Ditemukan 11193 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky Pidana Perjudian 2016 Pn smn 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian 620/pid.b/2022/pn bta
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 27-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 22/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 2 Juli 2015 — Pembanding/Terdakwa : HARDI UDA'A, SE., MM.
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
107 — 29
  • ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; ------------------
  • 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ----------------------------------------------
  • 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
    ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten BangQal; 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan BuntaNomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal Rekomendasi Penetapan LokasiPelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta KabupatenBang al; 222222 enna nnn nnn nnn nnn nn nnn52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada
    ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Halaman 111 dari 141 halamanPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT PAL52) 1 (satu) lembar foto
    ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepadaMenteri Perhubungan Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 29 September 2015 — SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR bin SAYED ABDOLLAH
79 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 620 K/Pid/2006 tanggal 5 Juni 2006 dalamperkara atas nama Terdakwa Ratna Tumbingo, yang menyatakan:Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah keliru dalam pertimbanganhukum dan putusannya, karena terjadi contradictio in terminisdalam putusannya dimana di salah satu pihak memperberatpidana yang dikenakan kepada Terdakwa, di pihak lain dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa antara Terdakwadan Saksi korban ada hubungan keluarga yaitu Saksi korbanadalah adik kandung Terdakwa sendiriHal. 33 dari 38
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 45
  • 106/KEP32.10/VI/2015 Tentang Penugasan Kepala KantorPertanahan Kota Depok diberi tanda bukti T3 ;Copy dari copy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota DepokNomor :03/KEP/PPT/XI/2015, diberi tanda bukti T4 ;Copy dari copy,Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor :28.4/KEP32. 76/1/2017 diberi tanda bukti T5 ;Copy dari copy ,Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok Nomor :78/KEP=32.76/V/2017 diberi tanda bukti T6 ;Copy dari copy, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1399 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — SUNARDI VS PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
86 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 560 tanggal 1 Maret 2002 danSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 533 tanggal 6 April 2001 diikat HakTanggungan Peringkat Pertama Nomor 620/2008 tanggal 21 Agustus2008 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Daerah Rokan Hilirberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor516/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arifin Sirait SH.,selaku PPAT di Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir;b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 21-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
471 — 1183
  • Efendy Saragihtanggal 10 April 2019, diberi tanda T17;Foto copy dari asli Surat Perintahn Penyitaan Nomor : SP.Sita/109/V1/2017/Dittipideksus, Tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda T18a;Foto copy dari asli Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Oktober 2017, diberitanda T18b;Foto copy dari asli Surat Tanda Penerimaan NomorSTP/620/X/2017/Dittipideksus, Tanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda T18c;Foto copy dari asli Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :2411/Pen.Pid/2017/PN.JKT.PST., tanggal 14
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN SELAYAR Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Slr
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD TAHIR
Tergugat:
1.ABDUL RAJAB
2.ABDUL GANI
76 — 25
  • Pasal 1458 Kitab UndangUndang HukumPerdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahkedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut danharganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belumdibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndang HukumPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah, dilakukanmelalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 14-02-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 121/Pdt.G/2018/PN.TJK.
Tanggal 14 Februari 2019 — -TONNY CAKRADINATA Lawan BANK PEMBANGUNAN DAERAH ATAU BANK LAMPUNG, Dkk
86 — 28
  • Jakarta/25011955,Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PagarAlam No.98 Lk Kelurahan Segalamider KecamatanTanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD BASUKI, SHAdvokat/Pengacara yang berdomisili pada KANTORADVOKAT/PENGACARA AHMAD BASUKI,SH & PARTNERSberalamat Jl.P.Antasari No.115 Kota Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang dibawah register Nomor : 620
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Ktg
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOTAMOBAGU YPTK
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENRISTEK RI
2.KETUA LEMBAGA LAYANAN DIKTI WILAYAH IX SULAWESI
3.YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI KOTAMOBAG MANDIRI
4.YAYASAN PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDO
5.Ny. Hj. SALSIA ULFA SAHABI MANOPPO
6.Hi. WILLY ABDULLAH FUJIWARA
7.ERNA MANOPPO, SE, M. Si
8.Prof. DR. Ir. UMAR PAPUTUNGAN, M. Sc
64 — 10
  • Dalam pertimbangan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tertanggal29 Desember 1999Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan uraianuraian hukum sebagaimana dijelaskan dalam EksepsiAbsolut di atas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR jo. 160 Rbg, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Register : 06-11-2014 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Mme
Tanggal 7 Juli 2015 — - WA ABO SALEH LA BUDU MELAWAN PEMERINTAH R.I. C.Q MENTERI DALAM NEGERI R.I. C.Q. GUBERNUR NTT, C.Q. BUPATI SIKKA, DKK
69 — 27
  • dengan demikian pengujian terhadap keabsahan keputusan in litismerupakan kewenangan absolute Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ( Hakim TUN)buklan Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata);Bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adanya keputusan(Besechking) dari Badan atau Pejabat TUN yang berwujud sertifikat tanah seperti termaktubdiatas sehingga sengketa ini menjadi kompetensi absolute Badan Peradilan TUN bukanlembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 620
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 10-07-2012 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 396/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 21 Agustus 2013 — 1.SUPAR TANDIONO, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan K.L.Yos Sudarso Gg. Surya Lk. 8 No. 33 Medan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. KARSONO, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Mayor Blok F-I No. 20-4-S, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Medan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; Penggugat I dan Penggugat II, Dalam hal ini diwakili Kuasanya ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA., KARLE SITANGGANG, SH., PRAMUDYA EKA W TARIGAN, SH, BUDI ABDULLAH S.Ag, SH., MARUDIN SITINJAK dari Kantor Advocad ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA & ASSOCIATES , ( Advocate – Legal Consultant, Attorney Solicitor), Beralamat di Jalan Prof HM. Yamin, SH No. 41-B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2012, M E L A W A N : 1. TIARMA BORU SAGALA, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. HOTMA DUMA PAKPAHAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. PANAL HASUDUNGAN PAKPAHAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. PINA YANTI PAKPAHAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dan sekarang tidak diketahui secara jelas keberadaannya di Kalimantan, Tetapi masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. LAURENCIUS PAKPAKAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
242 — 86
  • Bukti P I, IH12 : Foto copy Surat No. 620/BPR/DS/X1/2010 tanggal 02 November 2010, Prihal Roya HakTanggungan ;13.Bukti P I, IH13 : Foto copy Putusan Nomor : 415 K/TUN/2011 tanggal 20 April 2012 ;Buktibukti surat tersebut telah diberi Materai secukupnya dan telahdicocokan sesuai dengan aslinya :Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugatjuga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 330/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
MUJINAR
Tergugat:
DIREKTUR PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI
Turut Tergugat:
KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA SURABAYA
65 — 28
  • , dari ParaTergugat kepada Pemerintah Desa kemiri melalui Kantor BadanHalaman 13 dari 46 Putusan Nomor 330/Pdt.G/2020/PN Sda.Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maupun Pasal 616KUHPerdata dan Pasal 620
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA BATAM Nomor 73/Pdt.P/2014/PA.Btm
Tanggal 22 Desember 2014 — PEMOHON I VS PEMOHON II
17 — 11
  • namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 75/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 26 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. Hery Setiawan Diwakili Oleh : SURAMIN,S.H.
Terbanding/Tergugat I : Ponari
Terbanding/Tergugat II : FX Lily Ani, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kepala Desa Kembangsawit
Terbanding/Turut Tergugat II : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Amwaal Barokatul Adzkia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kebumen
38 — 22
  • Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RIputusan Nomor : 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau PejabatTata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan negeri.
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2016 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BATANG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Btg
Tanggal 1 Agustus 2017 — SUKIYEM ; CASTORO ; PT. BANK BTPN Tbk Cabang Batang, Dkk
191 — 64
  • Dandalam hal gugatan yang berisi permintaan menghukum / memerintahkan institusi /Pejabat Tata Usaha Negara in casu KPKNL Pekalongan untuk merubah ataumembatalkan Risalah Lelang, berdasar ketentuan hukum acara yang berlakuharus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila melalui putusan selaPengadilan Negeri Batang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PA SALATIGA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-07-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA SALATIGA Nomor 686/Pdt.G/2014/PA.Sal
Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat dan Tergugat
26 — 10
  • namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
YAYAT BIN AKUM
79 — 29
  • Ucu selaku bendahara dana desa dengan dibuat kuitansi tanggal 16 Desember2015 yang mana uang tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan tidakdapat dipertanggungjawabkan ;Bahwa pada bulan Agustus 2015 Desa Danasari juga mendapatkan bantuankeuangan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 115.000.000, (seratus lima belasjuta rupiah) yang awalnya terdakwa mengajukan proposal melalui surat nomor :620/ 34Pem/Des2014 tanggal 27 Maret 2014 yang ditujukan kepada GubernurJawa Barat melalui Kepala BPMPD
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 04-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1425/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 4 Januari 2016 — JOHNI SUHENDRA Alias LATIF
117 — 1015
  • Plastic klip ukurani1x17cm /1 bungkus23 Microware merk Sharp 1 buah 24 Alat pres merk Matsunaga 1 buah 25 Mobil dan STNK Toyota 1 unit = Fortuner hitam No.Pol.B1414JN atas nama Johni Suhendra 26 Buku tabungan Tahapan BCA 1 buahnomor rekening 5310592759atas nama Suyatno 27 Paspor BCA platinium nomor = 1 buah601900451684538 Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan disitasecara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan no. 617 / pen / Pid /2015 /PN.JKT.BAR tanggal mei 2015 dan Penetapan no. 620
    Mei 2015;Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan apakahperbuatan terdakwa memenuhi unsurunsur dari perbuatan pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebin dahulupembelaan penasehat hukum terdakwa mengenai analisa fakta ;Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukandipersidangan , bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan disita secarasah menurut hokum berdasarkan Penetapan no. 617 / pen / Pid / 2015 /PN.JKT.BAR tanggal mei 2015 dan Penetapan no. 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1707 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — TAN KRISTANTO SUTIKNO, dkk melawan HARTANTO WIBOWO, dkk dan ALMARHUM TEMBONG KARTANTO atau PARA AHLIWARISNYA yaitu SINTA TEMBONG KARTANTO, YENNY AGUSTIN KARTANTO, FAJARNINGSIH KARTANTO, FREDDY KARTANTO, RISKA SEPTIANI KARTANTO, dkk
30 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1748 K/Pdt/2017
Tanggal 3 Oktober 2017 — HILDA TENGENS KASTANYA VS JACOB TUHUMURY, DKK
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 11-08-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN Oelamasi Nomor - 58/Pdt.G/2016/PN Olm
Tanggal 16 Februari 2017 — - DANIEL MBURA lawan: - SEMUEL MBURA
91 — 36
  • Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.