1. Terdakwa I TONNIES SIANTURI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Terdakwa II TOHONAN SILALAHI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Terdakwa III MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHE dengan pidana 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

4. Terdakwa IV DERMAWAN SEMBIRING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

5. Terdakwa V ARLENE MANURUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2018yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor2665/Pdt.P/2018/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei2006, di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut : Wali Nikah Hamid ; Saksi nikah masing masing bernama Sahri dan Ahmad Hanafi ; Maskawin / mahar berupa uang Rp. 20.000 dibayar

tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 8 hal.

Nomor 2665/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon; Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Mei 2006di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikuthadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganlainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Hamid denganmaskawin berupa uang Rp. 20.000 dibayar tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Moch.

tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Moch.

Fadil, maskawinberupa uang Rp. 20.000 dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh duaorang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama mereka menikah ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan

Nomor0128/Pdt.P/2016/PA.Jr mengajukan hal hal sebagai berikut:e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 07 Maret 1987,di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut :Wali Nikah Samat ;Saksi nikah masing masing bernama (1) Fuad Sabar alamat di Dukuh DempokKecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan (2) Eko Widianto alamat di DukuhDempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ;Maskawin / mahar berupa Rp. 10.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ;Lafad lIjab dilakukan oleh Samat setelah mendapat kuasa dari wali nikah(pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagaicalon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telahmemenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukumIslam maupun peraturan

Sempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;e Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Saudara kandung;e Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada 07 Maret 1987 diKecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir padaacara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Samat denganmaskawin berupa Rp. 10.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ;e Yang menikahkan Samat sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;e Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ;e Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suamiistri dan terakhir bertempat tinggal di alamat tersebut diatas sudah mempunyaianak 2 bernama: 1.

tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan Samat sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat tinggal di alamat tersebut diatas sudah mempunyai anak2 bernama : 1.

Siantar TopMultifinance, NPWP 02.009.739.0.631.000, beralamat di Jalan Ngagel JayaSelatan No.27 B, Pucang Sewu, Gubeng Surabaya, dengan Perhitunganjumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yg PPN nya Harus dipungut sendiri Rp 67.787.044,00Jumlah Seluruh Penyerahan oleh Pemungut PPN Rp 67.787.044,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 6.778.704,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah

Dikompensaasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 6.778.704,00Sanksi administrasi:Bunga pasal 13 ayat (2) KUP Rp 2.847.056,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 9.625.760,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2012,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 8 halaman.

Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP395/ WPJ.11/2011 tanggal 01 Maret2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00116/207/ 08/631/10 tanggal06 April 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.009.739.0.631.000;sehingga pajak yang masih harus dibayar

menjadi sebesarRp9.625.760,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yg PPN nya Harus dipungut sendiri Rp 67.787.044,00Jumlah Seluruh Penyerahan oleh Pemungut PPN Rp 67.787.044,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 6.778.704,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 6.778.704,00Kelebihan pajak yang sudah:a.

Dikompensaasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 6.778.704,00Sanksi administrasi:Bunga pasal 13 ayat (2) KUP Rp 2.847 .056,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 9.625.760,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus

.22/2017 tanggal 15November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2015 Nomor: 00030/407/15/413/16 tanggal 14 Oktober 2016, atas nama: PTTTL Residences, NPWP: 31.744.929.6413.000, beralamat di JalanPajajaran Nomor 7, Lippo Cikarang, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan,Bekasi 17550, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 10.432.684.415,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 1.043.268.449, 00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 26.987.828.281,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 25.944.559.832,00)Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 25.944.559.832,00Pajak Pertambahan Nilaiyang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara

Putusan Nomor 2311/B/PK/Pjk/2020atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor: 00030/407/15/413/16tanggal 14 Oktober 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP31.744.929.6413.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan MasaPajak Januari 2015

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Jumlah

Seluruh Penyerahan Rp 10.432.684.415,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.043.268.449,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 26.987.828.281,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 25.944.559.832,00)Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 25.944.559.832,00Pajak Pertambahan Nilai yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut

Jumlah Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003294.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 13 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00197/KEB/WPJ.07/2019tanggal 11 Januari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak

Putusan Nomor 1501/B/PK/Pjk/2021 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 775.214.496,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (775.214.496,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 1.313.429.6211 ,00PPN yang kurang dibayar 538.215.125,00Sanksi Administrasi 538.215.125,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.076.430.250,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Desember 2014 Nomor00040/207/14/081/17 tanggal 12 Desember 2017, atas nama PT Cepu SaktiEnergy, NPWP 02.410.404.4081.000, beralamat di Jalan Wisma BayuadjiLt. 2 Rg. 2.03, Jalan Gandaria Tengah III/44, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, DKI Jakarta 12130, sehingga perhitungan PPN yangkurang/(lebih) dibayar sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)DPP: Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungutPPN 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 Penyerahan

yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 775.214.496,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (775.214.496,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 1.313.429.621,00PPN yang kurang dibayar 538.215.125,00Sanksi Administrasi 538.215.125,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.076.430.250,00 Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyaHalaman 5 dari 8 halaman

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+et) 411.190.8984 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3.g) 05 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasa113 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 0ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0id. Kenaikan Pasal 138A KUP 0e.

Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d) 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put77141/PP/M.VIB/25/2016, tanggal 15 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1623/WPJ.07/2015 tanggal19

Putusan Nomor 946/B/PK/Pjk/202111470, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaiberikut :Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp. 103.985.295.491,00 PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang Rp. 3.100.132.012,00Kredit Pajak: b. Setoran masa Rp. 411.190.898,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp. 2.688.941.114,00Sanksi Administrasi: a.

Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp. 1.290.691.734,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp. 3.979.632.848,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 1 Maret 2017, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Maret2017

Setoran masa Rp. 411.190.898,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp. 2.688.941.114,00Sanksi Administrasi: a.

Dibayar sendiri:c.1. PPh Pasal 22c.2. PPh Pasal 25c.3. PPh Pasal 29c.4. STP (pokok kurang bayar)c.5. Fiskal Luar Negeric.6. Lainlainc.7. Jumlah (c.1+.2+c.3+c.4+c.5+C.6)d. Diperhitungkan:d.1. SKPLBHalaman 2 dari 9 halaman.

Dibayar dengan NPWP Pihak Laine.2. Dibayar dengan NPWP sendirie.3. Telah dipotong/dipungute.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)f.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.7d.3) atau e.4) 3.943.517.435,00918.954.185,0020 Jumlah PPh yang Lebih Dibayar/Seharusnya Tidak Terutang (19.f18)Demikian permohonan banding ini kiranya Bapak/lIbu berkenan untukmengabulkan permohonan banding dengan membatalkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2750/WPJ.07/2014, tanggal 17 Oktober2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun 2011;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

Jumlah PPh yang Kurang/ (Lebih) dibayar (927.458.435,00)5.

dihitung kemballimenjadi lebin dibayar sebesar Rp229.463.185,00 dengan perinciansebagai berikut:Halaman 6 dari 9 halaman.

sebagai berikut:Bahwa koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 21 sebesarRp87.048.700,00 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan, dengan demikian makaperhitungan objek PPh Pasal 21 yang seharusnya menurut PemohonBanding untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 adalahsebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.318.926.908 PPh Pasal 21 yang terutang Rp 250.569.650 Kredit Pajak (Rp 250.569.650) Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 0 Sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 0 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT083242.10/2011/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 14 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1650/WPJ.07/2014, tanggal 3

Putusan Nomor 473/B/PK/Pjk/2020Sudirman Lantai 23, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Kelurahan KaretTengsin, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 menjadi sebagaiberikut:DPP Pajak Penghasilan Pasal 21 hasil banding Rp 2.319.086.908,00Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Rp 250.577.650,00Kredit Pajak Rp 250.569.650,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 8.000,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 800,00Jumlah Pajak Penghasilan

Putusan Nomor 473/B/PK/Pjk/2020mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP1650/WPJ.07/2014, tanggal 3 Juli 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2011 Nomor 00012/201/11/059/13, tanggal 16 April 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.115.854.8059.000 sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi Rp8.800,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp8.800,00 dengan perincian sebagai berikut:DPP Pajak Penghasilan Pasal 21 hasil banding Rp 2.319.086.908,00Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Rp 250.577.650,00Kredit Pajak Rp 250.569.650,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 8.000,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 800,00Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 8.800,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1331/WPJ.19/2014, tanggal24 Juni 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2011 Nomor 00103/207/11/091/13, tanggal 26 April 2013, atasnama PT Cipta Kridatama, NPWP 01.797.267.0091.000, beralamat diGedung TMT 2, 3rd Floor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1 RT 001RW 005, Jakarta Selatan 12560, sehingga perhitungan PPN yang masihharus dibayar

menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 189.770.844.932Penghitungan PPN kurang bayarPPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 16.689.968.912Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 47.479.047.891Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (30.789.078.979) Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1720/B/PK/Pjk/2020 Jumlah(Rp)30.812.580.112Uraian Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 23.501.133Sanksi Administrasi 23.501.133Jumlah PPN yang masih harus dibayar 47 .002.266 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp47.002.266,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp) Dasar Pengenaan Pajak 189.770.844.932 Penghitungan PPN kurang bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 16.689.968.912 Halaman 6 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1720/B/PK/Pjk/2020 Uraian (Rp) Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 47.479.047.891Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (380.789.078.979)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke masa pajak berikutnya 30.812.580.112Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 23.501.133Sanksi Administrasi 23.501.133Jumlah PPN yang masih harus dibayar 47.002.266 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut

Putusan Nomor 1162/B/PK/Pjk/2021e Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarKurang bayar Rp14.755.786.643,00 menjadi Kurang BayarRp49.848.920,00:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004415.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur

sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp1.759.913.927.675,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 40.698.023.310,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.020.054.596,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 100.285.710,00Jumlah Rp1.801.732.291.291,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 73.529.688.622,00Jumlah seluruh penyerahan Rp1.875.261.979.913,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 175.991.392.767 ,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 386.250.300.140,00Jumlah perhitungan PPN lebih bayar (Rp 210.258.907.373,00)Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 210.283.831.832,00PPN yang kurang dibayar Rp 24.924.459,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 24.924.459.00...Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 49.848.918,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak EksporRp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriRp1.759.913.927.675,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNRp 40.698.023.310,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutRp 1.020.054.596,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNRp 100.285.710,00 Jumlah Rp1.801.732.291.291,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNRp 73.529.688.622,00 Jumlah seluruh penyerahanRp1.875.261.979.913,00 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiriRp 175.991.392.767,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanRp 386.250.300.140,00 Jumlah perhitungan PPN lebih bayar(Rp 210.258.907.373,00) Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaRp 210.283.831.832,00 PPN yang kurang dibayar Rp 24.924.459,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 24.924.459,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 49.848.918,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Memutuskan bahwa PPN yang kurang bayar (KB) menurutperhitungan pemohon Banding untuk PPN Masa Pajak Agustus 2014adalah sebesar Rp1.671.132,00 dan memerintahkan Terbandinguntuk segera mengembalikan pajak yang sudah dibayar olehPemohon Banding sebesar Rp33.779.338,00 (Tiga Puluh Tiga JutaTujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga PuluhDelapan Rupiah) sehubungan dengan sengketa pajak ini besertaimbalan bunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding

Putusan Nomor 3538/B/PK/Pjk/2019beralamat di Gedung Granadi Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Blk X1, Kav.89, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitunganpajak adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 102.535.826.972,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 8.526.074.304,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 16.881.710.537,00Perhitungan PPN Lebih Bayar Rp 8.355.636.233,00Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Rp 8.356.471.799,00masa berikutnya PPN yang kurang

dibayar Rp 835.566,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp 835.566,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 1.671.132,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 maret 2019, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00316/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 12 September2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00063/207/14/062/16 tanggal 01 Juli 2016 Masa Pajak Agustus 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.365.470.2.062000; sehingga pajakyang masih harus dibayar

Putusan Nomor 3538/B/PK/Pjk/2019Pajak Keluaran yang harus Rp 8.526.074.304,00dipungut/dibayarPajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 16.881.710.537,00 Perhitungan PPN Lebih Bayar Rp 8.355.636.233,00Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Rp 8.356.471.799,00masa berikutnyaPPN yang kurang dibayar Rp 835.566,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp 835.566,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 1.671.132,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainc. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkand.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar2.914.101.424,000,0013.970.195.360,000,000,000,0013.970.195.360,00(11.056.093.936,00) Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya11.056.093.936,00 PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganalasanalasannya

Putusan Nomor 438/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: 1.Dasar Pengenaan Pajak :(Rp) a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.914.101.424,00b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 13.970.195.360,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 13.970.195.360,00d. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (11.056.093.936,00)3.

PPN yang kurang dibayar 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;kepada Pemohon Peninjauan Kembali;permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanMenimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankanMemperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985

yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84228/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding perhitungan PPNyang kurang dibayar

Putusan Nomor 1911/B/PK/Pjk/2019 PPN Kurang bayar menurutRp 236.229.439,00KEP277/PJ/2013 Dikurangi RpKoreksi PPN Keluaran RpCompany policy PPN Keluaran Rp 213.290.653,00 WarrantyReplacement PPN Keluaran Rp 22.938.786,00Subtotal pengurangan koreksi PPN Rp 236.229.439,00Keluaran PPN yang kurang dibayar menurut ; Rp nihilPemohon Banding Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 November 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84228

Kurang (Lebih) dibayar Rp 2.711.655Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP NP Bah 11.052Rp 5.423.310PPN Yang Masih Harus DibayarMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2017, Kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 14 September 2017, dengan disertai alasanalasannya yang diterimadi Kepaniteraan

Putusan Nomor 1911/B/PK/Pjk/2019 Penyerahan yang PPNnya harus Rp 461.794.887.073dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut Rp 116.326.847.091oleh Pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak Rp 1.792.080.780dipungutJumlah Penyerahan menurut Majelis Rp 582.766.016.301Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus Rp 45.661.668.168dipungut/dibayar sendiri DikurangiPajak yang dapat diperhitungkan Rp 147.746.489.119Pajak Pertambahan Nilai Kurang Rp (102.084.820.951)/(lebih) BayarKelebihan

Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 102.087.532.606BerikutnyaPPN Kurang (Lebih) dibayar Rp 2.111.655Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 2.111.655PPN Yang Masih Harus Dibayar Rp 5.423.310Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara

Uraian Jumlah (Rp ,00)1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 911.605.908 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0Total Penyerahan 911.605.9082 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 91.160.589 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 315.708.802Lainlain 22.520.429.983Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (22.744.978.196)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan

ke Masa Pajak berikutnya 22.744.978.196Jumlah 22.744.978.1964 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 05 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap

Lagi pula Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) hanya menyerahkan CrudePalm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK), sehingga Pajak Masukan yangtelan dibayar tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1A, Pasal 9 ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3)UndangUndang Pajak Pertambahan

Putusan Nomor 919/B/PK/Pjk/2019nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar RpO,00 (nihil),dengan perincian sebagai berikut: No.

ke Masa Pajak berikutnya 22.744.978.196Jumlah 22.744.978.1964 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 05 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal

terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107900.12/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 10 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakuntuk dapat mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding, danmenetapkan jumlah pajak sesuai dengan perhitungan permohonan bandingPemohon Banding sebagai berikut:e Jumlah pajak yang terutang (jumlah PPh yang masih harus dibayar

)menurut surat ketetapan pajak Kurang Bayar = sebesarRp15.254.257.632,00;e Jumlah pajak yang terutang (jumlah PPh yang masih harus dibayar) yangdisetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan: Kurang Bayar sebesarRp10.746.816,00;e Jumlah pajak yang terutang (jumlah PPh yang masih harus dibayar)menurut perhitungan Pemohon Banding dalam Permohonan Banding:Kurang Bayar sebesar Rp256.475.246,00;Bahwa jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp256.475.247,00 tanggal28 Mei 2015 pada Bank Mizuho Indonesia dengan

Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 8.948.044.627,00Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.295.061.421,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00 Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1832/B/PK/Pjk/2019 e. Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d) 4.295.061.421,006.

Jumlah Pajak Penghasilan yang masihharus dibayar (4+5.e) 13.243.106.048,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2018, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 11 Oktober 2018, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Oktober 2018;Menimbang, bahwa permohonan

Putusan Nomor 1832/B/PK/Pjk/2019Juli 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai denganMaret 2011 Nomor 00004/203/11/056/15 tanggal 29 April 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.058.965.1056.000 sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rep13.243.106.048,00 adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu. koreksi atas Fleet Discount

Desember Tahun 2012 menjadi sebagai berikut:RupiahDPP PPN JLN menurut Surat Keputusan Keberatan 448.757.135.771Koreksi yang seharusnya dibatalkan 171.061.572.271DPP PPN JLN menurut menurut Pemohon Banding 277.695.563.500PPN JLN Terutang 27.769.556.350Kredit Pajak 27.769.556.350PPN JLN Kurang Dibayar Sanksi administrasi PPN JLN Yang Masih Harus Dibayar NihilMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Indonesia International, NPWP 01.071.246.1093.000, beralamat di Gedung Menara Jamsostek Tower Utara Lantai 24,Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Mampang Prapatan, JakartaSelatan, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Jumlah Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 277.695.563.500,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 277.695.563.500,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 27.769.556.350,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 27.769.556.350,00Pajak yang Kurang/(lebih) dibayar

Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Pajak yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

Pajak:Jumlah Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 277.695.563.500,00 Jumlah seluruh penyerahan Rp 277.695.563.500,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 27.769.556.350,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 27.769.556.350,00Pajak yang Kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Pajak yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga

Putusan Nomor 1970/B/PK/Pjk/2018perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: Peredaran Usaha Rp A917 182.0008HPP Rp 99.244.093.222,00Laba Bruto Rp 45.943.068.778,00Biaya Usaha Rp 14.154.687.692,00Penghasilan Luar Usaha Rp (9.034.829.244,00)Penyesuaian Fiskal Rp 5.233.023.247,00Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp 27.986.575.089,00PPh Terutang Rp 6.996.643.772,25PPh yang dibayar Rp 11.068.847.681,00Lebih Bayar Rp 4.072.203.931,00 Menimbang

Dibayar sendiri 11.068.847.681d. Diperhitungkan 0e.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (atb6+c7d1) 017 Pajak yang tidak/kurang (lebih) dibayar (1516e) (4.072.203.931)18 Sanksi Administrasi 019 Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (17+18g) (4.072.203.931) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Februari 2018

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b6+c7d1) 017 Pajak yang tidak/kurang (lebih) dibayar (1516e) (4.072.203.931)18 Sanksi Administrasi 019 Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (17+18g) (4.072.203.931) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan(a+b+c+d+ef)Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) 2.280.468.019 25 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.094.624.649 1b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe.

Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d) 1.094.624.649 16 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 3.375.092.668 35.e) Bahwa demikian banding ini Pemohon Banding sampaikan, PemohonBanding sangat berharap agar Majelis dapat mempertinbangkan danmengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP248/WPJ.07/2015, tanggal 30 Januari 2015, sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (at+b+c+d+ef) 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) 5 Sanksi Administrasi: 6 Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Mei 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 15 Agustus 2016 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan

8 ayat (1) P3B Indonesia AmerikaSerikat juncto Keputusan Menteri Keuangan Momor 634/KMK.04/1994:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan(a+b+c+d+ef)4 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23.g) 5 Sanksi Administrasi: 6 Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan

surat Permohonannya tertanggal 06September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor0916/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02021972,di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e Wali Nikah Jono ;e = Saksi nikah masing masing bernama (1) Durasad dan (2) Suparman ;e Maskawin / mahar berupa uang Rp 1.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 7 hal.

Salinan penetapan Nomor 0916/Pdt.P/2017/PA.Jr2.Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan tersebut ialah Jono dengan maskawinberupa uang Rp 1.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan modin sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat

tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan modin sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Tampingan RT.12 RW. 01 Desa GelangKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 orang anakFahrudin;Saksi tahu selama ini Pemohon

tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi danpara undangan lainnya ; Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agama Islammaupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;e Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hinggasekarang selama 45 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinanpara Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula denganketentuan