Alias Pritil untuk memintauang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang tuasaksi korban Kriswandi Alias Pritil dikarenakan saksi korban memiliki hutangkepada terdakwa untuk pengurusan saksi korban pada saat ditangkap olehpihak Kepolisian karena menggunakan narkotika kemudian saksi korbanmengajukan rehabilitas selama 3 (tiga) hari di pekanbaru kemudian terdakwamengatakan bahwa saksi korban memilik hutang sebesar Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah) selama pengurusan rehabilitasi

Bahwa mereka melakukan penganiayaan kepada Saksi dikarenakanSaksi memiliki hutang kepada Fernandos Edward Simarmata untukpengurusan Saksi pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian karenamenggunakan narkotika kemudian Saksi mengajukan rehabilitas selama3 (tiga) hari di Pekanbaru kemudian Fernandos Edward Simarmatamengatakan bahwa Saksi memilik hutang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) selama pengurusan rehabilitasi tersebut;6.

minta uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah); Bahwa mereka melakukan penganiayaan kepada Kriswandi dikarenakanKriswandi memiliki hutang kepada Fernandos Edward Simarmata untukpengurusan Kriswandi pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian karenamenggunakan narkotika kemudian Kriswandi mengajukan rehabilitasselama 3 (tiga) hari di Pekanbaru kKemudian Fernandos Edward Simarmatamengatakan bahwa Kriswandi memilik hutang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) selama pengurusan rehabilitasi

Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Jap.Bucen Il Entrop sesuai arahan saudara Agus yang saat ini berstatus DaftarPencarian Orang (DPO);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkarapenyalah guna Narkotika, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknyamewajibkan bagi Pecandu atau Korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi,namun berdasarkan ketentuan

Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut barutimbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai Pecanduatau korban Narkotika yang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, haltersebut harus dibuktikan atau didukung dengan keterangan ahili;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa tidak mengajukan halhal yang dapat membuktikan bahwa

dirinyasebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sehinggaTerdakwa tidak tergolong pecandu atau korban Narkotika, dengan demikiantidak timbul kewajiban memberikan Rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagaikonsekwensinya Terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa Rehabilitasi;Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan ObatTerlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsiefek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yangberat kepada

bong yang terbuat dari botol Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga di dalamdashboard mobil, dan juga setelah dilakukan tes urine menggunakan strip tes urineterhadap urine terdakwa, diperoleh hasil urine terdakwa mengandung zat narkotika ;Bahwa sabu sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut adalah sabu sabu yangdisediakan oleh Andi Kambau kemudian dikuasai bersama antara terdakwa dan AndiKambau akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu sabutersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi

kursi (satu) unit mobil ToyotaAvanza DA 7198 ZA yang digunakan oleh terdakwa dan Andi Kambau (dilakukanpenuntutan terpisah), (satu) buah bong yang terbuat dari botol Larutan Penyegar CapKaki Tiga di dalam dashboard mobil, dan juga setelah dilakukan tes urinemenggunakan strip tes urine terhadap urine terdakwa, diperoleh hasil urine terdakwamengandung zat narkotika akan tetapi terdakwa tidak mempunyai surat ijin ataskepemilikan sabu sabu tersebut ataupun bukti terdakwa sedang dalam pengobatanatau rehabilitasi

menggunakan narkotika jenis sabu (satu) buahbong dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam mobil avanzaberwarna merah marun dengan No Pol : DA 7198 ZA tersebut adalah miliksaksi Andi Kambau ;Bahwa benar mobil avanza berwarna merah marun dengan No Pol : DA 7198ZA adalah milik Sdra.Asran dan saksi Andi Kambau yang menyewa mobiltersebut dengan harga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh rbu rupiah) ;Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabusabu danTerdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi

pasal 1 angka 15 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yangmenggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan namun undangundangtidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri24sendiri oleh karena itu majelis hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah AgungNomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan danpecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial, antara lainmenyebut kriterianya sebagai berikut :a Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkaptangan ;b Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untukmetamphetamin seberat (satu) gram ;c Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaanpenyidik ;d Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;e Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat

Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial kesatuan peduli masyarakat (Kalima) beralamat di Jalan Jagus I Nomor 25, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.7. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rutan.8.

KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan,dengan perintah agar Terdakwa menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN di Baddoka selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai bagian dari masa menjalani hukuman;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. <

>penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Jkt.Brt tanggal 26 Oktober 2021 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ROBBY SUGARA Bin BAMBANG SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternative Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi

Medis Rawat Inap di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Surat Keterangan (Asesmen Medis) Nomor : B/19/VIII/HK.04.01/2021/BNNP Tanggal 10 Agustus 2021 dari BNNP DKI Jakarta;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan masa Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Menyatakan perbuatan Tergugat II (Azizah Binti Abdullah) membuat Surat Pengakuan Hak atas objek perkara tanggal 16 Maret 2007 atas nama Azizah Binti Abdullah, surat Pernyataan atas objek perkara tanggal 15 Januari 2007 guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ M?

Menyatakan Perbuatan Tergugat III (Mustafa Bin Suardi) membuat Surat Pengakuan Hak atas objek tanggal 16 Maret 2017 atas nama Mustafa Bin Suardi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan Jalan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah/ M?

Menyatakan perbuatan Tergugat IV Rohana Binti Ilyas membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat Pernyataan Hak Milik Adat tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ M?

Amin membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017 atas nama (Tergugat V), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Surat Pernyataan Hak Milik Adat tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ M?

Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017 atas nama Azizah BintiAbdullah ( Tergugat Il ) yang saksi ditandatangani oleh Rohana Binti Ilyas(Tergugat IV) dan Mustafa Bin suardi (Tergugat III) ; Dalam surat pengakuan hak tersebut dinyatakan bahwa Azizah BintiAbdullah (Tergugat II) memiliki tanah seluas 306 M2 dan telah digantirugi oleh Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NADNIAS seluas 54M2; Dalam Surat pernyataan lain yaitu Surat Pernyataan atas tanggal 15Januari 2007 guna dibayar ganti rugi untuk

Amin (Tergugat V); Dalam Surat Pengakukan Hak tersebut dinyatakan bahwa MustafaBIN Suardi (Tergugat III) memiliki tanah seluas 306 M2 dan telahdiganti rugi oleh Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NADNIASseluas 66 M2; Dalam Surat pernyataan lain yaitu Surat pernyataan Penguasaan Fisikbidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek terperkara gunaHalaman 11 dari halaman 61 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT BNA.dibayar ganti rugi untuk perluasan Jalan oleh Rehabilitasi danRekonstruksi NADNIAS serta Surat

Amin (Tergugat V) ;Dalam Surat Pengakuan Hak tersebut dinyatakan bahwa Rohana BintiIlyas (Tergugat IV) memiliki tanah seluas 306 M2 dan telah diganti rugioleh Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NADNIAS seluas 96 M2;Dalam Surat pernyataan lain yaitu Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek terperkaraguna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi danRekonstruksi NADNIAS serta Surat Pernyataan Hak Milik Adattanggal 15 Januari 2007 dan serta

Amin (Tergugat V) memiliki tanah seluas 306 M2 dan telah digantirugi oleh Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NADNIAS seluas 78M2;Dalam Surat pernyataan lain yaitu Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek terperkaraguna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi danRekonstruksi NADNIAS dan serta Surat Pernyataan Hak Milik AdatHalaman 12 dari halaman 61 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT BNA.37.38.39.tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Surat Pernyataan

dan Rekonstruksi NADNIAS sertaSurat tentang persetujuan harga tanah (objek terperkara) sebesarRp.300.000,00 (tiga ratus ribu/ M2) adalah tidak sah dan merupakanperbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat IV Rohana Binti Ilyas membuat SuratPengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017 Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek terperkara gunadibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan RekonstruksiNADNIAS serta Surat Pernyataan Hak Milik Adat

menggunakan alat bantu hisap (bong) lebih darisatu kali dimana setelah menggunakannya sebanyak satu kali, Terdakwa akanmembuang bong tersebut dan membuat yang baru ketika akan menggunakanlagi;Menimbang, bahwa jumlah narkotika golongan jenis sabu yang dimilikioleh Terdakwa, yakni seberat 0,16 gram netto, termasuk dalam jumlah yangrelatif kecil berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaandan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Hakim;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaannarkotika untuk menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahngunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalammenjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:1.

Tergugat saat ini dirawat di pusat' rehabilitasi mentalkarena menderita gangguankejiwaan; Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun2009, antara Penggugat dan Tergugat' terjadi pertengkaran,kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat danpulang kerumah orangtua Penggugat sendiri sebagaimana alamattersebut diatas.

Tergugat saat ini dirawat di pusat rehabilitasi mentalkarena menderita gangguankejiwaan; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutperlu) diketengahkan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatanlahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita denganHal. 9 dari 9 hal Put. No. 1811/Pdt.G/201 1/PA.

Pasal 103 ayat (1),bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah, Putusan yang diambil olehMajelis Hakim dapat memutuskan pidana penjara atau memutuskan untukmemerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatanmelalui rehabilitasi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) dinyatakan : dalammemutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajibHalaman 40 dari 45 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Simmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55dan

Pasal 103;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 dinyatakanPecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajiod menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang dimaksud dengan korbanpenyalah guna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakannarkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untukmenggunakan Narkotika (linat penjelasan Pasal 54);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1)dinyatakan : Orang tua atau wali dari Pecandu

Narkotika yang belum cukupumur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk olehPemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan ayat (2) dinyatakan : PecanduNarkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan olehkeluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ataulembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial yang ditunjuk oleh Pemerintahuntuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medisdan rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan Pasalpasal sebagaimanatersebut di atas maka yang dapat diputuskan oleh Hakim untuk memerintahkanyang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melaluirehabilitasi adalah pecandu Narkotika dan korban penyalah guna Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh fakta perbuatan

berat bersih kurang lebih 0,489 (nol komaempat delapan sembilan) gram, 1 buah HP merek Realme yangdigunakan komunikasi membeli dan menjual sabu, juga 1 lembar kertasbekas rokok, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan berupa Sabusabu sebagaimanatersebut diatas, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yangberwenang terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apotekerdan tidak sedang menjalani rehabilitasi

sembilan) gran yang diketemukan petugas sebagaimanatersebut diatas adalah miliknya terdakwa sendiri diperoleh dengan caramembeli pada seseorang yang bernama AGUNG (DPO) sehargaRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), dalam memiliki, menyimpan,menguasal, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamanberupa Sabusabu sebanyak 3 pocket sebagaimana tersebut diatas,terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenangterdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidaksedang menjalani rehabilitasi

ROY tetap terlampir dalam berkas perkara;e 4(empat) lembar uang pecahan kertas nilai nominal Rp.50.000; (lima puluhribu rupiah ) dengan jumlah keseluruhan Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah )dirampas untu Negara;Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknyamohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutupembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidakbersalah terhadap tuntutaan JaksaPenuntut

Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agarterdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang padapokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap padapembelaannya ;Menimbang, bahwaterdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut ;(Terlampir dalam surat dakwaan)Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan

waktu dan tempat sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi.Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara ganja dilintingmenggunakan kertas papir, lalu ujungnya dibakar dan dihisap lalkakrna orangmerokok dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenisganja. pikiran terdakwa menjadi lebih tenang, mengantuk dan lapar;Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiritanpa dilengkapi seat izin dari badan yang berwenang;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi

Muhamad Syah (SIP. 503/07SIP/DU/KKPT/2008) dengan pemeriksaan Anamnesis Riwayat penggunaan Willkoba.permasalahan yang berhubungan dengan pemakaian narkoba, pemeriksaan fisik,pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan penunjangdengan urine tes, dart prognosis/kondisi kesehatan baik dengan hasil diagnosis/diagnosa "terperiksa penyalahguna narkotika jenis ganja dipergunakan sendiridengan saran terapi rehabilitasi medis dan sosial";Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Soetomo Surabaya atas nama IBRAHIM ULLAHtanggal 27 Juni 2013, dengan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalamisindrom ketergantungan Metamfetamina (Sabusabu) dan disarankan untukmenjalani rehabilitasi dan adapun program yang disarankan untuk menjalanirehabilitasi adalah :Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1065 K/Pid.Sus/2014e Pengobatan keadaan lepas Narkoba (Addiction) ;e Pengobatan komplikasi medis akibat penggunaan Narkoba ;e Rehabilitasi dan stabilisasi meliputi aspek;a. Pemantapan fisik;b.

No. 1065 K/Pid.Sus/2014Serta Surat Keterangan dari Rumah Sakit Sutomo tentang riwayat Terdakwasebagai pemakai didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwaTerdakwa sebagai pasien mengalami sindrom ketergantunganMetamfetamina dan disarankan untuk menjalani masa rehabilitasi ;Bahwa Terdakwa dijadikan target untuk dilakukan penjebakan karenaTerdakwa selama ini menjadi penyalah guna Narkotika sehingga kemudiandisuruh oleh Polisi untuk membeli sabu dari Rohim yang Terdakwa tidakkenal, kemudian melalui

Bahwa penyembuhan terdakwa dengan cara direhabilitasi dengan perawatanobatobatan dan psikoterapi dan Untuk Rehabilitasi dilakukan tindakan medisselama seminggu kemudian rehabilitasi lagi selama 3 sampai 6 bulan. Bahwa Terdakwa mulai melakukan berobat jalan sejak tanggal 11 Maret 2011.

Keterangan Dr.Soetjipto Sp.Kj adalah menerangkan bahwa Terdakwa ketergantungan obat danuntuk direhabilitasi sedangkan Dokter yang bersangkutan tidak terbukti pernah13melakukan perawatan secara berkala terhadap Terdakwa dan tidak pula dibarengidengan medical record dari Dokter yang bersangkutan yang menerangkan tentangriwayat pengobatan yang dilakukan terhadap Terdakwa, sehingga denganberdasarkan halhal yang dikemukakan diatas telah terbutki bahwa mengenai syaratsyarat untuk menerapkan pelaksanaan rehabilitasi

ANJASMARA JANUAR PUTRA dianjurkanmengikuti Rehabilitasi Sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduanNarkotika; Bahwa terdakwa dalam Menggunakan Narkotika Golongan dalam bentuktanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri KesehatanRI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentinganIImu Pengetahuan atau Kesehatan; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor MabesPolri Nomor : 3766/NNF/2014 tanggal 11 Desember 2014 yangditandatangani Jaswanto

ANJASMARA JANUARPUTRA dianjurkan mengikuti Rehabilitasi Sosial demi kesembuhannyatahapan kecanduan Narkotika.Bahwa terdakwa dalam Menggunakan Narkotika Golongan dalambentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari MenteriKesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukanuntuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.Dengan demikian unsur inipun telah terbukti.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,semua unsur delik dalam dakwaan kedua Pasal

ANJASMARA JANUAR PUTRAdianjurkan mengikuti Rehabilitasi Sosial demi kesembuhannya tahapankecanduan Narkotika.Hal.13 dari 13 hal. Putusan No.119/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009dan pasalpasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;MENGADILI1.

jelas.Halaman 10 dari 14 perkara Nomor 603/PID.SUS/2016/PT SBY(3)(4)Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindakpidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucianuang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaanperedaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; danb. upaya rehabilitasi

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan dirampas untuk negara lebihmempertimbangkan pada nilai ekonomis dari barang bukti tersebut yangdiharapkan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dansosial para korban penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti dalam perkara a quo terdiridari Narkotika Golongan jenis shabu sebanyak 1 (Satu) poket dengan berat4,17 gram; 1 (Satu) set alat

bong; dan 1 (Satu) buah Handphone merek Nokiawarna putih hitam, apabila dirampas untuk negara tidak bernilai secaraekonomis bagi negara untuk memperoleh hasil yang dapat digunakan untukmembiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahguna Narkotikadan Prekursor Narkotika dan justru akan menyulitkan administrasi eksekusinyabagi negara;Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti tersebut sudahseharusnya dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana yang diajukan olehPenuntut Umum dalam tuntutan

dakwaan Alternative keduaPenuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor35 Tahun 2009, yang menyatakan Hakim dalam memutus perkara sebagaimanadalam pasal 127 ayat 1 wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103,dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbuktisebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka sesuai dengan pasal 127 ayat (3)penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasalpasal dimaksud belum diaturdengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 04 Tahun 2010 tentang PenempatanHalaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN MtpPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalamLembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umumberkaitan dengan

berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan tidak adanya niat dari Terdakwa dan Terdakwa II untuk mencari keuntungan dari kejahatan Narkotika jenis shabushabu;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan faktafakta hukumyang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimanaSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 04 Tahun 2010 tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perkara Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidakmenempatkan Para Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi