Kementerian Agraria Dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional Cq.Kantor Wilayah Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Ternate

Penggugat:
Haryanti Sutanto
Tergugat:
1.Soerjani Sutanto
2.Soehardjo Hadie Widyokusumo
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Menyatakan jika Tergugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya, maka Penggugat berhak untuk menjual dan/atau melelang barang jaminan objek Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 14834/2023 Peringkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, atau penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara berupa sebidang tanah seluas 72m (tujuh puluh dua meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10263

terhadap/atas :Sebidang tanah seluas 52 m2 ( lima puluh dua meter persegi ) berikut sebuah bangunan ruko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Potong Lembu Lorong Banjar Nomor 48 Rukun Tetangga 004 Rukun Warga IV Jalan Lingkungan 2, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 897, Gambar Situasi Nomor 00892/2009, tanggal 14-Desember-2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria ;c. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 juncto UndangUndang Nomor20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan ;d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang PembayaranPajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihnan Hak Atas Tanahdan/atau Bangunan ;e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah ;f.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 ;h.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4Tahun 1999 ;Begitu pula pada Petitum dari Para Penggugat yang diuraikan padahalaman enam angka 2 dan angka 3, bahwa dari posita dan petitum inisebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat maka berdasarkanYurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 20 PK/PTUN/1999, berbunyi sebagai berikut :Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT, tidak/oukan merupakanobyek sengketa Tata Usaha Negara, karena :a.

No. 217 K/TUN/2010Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan yang merupakanmuara/hasil produk (perbuatan hukum) dari pejabatpejabat lainnya dalamhal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana kewenangan dari Tergugattelah diatur dalam UndangUndang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3),UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006juncto Peraturan Menteri Negara Agraria

Tanpa dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanaketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Setiap perjanjianyang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atastanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapanpenjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam PeraturanPemerintah ini disebut :Penjabat).

Tata Usaha Negara Keputusan TataUsaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundanganyang berlaku yaitu :a Melanggar ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961tentang pendaftaran tanah Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkanhak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikantanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan,harus dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapanpenjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria

Akta tersebut bentuknya ditetapkan olehMenteri Agraria. ;Bahwa Penggugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik Penggugat No. 25/Desa. Utan Kayu Utara, Gambar Situasi No. 1895 tanggal 391987 luas 412meter persegi atas nama Pemegang Hak Ny.Parlinah Sayekti, sebagaijaminan atas pinjaman uang PT.

Utan Kayu Utara, GambarSituasi No. 1895 tanggal 391987 luas 412 Meter Persegi, tanggal pencatatan 21Maret 1992, seperti:a Melakukan pemeriksan administrasi terhadap Akta dan warkah lainnya yangdibuat oleh Penjabat apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlakusebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, dan melakukanpenelitian apakah tanah yang dimohonkan pencatatan pendaftaran peralihanterhadap tanah dalam Perkara A quo dikuasai oleh Pemohon dan apakahbenar tanah yang dimohonkan hak tersebut

Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Putusan yang digugat melanggar UUNo. 5 tahun 1960 tentang pokokpokok Agraria Jo PP No. 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah pasal 32 ayat (2) dan asas kecermatan yang merupakan bahagiandari AAUPB; 22 = nnn nn nnn nn nnn nn nn ne nn ne nnn ee3.

Bahwa selanjutnya dalam Poin 11, yaitu pada huruf a, Penggugat mendalikan gugatandiajukan dengan alasan bahwa Penerbitan objek sengketa telah melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu Undangundang No.5 Tahun 1960 tantangPokokpokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanh, Pasal 32 ayat (2) berbunyi : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkansertifikat secara sah atas nama orang atau suatu badan yang memperoleh tanah teresebutdengan itikad baik

ditemukan fakta hukum, objek sengketa diterbitkanoleh Terguagat sejak tahun 2001, sehingga sampai dengan gugatan diajukanPenggugat sudah lebih kurang 11 tahun, pihak penggugat tidak pernah mengajukankebenaran secara tertulis kepada pemegang sertipikat maupun kepada Kepala KantorPertahanan, dengan demikian Penggugat tidak lagi berkepentingan terhadap tanahyang tercantum dalam objek sengketa dan dalil Penggugat yang mengatakan Tergugattelah melanggar Undangundang No.5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria

Milk (objek sengketa) diterbitkan setelah adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Hal 24 dari 28 hal Putusan nomor : 22/G/2012/PTUN TPIMenimbang, bahwa proses penerbitan sertifikat yang didasarkan pada PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah mengikuti prosedur (biasa) sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kecuali tentangpembatalan Sertifikat atas Putusan Pengadilan diatur secara khusus dalam Peraturan MenteriNegara agraria

Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL/MENTERI NEGARA AGRARIA Cq KEPALA KANWIL PERTANAHAN DKI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT ; NOTARIS ANASRUL JAMBI ; NOTARIS SOEKAIMI, SH

Cq BADAN PERTANAHANNASIONAL/MENTERI NEGARA AGRARIA CqKEPALA KANWIL PERTANAHAN DKIJAKARTA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHANJAKARTA PUSAT ;11. NOTARIS ANASRUL JAMBI, beralamat di Jl. Ir.H. Juanda III/33N Jakarta ;12.

sedangkan Tergugat asli I mengetahui dengan jelas bahwa barangtersebut bukan milik Tergugat asli II dan Tergugat asli III, melainkan milikPenggugat asli ;Bahwa jual beli antara Tergugat asli I dengan Tergugat asli II danTergugat asli III adalah cacat hukum karena tidak dilakukan dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam PP 10Tahun 1960 Pasal 19 yang menyebutkan "Setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah dst ... harus dihadapan pejabat yang ditunjukoleh Menteri Agraria

TergugatVIII/Pembanding III/Termohon Kasasi III, adalah tidak sah dan tidakbenar oleh karenanya dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai haksama sekali sehingga batal demi hukum ;Bahwa, pertimbangan hukum dari Judex Facti sebagaimana tersebutdalam halaman 12 s/d 13 yang berpendapat "bahwa sertifikat adalahsebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat(Pasal 19 ayat 2 Sub C UU No.5 Tahun 1960)" pendapat dari JudexFakti ini adalah merupakan pedapat yang keliru, oleh karena di dalamhukum agraria

menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, karena mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi ;mengenai keberatan ad.2 :bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, Judex Factitidak salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, karena jikapemegang hak sewa tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak mulaiberlakunya UndangUndang No.5 Tahun 1960 harus' mengajukanpermintaan kepada Menteri Agraria

Bahwa UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) : Bumi dan air dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negaradan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.Juncto UU RI Nomor 5, tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria. Pasal 9 ayat: Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yangsepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batasbatas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.

Peraturan Menteri Negara Agraria RI/ Kepala BPN RI Nomor 9, tahun 1999,Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas TANAH NEGARA danHak Pengelolaan. Pasal 2 ayat (1) : Pemberian HAK meliputi HAK MILIK, HAKGUNA USAHA, HAK GUNA BANGGUNAN, HAK PAKAI atas TANAH NEGARAdan HAK PENGELOLAAN. Ayat (2) : Pemberian HAK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Keputusan Pemberian HAK secaraIndividual atau Kolektif atau secara umum. Juncto.5.

RatuAgung Kota Bengkulu & Hard Copy dengan pengesahan Stample dan tandatangan Pejabat yang Berwenang ( Bukti P8) , selanjutnya pada tanggal 12September 2019 dengan Nomor Surat 436/SRT100.8.01.02.02/IX/2019Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional SekretariatJendral Cq Kepala Pusat Data dan Imformasi Pertanahan, Tata Ruang danLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( Bukti P9 ) menanggapi surat ParaPemohon yang isinya :Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Agustus 2019 hal sebagaimanapokok

surat, disampaikan halhal sebagai berikut:1.Data pertahanan yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional terbatas pada obyek pendaftaran tanahyang terdaftar, dan berdasarkan database Kementerian ditemukan bahwastatus tanah yang Saudara ajukan belum didaftarkan atau dibuatkansertipikat kepemilikan Hak Atas Tanah.Pendaftaran pertama kali untuk bidang tanah yang belum terdaftardilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Halaman 14 dari 25 halaman

Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, menyebutkan : Untuk menilai kebenaranpernyataan pemohon dan keterangan saksisaksi yang diajukandalam pembuktian hak, Panitia A dapat:a.

kelurahan Sungai LakamBarat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi KepulauanRiau, dalam hal ini dapat pula diartikan jika Penggugat adalahseseorang dan/atau Pihak yang berkebaratan dan/atau pihak yangmemiliki hak di atas tanah yang masih berstatus quo, namun NAASdengan begitu berani Tergugat menerbitkan Objek Sengketa di atastanah a quo;Bahwa akibat kelalaian dan kesalahan Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa yang telah secara nyata mengabaikan PPPendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria;b. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional;e.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranHalaman 23 dari 67 Halaman Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN. TPI12.13.14.Tanah;f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;g.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;i.

Bahwa dalam Permohonan Fiktif Positif ini Pemohon mendasarkanpada ketentuan dalam: 2202 n ence ene ne ne nnnee27.1.UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 padaBagian II Pendaftaran Tanah, Pasal 19 yakni:Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintahdiadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah;Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal inimeliputi :a.

SK.02.02/IV/2019, yangterlampir dalam Surat Direktur Sengketa Dan Konflik TanahDan Ruang Wilayah I, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah padaKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional tanggal O8 Agustus 2019 No. SK.02.02/542800.37/VIII/2019, Hal : Penyampaian Hasil Paparan Kasustanggal 30 April 2019 Perihal Permasalahan Tanah HakGuna Bangunan Nomor 30/Asemrowo, KecamatanAsemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

SK.02.02/IV/2019,yang terlampir dalam Surat Direktur Sengketa Dan KonflikTanah Dan Ruang Wilayah , Pemanfaatan Ruang DanTanah pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional tanggal O8 Agustus 2019 No.SK.02.02/542800.37/VIII/2019, Hal : Penyampaian HasilPaparan Kasus tanggal 30 April 2019 Perihal PermasalahanTanah Hak Guna Bangunan Nomor 30/Asemrowo,Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 474/27.2800/1/2016, tanggal 29Januari 2016, Perihal: Mohon Kepastian Hukum atasPutusan No. 34 PK/TUN/2002 serta Fatwa MARIterkait Sertipikat HGB No. 30, Kel. ASemrowo a.n.PT. Cinderella Villa Indonesia ditujukan kepadaKetua MARI (fotokopi sesual denganASIINYA) j nn owen enn nn en nn nn enna nn en en nn neeSurat Direktur Jenderal Penanganan MasalahAgraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, An.

Kalau misalnya di bidangPertanahan menggunakan ketentuan yang ada di dalam undangundang Agraria. Dilihat objeknya apa masalahnya apa sehingga kitabisa melihat kalau dikaitkan dengan peradilan, apakah itu kasus TUNataukah kasus perdata.

terletak di Desa Semoi III, Kecamatan Balikpapan Sebrang, Kotamadya Balikpapan, dan setelah adanya Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, tanah tersebut menjadi terletak diDesaSuko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor Hak Milik M.317 yang dikeluarkan oleh KantorSub Direktorat Agraria

Menetapkan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah Bernama SUMARSIH lahir di Subang tanggal 25 Desember 1972 sebagaimana yang tercantum pada Kartu Identitas Penduduk No NIK 3213236512720010, Kartu Keluarga nomor KK 3213230205170003, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LT-14072023-0019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sertifikat hak milik dengan nomor sertifikat 1) 10.08.01.02.1.02544; 2) 10.08.01.02.1.01501; 3) 10.08.01.02.1.01501 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria

MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DATI I PROPINSI MALUKU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, Beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Hative Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon.

MENTERI AGRARIA / KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAHHal 1 dari 57 Hal Pts No. 104/Pdt.G/2016/PN.Amb.BADAN PERTANAHAN DATI PROPINSI MALUKU, Cg.

Menteri Agraria/KepalaBadang Pertanahan Nasional C.qg. Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kota Ambon) tidak akan menerbitkan sertifikat An.Penggugat JHON SAHUSILAWANE, SH, MH sampai kapanpun bahkanuntuk selamalamanya....

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Bahwa, objek yang disengketakan Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No.530/Hative Besar dulunya merupakan sebagian Tanah Negara bekas EigendomVerponding No. 1066 atas nama TJIO EK HEANG dengan luasannya 1.317.500 m?

Bahwa, tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1066 dengan luas1.317.500 dengan diberlakukan Undangundang 1 Tahun 1958 yang lebih lanjutHal 23 dari 57 Hal Pts No. 104/Pdt.G/2016/PN.Amb.ditegaskan oleh Menteri Agraria dengan surat keputusan No.

Bahwa tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1066 dengan luas11.1.317.500 dengan diberlakukan Undangundang 1 Tahun 1958 yang lebih lanjutditegaskan oleh Menteri Agraria dengan surat keputusan No.

atas nama Arifin Pranoto yang terletak di RT016/RW 01, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, objekgugatan perkara a quo adalah cacat hukum administratif dalampenerbitannya dan tidak berdasar sehingga demi hukum dapat dilakukanpembatalan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 TahunHalaman 8 dari 22 Halaman.

hanya atas namaArifin Pranoto, maka dapat dikatakan penerbitan SHGB a quomengalami kekeliruan administratif dan cacat yuridis karenaTergugat ketika melakukan proses ajudikasi bertentangan atautidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1)Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah. Selengkapnya Pasal36 dan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan:Pasal 36Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan:1.

, sehingga tidak menyangkut dengan luas tanahTergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan dalam SPPT/PBB di atas;Bahwa Penggugat tidak berdasar menggunakan bukti alas hak kepemilikanatas tanah tersebut berupa Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor TS.1.03/00002/05.16 tanggal 10 Mei 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 10Mei 2016 sebagai dasar gugatan, oleh karena SIP tersebut bukanmerupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalamUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang

PeraturanDasar PokokPokok Agraria;Halaman 19 dari 22 Halaman.

dan (2) a, b karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakniSurat Keputusan No : 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7 Februari 2005 tersebut: a Bertentangan peraturan perundangundangan yangberlaku ; b Bertentangan asasasas pemerintahan yang baik =; Bahwa yang dimaksud Surat Keputusan No : 593/518/436.1.1/2005 tertanggal 7Februari 2005 tersebut bertentangan dengan UndangUndang karena Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan : a Pasal 42 Peraturan Menteri Agraria

188.45/1544.94/402.5.09/1993 tertanggal30 November 1993 No. 188.45/1545.94/402.5.09/1993 tertanggal30 November 1993 10 No. 188.45/1546.94/402.5.09/1993 tertanggal30 November 1993 11 No. 188.45/1569.94/402.5.09/1993 tertanggal02 Desember 1993 12 No. 188.45/1594.94/402.5.09/1993 tertanggal08 Desember 1993 13 No. 188.45/1597.94/402.5.09/1993 tertanggal08 Desember 1993 14 No. 188.45/1601.94/402.5.09/1993 tertanggal08 Desember 1993 11 Bahwa menurut ketentuan sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Agraria

yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini; 2 Bahwa Tergugat berwenang untuk mengajukan obyek sengketa kepada Kepala BadanPertanahan Nasional karena perolehan awal tanah yang kemudian telah bersertifikatadalah melalui Panitia Pembelian Tanah / Bangunan untuk Keperluan Negara /13Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya ( P2TUN ) dimana Pemerintah KotaSurabaya bersama dengan Danrayon 0830/03 Kecamatan Tandes dan KomandanSektor Kepolisian 1011/11 adalah P2TUN ( saat itu Ketua P2TUN adalah Kepala Sub Dir Agraria

sengketa antara Penggugat dengan warga masyarakat,maka Tergugat berdasarkan asasasas umum pemerintahan yang baik berkewajiban menyelesaikan permasalahan dimaksud ; Dengan demikian dalil Penggugat pada angka 9 harus ditolak dan dikesampingkankarena obyek sengketa ini diterbitkan justru karena Tergugat melaksanakan asasasasumum pemerintahan yang baik ; Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada angka 8 karena obyek sengketajelas secara yuridis tidak bertentangan dengan pasal 42 Peraturan Menteri Agraria

UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) sendiri tidakmengatur mengenai tanah garapan maupun hak menggarap, karena tanahgarapan bukan merupakan tanah hak;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Orang atau badanhukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis KepadaPengadilan yang berwenang yang berisi

Kabupaten Cirebon Nomor503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan PembangkitListrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempatpenyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 adalah suatu KeputusanPejabat Tata Usaha Negara yang pada dasarnya adalah merupakanpersyaratan yang harus dipenuhi dalam hal suatu Perusahaan akanmemperoleh tanah dalam rangka penanaman modal;Bahwa pengertian Izin Lokasi sebagaimana yang tercantum dalam bagiankonsiderans menimbang Peraturan Menteri Agraria

Putusan Nomor 354 K/TUN/2017yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin LokasiJuncto Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2Tahun 2000 tentang Izin Lokasi Juncto Pasal 1 ayat (11) Peraturan BupatiCirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi,menyebutkan bahwa

Pada halaman dibalik naskah objek sengketa yaitu pada angka 2menyebutkan bahwa Izin/Surat Keterangan ini merupakan persyaratanuntuk Perolehan Tanah juga sebagai Izin Penggunaan Tanah sertasyarat administrasi yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuanperizinan lainnya;Bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasitmenyebutkan: ...Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hakHalaman 19 dari 23 halaman.

Oleh petugas loket lalu saksidiarahkan kepada terdakwa SURIATI.Terdakwa SURIATI merupakan Kepala Seksi (KASI) HubunganHukum Pertanahan pada Kantor BPN Kota Lhokseumawe sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 14/SK211/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017.Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa SURIATI selaku KASIHubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawetersebut antara lain yakni sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Menteri Agrariadan

LIDO GRAHA HOTEL melalui saksi CUTHal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 146/PID/2018/PT BNAANANDA HANDAYANI sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)adalah perbuatan yang melawan hukum dengan aturan yang terdapat dalamPasal 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.Karena terdakwa tidak dibenarkan menerima uang dalam hal pengurusanapapun.

Oleh petugas loket lalu saksidiarahkan kepada terdakwa SURIATI.Terdakwa SURIATI merupakan Kepala Seksi (KASI) HubunganHukum Pertanahan pada Kantor BPN Kota Lhokseumawe sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 14/SK211/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017.Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa SURIATI selaku KASIHubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawetersebut antara lain yakni sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Menteri AgrariaHal

LIDO GRAHA HOTEL melalui saksi CUTANANDA HANDAYANI sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)adalah perbuatan yang melawan hukum dengan aturan yang terdapat dalamPasal 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.Karena terdakwa tidak dibenarkan menerima uang dalam hal pengurusanapapun.

atas namaAtut Yunawan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2)junto ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria;Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik.,Bahwa dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5525/DesaPemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 22 Maret 2005 Nomor01263/Pem.Kelod/2005 luas 3.080 m?

Putusan Nomor 390 K/TUN/201617.18.prosedural karena bertentangan dengan UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah;Bahwa memang benar Penggugat pernah diundang oleh Tergugat dengansurat undangan tertanggal 6 Februari 2014, perihal: Panggilan Dinas, untukhadir pada tanggal 12 Februari 2014 dalam rangka pertemuan atau mediasiantara Penggugat dengan Tergugat dan saudara Atut

Putusan Nomor 390 K/TUN/201619.Sehingga terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5525/DesaPemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 22 Maret 2005 Nomor01263/Pem.Kelod/2005 luas 3.080 m* atas nama Atut Yunawan yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Denpasar) adalah cacathukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat danbertentangan dengan ketentuan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria junctoPeraturan Pemerintah (PP) Nomor

BuananEstate ( fotokopi sesuai dengan Aslinya); Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil Jawabannya, Tergugat telahmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telah dimeteraikan dengancukup dan telah dicocokan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda Tsampai denganT 4 sebagai berikut : 1 BuktiT1 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Np. 53/HGB/BPN/98, tanggal 27 Januari 1998.

, Gambar SituasiNo. 3673/1997 tanggal 7 4 1997 atas nama PT.BUANA ESTATE ~~ (fotokopi = sesuai = denganAslinya); : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 53/HGB/BPN/98 TentangPemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah diKotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus IbukotaJakarta, tanggal 27 Januari 1998.

(fotokopi dari fotokopi);: Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 53 /HGB/BPN/98/A/ 164tentang Ralat dan Perpanjangan Jangka WaktuPembayaran Uang Pemasukan atas Keputusan MenteriNegara Agraris/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 53/HGB/BPN/98 Tanggal 27 Januari 1998, yangterbit tanggal 14 Oktober 1999.

Kepala Direktorat Agraria DKI Jaya denganmelalui Kepala Sub.Direktorat Agraria Jakarta Timur(fotokopi darifotokopi);Bukti T I Intervensi 6 : Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakarta tanggal 23 Juni 1975 No. 1251/A/k/BKD/ 1975, perihal: Surat Perintah Setor (fotokopi dari fotokopi);Bukti T I Intervensi 7 : Surat tanda Setoran tanggal 30 Juni 1975 No. 52/VI/Bhi/75 yang berisikan Setoran sejumlah Rp. 10.409.000, (sepuluh juta empat ratussembilan ribu rupiah) dari PT.

Agraria, Wilayah JakartaTimur, perihal: Permohonan untuk mendapatkan penunjukkan Gubernur atas tanahyang terletak di Jatinegara kaum, Kec. Pulo Gadung, seluas 59.270 M?. (fotokopi dari fotokopi);Bukti T II Intervensi 9 : Surat Walikota Jakarta Timur Sub. Direktorat Agrariatanggal 14 Juli 1975 No. 399/TV/U/1/1975 perihal: Permohonan izin penunjukkantanah di Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, seluas 59.480 M?guna keperluan PT.