Nurdiani- 1 buah plat No Pol T 1835 DKDikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama pelapor Rizki Nur Ilhamsyah mewakili PT.

pertimbangan putusanJudex facti tersebut di atas adalah baik dan berguna bagiPemohon Kasasi merujuk kepada putusan Mahkamah AgungRI No. 808 K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yangmemuat pertimbangan sebagai kaedah hukum di antaranyasebagai berikut :"gugat ganti rugi ini oleh Hakim Perdata harus dinyatakanditolak dengan alasan bahwa terlepas dari putusan HakimPidana itu apakah Terdakwa dihukum atau dibebaskan padaasasnya kerugian yang diderita oleh Terdakwa tidak dapatdibebankan kepada Tergugat sebagai pelapor

Dan bukan menjadi tanggung jawabpihak pelapor atau pengadu kejahatan (sumber: M AliBoediarto,SH, op cit, hal 6364);3.10.Bahwa dengan demikian, dalam hal Judex facti mengabulkantuntutan kerugian materiil dan immateriil Termohon Kasasiyang ada hubungannya dengan penyitaan mobil tersebut danmenjadi tersangka atas pengaduan Pemohon Kasasi padabukti T.I6.

et bono).Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugatmengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi tertanggal 17 Februari2020, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliktertanggal 24 Februari 2020 ;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannyatelah mengajukan bukti Surat berupa :Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Sos Fotocopy Laporan Pengaduan tertanggal 11 Desember 2019, selanjutnyadiberi tanda P1; Fotocopy Hasil Mediasi antara pelapor

SosMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti Surat sebanyak 2 (dua) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan sebagaimanadalam jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat melainkan 3 (tiga)orang saksi ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P1 (Surat Laporan Pengaduan tertanggal 11Desember 2019) dan bukti P2 (Surat hasil mediasi antara pelapor

gugatan tanggal 17September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHalaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 80/Pat.G/2018/PN.KrgNegeri Karanganyar pada tanggal 17 September 2018 dalam Register Nomor80/Pdt.G/2018/PN.kKrg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil denganPangkat dan Golongan Penata Muda Tk Ill/o NIP: 19740901 2000031001 / Reporter dengan Unit Kerja LPP RRI Surakarta;Bahwa Tergugat dahulu adalah Pelapor

haruslah ditolak;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teruraldiatas;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal: Bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil denganPangkat dan Golongan Penata Muda Tk III/b NIP: 19740901 200003 1001/Reporter dengan Unit Kerja LPP RRI Surakarta; Bahwa Tergugat adalah Pelapor

TENTANG LANDASAN PERISTIWA DAN LANDASAN HUKUM ;1.Bahwa Pemohon adalah Pelapor/Korban atas dugaan Tindak Pidana Penipuandan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372KUHPidana sesuai dengan laporan Kepolisian No. LP/103/VII/2016/SU/RESMD tertanggal 26 Juli 2016 di Kantor Kepolisian Termohon I, I, II dan IV(Kepolisian Resort Mandailing Natal).Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Mal.

dalam memproses dan mengungkap tindak pidanayang telah dilakukan oleh Jamilah Nasution ;Menimbang, bahwa terhadap inti uraian permohonan pemohon diatas, olehtermohon melalui kuasanya pada pokoknya telah disangkaV/ditolak dengan alasan bahwasemua tindakantindakan yang telah dilakukan oleh termohon termasuk penerbitan SuratPenghentian Penyidikan Nomor : S.TAP/133.6/VI/2017/Reskrim tertanggal 17 Juni2017, atas Laporan Polisi Nomor : LP / 103 / VII / 2016 / SU/RES MD, tanggal 26 Juli2016, atas nama pelapor

, dan selanjutnya Saksi ANDRI berhenti, danketika Saksi ANDRI berhenti orang yang memboncengturun dan mendorong Saksi ANDRI sehinggamengakibatkan pelapor jatuh dari sepeda motor, yangkemudian orang yang dibonceng yaitu Terdakwamengacungkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah pelapor dan pada saat mengacungkan pisau ituSaksi ANDRI melihat ada ciri fisik berupa tatodipergelangan tangan pelaku; Bahwa setelah Saksi menerima laporan ituselanjutnya Saksi melapor pada pimpinan dan bersamaanggota yang

Mei 2016, dalam waktu yang telah melebihi dari 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 dan diperjelas dengan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor : 03 Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negaraangka 1 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan yang berbunyi: dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusanTata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, karenasesungguhnya pada tanggal 22 Desember 2014 pada saat Penggugatselaku pelapor

dalam surat Kantor PertanahanKabupaten Maros tanggal 01 Desember 2015 Nomor 560/600.1373.09/X1I/2015 yang ditujukan kepada Penggugat (bukti T.II.INT5),Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yang diakui sebagai miliknyaPenggugat apabila benar quod non telah menjadi Sertipikat sertipikatHak Milik atas nama Muhammad Rami Talli dan lainlain (yang barukemudian menjadi Hak Guna Bangunan atas nama PT BINTANGMENTARI INDAH), atau setidaktidaknya pada sebelum tanggal 28 Juli2015 pada saat Penggugat selaku pelapor

bernama bapakTambur ;Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalahpada tahun 2014 terjadikeributan antara Terdakwa dan saudaranya, tetapisaksi tidak melihat kejadiannya secara langsung karena pada saat itu saksisedang berada di Papua dan saksi mendengar adanya keributan dari istrisaksi ;Bahwa keributan tersebut berkaitan dengan masalah pembongkaranbangunan rumah yang ditempati adikadik Terdakwa yang menurut Pelaportanah yang berdiri diatas bangunan tersebut milik orang tua Pelapor

/lbuTihamah ;Bahwa tempat terjadinya keributan berada di Jalan Swakarsa RT.002/ 03Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;Bahwa saksi hanya tahu bahwa Pelapor/lbu Tihamah ingin menguasai tanahorang tua Terdakwa yang bernama Bapak Tambur ;Bahwa pada tahun 1982 terjadi tukar guling tanah antara orang tua saksi danorang tua Terdakwa yang bernama bapak Tambur ;Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Pak Tambur, karena padatahun 1983 orang tua saksi pernah membeli tanah milik

AHMAD AFIF LUBIS dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan;Bahwa, Saksi adalah pelapor dalam perkara ini;Bahwa, Saksi menerangkan menyerahkan bahwa ia menyerakan mobilmilik sodaranya dan mobil milik temantemannya dan jenisjenis mobilnyayaitu pada bulan November 2018 dirumah makan persariran di Desapersariran Kec. Batang Toru Kab. Tapsel yaitu 1 (Satu) unit mobil toyotaAvanza No. POL : BB 1326 RB a.n Saksi sendiri.

ROTUA BATUBARA dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan;Bahwa saksi adalah pelapor dalam perkara ini;Bahwa, Saksi menerangkan menyerahkan bahwa ia menyerakan mobilmilik sodaranya dan mobil milik temantemannya dan jenisjenis mobilnyayaitu pada bulan November 2018 dirumah makan persariran di Desapersariran Kec. Batang Toru Kab. Tapsel yaitu 1 (Satu) unit mobil toyotaAvanza No. POL : BB 1326 RB a.n Saksi sendiri.

Dana/uang BantuanUU no 13 th 2003 pasal 160 dan KKB/PKB pelapor pasal45,B. Hak Berdasarkan HukumA. TRANSFER DANA BANTUANtransfer dana yang dilakukan oleh PT.APHRHB ketika saya ditahanpada th 2013 saya anggap sebagai Dana/uang bantuan berdasarkan1.2.Bukti transfer Rekening di BCA dan Slip Gaji yangdiberikan oleh pihak PT.APHRHBKriteria gaji/Upah adalah sejumlah nominal yang dibayarkansecara periodic setiap bulan kepada buruh/pegawai.

Berdasarkan KKB/PKB pelapor pasal 45Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karenaketerlibatannya dalam kasus tindak pidana Maka selama masapenahanannya pekerja akan dikenakan skorsing dan gajinyadibayarkan 50% Tidak termasuk uang service untuk jangka waktuselambat lambatnya 6 bulan,Sebagaimana dinyatakan oleh sdr.sumawidana dibawah sumpahdalam putusan hakim no 559/Pid.B/2013/PN.Dps tertanggal 22Januari 2014 halaman 10Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.DpsDs Lo!

Karena perhitungannya berdasarkanKKB/PKB PT.APHRHB dan UU no 13 th 2003 cenderung pada pasal 160dimana saat saya ditahan,dan selama masa penahanan tersebut sayamendapatkan dana bantuan dan jelas bukan gaji, karena jelas HakSaya sebagaimana biasanya yang saya terima.Halaman 77 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.DpsTabel Perhitungan berdasarkan KKB/PKB,UU no 13 th 2003 psl 160,155,dan kesaksian 1 2 TABEL PERHITUNGAN 3 4 5 6 7UU pelapor UU no 13 th 2003 UU no 13 psl 155 sumpah dihakimKKB/PKB

;Dan posita pada poin 4 BAB Ill Hak Keadilan Berdasarkan Hukum halaman79 surat gugatan Penggugat yang mendalilkan :Berdasarkan KKB/PKB Pelapor pasal 45Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena keterlibatannya dalamkasus tindak pidana, maka selama masa penahanannya pekerja akandikenakan skorsing dan gajinya dibayarkan 50 % tidak termasuk uang serviceuntuk jangka waktu selambat lambatnya 6 bulan,Sebagaimana dinyatakan oleh Sdr.

;Dan posita pada poin 4 BAB Ill Hak Keadilan Berdasarkan Hukum halaman 79surat gugatan Penggugat yang mendalilkan :Berdasarkan KKB/PKB Pelapor pasal 45 Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena keterlibatannya dalamkasus tindak pidana, maka selama masa penahanannya pekerja akan dikenakanskorsing dan gajinya dibayarkan 50 % tidak termasuk uang service untuk jangkawaktu selambat lambatnya 6 bulan,Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.DpsSebagaimana dinyatakan oleh Sdr.

Jon Wahyudi (Pelapor),diberi tanda T1;2. Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.sidik/413/XI/2020 tanggal 05November 2020, diberi tanda T2;3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor/Korban, tanggal 05 November2020 a. n. Jon Wahyudi Bin H. Syamsudin Alm, Berita Acara PengambilanSumpah, tanggal 05 November 2020 a. n. Jon Wahyudi Bin H. SyamsudinAlm,diberi tanda T3;4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 05 November 2020 a. n.

tahun 2005, bahwa Laporansebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepadapanitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.Selanjutnya dalam pasal 111 = ayat (1,2,3) menyebutkanPanitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporanpelanggaran yang diterima untuk menindak lanjuti atau tidakmenindak lanjuti laporan, selambat lambatnya 7 (tujuh) harisetelah laporan diterima.dalam hal Panwas pemilihanmemerlukan keterangan tambahan dari pelapor

untuk melengkapilaporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan KAJIAN LAPORAN (Model A3 KWK)Nomor : 82/Panwaslu kada Grs/V/2010, bahwa laporan tersebutditerima oleh PANWASLU KADA Kabupaten Gresik pada tanggal 25Mei 2010.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pelapor H.Hariyadi, SH.MH bahwa tindak pidana pelanggaran pemilutersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 jam16.00 wib.Menimbang

TransaksiKeuangan oleh pengguna jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksiyang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuaidengan ketentuan Undangundang ;3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil hasiltindak pidana;4.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang berasal hasiltindak pidana;Bahwa saldo terakhir di Rekening BCA No.0373650754 atas nama DWISETIAWAN dalah sebesar Rp.945.900.000, (sembilan ratus empat pululima juta sembilan ratus ribu rupiah);Bahwa tidak ada batasan maksimal untuk para Nasabah untukmenyetorkan uangnya di BCA;Bahwa 2016 Rekening No. 0373423367 danNo.0373650754 atas nama DWI SETIAWAN mendapatkan transfer uangdari Nomor

Oleh karena itu,jika Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,maka tidak akan ada kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilanbagi masyarakat, khususnya bagi pelapor selaku korban dalam perkara aquo;Bahwa dalam putusan halaman 70, Majelis Hakim memuat pertimbanganyaitu:Hal. 17 dari 23 hal. Put.

sehingga dalam hal iniTerdakwa tidak dapat dipersalahkan timbulnya kuitansi yang dibuat olehTerdakwa Il, sehingga unsur pasal ini tidak terpenuhi, dikarenakanpembuatan kuitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa II atas inisiatif sendiri,sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Il merupakanperbuatan berdiri sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diriTerdakwa II;Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dikutip tersebut diatas, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dari pelapor

Saksi A YUDHA BIRAN, dibawah sumpah didepan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakatmengenai penyalahgunaan narkotika di daerah ITC Cibinong,dan pada tanggal 01 Nopember 2018 saya bersama denganrekan saya dari Polres Bogor langsung melakukan penyelidikandan orang yang dilaporkan tersebut tidak berada ditempat, danpada pukul 20:00 WIB pelapor tersebut memberitahukan tempattinggal orang yang sering menggunakan narkotika tersebut,

Saksi ARIEF BUDIMAN ,dibawah sumpah didepan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakatmengenai penyalahgunaan narkotika di daerah ITC Cibinong,dan pada tanggal 01 Nopember 2018 saya bersama denganrekan saya dari Polres Bogor langsung melakukan penyelidikandan orang yang dilaporkan tersebut tidak berada ditempat, danpada pukul 20:00 WIB pelapor tersebut memberitahukan tempattinggal orang yang sering menggunakan narkotika tersebut,setelah

Al NURYANI SUKMININGSIH selaku pelapor dalamperistiwa pencurian yang bersangkutan adalah rekan kerja bagian Kasir yang samasama bekerja dengan saksi di Toko Kongkong Pet Store Jl. Karapitan No. 108 Kel.Cikawao Kec. Lengkong Kota Bandung.Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut yang saksi ketahui terjadipada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 01.00 Wib, di Toko KingkongPet Store Jl. Karapitan Kel. Cikawao Kec. Lengkong Kota Bandung, yang menjadikorbannya adalah Sdr.

Al NURYANI SUKMININGSIH selaku pelapor dalamperistiwa pencurian dengan pemeberatan, yang bersangkutan adalah rekan kerjabagian Kasir yang sama sama bekerja dengan saksi di Toko Kongkong Pet Store Jl.Karapitan No. 108 Kel. Cikawao Kec. Lengkong Kota Bandung.Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut yang saksi ketahui terjadipada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 01.00 Wib, di Toko KingkongPet Store JI. Karapitan Kel. Cikawao Kec.

Penyidik memberitahukan hal itukepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, palinglambat tujuh hari, setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan ; Pemberitahuan dan atau pemberian Salinan SPDPtersebut wajib diberikan Termohon kepada Terlapor.Bahwa hingga Termohon selaku Penyidik tidak pernahmemberitahukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaPemohon secara Prinsipal maupun melalui Kuasa Hukum Pemohon.Hal mana, tindakan demikian bertentangan dengan asas kepastianhukum dan keadilan

(vide bukti).Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SprinSita 1 617 1 VIII RES. 1.8 1 2019 1 Satreskrim, tanggal 27 Agustus 2019, telah melakukanPenyitaan barang bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana persengkongkolanjahat penadah berang hasil kejahatan Pencurian, yang diduga dilakukan olehPernohon adapun barang bukti yang dapat disita dalam perkara ini antara laindari Pelapor an.

No.575 K/Pdt/2012Timur, dengan laporan Polisi Nomor :LPB/355/VII/2010/JATIM, tertanggal 14Juli 2010 atas nama pelapor Sdr.Pouhan Sugiharto atas dugaan perbuatantindak pidana penipuan dan atau penggelapan pembelian dan atau penjualanberas, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;Bahwa akibat perobuatan para tergugat yang tidak mengakui pernahmenerima uang pembayaran atas pembelian beras dari Penggugat dengan totalsenilai Rp.1.116.203.925,

yang dilakukan oleh ParaTergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan, materiilmaupun inmateriil, maka Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugatsecara langsung dan sekaligus (lumpsun) sebesar Rp.1.200.000.000, (satumilyar duaratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :Materiil:e Bahwa, akibat perbuatan Para Tergugat dengan melaporkanpenggugat kepada pihak yang berwajib, sebagaimana laporanPolisi Nomor : LPB/ 355/VII/2010/JATIM, tertanggal 14 Juli 2010atas nama pelapor

MADRAHIM (ALM), menerangkan dibawah sumpahsebagai berikut:Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Saksi menghadiri sidang dari terdakwa Andri Yanto(sebagai korban) dari pelapor Sdri. Mamah Suryamah perkara pencemaran nama baikSaksi melihat hakim memperlihatkan ada duplikat kutipan aktanikahno.Kk.10.20.2/PW.01/78/XII/2013 tertanggal Cirebon 5 Desember 2013 lalu Sdr. Andrimeminta photo copy duplikat kutipan akta nikah ke Kejaksaan dan surat tersebutHalaman 1dari23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015.

Jaka Rumantaka sebagai pelapor untuk memperkuat bukti di persidangandan terdakwanya Sdr. Andriyanto;Saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon pada tanggal 1Halaman 1dari23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2015.

Hakim Tinggi tidak sependapatdengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertamadengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yakniPertama Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana membuat surat palsu /memalsukan surat atau Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHPidanamenggunakan surat palsu / yang dipalsukan atau Ketiga Pasal 264 Ayat(2) KUHPidana menggunakan akte seolaholah asli dan tidakdipalsukan, di mana Terdakwa Hj, Siti Noer Bachriah, S.H. telahdilaporkan oleh Pelapor

Siti Noer Bachriah, S.H. telahdilaporkan oleh Pelapor Sanabe binti Kasang yang adalah ibu kandungTerdakwa sendiri, karena telah memalsukan tanda tangan Sanabebinti Kasang dalam Surat Keterangan tanah tertanggal 09 Februari1990, yang isinya Sanabe telah menghibahkan tanahnya Sertifikat HakMilik Nomor 1819 tanggal 06 Februari 1990 kepada Terdakwa danjuga tanda tangan Sanabe binti Kasang dalam Akta Hibah Nomor 37/AH/PKW/PLP/2004 tanggal 03 November 2004, sehingga dengandemikian ada dua peristiwa hukum