, uang pengganti cuti dan upah proses,yaitu sebagai berikut:a) uang pesangon 2 x 5 x Rp2.688.712,00 = Rp26.887.120,00b) uang penghargaan masa kerja 2 X Rp. 2.688.712 = Rp5.377.424,00c) uang penggantian hak = Rp32.264.544 x 15%= Rp4.833.681,00d) upah yang belum dibayar dari bulanMaret s/d Bulan Juli = 5 x Rp2.688.712,00= Rp16.132.272,00e) uang lembur:Kelebihan waktu perhari yang dihitung lembur tetapi tidak diberikanuang lembur adalah 1 (jam) perhari (karena Penggugat bekerja selama8 jam perhari mulai

dari Pukul 08.30 WITA s/d Pukul 16.30 WITA, tanpadisediakannya waktu dan tempat istirahat), sehingga perhitungan uanglembur adalah:uang lembur perhari = 1,5 x 1/173 x 2.688.712 = Rp23.312,00;Uang lembur Perbulan (26 hari kerja, Karena dipotong 4 kali hari liourminggu = 26 x Rp23.312; = Rp606.112,00:Sehingga perhitungan uang lembur yang belum dibayar selama 4(empat) tahun= Rp606.112 x 12 x 4 = Rp29.093.376,00Uang lembur per setiap kali closing disetiap bulannya, yaitu ratarata 4(empat) jam setiap

bulan mulai dari Pukul 16.00 WITA s/d Pukul 21.00WITA yang belum dibayar oleh Tergugat= 2 x 1/173 x Rp2.688.712,00= Rp31.083,00;Halaman 2 dari 10 Hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang lembur yang belumterbayar, tunjangan hari raya, upah yang belum dibayar, uang pengganticuti dan upah proses, yaitu sebagai berikut:a) uang pesangon2 x 5 x Rp2.688.712,00 = Rp26.887.120,00b) uang penghargaan masa kerja2 X Rp2.688.712,00 = Rp5.377.424,00c) uang penggantian hakRp32.264.544,00 X 15 % = Rp4.833.681,00d) upah yang belum dibayar dari bulan Maret s/d Bulan Juli5 x Rp2. 688.712,00 = Rp16

SusPHI/2020uang lembur perbulan (26 hari kerja, karena dipotong 4 kali hari liburminggu) = 26 x Rp23.312,00 = Rp606.112,00:Sehingga perhitungan uang lembur yang belum dibayar selama 4(empat) tahun = Rp606.112,00 x 12 x 4 = Rp29.093.376,00Uang lembur per setiap kali closing disetiap bulannya, yaitu ratarata 4(empat) jam setiap bulan mulai dari Pukul 16.00 WITA s/d Pukul 21.00WITA yang belum dibayar oleh Tergugat = 2 x 1/173 x Rp2.688.712,00= Rp31.083,00;Sehingga perhitungan uang lembur selama 4 (empat

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 3.022.964.322 01.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi:b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0 0)b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 0b.3 STP (pokok kurang bayar) 0 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0b.5 Lainlain 0 0b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 0 0c. Diperhitungkanc.1 SKPPKP 0) 0)d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 0 0e.

Jumlah (a+b) 0 0PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 3.022.964.322 0Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.451.022.875 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0g. Bunga Pasal 13 (2) KUP juncto. Pasal 9 (4f) PPN 0 0h.

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) 1.451.022.875 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 4.473.987.197 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84176/PP/M.IIA/16/2017, tanggal 30 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan' seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00077/KEB/WPJ.14/2016,tanggal 12 Mei

NPWP 01.350.580.5725.000, beralamatdi Jalan Raya Bakungan RT 14, Desa Bakungan Loa Janan, KutaiKartanegara, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNrya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah penghitungan PPN kurang bayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikornpensasikan Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang dibayar

Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 3 dari 9 halaman.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan positaperkara sebagai berikut :Bahwa sehubungan dengan telah diterimanya Keputusan Terbanding NomorKEP246/WPJ.01/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang keberatan Pemohon Banding atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003Nomor 00001/206/03/123/07 tanggal 3 Mei 2007, dimana dalam keputusan tersebutmenyatakan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding, menjadijumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar

Jumlah yang masih Rp 50.517.031.364,00 harus dibayar dengan perhitungan sebagai berikut: Beban Surat Kabar dan Majalah Rp 91.139.600,00Beban Pajak PPh Pasal 21 Rp 4.579.517.334,00Beban Pertemuan dan Rapat Rp 1.002.285.528,00B. Umum (B.

Dibatalkan) (Rp) (Rp) Penghasilan Netto153.893.539.120,00(1.205.145.723,00)152.688.393.397,00 Kompensasi Kerugian(40.058. 107.264,00)0,00(40.058. 107.264,00) Penghasilan Kena Pajak 113.835.431.856,00 (1.205.145.723,00) 112.630.286. 133,00PPh Terutang 34.113.129.300,00 (361.543.460,00) 33.75 1.585.840,00Kredit Pajak 0,00 0,00 0,00PPh Kurang (Lebih) Bayar 34.113.129.300,00 (361.543.460,00) 33.75 1.585.840,00Sanksi Administrasi 16.383.902.064,00 (173.540.861,00) 16.210.361.203,00 Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar

No.616/B/PK/PJK/2012 Kompensasi kerugian Rp (203.628.547.358,00)Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00PPh yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Pajak yang masih harus dibayar Rp NIHIL Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 28348/PP/M.X/15/2010 tanggal 10 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian, permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusanTerbanding Nomor KEP246/WPJ.01/2008 tanggal 16 Juli 2008

Pajak yang tidak/ kurang dibayar Rp. 17.212.126.700,Sanksi Adm Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 8.261.820.816.Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 25.473.947.516,Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 28348/PP/M.X/ 15/2010 tanggal10 Januari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 27 Januari 2011kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding, dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20

7Tahun198tentangPajakPenghasilaS.t.d.ddanUndanNomo17Tahun200memilihdikenakanpajakdenganmenggunakannorperhitunganpenghasilanetPerbedaandaspenetapandandasarperhitunganantaraSKPKdenganKeputusaKeberatasihpadwilayakoreksyansayaitdaspengenaanpajakyanberdasarkanketerbatasandatyanadapenetapansuratkeputusankeberatandipandanglebitepatdalammenghitungDPtanpamenculkaitekoreksdiluarDPbahwberdasarkanperhitunganTerbandin(penelaahkeberatan)perhitunganPPsaPaj akJuli2005sesuaiPasal 3KMKNomor252/KMK.03/2002adalahsebaga1berikut:Pajak Masukan Rp 74.207.045Pajak Masukan : Lainlain Rp 13.041.953Pajak Keluaran 100/70 x Rp74.207.045,00 Rp 106.010.064DPP = 100/10 x Rp106.010.064,00 Rp 1.060.100.643PPN yang tidak/kurang dibayar

(Rp106.010.064,00 Rp74.207.045,00 Rp 18.761.066Rp13.041.953,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 630.118PPN yang kurang dibayar Rp 19.391.184Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 9.005.312Sanksi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 630.118PPN yang masih harus dibayar Rp 29.026.614 bahwadenganmemperhatikanfaktadalampersidangan,pendapatTerbandindanPemohonBandingsertdatyandiserahkabaioleTerbandinmaupuPemohonBandingselampersidangandapatdiketahuihalhalsebagaberikubausahPeohonandingpadaJuli2005sesualdatadaerbandindalaaporanasilPeeriksaandaaporanPenelitia5eberatanadalahbergerakdibingjasaperoranganyangtidadiklasifikaSIkastributorprodukprodukdam.levePeyataanerndinintidadibantaholehPeohonandingdalapersidanganaitdengansengketainadalahPasal29aya

Ketentraman dan Ketertiban dalam Keadaan Bencana;

, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari, Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa VIII Wajahit, Terdakwa X Fiki, Terdakwa XI Junaidi dengan pidana denda sebesar Rp. 28.000 ,- ( dua puluh delapan ribu rupiah ) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari, Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa XI Sukron Ali dengan pidana denda sebesar Rp. 28.000 ,- ( dua puluh delapan ribu

rupiah ) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari, Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa XII Supri dengan pidana denda sebesar Rp. 18.000 ,- (delapan belas ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari,

Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingmenimbangsehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut: Uraian Pemohon Banding Terbanding Majelis Koreksi(Rp) (Rp) (Rp) DikabulkanMajelis (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 30.545.888.016,0 30.545.888.016,0 30.545.888.016,0 0,000 0 0Pajak Keluaran 977.910.877,00 977.910.877,00 977.910.877,00 0,00 Pajak Masukan dapatdiperhitungkan2.666.758.005,001.721.468.826,002.666.758.005,00945.289.179,00 PPN yang kurang (lebih)dibayar

/(lebih) dibayar(1.688.847.128,00)(743.557.949,00)(1.688.847.128,00)945.289.179,00 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP0,000,000,000,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP0,000,000,000,00 PPN ymh (lebih) dibayar (1.688.847.128,00) (743.557.949,00) (1.688.847.128,00) 945.289.179,00 menimbangMengingat Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28

XXX sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 30.545.888.016,00Pajak Keluaran 977.910.877,00Pajak Masukan dapat diperhitungkan 2.666.758.005,00PPN yang kurang (lebih) dibayar (1.688.847.128,00)Dikompensasikan ke Masa berikut 0,00PPN ymh.

/(lebih) dibayar (1.688.847.128,00)Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 0,00PPN ymh (lebih) dibayar (1.688.847.128,00) Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII B Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00289/PP/PM/IH/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagaiberikut:Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH. sebagai Hakim Ketua,Drs.

Nomor 0565/Pdt.P/2016/PA.JrMaskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayartunai telah dibayar tunai ;Lafad Ijab dilakukan oleh Ali setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali),sedangkan gobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki lak1;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungansesusuan, tidak ada larangan atau halangan

Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;oeSaksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga pemohon;Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 di KecamatanJelbuk Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahantersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Ali dengan maskawin berupauang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar

tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan Ali sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon IJ sudah mempunyai 1 orang anakbernama Muhammat Imam Riski Maulana umur 6 tahun;Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya

Islam, pekerjaan guru, bertempattinggal di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon IJ pada tahun 2006,di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Ali denganmaskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar

tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh duaorang saksi dan para undangan lainnya ;hal. 5 dari 7 hal.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (at+b+c+d+ef) 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) 590.802.793,00 590.802.793,005 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 283.585.340,00 283.585.340,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUP e.

Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d) 283.585.340,00 283.585.340,006 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e) 874.388.133,00 874.388.133,00 Bahwa Pemohon Banding sangat berharap agar Majelis dapatmempertimbangkan dan mengabulkan permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP254/WPJ.07/2015 tanggal30 Januari 2015 sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakanyang berlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (atb+c+d+ef) Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) Sanksi Administrasi: Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 15 Agustus 2016 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

Desember 2006, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.668.911.9053.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

8 ayat (1) P3BIndonesiaAmerika Serikat, juncto Keputusan Menteri Keuangan Momor634/KMK.04/1994;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Sudirman Kav. 29 31, Jakarta Selatan,12920, dan menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus/(lebih)dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp476.998.292.506Pajak Keluaran Rp 47.699.829.251Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 0PPN yang Kurang / (Lebih) Dibayar ~ Rp 47.699.829.251 Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 22.895.918.040PPN yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar ~ Rp 70.595.747.291 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali

Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP39/WPJ.07/2015 tanggal O06 Januari 2015sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :KEP156/WPJ.07/2015 tanggal 20 Januari 2015, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Desember 2009 Nomor: 00024/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.260.7081.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar

Cara Perpajakan juncto Pasal 4 huruf e, danPasal 4A ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2105/B/PK/Pjk/201822.895.918.040PPN yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar Bp eee170.595.747.291Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48

Thamrin No.51, Gondangdia, JakartaPusat, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:Ekspor Rp 26.176.065.000,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 4.159.335.610,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya Tidak dipungut Rp 0,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 30.335.400.610,00Pajak Keluaran Rp 415.933.562,00Kredit Pajak Rp 95.059.958.560,00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (

Rp 94.644.024.998,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 95.657.310.395,00PPN Kurang Dibayar Rp 1.013.285.397,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 1.013.285.397,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus/(lebih) Dibayar Rp 2.026.570.794,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara

Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

26.176.065.000,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 4.159.335.610,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya Tidak dipungut Rp 0,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 30.335.400.610,00Pajak Keluaran Rp 415.933.562,00Kredit Pajak Rp 95.059.958.560,00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (Rp 94.644.024.998,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 95.657.310.395,00PPN Kurang Dibayar

Rp 1.013.285.397,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 1.013.285.397,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus/(lebih) Dibayar Rp 2.026.570.794,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 6 dari 8 Halaman.

Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah padasaat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan yangmengakad nikahkan adalah, PENGHULU dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni :SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang sebesarRp. 10. 000,(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon I denganPemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan PaseanKabupaten Pamekasan ;3.

bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dariPemohon I; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diDusun Kowel, KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Selasa tanggal 15 April1997; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IJ bernama WALI NIKAHdan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 10. 000,(sepuluh ribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai dan yangmenjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dan jugadihadiri undangan lainnya; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 31 tahun danperawan dalam usia 25 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, danselama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18tahun. ;.

KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dariPemohon I;Halaman 3 dari 6 halamanBahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diDusun Kowel, KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Selasa tanggal 15 April1997;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IJ bernama WALI NIKAHdan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 10. 000,(sepuluh ribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai dan yangmenjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dan jugadihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 31 tahun danperawan dalam usia 25 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, danselama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18tahun.

Yani, BatinTikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sehinggabesarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2011, dihitungkembali sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 0,002 PPh Pasal 23 yang terutang 0,003 Kredit Pajak: 0,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3) 0,005 Sanksi administrasi:a.

Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,006 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) 0,00 Amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1109823.12/2011/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 5 November 2018;MengadiliMembetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109823.12/2011/PP/M.XIA Tahun 2018, yang diucapkan tanggal 20Halaman 2 dari 8 halaman.

menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00193/KEB/WPJ.03/2016 tanggal 07 Desember2016, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor:KEP00754/NKEB/WPJ.03/2017 tanggal 12 April 2017, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal23 Masa Pajak Oktober 2011 Nomor: 00028/203/11/304/15 tanggal 14September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.880.817.0304.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2849/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPh Pasal 23 Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3) Rp 0,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang

Pasir Putin Raya, Blok E5D, Pademangan,Jakarta Utara, 11430, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp15.665.825,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 345.317,00Kredit Pajak Rp 281.317,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 64.000,00Sanksi Administrasi Rp 30.720,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 94.720,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00152/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2012 Nomor00013/203/12/053/16 tanggal 2 November 2016 sebagaimana yang telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00165/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.067.542.9053.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Justice, juncto PenjelasanPasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp94.720,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 15.665.825,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 345.317,00Kredit Pajak Rp 281.317,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 64.000,00Sanksi Administrasi Rp 30.720,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 94.720,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan walinikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH, dan yang mengakad nikahkan adalah, PENGHULU dengan dihadirioleh 2 orang saksi yakni: SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 denganmaskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai,, namun pernikahanHalaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 0210/Pdt.P/2018/PA.PmkPemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor UrusanAgama Kecamatan Palengaan

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaanSWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi saudaraPemohon J; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakandi KABUPATEN PAMEKASAN pada tanggal 06 Desember 2011; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawinberupa Seperangkat Alat Sholat dibayar

tunai, dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiriundangan lainnya;Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 0210/Pdt.P/2018/PA.Pmk Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 39 tahundan perawan dalam usia 14 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubunganmahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknya suamiisteri dan telah dikaruniai 1

umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi saudarakandung Pemohon J; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakandi KABUPATEN PAMEKASAN pada tanggal 06 Desember 2011; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawinberupa Seperangkat Alat Sholat dibayar

tunai, dibayar tunai dan yang menjadisaksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiriundangan lainnya ; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 39 tahundan perawan dalam usia 14 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubunganmahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknya suamiisteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.TTE1.bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan pembantu PPN Rahmat pada tanggal 14 Oktober 2014, wilayahhukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, KabupatenHalmahera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il yangdisaksikan oleh dua orang saksi serta mahar berupa cincin emas 1 gram,dibayar tunai/kontan;bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II membina rumah tanggabersama di Kabupaten Hamaherah Barat dan perkawinan Pemohon

pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II adalah keluargasaksi ; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri; bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal14 Oktober 2014 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan,Kabupaten Halmahera Barat ; bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yangmenyerahkan kepada wali Hakim; bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Oleh dua orang saksi nikah; bahwa mas kawinnya adalah berupa cincin emas 1 gram dibayar

pokoknyasebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II adalah keluargasaksi ; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri; bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal14 Oktober 2014 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan,Kabupaten Halmahera Barat ; bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yangmenyerahkan kepada wali Hakim; bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Oleh dua orang saksi nikah; bahwa mas kawinnya adalah berupa cincin emas 1 gram dibayar

penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II sebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan dalildalil bahwa Pemohon danPemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor UrusanAgama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal14 Oktober 2014, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah PemohonIl dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar

Pemohon dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yangmemberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orangsaksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapatdisimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahuikalau Pemohon dan Pemohon Il telah menikah diwilayah hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, padatanggal 14 Oktober 2014, dengan wali nikah Pemohon II, dengan mahar cincinemas 1 gram dibayar

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan PemohonII adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yangmenikahkan adalah PENGHULU dengan maskawin Rp. 50.000 dibayar tunai, sertaHalaman 1 dari 7 halaman Penetapan No 0220/Pdt.P/2018/PA.Pmkdisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama SAKSI NIKAH 1 danSAKSI NIKAH 2;.

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalahSAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan, dan antarakeduanya tidak ada hubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam ; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 2 orang anak ;Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No 0220/Pdt.P/2018/PA.Pmk.

agama Islam, pekerjaan tani,bertempat tinggal di) KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dekatdengan para Pemohon ;; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakanKABUPATEN PAMEKASAN pada hari Rabu tanggal 08 Juli 1998 ; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IT bernama WALI NIKAHdan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawin berupamaskawin Rp. 50.000 dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalahsaksi sendiri dan SAKSI NIKAH 1 dan juga dihadiri undangan lainnya ; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan, dan antarakeduanya tidak ada hubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam ; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 2 orang anak ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut kuasa para Pemohonmembenarkannya ;

surat yang diajukan, telah ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 1998 di KABUPATEN PAMEKASAN, telahterjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II(PEMOHON 2), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernamaWALI NIKAH dan yang mengakadnikahkan adalah PENGHULU, dengan disaksikanoleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta paraundangan lainnya dengan maskawin berupa maskawin Rp. 50.000 dibayar

NPWP01.000.573.4092.000 tidak dapat dipertahankan, sehinggaperhitungannya menjadi sebagai berikut: Keterangan SFT BadanRpPeredaran Usaha 6.562.226.237.754Harga Pokok Penjualan 6.086.545.864.262Laba Bruto 475.680.373.492Biaya Usaha 467.571.118.972Penghasilan Neto Dalam Negeri 8.109.254.520Penyesuaian Fiskal Positif 66.059.649.455Penyesuaian Fiskal Negatif 70.756.351.052Jumlah Penghasilan Neto 3.412.552.923Kompensasi Kerugian 3.412.552.923PPh Badan terutang Kredit Pajak 63.216.039.322Jumlah PPh yang kurang (lebih) dibayar

Sudirman Kav. 4546, JakartaSelatan, 12930, dengan perhitungan sebagai berikut :Penghasilan Netto Rp 9.698.823.932,00Kompensasi Kerugian Rp 9.698.823.932,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00PPh Badan Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 63.216.039.322,00PPh yang kurang (lebih) dibayar (Rp 63.216.039.322,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan

Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah sebagai berikut: Peredaran Usaha Rp 6.562.226.237.754Harga Pokok Penjualan Rp 6.086.545.864.262Laba Bruto Rp 475.680.373.492Biaya Usaha Rp 467.571.118.972Penghasilan Neto Dalam Negeri Rp 8.109.254.520Penyesuaian Fiskal Positif Rp 66.059.649.455Penyesuaian Fiskal Negatif Rp 70.756.351.052Jumlah Penghasilan Neto Rp 3.412.552.923Kompensasi Kerugian Rp 3.412.552.923PPh Badan Terutang Rp Kredit Pajak Rp 63.216.039.322Jumlah PPh Kurang (Lebih) Dibayar

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00528/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 27 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00084/406/14/092/16 tanggal30 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.573.4092.000;sehingga pajak yang lebih dibayar

yang kurang (lebih) dibayar (Rp 63.216.039.322,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal terkait dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang

KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00213/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013 Nomor90010/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama PT TrubaindoCoal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA PondokPinang, Jakarta Selatan, 12310, sehingga perhitungan PPh Pasal 26 MasaPajak Oktober 2013 yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1935/B/PK/Pjk/2019PPh yang kurang dibayar Rp. 965.241.648,Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp. 463.315.991,Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp. 1.428.557.639,Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 November 2018, dengan disertai alasanalasannyayang

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan

Kembali sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perinciansebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi :a.

Bunga Pasal 13(2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Halaman 6 dari 8 halaman.

Mega Kuningan Lot 8.68.7, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Agustus 2010 yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.141.598.737,Pajak Terhutang Rp. 143.327.507,Kredit Pajak Rp. 143.327.507,PPh yang kurang dibayar Rp. 0,Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 0,Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (1),Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Rp. 1.141.598.737,00PPh Pasal 23 terutang Rp. 143.327.507,00Kredit Pajak Rp. 143.327.507,00PPh yang kurang dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

Yani,Batin Tikal, Taman Sari, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung,sehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2012,dihitung kembali sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan 0,00Pajak2 PPh Pasal 23 yang terutang 0,003 Kredit Pajak: 0,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar ( 2 3 ) 0,005 Sanksi administrasi:a.

Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,006 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 0,005 ) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2018, dengan disertaialasanalasannya yang dterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal 22 November 2018;Menimbang

menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00199/KEB/WPJ.03/2016, tanggal 7 Desember2016, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00760/NKEB/WPJ.03/2017, tanggal 12 April 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2012 Nomor 00035/203/12/304/15,tanggal 27 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.880.817.0304.001 sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2660/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar RPengenaan Pajak 0,00pRPPh Pasal 23 Terutang 0,00pRKredit Pajak 0,00pRPajak yang tidak/kurang dibayar (2 3) 0,00pSanksi Administrasi

:R Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00pRJumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) 0,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan