Asas Keterbukaan adalah asas yang melayanimasyarakat untuk mendapatkan akses dan memperolehHalaman 38 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRinformasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalampenyelenggaraan pemerintahan dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, dan rahasia negara.

Kesimpulan bahwa objek gugatan yang dikeluarkanTergugat bertentangan dengan asas (Lihat : UU No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersin dan bebas dari korupsi, Kolusi, Dan Nepotism,yang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahanyang baik adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertibpenyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas,profesionalitas, akuntabilitas)Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat yang telahmenerbitkan objek gugatan a quo, menimbulkan akibat

Asas Keterbukaan;Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No.199/BA14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telahmemenuhi asas keterbukaan dalam pelaksanaanya yangterwujud dengan di bacakannya Berita Acara tersebutdihadapan Penggugat yang juga turut menandatanganiHalaman 61 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRserta telah disampaikan dan telah diterima salinannya olehPenggugat, sedangkan yang disampaikan oleh Penggugatdalam alasan gugatan pada huruf F.2. huruf a angka 6adalah tidak

Asas Keterbukaan bahwa Pengadaan Tanah untukpembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepadamasyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan denganpengadaan tanah.v f. AsSas Kesepakatan bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukanmusyawarah kepada pihak tanpa unsur paksaan untukmendapatkan kesepakatan bersama.Vv h.

Berwenang untuk menetapkan berapaSepantasnya harus dibayar; hal itu tidak melanggar pasal 178 (3)HIR (Ex Aequo At Bono)Bahwa penetapan nilai ganti rugi tanah sengketa secara sepihak olehTermohon Keberatan , tanpa persetujuan dari Para Pemohon Keberatanmerupakan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang berhak dansangat merugikan Para Pemohon Keberatan;Bahwa daftar nominatif yang diberikan Termohon Keberatan kepadaPara Pemohon Keberatan selaku pemilik tanah tidak akuntabel dan tidakberdasarkan asas keterbukaan

tahapanpengadaan tanah, kami menanggapi sebagai berikut :Bahwa pengadaan tanah proyek pembangunan jalan aksespariwisata KendariToronipa ini telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan Perundangundangan yangberlaku;Bahwa asasasas sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan tentang pengadaan tanah untukkepentingan umum telah terpenuhi, salah satu contohnyatertuang dalam surat undangan musyawarah penetapan gantikerugian dimana disebutkan ........... sebagai pemenuhan asaskepastian, keterbukaan

Pemerintahan menyatakan bahwasetiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atauHalaman 16 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 129/G/2020/PTUN.Sby.dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangberwenang berdasarkan pada Peraturan perundangundanganyang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, danapabila merujuk pada pasal 10 ayat 1 UndangUndang No. 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah AsasKepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan danAsas Keterbukaan

sebaikbaiknya,dan atas tuduhan bahwa Penggugat telah lama tidak masuk kerja,Penggugat sangat heran dan merasa aneh informasi atau datatersebut Tergugat proleh dari mana, karena selama menjabatPenggugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut,harusnya Tergugat lebih teliti dan lebin cermat lagi dalam melihatHalaman 19 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor : 129/G/2020/PTUN.Sby.data dan/atau informasi, sehingga keputusan yang diambil tidakmerugikan Penggugat sebagai Perangkat Desa;2.5.Bahwa Asas Keterbukaan

Surat Peringatan Il yang samasama menyatakan Penggugatdianggap telah tidak melaksanakan tugasnya tidak masuk kerjadalam waktu 81 (delapan puluh satu) hari, padahal faktanyaPenggugat sejak menjabat sebagai perangkat Desa tidakmelalaikan tugas seperti yang dituduhkan Tergugat, sebagai warganegara yang taat hukum, atas keputusan tersebut Penggugat telahmelayangkan keberatan kepada Tergugat, namun pihak Tergugattidak pernah membalasnya atau tidak pernah menanggapinya,maka dalam rangka melaksanakan asas keterbukaan

Proporsionalitas serta AzasKeterbukaan dan Permainan Layak (Fair Play), Sebagaimana PutusanPengadilan Tata Usaha Negara No. 30/G/TUN/1998PTUNSmg YangMenegaskan : Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara Melanggar Azas Permainan YangLayak (Fair Play) dengan Indikator, Bahwa Tergugat (Kepala KantorPertananan) sejak awal tidak melaksanakan Prosudur penerbitanSertifikat dengan jeli, serta tidak menerbitkan informasi yang seluasluasnya kepada masyarakat khususnya yang keberatan denganterbitnya Sertifikat di maksud (Keterbukaan

).Dan Azas Keterbukaan, sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung No. 103 K/TUN/2010, yang menegaskan :Berdasarkan Azas Keterbukaan, Pemerintah atau Pejabat Tata UsahaNegara Wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untukmenggunakan haknya menyampaikan tanggapan ataupun penilaian.9.

Asas Keterbukaan;Bahwa penerbitan Objek sengketa melanggar asasketerbukaan karena Pertama, Para Penggugat dalampenerbitan Objek sengketa tidak ada diberitahu ataudipanggil oleh Tergugat yang sejak Objek sengketa dikeluarkan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2020,kemudian adanya objek sengketa II pada tanggal 29 Juli2020 tidak ada pemberitahuan dari Tergugat kepadaPara Penggugat.

Begitu Juga alasan Para Penggugatdiberhentikan tidak ada keterbukaan dari Tergugat . hlyang sama juga dilakukan Tergugat dalam melakukanpengangkatan Perangkat Desa Temalang yangmengantikan Para Tergugat tidak ada dilakukanpengumuman di Desa dan tidak ada proses Penjaringanapakah memenuhi syarat selaku Perangkat Desa atautidak yang tidak diketahui oleh masyarakat di DesaTemalang, sehingga tindakan Tergugat melanggar asasKeterbukaan;3.

JBI.perundangundangan yang berlaku, khususnya mengenai proses pemberhentianperangkat desa, dan juga dikaitkan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan AsasKecermatan;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas,maka Objek Sengketa dan Objek Sengketa II merupakan Sengketa Tata UsahaNegara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor

menunjukkanfakta hukum adanya formalitas Gugatan Para Penggugat yang tidak terpenuhi,sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokoksengketanya;Menimbang, bahwa inti gugatan Para Penggugat menyatakan pada pokoknyapenerbitan Objek Sengketa dan Objek Sengketa II adalah cacat yuridis yangmeliputi cacat prosedur dan cacat substansi, serta telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan

Keterbukaan;Kepentingan umum; danosh. Pelayanan yang baik;Pada bagian penjelasan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan ditegaskan sebagai berikut:Pasal 10;Ayat (1);Huruf a;Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalamnegara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;16.13.

Keterbukaan;Kepentingan umum; danoyh.

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalahasas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundang undangan, kepatutan, kepastian dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (vide UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara YangBersih dan Bebas Dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 danHalaman 7 dari 36 Putusan No. 13/P/FP/2020/PTUN.JPRUndang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahanPasal 10 ayat 1);Asas Keterbukaan

; Yang dimaksuddengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakatuntuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahandengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, dan rahasia negara (vide Undang Undang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas DariKorupsi , Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 dan Undang Undang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal

sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adikkandung saksi dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Yonnetisebagai isteri Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun1984 dan telah punya anak empat orang; Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun lagi, seringterjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu pada Pemohon yangberteman dengan wanita, tidak ada keterbukaan

Adapun secara materil saksi pertama menerangkan, pada awalnyarumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi rukun danharmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadipertengkaran disebabkan Termohon Konpensi cemburu pada PemohonKonpensi yang berteman dengan wanita, tidak ada keterbukaan antaraPemohon Konpensi dan Termohon Konpensi masalah ekonomi yang tidakmencukupi, bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon Konpensidan Termohon Konpensi, akan tetapi

Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, pasal 1 angka 2.

Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 1 angka 2, berbunyi: Badan Publik adalah LembagaEksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagaianatau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,sumbangan masyarakat, dan atau luar Negeri;b.

Bahwa yang dimaksud dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik adalah meliputi asas: Kepastian hukum; tertiob penyelenggaraannegara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; dan akuntabilitassebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;2.

Kecamatan Ilir Timur IIPalembang;Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 23 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sudahjelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BadanPertahanan Kota Palembang sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatoleh Penggugat telah sesuai dengan asasasas umum pemerintah yangbaik yang meliputi: asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara,keterbukaan

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir batin yangmerupakan perwujudan dari rasa cinta kasih sayang antarakeduanya dalam hubungan yang erat dan harmonis, saling setia,saling keterbukaan, saling menjaga diri dari perbuatan yang dilarangagama, untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteramandan kesejahteraan

Bahwa tidak ada keterbukaan dari Tergugat mengenai penghasilan per bulankepada Penggugat;. Bahwa mulai bulan Agustus tahun 2018, Tergugat sering pamit untukmendampingi Direksi PT. ASABRI diluar jam kantor hingga larut malamyang mana tidak pernah ada kegiatan Direksi setelah jam kantorsebelumnya disertai dengan tidak bisa dihubunginya Tergugat olehPenggugat;.

;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebuttanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besarbagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran normanorma tersebut,apalagiperkembangan dewasa ini dimana kemungkinan kemadhorotan tersebutjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi sehinggamempercepat laju

Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada salingpengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yangdikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, olehsebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atas permasalahandan kemelut rumah tanggatersebut, Penggugat telah menempuh mencobamemusyawarahkan dengan keluarga Penggugat serta Tergugat

Bahwa semula rumah tangga Penggugat denganTergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTergugat sering berhutang kepada banyak orang dengan alasan untukusaha, Tergugat tidak ada keterbukaan mengenai masalah keuangankepada Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat;C.

Dari asasperkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegahHalaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 912/Pdt.P/2020/PA.Cbnkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagimanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.

Bahwa, kemudian terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsejak Bulan Desember 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan yangmemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerusyang disebabkan sudah tidak ada kecocokan dan keterbukaan didalammembina rumah tangga terutama karena Tergugat sudah mempunyaiwanita idaman lain (WIL) yang berinisial R sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;.

Tergugat tidak cukup memberikan nafkah wajib kepada Penggugatkarena Tergugat tidak ada keterbukaan mengenai penghasilanHal. 2 dari 17 halaman Putusan. Nomor 829/Pdt.G/2019/PA.MtpTergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapatmemenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untukmemenuhinya terpaksa Penggugat berhutang dan sebagian diberiorang tua Penggugat;b.

telahdikanuniai 1 (satu) orang anak;Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis,namun sejak Sulan Oktober 2045 mulai goyah, sering teradi perselisihandan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehinggakeadaan tersebut memuncak pada bulan April 2016 dan sampai saat initelah mengakibatkan pisah kurang lebih selama 6 bulan;Bahwa sebab teradinya perselisikan dan pertengkaran tersebutdikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada salingpengerian dan keterbukaan

Penggugat tidakpernah mengetahui secara pasti berapa jumlah penghasilan dariTergugat, karena tidak adanya keterbukaan dari pihak Tergugat. Setelahsempat cekcok karena Penggugat menyatakan bahwa uang yangdiberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak (Anak minumsusu Formula) akhir nya dari usia anak 8 bulan sampai dengan 1 Tahunuang nafkah yang diberikan perminggu nya sebesar Rp.200.000, (DuaRatus Ribu Rupiah).