Ditemukan 15840 data
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
LA UDARA RAJAB ; NASILUL WARU ; SAIFUL ; LA ANI ; H. MUHIDDIN ; A.M. KASIM SIRUHU, SH
Terbanding/Tergugat : PT UDARA SEGAR KREASI ASIA
9 — 0
Pembanding/Penggugat : Hanna Theodora Diwakili Oleh : Ibnu Budi Kotta
Terbanding/Tergugat : PT UDARA SEGAR KREASI ASIA
68 — 21
KAHONO SUMARTO ; D.SUCIWANTA WAHYU WIDODO; Melawan KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA
Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja di PrimerKoperasi Angkatan Udara II Lanud AdisuciptoYogyakarta yang beralamat di Jl. Raya Janti (PasarAngkasa) Lanud Adisucipto Yogyakarta, dengan posisisebagai Pengemudi TaksiPEEWE G = tom = ton = te we ce sre ses Sie Sie = ie oo2s Bahwa Penggugat !
menjadi pekerja sebagai PengemudiTaksi Rajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara IILanud Adisucipto Yogyakarta sejak tahun1995 ; ++ 2 e eee ee eee eee eeeBahwa Penggugat II menjadi pekerja sebagai PengemudiTaksi Rajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara IILanud Adisucipto Yogyakarta sejak tahun2OO7 jee ee rr rrr rr rr rr rr rr ee ee eee eee eeeTentang Kedudukan HukumTergugat :seeeeeeee1.
Bahwa ketidaknyamananPara Penggugat dalambekerja mulaidirasakan sekitarbulan April 2010.Dimana pada waktu ituberawal pada 11 Maret2010, Para Penggugatdidasari olehkewajibannya sebagaiwarga negara yangbaik, terpanggilsecara sukarela hadirsebagai Saksi di11persidangan sengketahubungan industrialdi PengadilanHubungan Industrialpada PengadilanNegeri Yogyakarta(Perkara No.1/G/2010/PHI.Yk) yangpada saat itu perkaratersebut melibatkanPrimer KoperasiAngkatan Udara IILanud AdisuciptoYogyakarta/Tergugatsebagai
Tergugat:
Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara PUKADARA
301 — 148
Saranagraha Adisentosa
Tergugat:
Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara PUKADARA
Terbanding/Tergugat I : Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo
Terbanding/Tergugat II : Kepala Staf TNI Angkatan Udara
Terbanding/Tergugat III : Menteri Pertahanan
55 — 15
Pembanding/Penggugat : MULJONO Alias MULYONO WARSO Diwakili Oleh : AGUSTINUS YULI HARYANTO,SH
Terbanding/Tergugat I : Komandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo
Terbanding/Tergugat II : Kepala Staf TNI Angkatan Udara
Terbanding/Tergugat III : Menteri PertahananKomandan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo yangberkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo JalanBandara Adi Sumarmo Ngemplak Kabupaten Boyolali;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;2. Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di MarkasBesar TNI Angkatan Udara Komplek Militer Cilangkap Jakarta Timur;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;3.
Bahwa Penggugat semula bekerja sebagai pekerja Harian diKomando Pertahanan Udara (WPU200) Halim Perdanakusuma sejaktanggal 25 November 1964 berdasarkan Surat Keterangan No::Kopu/001/11/21/Adm, tertanggal 13 Januari 1965;2. Bahwa Penggugat melamar masuk calon Pegawai Negeri Sipil(PNS) Angkatan Udara Republik Indonesia pada tanggal 18 September1965 dengan Surat Keterangan No.
A.U.LANUMA Panasan, Pangkalan Udara Utama Panasan;12. Bahwa Tergugat telah telah melanggar peraturan perundangundangan maupun hukum yang berlaku baik dari segi kewenangan,prosedur dan substansi dalam pemeriksaan tersebut serta terkesandipaksakan dan mengadaada, kemudian Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor. Skep/195/VI/1985 tanggal 11 April 1985 yangdikeluarkan oleh Panglima Komando Daerah Udara IV, KomandanPangkalan Udara Utama Panasan disampaikan kepada Tergugat II;13.
A.U.LANUMA Panasan, Pangkalan Udara Utama Panasan;16.
LANUMA Panasan,Pangkalan Udara Utama Panasan;4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untukmemulihkan (rehabilitasi) harkat martabat Penggugat;5.
172 — 90
ANGKASA TRANSPORTINDO SELARAS VS1.INDUK KOPERASI TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA,2.PT. ANGKASA PURA II
Bahwa sejarahpenggunaan sebagian tanah Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusumasebagai bandar udara adalah sebagai berikuta. Berdasarkan Keputusan Bersama antara Menhankam/Pangab dan MenteriPerhubungan Nomor Kep/B/25/IW71 dan Nomor S K./124/S/1971 tanggal29 Januari 1971 tentang Penyerahan Penggunaan Sementara SebagianDaerah Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma untukPembangunan Pelabuhan Udara Internasional.
dan peranan TentaraNasional Indonesia Angkatan Udara.
KM 48 Tahun 2000 tentang KawasanKeselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara HalimPerdanakusuma,vi) Keputusan Menteri Perhubungan No KM 47 Tahun 2002 tentang SertifikasiOperasi Bandar Udara.vii) Keputusan Menteri Perhubungan No KM 48 Tahun 2002 tentangPenyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum,viii) Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2003 tentangPengoperasian Bandar Udara SoekarnoHatta dan Bandar Udara HalimPerdanakusumaHak sebagaimana dimaksudkan diatas telah melekat
secara penuh sebagian areal tanah Pangkalan TNI AU HalimPerdanakusuma di Jakarta guna keperluan operasional, pengusahaan,pengembangan dan pembangunan bandar udara beserta fasilitasnya selamadipergunakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan evaluasibersama secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali sebagaimana dimaksuddalam Surat Persetujuan Bersama antara Kepala Staf TNI AU dengan DirekturJenderal Perhubungan Udara tentang Penggunaan Sebagian Areal TanahPangkalan TNI Angkatan Udara Halim
KM.47 tahun 2002 tentangSertifikasi Operasi Bandar Udara dan website Direktorat JenderalPerhubungan Udara Kementrian Perhubungan Republik Indonesiawww.hubud.dephub.go.id, bukti T.II7:8. Printout Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.48 tahun 2002 tentangPenyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum dan website DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan Republik Indonesiawww.hubud.dephub.go.id. bukti TII8;9. Printout Keputusan Menteri Perhubungan No.
Termohon:
INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA PUKADARA atau INKOPAU
112 — 37
BENTENG TUNGGAL
Termohon:
INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA PUKADARA atau INKOPAU
TONI MARTIN SOFIAN Bin SOLEH
Termohon:
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA JABAR
44 — 14
Pemohon:
TONI MARTIN SOFIAN Bin SOLEH
Termohon:
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA JABAR
Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
28 — 9
Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
Tjie Jet Jin
Tergugat:
1.Dirjen Perhubungan Udara UPBU Unit Pengelola Bandara Udara Kelas I Mutiara Sis Al jufrie Palu
2.Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Cq Walikota Palu
102 — 23
Penggugat:
Tjie Jet Jin
Tergugat:
1.Dirjen Perhubungan Udara UPBU Unit Pengelola Bandara Udara Kelas I Mutiara Sis Al jufrie Palu
2.Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Cq Walikota Palu
51 — 32
.;KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJAJA.;TONNY KUSNANDI.;
. ; Jabatan: Pengadministrsi Dil TKIT dan TKUT BanKumRokum SetJen KemHan ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaSekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan berkantor di JalanMerdeka Barat No.1314 Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI1/PEMBANDING II;nnn nnn3 KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANGSENDJAJA, berkedudukan di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNIAngkatan Udara Atang Sendjaja) ;Hal 3 dari 17 hal. Put.
;Jabatan : Kaurluhgakkum ;4 Nama : FIRGANZAH,ST;Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas Instansi;Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNIAngkatan Udara di Kesatuan Lanud Atang Sendjaja;beralamat di di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNIAngkatan Udara Atang Sendjaja) ;Untuk Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IIINTERVENSI2/PEMBANDING III ;MelawanTONNY KUSNANDI,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,berkedudukan diJalan Sitimunigar No.52 RT.004 RW.002 KelurahanNyengseret, Kecamatan
No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKTe Bahwa permohonan tersebut kemudian dijawab oleh Tergugat /Pembanding I dengan surat objek sengketa yang pada pokoknyamembatalkan/mengembalikan berkas Permohonan Pemisahan atasSertifikat Hak Milik Penggugat / Terbanding dengan dasar Kepala KantorBadan Pertanahan Kabupaten Sukabumi belum menerima tembusanbalasan Surat Bupati Sukabumi Nomor. 590/1007Tanah, tanggal 22 April2013 kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Republik Indonesia,perihal Penyelesaian Permasalahan Tanah
No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa dari Surat Bupati Sukabumi (bukti P17 = T3 =T.I.Intervensi 230) dapat diketahui adanya permasalahan kepemilikan tanah seluas+ 85 Ha di Blok Kalapacondong, Desa Ujung Genteng, antara pihak Pangkalan TNIAngkatan Udara Atang Sandjaja dengan masyarakat yang belum terselesaikan dandalam rapat tanggal 14 Desember 2010 telah disimpulkan bahwa tanah diberlakukanstatus quo sebelum ada kejelasan;Menimbang, bahwa di atas tanah yang dimohonkan pemisahan tersebuttelah
ada hak keperdataan dari TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja dimana tanahtersebut merupakan bagian dari aset tanah TNI Angkatan Udara di Ujung Gentengbekas tempat pertahanan udara Jepang dalam perang dunia kedua yang kemudiandiambil alih oleh TNI.
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA; KAHONO SUMARTO, DAN D. SUCIWANTA WAHYU WIDODO
Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja di Primer KoperasiAngkatan Udara Il Lanud Adisucipto Yogyakarta yang beralamat di Jl.Raya Janti (Pasar Angkasa) Lanud Adisucipto Yogyakarta, denganposisi sebagai Pengemudi Taksi Rajawali ;2. Bahwa Penggugat menjadi pekerja sebagai Pengemudi TaksiRajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara II Lanud AdisuciptoYogyakarta sejak tahun 1995 ;3.
Bahwa Penggugat Il menjadi pekerja sebagai Pengemudi TaksiRajawali di Primer Koperasi Angkatan Udara II Lanud AdisuciptoYogyakarta sejak tahun 2007 ;ll. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat: 1. Bahwa Tergugat merupakan pimpinan atau Ketua Badan UsahaKoperasi yang bernama Primer Koperasi Angkatan Udara II LanudAdisucipto Yogyakarta yang berkedudukan hukum di wilayah hukumPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;2.
Nama tersebut dijadikan namaPangkalan Udara merupakan nama seorang Pahlawan Nasional yangdiabadikan sebagai nama Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto ataudisebut Lanud Adisutjipto yang berkedudukan di Yogyakarta.Pencatuman nama Lanud Adisutjipto tidak hanya terdapat dalam bukusejarah, tetapi juga pintu masuk bandara Adisutjipto.
Pangkalan Udara Adisucipto atau Lanud Adisucipto adalah salahatau keliru, dan yang benar adalah Pangkalan Udara Adisutjipto atauLanud Adisutijipto ;Bahwa berdasarkan segala faktafakta sebagaimana ternyata terdapat13 (tigabelas) kata yang salah tulisan yang merupakan nama seorangPahlawan Nasional yang lengkapnya bernama Agustinus Adisutjipto,guna menghindari kesahalan dikemudian hari dan tidak menjadipreseden buruk bagi yang lain maka kami selaku kuasa Penggugatmenyatakan keberatan dan menolak atas
SLM/XII/2006tanggal 19 Desember 2008, nama dan alamat Tergugat adalahdinyatakan sebagai berikut:Nama : Primer Koperasi Tentara Nasioanal IndonesiaAngkatan Udara Il (Primkopau Il) ;Alamat/Tempat :Pangkalan Udara Adisutjipto, KecamatanDepok Sleman.Sedangkan identitas obyek Pemohon Kasasi dahulu Tergugatsebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat perkara aquotertanggal 23 Februari 2011 adalah sebagai berikut:Nama : Ketua Primer Koperasi Angkatan Udara Il(PRIMKOPAU II) Lanud Adisucipto Yogyakarta
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANGLIMA KOMANDO OPERASI TENTARA NASIONALINDONESIA ANGKATAN UDARA I vs Ny. Drg. KAROLINA TAMBAN SITEPU, dkk
58 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARIMVSKOMANDAN PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI-AU)
Bahwa gugatan kurang pihak1.Bahwa gugatan telah secara salah ditujukan kepada KomandanPangkalan TNI AU Palembang sebagai pihak yang menjalankan tugasdari kuasa Pengguna Barang yaitu Dinas TNI Angkatan Udara atastanah aset Negara milik Pemerintah RI cq. Kementerian Pertahanan RIcq. TNI Angkatan Udara, dalam hal Komandan Pangkalan TNI AUPalembang sebagai pelaksana kuasa Pengguna Barang untukmengamankan, mengawasi dan merawat aset tanah tersebut.
Bahwa sebelum Indonesia merdeka, pada masa pendudukanpemerintah kolonial dan dilanjutkan dengan pendudukan BalatentaraJepang di Kecamatan Tanjung Batu dan Ketiau, Kabupaten Ogan llirpada masa itu terdapat lapangan terbang yang digunakan sebagaipangkalan angkatan udara pemerintah kolonial dan Jepang, yangdikenal dengan Lapter Tanjung Batu dan Lapter Ketiau;b.
Bahwa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, seiring denganperginya penjajah dari Indonesia pada tahun 1950 melalui SuratKeputusan Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25Mei 1950 yang menyatakan bahwa lapangan terbang serta bangunanyang termasuk lapangan dan alatalat yang berada di lapangan dansungguhsungguh diperlukan dalam memelihara lapangan tersebutmenjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia;c.
Bahwa untuk memberikan kepastian tentang luas dan area lahanwilayah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Udara selaku kuasa penggunaHal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 3097 kK/Pdi/2014oleh Pemerintah RI maka dibuatlah Peta Situasi Tanah Dephan cq.
Putusan Nomor 3097 K/Padt/2014dahulu dikuasai Jepang;Oleh karena tanah objek sengketa bukan atau tidak termasuk tanah yangdahulu dikuasai oleh Jepang, maka tanah objek sengketa tidaklah dapatmenjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia, sebagaimana yangdimaksud dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang tanggal 25 Mei1950;5.
Terbanding/Penggugat : PT. Prabu Wahana International
61 — 0
Survai Udara Penas (Persero) Diwakili Oleh : Haris Septiansyah
Terbanding/Penggugat : PT. Prabu Wahana International
53 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMOS ONDIKELEUWVSPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BANDAR UDARA SENTANI KELAS I JAYAPURA
43 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I tersebut; Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I VS TUAN SOEKOTJUNCTO GUNAWAN DAN KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
PUTUSANNomor 3064 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA Il,berkedudukan di Jalan Kopatdara Halim Perdanakusuma, JakartaTimur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Letkol Sus ZainalHakim Indra, S.H., dan kawankawan, beralamat di Markas KomandoOperasi TNI Angkatan Udara , Jalan Kopatdara Nomor 1 JakartaTimur, berdasarkan Surat
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara HuseinSastranegara (Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi), 2. Pengurus PrimerKoperasi Lanud Husein Sastranegara (Tergugat II/Terbanding/PemohonKasasi), 3. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara(Tergugat NI/Terbanding/Pemohon Kasasi), 4. Panglima Tentara NasionalHalaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 3064 K/Pdt/2015Indonesia (Tergugat IV/Terbanding/Pemohon Kasasi), 5.
Kepala StafTentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Tergugat Ill/Terbanding/Pemohon Kasasi), 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TergugatIV/Terbanding/Pemohon Kasasi), 5.
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara HuseinSastranegara (Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi), 2. Pengurus PrimerKoperasi Lanud Husein Sastranegara (Tergugat II/Terbanding/ PemohonKasasi), 3. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara(Tergugat IIl/Terbanding/Pemohon Kasasi), 4. Panglima Tentara NasionalIndonesia (Tergugat IV/Terbanding/Pemohon Kasasi), 5.
terselenggaranya inventaris atasbarang tak bergerak di lingkungan Angkatan Udara. sebagaimana yangpernah diutarakan oleh Kepala Staff TNI AU dalam jawaban Tergugat Illdalam perkara asal Nomor 329/PDT/G/2007/PN.BDG. ;9.
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
(PERSERO) ANGKASA PURA I - BANDAR UDARA SAM RATULANGI MANADO, PROPINSI SULAWESI UTARA, DKK;
Termohon:
INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA PUKADARA atau INKOPAU
79 — 42
Termohon:
INDUK KOPERASI TNI ANGKATAN UDARA PUKADARA atau INKOPAU
TONI MARTIN SOFIAN Bin SOLEH
Termohon:
Direktorat Kepolisian Peraian dan Udara POLDA JABAR
31 — 9
antara: Toni Martin Sofian bin Soleh sebagai Pemohon Lawan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jabar sebagai Termohon dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Nihil
Pemohon:
TONI MARTIN SOFIAN Bin SOLEH
Termohon:
Direktorat Kepolisian Peraian dan Udara POLDA JABAR