Menjadi pengurus partai politik;.

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai

Kas Pengeluaran Bank SULUT bulan Januari s/d Desember 2011;5. 12 (dua belas) eksemplar Photocopy Buku Kas Umum Manual bulan Januari s/d Desember 2011;6. 142 (seratus empat puluh dua) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyakatan Tahun 20117. 7 (tujuh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Tahun 20118. 60 (enam puluh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tahun 20119. 6 (enam) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan kepada Partai

Pasal 45 ayat (1) yangmenyatakan bahwa "Belanja BantuanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepadakelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.4.

Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Belanja BantuanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepadakelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.4.

Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/ kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasarCash/ kredit sd jangka waktu 14 hari: Tingkat penjualan yang dicapai per 30.04.02sebesar Rp. 879,6 jt atau meningkat 22,5% dariperiode sebelumnya. Target periode 31.12.2002yang diharapkan naik sebesar 24,95% dariperiode April 2001Target penjualan pada periode berikutnyaHal. 5 dari 70 hal. Put.

No. 2276 K/Pid.Sus/2009& keterampilan)c.PemasaranoOoOoOoOSaluran distribusiSyarat penjualanRealisasi penjualanDibandingkan dgn targetRencana/ targetDimasa mendatangLuas/ Daerah pemasaran :Pembeli dominanPosisi persaingan Suami bsk sebagai pengelola/administrator Pegawai toko sebanyak 8 orang Penjualan kanvas sebanyak 5 orang.: Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasar: Cash/ kredit sd jangka waktu 14 hariTingkat penjualan

bulanBahwa benar pencairan melalui pak AnggengBahwa benar saksi tidak pernah menemui terdakwa53Bahwa benar menurut pak Ageng proposal masih di prosesBahwa benar menurut pak Ageng dana tersebut dari dana bansosBahwa benar yang terima dana tersebut adalah saksi sendiriMenimbang, bahwa terdakwa JAMSAN HADI,S.H telah memberikanketerangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten LombokBarat pada tahun 2004 s/d 2009 dari fraksi partai

AGUNGPURNOMO NUGROHO;Bahwa pada tahun 2008 tidak ada dana bantuan sosial yang diarahkanpada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena yang berhak54menerima dana bantuan sosial tersebut adalah Partai Politik, KPU,Kesehatan, dan Kelompok masyarakat/organisasi kKemasyarakatan ;Bahwa terdakwa tidak ingat berapa jumlah proposal yang terdakwaterima dari konsituen terdakwa namun jumlah proposal yang terdakwaajukan melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 56proposal;Bahwa terdakwa mengajukan proposal

tentangAparatur Sipil Negara.PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHalaman 39 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan ...b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota partai

Bahwa beberapa minggu kemudian, Sdr BudiRochadi mengundang fraksi JINI/Polri kembali dihotel Hilton, di suatu) kamar suite room bersamaanggota komisi IX DPR RI yang mewakili beberapafraksi, dan turut hadir salah satu tim suksesdari partai Golkar yang dipanggil Berne, dalampertemuan tersebut Sdr. Budi Rochadi tidak hadirsehingga Saksi dan rekanrekan dari fraksiTNI/Polri = pulang mendahului.10.

Riau No. 17 untukdiperkenalkan dengan temannya bernama HamkaYandhu, anggota DPR dari partai Golkar yang saatitu. duduk di sofa dekat pintu) dan Ibu Nunun mintatolong kepada Saksi untuk menyampaikan tandaterima kasih kepada anggota Dewan, semula Saksimenolak kemudian Ibu Nunun mengatakan Lho masaoffice boy yang harus menyerahkan kepada anggotaDewan sehingga Saksi menyanggupi dan Ibu Nununmengatakan mereka akan datang mengambil sendiriyang mengatur Pak Hamka Yandhu, lalu) Pak HamkaYandhu menyatakan

Bahwa sejak bulan April 2017 awal mulai Saksi berkomunikasidengan Terdakwa saat Saksi berada di Posko Partai Gerindra di JI. KelapaDua Wetan Ciracas kebetulan Terdakwa adalah Babinsa yang bertugas didaerah tersebut, pada saat itu Terdakwa menanyakan salah satu temanSaksi yang bernama Sdri. Rosdiana karena saat itu Terdakwa menyukaiSdri Rosdianan, lalu.

Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 15.00 WIB padasaat Terdakwa memantau wilayah di daerah Kelapa Dua Wetan Terdakwamelihat ada kegiatan dari Partai Gerinda untuk mengusung CalonGubernur DKI dan Terdakwa melihat Saksi2 ikut andil dalam kegiatantersebut, setelah bertemu dengan Saksi2 kemudian Saksi2 menawarkankepada Terdakwa untuk berkenalan dengan teman Saksi2 denganberkata Om mau ngga Saksi kenalin temen Saksi Terdakwa jawabsiapa itu bu ?

Situmeang yang dibuat pada tahun 2009;

WELLY WALEWANGKO :e Bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAPnya di Polisi sebanyak 2kali dan keterangannya adalah benar ;e Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Cirebon sehubungan adanyapenyalahgunaan pengalihan Anggaran Jasa Non PNS dari PosAnggaran Dewan ke Pos Anggaran Sekwan ;e Bahwa saksi sebagai sekretaris Partai Serikat Indonesia kotaCirebon, saksi mendapatkan data tentang APBD 2004 dan saksimerasa terdapat masalah didalamnya yang terkait dengan paraterdakwa ;e Bahwa saksi sebagai pelapor

dalam perkara ini, karena daripertemuan forum Partai Kota Cirebon, ditemukan adanyakejanggalan dalam Pos Belanja Jasa Pegawai Nono PNS yang semulaanggarannya sebesar Rp.54.000.000,(limapuluh empat jutarupiah), tibatiba pada Triwulan ke III Tahun Anggaran 2004 berubahatau bertambah menjadi Rp.3.507.000.000,(tiga milyar limaratustujuh juta rupiah) ; Bahwa Anggaran per triwulan penetapannya Jasa Non PNS di DASKmurni Rp. 54.000.000, dengan rincian :e Triwulan 118e = Triwulan : Rp. 13.500.000, ;e = Triwulan

Il : Rp. 13.500.000, ;e = Triwulan III : Rp. 13.500.000, ;e = Triwulan IV : Rp. 13.500.000, ;e Bahwa saksi merasSa ragu pada saat laporan triwulan Ill terjadipengalihan angkanya menjadi Rp. 3.507.000.000, bukan lagi Rp.54.000.000, ;e Bahwa biaya Jasa Pegawai Non PNS, sepengetahuan saksi dan jugapermohonan dari forum Partai Kota Cirebon adalah untuk pegawaihonorer, tenaga kontrak atau lainnya diluar PNS, sehingga tidakmungkin anggarannya sampai Rp.3.507.000.000,(tiga milyarlimaratus tujuh juta rupiah

anggaran 2004 adalah nilai anggaran biaya jasa nonPNS tahun 2004 adalah terlalu besar, karena jika harusmembayar tenagatenaga non PNS atau tenaga honor yangjumlahnya hanya sekitar 40 orang tenaga honor, maka nilaiRp. 3.507.000.000, tersebut tidak sangat rasional danuntuk kebutuhan konsultan dalam rangka konsultasi demikepentingan kinerja DPRD adalah sangat tidak rasionaldengan angka yang cukup tinggi tersebut ;Bahwa kejanggalan keuangan di DPRD tersebut atas hasil pembahasansaksi dengan beberapa partai

3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang berbunyi setiap orang adalah perseorangan atau termasuk Korporasi.Menimbang, bahwa orang perseorangan berarti adalah orangsecara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata BarangSiapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak,Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum, misalnya Firma,CV, Usaha dagang atau perkumpulan lainnya bahkan juga dapatmenjangkau partai

Mengumpulkan berita berita tentang partai partai Islamyang berjuang dalam Demokrasi dengan tujuan menggalangUmat/Masyarakat guna meyakinkan Masyarakat jika systemDemokrasi itu salah.8. Membuat data data sejarah tentang kegagal gagalanpemilu diberbagai negara didunia untuk menegakkan syariat Islamdan untuk menegakkan syariat Islam tersebut lebih baik digunakandengan cara STRATEGI TANKIM." Bahwa khusus untuk bidang ALWI terdapat aturan dalamberkomunikasi yaitu1.

HASNA adalah lstri dari SARIPADA;Bahwa pekerjaan SARIPADA saksi kurang jelas tetapi terkhir adalahpengurus dari salah satu partai yaitu partai Demokrat;Bahwa saksi mengetahui jika SARIPADA pernah berganti nama padasaat saksi menjadi saksi pada persidangan kurang lebih 1 (satu) tahunyang lalu;Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian peminjaman tersebut;Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan ParaTergugat menerangkan akan menangapinya dalam kesimpulan;2.

Dan yangsebenarnya yang memutar balik fakta adalah Penggugat Rekonvensi,karena hubungan Tergugugat Rekonvensi dengan Ibu Alfisah, hanyahubungan dalam ke Partaian di Partai NASDEM dan juga rekan kerja karnawaktu itu Alfisah sebagai Ketua DPR Kotabaru dan Tergugat RekonvensiBupati Kotabaru. silakan Penggugat Rekonvensi buktikan pada acaraPerbuktian Persidangan selanjutnya;5.

membimbing Termohon Konvensi yang adaadalah sebaliknya; Bahwa, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;Menimbang, bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon telahmengajukan Rereplik yang pada pokoknya dapat disimpulkan oleh MajelisHakim sebagai berikut : Bahwa, Prihal Ibu Xxxxx, sudah selesai dengan Musyawarah dan itudiketahui dengan baik oleh Termohon; Bahwa, tidak benar Pemohon selingkuh apalagi menikah secara sirridengan Alfisah, yang benar adalah hanya sebatas hubungan dalam kePartaian di Partai

Bahwa sebagai Kepala Daerah dari partai politik yang agamis eq Partai Bulan Bintang(kalau tidak salah) seharusnya Tergugat III beserta jajarannya harus melindungi danmenjaga "eksesekses dan dampak negative" yang mungkin timbul dari kegiatan usaharestaurant dan cafe yang juga menyediakan tempat karaoke, karena sudah menjadirahasia umum bahwa tempattempat "karaoke" patut diduga telah disalahgunakan untukhalhal yang diduga bersifat negative dan meresahkan warga schingga sudah seharusnyaTerguat III IV

Pd/Advokatdari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai BulanBintang/LBH DPCPBB Kabupaten Padang Lawas yang beralamat diJalan Lintas Sumatera No. 4 Sialumbue, Sibuhuan, Kecamatan Barumun,Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor: 95/2012/SK) telah datang sendiri menghadap di persidangan, begitu jugahalnya dengan Tergugat I yang dihadiri oleh kuasanya Mardhi Santa Wijaya,SH,

Pasal 288 RBgdijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: o/buat secara sepihakatau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang;ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tandatangan diakui;, sehingga apabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat buktiakta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama denganakta authentik dan nilai kekuatan pembuktian

Bahwa setiap perubahan akta pendirian perusahaan dan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) hanya dapat dibuat apabila aisefujui olehsemua pendin atau pemegang saham dan perubahan tersebut harusdituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta partai yangditandatangani oleh semua pendiri dan pemegang saham atau kuasamereka yang sah;6.

Bahwa RUPS dan RUPSLB tidak mungkin terjadi, sebab setiapperubahan akta pendirian perusahaan dan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RULBPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri ataupemegang saham dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam aktanotaris yang merupakan akta partai yang ditandatangani oleh semuapendiri dan pemegang saham atau kuasa mereka yang sah.

Dalam kasus tersebut tindakanmenarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyaiHalaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2019/PN Smrhubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak pang digariskan Pasal 1340KUHPerdata.

Bahwa karenaTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukumdengan Para Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi yang didalikan olehPara Penggugat, maka terbukti tindakan Para Penggugat tersebutbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan dengan demikian Para Tergugat terbukti telah keliru menarikTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI sebagai Turut Tergugat.Bahwa selain itu Para Penggugat juga keliru menarik Tergugat Ilsebagai pihak dalam

dana dari pihak lain guna keperluan pilkada Balangantersebut;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat kuasa penuhtersebut;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bekerja mencari dana gunakeperluan Pilkada tersebut;Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2001 dan padatahun 2012 karena saksi bekerja di PT Tergugat II sebagai Konsultansampai dengan tahun 2015;Bahwa selain tim pemenangan pasangan Sehati juga dibentuk timsukses yang terdiri dari orang partai

keterlibatan saksi dalam tim pemenangan pasangan Sehatipada Pilkada Kabupaten Balangan tersebut dari perencanaan,pelaksanaan sampai dengan penetapan pemenang;Bahwa tugas saksi dalam Tim pemenangan pasangan Sehatitersebut adalah melobi partaipartai pendukung pasangan Sehati;Bahwa saksi dalam melobi partaipartai pendukung tersebutmemerlukan dana dan dana tersebut saksi ambil dari Tergugat II;Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana yang dikeluarkanoleh Tergugat II untuk melakukan lobilobi terhadap partai

Sehinggadalam hal ini tidak keterlibatan dari DPRD;Bahwa Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan lelang pekerjaanberdasarkan DIPA Perubahan tahun anggaran 2015;Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Barito Selatanperiode 20142019 dari Partai Keadilan Sejahtera dan duduk di Komisi membidangi Pemerintahan sehingga bukan bermitra dengan DinasPekerjaan Umum tapi yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umumadalah Komisi II;Bahwa kalau hanya pergeseran anggaran, tidak perlu melibatkan DPRDdan tidak ada kewajiban

pelaksanaannya tidaksesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada PimpinanDPRD kemudian dirapatkan dan selanjutnya akan diserahkan kepada Komisiyang bermitra kerja dengan SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksuduntuk selanjutnyanya dibicarakan, kemudian hasil dengar pendapat antaraKomisi dengan mitra kerja (SKPD) ini akan diparipurnakan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutdiatas, Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periodetahun 20142019 dari Partai

Bahwa Gugatan Penggugat yang hanya menggugat 3 (tiga)pihak Tergugat I, Il, dan Ill saja merupakan proses partai tidaklengkap atau kurang pihak, sehingga melanggar azas hukumacara "Audi et alteram partem) ;2.

Bahwa, apabila gugatan Penggugat tidak menyertakan para abhiwaris Borot binti Kadut diatas, maka gugatan aquo melanggarazas hukum acara "audi et alteram partem", karena merekapara ahli ~=sewaris ~=wajib +=hukumnya untuk didengar pembelaanatau keterangannya agar proses partai menjadi lengkap ;10.

pada bagian duduk perkara, yangtelah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapatditerima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis/surat yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, akan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 BW bahwasebuah akta autentik harus memenuhi unsurunsur (1) dibuat oleh atau dihadapanpejabat yang berwenang (2) Sengaja dibuat untuk alat bukti, (3) bersifat partai

, (4)atas permintaan partai, (5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, darikritera itu Majelis Hakim berpendapat bahwa P.1,P.2, P.3.