PITANG; 4. DONATUS HADIR; 5. KRISTOFORUS RAUL; 6. ANTRI NOVEL;
140 — 11
  • Dengandemikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) akta yang dibuat olehpejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acte ambtelijk); dan (2) aktaotentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai(acte parti));Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 Rbg, yaitu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakaibantuan seorang pejabat umum ;Menimbang
Pengadilan PN MAROS Pidana Khusus
Register : 07-01-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAROS Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mrs
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
NOFITA KRISTIARINI, SH.
Terdakwa:
DWI SETYO UTOMO ALIAS TYO BIN RUSLI
256 — 108
  • Oleh karena itu pelaku usahamemanfaatkan momen tersebut membeli partai banyak dan menjualnyakembali atau mengekspor ke negara lain karena banyaknya permintaanyang berimbas kepada tingginya harga;Bahwa yang dimaksud dengan jumlah dan waktu tertentu pada saatterjadi kelangkaan barang adalah barang tersebut seharusnya tersediadipasaran apabila tidak ada wabah COVID19 tetapi dengan adanyawabah ini sehingga barang tersebut langka dan mengakibatkan langkaserta terjadi penimbunan yang berdampak kepada harga
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 74/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
LALU SUMIARTHA
Tergugat:
Rudi Suryanto, SH
Turut Tergugat:
1.Sindian Osaputra, SH., M.Kn
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depo
111 — 28
  • Oleh karena sudah habis untuk merenovasi rumahnya, Penggugat tidakpunya uang dan kebetulan juga Penggugat mau nyaleg dari Partai AmanatNasional Kotip Depok, maka ia butuh banyak dana. Bahkan Penggugat memintaSaksi untuk mencarikan uang lagi;bahwa selanjutnya Saksi menjawab bahwa Saksi juga sedang tidak punyauang, kalaupun Saksi bisa mencarikan Penggugat uang, Saksi minta hutangPenggugat kepada Saksi dilunasi seluruhnya.
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT BENGKULU Nomor 16/PDT/2020/PT BGL
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SYAFRIL ALIAS BUYUNG BIN MASRIL Diwakili Oleh : SYAFRIL ALIAS BUYUNG BIN MASRIL
Terbanding/Tergugat I : FERI SYAHKUBAT ALIAS FERI BIN BACHTIAR
Terbanding/Tergugat II : LENI RUSMIATI LUKMAN HAKIM
Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD KRISWANTORO BIN SUPARMO
Terbanding/Turut Tergugat I : PUJI PITONO
Terbanding/Turut Tergugat II : SUPARMO
117 — 57
  • MukoMuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengansengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut;Berawal pada hari minggu sekira pukul 16 .00 Wib TerdakwaKRISWANTORO menghubungi saksi korban FERI SYAHKUBAT Alias FERIBin BACHTIAR melalui handphon dan mengatakan ingin meminjam mobil L300 milik saksi Korban FERI untuk kegiatan partai
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum Penadahan
Register : 22-01-2014 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN PURWODADI Nomor 01/Pid.Sus/2014/ PN Pwi
Tanggal 27 Februari 2014 — RUKIN BIN DAMAN
43 — 7
  • Tidak menjadi pengurus salah satu partai politk; dani. Melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selamamenjadi hakim ad hoc;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal110 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan menyatakan sebagai berikut :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2011
Tanggal 5 Oktober 2011 — Hj. ADLINA ; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.262 K/TUN/201 1telah mengikuti proses penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Labuhanbatu dari Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 15Februari 2010 adalah bertentangan dengan Pasal 29 huruf (b) UndangUndangNo. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang dalamPenjelasannya secara tegas menyatakan sebagai berikutYang dimaksud mengundurkan diri adalah mengundurkan diri karena alasankesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankankewajibannya
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 20-09-2015
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn
Tanggal 7 Juli 2015 — Fredy Sutomo bin Sukoyo
33 — 13
  • Adapunyang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atauMaskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau28perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik,organisasasi massa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Umum
Register : 06-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mjl
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
Drs. JAJANG BUCHARI Bin HASTA
38 — 7
  • Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sejumlah uang yang telahdiserahkan oleh saksi Wahyudin dan saksi Cicih tersebut tidakgunakan langsung oleh terdakwa untuk mengurus prosespengangkatan PNS di Kabupaten Sumedang terhadap anakanakpara saksi sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa, melainkan telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada orang lain yang bernama Sor.Sahrizal Solihin Penduduk Desa Ganeas Kab Sumedang yang saat itumengaku aktivis Ssuatu partai yang menyuruh terdakwa untuk mencar!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3748 K/PDT/2016
Tanggal 28 Februari 2017 — SALBIAH, dkk. VS LUB NAH ( selaku Ahli Waris GALIB ALJAIDI), dkk.
37 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding /TurutTermohon Kasasi dalam persidangan maupun didalam kontra memoribanding dari Tergugat / Turut Terbanding (Wildan), sehingga menurutPasal 1875 KUH Perdata, Pasal 288 RBG bukti surat tersebut mempunyaikekuatan pembuktian yang sama dengan akta Autentik, oleh sebabkeberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formil dan materiil, Karenaagar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhilebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai