Ditemukan 11629 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-02-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 0107/Pdt.G/2016/MS.Lsk Tanggal 28 September 2016 — Penggugat dan Tergugat
60 — 13
60 — 13
tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat darilaporan Penggugat dan Tergugat sedangkan pisah rumah dan upaya damaiantara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahuinya sendiri ;Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat tidak melihatsecara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahuidari laporan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui antara Penggugatdan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka sesuai dengan yurisprudensiMahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608
Register : 19-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3748/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi,hendaknya dimasukkan pula dalam pertimbangan gugatan rekonpensi sebagaisatu kesatuan yang tidak tepisahkan sepanjang ada relevansinya ;Menimbang, bahwa berdasar pasal 132 b ayat (1) HIR, sebagai salahsatu syarat formil dapat diterimanya gugatan rekonpensi adalah gugatanrekonpensi diajukan bersama sama dengan jawaban pokok perkara, danPenggugat Rekonpensi telah memenuhi syarat tersebut, oleh
Register : 16-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Bjr Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 8
12 — 8
Namun jika anak tersebut berada dalam pengasuhan danperawatan Pemohon, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nafkah lampau anak yangtidak dibayar tidak mutlak bersifat /i/ intifa (untuk memperoleh atau mengambilmanfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PA GARUT Nomor 271/Pdt.G/2018/PA.Grt Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi dalamjawabannya tidak membantahnya dan menyanggupi memberi sebesar Rp.500.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan denganmemperhatikan kebutruhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, serta berdasarkankepatuhan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No.608
Register : 04-01-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.TA Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 9
25 — 9
juta rupiah) dan hanyabersedia membayar nafkah mutah dan nafkah iddah dan nafkah anak makasecara hukum dapat dipandang bahwa Penggugat bukan sebagai istri yangnusyuz, oleh karenanya Penggugat pada dasarnya secara hukum berhak atasNafkah Madliyah/lampau yang belum dibayar, Nafkah Iddah dan Mutah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang besarnya kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugattersebut;Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 608
Register : 13-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTA MEDAN Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.Mdn Tanggal 18 Juli 2019 — PEMBANDING V TERBANDING
92 — 24
92 — 24
Pembanding juga turut membayar biaya pendidikanwalaupun tidak setiap bulannya mengingat Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding bekerja sebagai wartawan yang mempunyaipenghasilan tidak tetap;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan TinggiAgama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa biaya nafkah lampau anak itu adalah /i/intifa untuk kemanfaatan bukan untuk /itamlik untuk memiliki karena menurutyurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608
Register : 21-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Ba Tanggal 23 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
25 — 5
25 — 5
Mut'ah/pemutus kasih sayang sebesar = Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah).Halaman 14 dari44 HalamanPutusan No. 1846/Pdt.G/2015/PA.Ba.Sehingga jumlah totalnya = Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh limajuta rupiah).Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 608 K.
Register : 26-10-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 23-11-2021
Putusan PA TALU Nomor 669/Pdt.G/2021/PA TALU Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 19
24 — 19
TALUsebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidakterbukti nusyuz;Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan,Penggugat tidak terbukti nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atasnafkah iddah dari Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenaljumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapatkaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: Jumlah nilai mutah,
Register : 03-01-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PA GARUT Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Grt Tanggal 26 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
11 — 1
bulannya, Tergugat Rekonvensi dalamHalaman 33 dari 37 Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2018/PA.Grtjawabannya tidak membantahnya dan menyanggupi memberi sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan denganmemperhatikan kebutruhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, serta berdasarkankepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No.608
Register : 13-08-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Son Tanggal 29 Agustus 2018 — Pemohon:
Ny. Hanna Engge Magrith Mayor
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resort Sorong
59 — 15
Ny. Hanna Engge Magrith Mayor
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resort Sorong
59 — 15
ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurutPasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkanPutusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 15 dari 608
Berpindah tempat kerja, akan tetapi apabila PEMOHONmasih terus menganggap dirinya sebagai mantan Bendahara Dinas PendidikanT.A 2017 Kabupaten Tambrauw, menurut versi PEMOHON, maka silakanPEMOHON berurusan dengan Pemkab Tambrauw dan bukan dipermasalahkandalam materi permohonan praperadilan a quo karena tidak ada relevansihukum dengan substansi ruang lingkup Praperadilan antara jabatan PEMOHONdengan permasalahan hukum tindakan penyidikan TERMOHON;Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 30 dari 608
Register : 12-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 17-05-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1941/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 13 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 3
8 — 3
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam rekonvensiMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan baliktersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini MajelisHakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima,sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan /egalStanding perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensitersebut juga harus dianggap terulang dalam
Register : 08-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 03-10-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2621/Pdt.G/2015/PA.KAB.MLG Tanggal 21 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 3
7 — 3
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan baliktersebut telah sesuai dengan pertauran perundangundangan yakni diajukanbersamaan dengan jawaban pertamanya, lagi pula Termohon dalam konpensidalam jawabannya telah menyatakan bahwa jika perceraian ini harus terjadi,niscaya Termohon dalam konpensi tidak kuasa
Register : 21-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 127/Pdt.G/2017/PA.TSe Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 6
17 — 6
Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3dan hal ini ternyata tentang biaya perkara, maka akan dipertimbangkan padabagian lain dalam putusan iniDALAM REKONPENSI :Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalampenyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnyadigunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi PenggugatRekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutanyang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608
Register : 27-04-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2447/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg Tanggal 21 Juli 2016 — PEMOHON lawan TERMOHON
10 — 7
10 — 7
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensiselama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan baliktersebut bersamaan dengan Jawabannya yang dilengkapi dalam Dupliknya,halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgkarenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untukdipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (
Register : 28-04-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2399/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 5
6 — 5
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Pertimbangan pokok perkara dalam rekonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan baliktersebut telah sesuai dengan pertauran perundangundangan yakni diajukanbersamaan dengan jawaban pertamanya, lagi pula Termohon dalam konpensidalam jawabannya telah menyatakan bahwa jika perceraian ini harus terjadi,niscaya Termohon dalam konpensi tidak kuasa
Register : 23-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Bjr Tanggal 6 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 14
18 — 14
Namun jika anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatanPemohon, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nafkah lampau anak yangtidak dibayar tidak mutlak bersifat /i/ intifa (untuk memperoleh atau mengambilmanfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.
Register : 16-05-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA TOLITOLI Nomor 0152/Pdt.G/2016/PA.Tli Tanggal 14 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 5
12 — 5
Menurut Yurisprudensi Putusan MA Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PA.Tli@ Halaman 44dapat dikabulkan secara ex Officio. sehingga pengadilan dapat dibenarkanmenjatuhkan putusan mengenai hal itu secara ex Officio;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugattelah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada al dukhul) dan telahdikaruniai 3 orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf(a) Kompilasi
Register : 18-09-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 356/Pdt.G/2017/MS.BIR Tanggal 13 Maret 2018 — Pemohon:
M Dahli Bin Idris
Termohon:
Rosmiati Binti Bakhtiar
22 — 7
M Dahli Bin Idris
Termohon:
Rosmiati Binti Bakhtiar
22 — 7
Sejalan dengan itu pendapat pakar hukum Islam dalam kitab alFigh alIslamiy Wa Adillatuhu juz VII hal. 829 yang dalam hal ini diambil alih menjadipendapat Majelis dalam pertimbangan bahwa nafkah anak menjadi gugurHal. 33 dari 36 Putusan Nomor 0356/Pat.G/2017/MS.Birdengan telah lampaunya masa, karena bukan pemilikan/liltamlik dan bukanmerupakan utang;Menimbang, bahwa berdasakan yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003,tanggal 23 Maret 2005, yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayahmemberikan nafkah kepada
Register : 04-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA SELONG Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 13
39 — 13
prosespersidangan ditemukan fakta yang dibenarkan Penggugat dan Tergugat bahwasalah satu anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat,sehingga dengan demikian rentang waktu tidak memberi nafkah anak dan untukanak yang mana, tidak dijelaskan oleh Penggugat, pun demikian dalam prosespembuktianpun tidak ada satu alat bukti apapun dari Penggugat yang dapatmenguatkan gugatan nafkah lampaunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan YurisprudensiMahkamah Agung R.I Nomor 608
Register : 14-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PA Ngamprah Nomor 2278/Pdt.G/2020/PA.Nph Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 5
18 — 5
Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, danYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret2005, dalam menetapkan besaran nominal nafkah lampau harus disesuaikandengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi.Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalildalilgugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan sejak bulanFebruari 2020 sampai dengan November 2020 atau sepuluh bulan TergugatRekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi.