Ditemukan 12093 data
24 — 5
Tipudaya adalah tindakan tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membukajalan bagi kesan kesan bohong dan penampilan penampilan palsu dan memperkuat kesantersebut, dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata kata bohong bilamana antarabeberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satumemperkuat kebohongan yang lain demikian rupa sehingga kata kata bohong tersebut35secara timbal balik memberikan kesan seolah olah apa yang dikatakan itu adalah sesuaidengan
40 — 15
saling mengisi yang seolaholah isiketerangan itu benar, padahal kebohongan belaka masingmasing keterangan tersebuttidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi cukup orang lain yang berkesimpulanbahwa keterkaitan satu dengan lainnya keterangan tersebut sebagai suatu yang benar.Terdapat...Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapatsuatu hubungan dengan demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapikebohongan yang lain sehingga kebohongankebohongan itu secara timbal
1.MUHAMMAD ADIB ADAM, SH
2.DYAH AYU PURWANINGTYAS, SH
Terdakwa:
1.SRI MULYONO Bin SUYADI YADI MULYONO .Alm
2.IMAM SUHADI Als IMAM Bin MARJUKI .Alm
3.SAPTORO AGUNG NUGROHO Als SAPTO Bin SUKARNO
58 — 8
Terdapat suaturangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatuhubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapikebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatugambaran palsu seolaholah merupakan suatu kebenaran;Menimbang, bahwa perbuatan saksi Than Khay Min bersama denganTerdakwa I. Sri Mulyono, Terdakwa II. Imam Suhadi dan Terdakwa III.
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan perkataan lain, merekaitu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masingmasing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelumperbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka.Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaanpelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafankerjasama (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H, AsasTeoriPraktik HukumPidana, Penerbit PT.
229 — 240
Arjuna Utara Kav.8 No. 14 A, Tanjung Duren, Jakarta dan di rekeningBank Panin dengan no.rek. 1515008807 terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebutyang didasari oleh perikatanperikatan/perjanjian serta hak dan kewajiban timbal balikyang saling belum ditunaikan antara pihakpihak yaitu PT.
55 — 4
Karena tidak ada alasanPenggugat untuk menghalanghalangi Tergugat untuk menjenguk danmengajak jalanjalan anaknya tersebut dan kesempatan ini dim aksudkan untukmenciptakan agar tetap terjalin hubungan timbal balik / silaturahmi dengananaknya yang tidak mungkin dapat dipisahkan.Inilah makna ucapan Nabi / Sabda Rasulullan SAW yang berbunyi, BarangSiapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akanmemisahkannya dengan yang dikasihinya di hari Kemudian (HR.
Melawan
Drs. MOH. AHSANI,dkk
47 — 5
Eksepsi gugatan obscure lible yaitu tidak adanya hubungan causalitas antara positadengan petitum;e Bahwa apabila kita cermati secara seksama atas gugatan para Penggugat makaakan tampak jelas tidak ada hubungan causaltas (timbal balik) antara positadengan petitum gugatan;e Bahwa didalam posita gugatannya pada point 2. para Penggugat menguraikansebagai ahli waris alm. Imam Supangat; dan selanjutnya pada posita point 3 paraPenggugat menguraikan alm.
45 — 4
MenurutArrest HR 8 Maret 1926 rangkaian kebohongan adalah :Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan ituterdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satumelengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balikmenimbulkan suatu. gambaran palsu seolaholah merupakan suatukebenaranMenimbang, bahwa menurut R.Soesilo (KUHP Serta Komentarkomentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996.Hal.261 Nama palsu adalah nama yang bukan namanya
19 — 14
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapandengan Hukum, yaitu untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhakperempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian37 dari 40 halamanPutusan Nomor xxxkhususnya nafkah iddah dan mutah, dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrartalak;Menimbang, bahwa secara Teori Hukum, penggunaan izin untukmenjatuhkan talak adalah hak, sedangkan perintah membayar nafkah iddah,dan mutah adalah kewajiban, di dalam hak dan kewajiban adalah suatu ikatankewajiban timbal
66 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Pasal 3Para penghadap menerangkan telah secara timbal balik salingmemberikan pemberesan dan pembebasan sepenuhnya;Dengan dicabut dan dihentikannya gugatan perkara sebagaimanaHal.29 dari 35 Hal.
45 — 10
Keadaan yang terus menerus berselisih danbertengkar yang demikian itu yang pada akhirnya para pihak saling pisah dantak ada lagi harapan untuk bisa rukun kembali, maka hakhak dan kewajibankewajiban timbal balik suamiisteri tidak dapat dilaksanakan, dan dapatdiibaratkan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudahtidak sejalan lagi karena adanya pernikahan para pihak tersebut seperti tidakada (wyjudihi ka adamihi), sehingga rumah tangga para pihak dinilai telahpecah (breakdown marriage
19 — 11
Hukum Islam dan dalil AlQuran Surat Ar Rum ayat 21, oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalanhidupnya masingmasing agar tidak lebih jauh melanggar normanorma hukum dan agama,maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohondan Termohon;Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telahpisah tempat tinggal + 8 bulan sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon denganTermohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal
46 — 22
Suyanto adalah perbuatan melawan hukum danmengakibatkan peralihan tersebut cacat hukum dikarenakan juga Alm.Mangun Wiharjo, sudah tua dan pikun, yang akhirnya timbal sertifikatdiantaranya obyek sengketa yaitu Hak milik no. 737 Luas 860m2 yangsaat ini / dimiliki oleh tergugat dan hak milik no. 738 Luas 2930m2 yangsekarang dikuasai tergugat II.13.Bahwa terhadap kedua bagian tanahtanah / obyek sengketa tersebut,kini telah dikuasai / ditempati oleh tergugat dan tergugat Il, dimanatergugat menguasai tanah
56 — 33
dibuat dihadapanNotaris Arikanti Natakusumah, SH, in casu Turut Tergugat I;Menimbang, bahwa lebih dari itu, mencermati dalil perbuatan melawan hukum dalamposita gugatan angka 9, ternyata sama sekali tidak ada uraian tentang unsurunsur perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun perkembanganyurisprudensi tentang perbuatan melawan hukum tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok dan dasar hukum yang mendasari hubunganhukum antara para Penggugat dan Tergugat secara timbal
221 — 130
Bahwa berdasarkan rumusan norma Pasal 1 angka 25 UUK,dengan telah terjadinya pemutusan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat dan Penggugat juga telahmenerima seluruh hakhaknya, maka hak dan kewajibanPenggugat dan Tergugat terkait hubungan kerja telah selesaidan kedua belah pihak secara hukum telah dibebaskan darihak dan kewajiban secara timbal balik, terkait hakhak yangtimbul dari hubungan kerja, termasuk upah sampai denganpensiun, sebagaimana tuntutan Penggugat;9.
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanyapatut dan tepat kiranya secara hukum bahwa Penguggat adalah pemilikobjek sengketa sesuai bukti P2 sampai dengan P10;Bahwa mengenai tuntutan Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum, pada kenyataanya dalil tersebut terbukti, hal tersebut dapatdijelaskan sebagai berikut :Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(burgelijk wet boek), unsurunsur perbuatan melawan hukum adalah :1. adanyaperbuatan melawan hukum;2. adanyakesalahan;3. adanyakerugian;4. adanyahubungan timbal
74 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
hubungan yang berkaitansatu sama lain, begitu juga dengan petitumnya;Dalam RekonvensiMajelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapatdengan Tergugat untuk menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak beriktikadbaik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah danmengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janjidan dapat dituntut ganti rugi;Bahwa berdasarkan azas exepto non adimpleti contractus mengandung artidalam perjanjian timbal
Terbanding/Tergugat I : PT. RADANA BHASKARA FINANCE, Tbk. Kantor Pusat Jakarta, Cq. PT. RADANA BHASKARA FINANCE, Tbk, Cabang Solo
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat IV : Suyati
63 — 32
Yahya Harahap dalam bukunya Hukum AcaraPerdata halaman ke 461 sebagaimana berikut:Masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasisecara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhakmenggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadikewayjibanya dalam peranjianOleh atas dalil yang kami uraikan diatas maka Gugatan Penggugat layakuntuk digugurkan sebelum masuk dalam pokok perkara karenaPenggugat tidak memiliki hak untuk menggugat.2.
72 — 46
Bahwa, selama ini TERMOHON diharuskan hormat, tunduk danpatuh/taat kepada PEMOHON, tanpa adanya timbal balik dariPEMOHON yaitu menghargai dan mempercayai TERMOHON sebagaiseorang isteri;6) Bahwa, sebagaimana telah diakui dengan jelas dan tegas olehPEMOHON, dimana telah terjadi pertengkaran dan/atau perselisihanyang teruSs menerus yang menyebabkan ketidakrukunan dalamkehidupan rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON; yangmengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;7) Bahwa, dengan demikian
Putusan No.739/Pat.G/2019/PA.Nph PEMOHON tidak pernah menghargai TERMOHON sebagai seorangisteri, dengan dalih Suami adalah Kepala Rumah Tangga, dan isteriharus mengikuti apa yang dibilang oleh Suami dan hal tersebut tanpaterkecuali, terlepas apakah PEMOHON salah ataupun benar; TERMOHON diharuskan hormat, tunduk dan patuh/taat kepadaPEMOHON, tanpa adanya timbal balik dari PEMOHON yaitumenghargai dan mempercayai TERMOHON sebagai seorang isteri,bahkan PEMOHON melarang TERMOHON untuk berhubungandan/atau
449 — 1399 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, 2005, halaman 461 (Bukti T36) menyatakan bahwa:Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam penanjian timbal balik.Masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasisecara timbal balik.
Yahya Harahap, S.H. dalam buku HukumAcara Perdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 461 (Bukti T 36)menyatakan bahwa:Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik.Masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhiprestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorangtidak behak mengqugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yangmenjadi kewajibannya dalam peranjian.8.
KONTRAK TE10707/RD BERIKUT AMANDEMEN KONTRAKTE10707/RF (VIDE: BUKTI T2) BUKANLAH PERJANJIANSEPIHAK DAN BUKAN PULA PERJANJIAN BAKU "KONTRAKSTANDAR" AKAN TETAPI SUATU PERJANJIAN TIMBAL BALIKYANG ISINYA DAPAT DI NEGOSIASIKAN DAN DISEPAKATIBERSAMA AGAR PELAKSANAAN ISI KONTRAKNYA DAPATBERJALAN DENGAN BAIK SEBAGAMANA DIATUR DI DALAMPASAL 1320 JO. 1338 KUHPERDATA.8.2.1 Bahwa secara tegas Pemohon Kasasi menolakpertimbangan hukum Judex Facti dengan menyatakanadanya ketidakseimbangan iposisi (misbruik vanomstandigeden