Ditemukan 22340 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kepala kepolisian daerah lampung; Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten sinjai Penghinaan terhadap calon kepala daerah Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Komisi pemilihan umum daerah Kpud Pilkada Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;; Peraturan daerah Keputusan kepala daerah Kewenangan administrasi Pajak Insentif Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Pengadilan PN TILAMUTA Perdata Tanah
Register : 11-10-2013 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN TILAMUTA Nomor 13/PDT.G/2013/PN.TLM
Tanggal 20 Agustus 2014 — PERIKANAN NUSANTARA LAWAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOALEMO, Dkk
97 — 44
  • PERIKANAN NUSANTARA LAWAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOALEMO, Dkk
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 487/PDT.G/2013/PN.SBY
Tanggal 12 Maret 2014 — ABDUL WAHAB melawan GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DKK
30 — 0
  • ABDUL WAHAB melawanGUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-03-2006 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401K/TUN/1999
Tanggal 21 Maret 2006 — NGADI MULJADI ; KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
89 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NGADI MULJADI ; KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
    Ngadi Muljadi yang diajukan kepadaKakansospol Dati Kediri perihal, pemberian stempel wajib lapor (Walap) SBGpada daftar namanama bekas tahanan narapidana/Walap G.30 S PKI danpemberian tanda huruf ET pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 25Agustus 1998 yang tembusannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat IlKediri hingga saat ini tidak ada keputusan/tanggapan, maka hak tersebutdianggap telah menolak mengeluarkan keputusan pasal 3 Undangundang No.5 Tahun 1986.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 23-04-2012 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 195/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 Nopember 2012 — PT CITRA KURNIA MEGAH >< GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
127 — 21
  • PT CITRA KURNIA MEGAH >< GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-04-1982 — Upload : 11-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1260K/SIP/1980
Tanggal 17 April 1982 — Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya dan Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya
122 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya dan Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-02-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221K/Pdt/2002
Tanggal 16 Februari 2007 — Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat, Cq. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat, Cq. WalikotamadyaKepala Daerah Tingkat II Bandung
Pengadilan PN MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-07-2010 — Putus : 22-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MATARAM Nomor 76/PDT.G/2010/PN.MTR
Tanggal 22 Februari 2011 — NI MADE SUARNINGSIH ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM CQ. BUPATI KEPALA DAERAH LOMBOK BARAT DI GIRIMENANG
120 — 93
  • NI MADE SUARNINGSIH ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM CQ. BUPATI KEPALA DAERAH LOMBOK BARAT DI GIRIMENANG
    DalamGugatannya PENGGUGAT hanya menyebut PemerintahRepublik Indonesia di Jakarta , Cq GubernurKepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram,Cq Bupati Kepala daerah Lombok Barat di GiriMenang Gerung.
    padapokoknya menyangkut perbuatan melawan hukum berupapenguasaan dan pemilikan tanah hak milik/hak waris23PENGGUGAT secara tidak sah menimbulkan kerugian bagiPENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT menggugat PemerintahRepublik Indonesia di Jakarta,cq Gubernur KepalaDaerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, cq BupatiKepala Daerah Lombok Barat di GiriBahwa karena yang digugat adalah berkaitan denganpenguasaan dan pemilikan tanah secara melawan hukum,sementara Pemerintah Republik Indonesia diJakarta,cq Gubernur Kepala
    Daerah Nusa Tenggara Baratdi Mataram, cq Bupati Kepala Daerah Lombok Barat diGiri Menang yang digugat oleh PENGGUGAT tidakmenguasai secara riil (de facto) terhadap obyeksengketa, melainkan karena obyek sengketadiperuntukkan menjadi tanah pecatu sehingga yangmenguasai secara riil (de facto) terhadap obyeksengketa adalah para aparat desa yang diberikan hakpenguasaan terhadapnya untuk menguasai dan mengambilmanfaat dari obyek sengketa, oleh karenanyaseharusnya yang digugat oleh PENGGUGAT tidak hanyaPemerintah
    Republik Indonesia di Jakarta,cq GubernurKepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, cqBupati Kepala Daerah Lombok Barat di Giri Menang,melainkan juga aparatur desa tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-05-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/Pdt/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGGKAT II KABUPATEN TANGERANG VS LUKMAN HAKIM
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANGtersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGGKAT II KABUPATEN TANGERANG VS LUKMAN HAKIM
    PUTUSANNomor 151 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAANDALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI BANTEN cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGGKATll KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di kantorPemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Jalan H.
    Daerah Tingkat Provinsi Banten cg Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang,hal tersebut jelasjelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidakjelas, sebab dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan ataumencatatkan bidangbidang tanah milik Penggugat (tanah objek sengketa) kedalam daftar kekayaan (aset) Pemerintah Kabupaten Tangerang, daliltersebut membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kaburdikarenakan
    Nomor 151 K/Pdt/2015Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat Provinsi Banten cqBupati Kepala Daerah Tingkat Il Kabupaten Tangerang sehingga dijadikansebagai pihak Tergugat dalam perkara gugatan ini.Maka berdasarkan halhal tersebut diatas wajar dan adil apabila gugatanPenggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvanklije verklaad)berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968,sesuatu yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi
    Tanggal 2 April2014 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Bupati Kepala Daerah Tingkat IIHalaman 16 dari 22 hal. Put.
    Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cqGUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI BANTEN cq BUPATIKEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG tersebut;2.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-04-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 19/PDT/2014/PT.BTN
Tanggal 2 April 2014 — GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG melawan LUKMAN HAKIM.
29 — 26
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG, Pembanding semula Tergugat ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 534/ Pdt.G/2012/PN.TNG. tanggal 12 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
    GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG melawan LUKMAN HAKIM.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 22-06-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Jmb
Tanggal 14 Desember 2022 — Penggugat:
Guswan Nofriyetti
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI
61 — 22
  • Penggugat:
    Guswan Nofriyetti
    Tergugat:
    GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-07-2010 — Upload : 19-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1370 K/PDT/2009
Tanggal 16 Juli 2010 — HARIMAWAN HADI BUDIATMOKO VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KLATEN, DKK
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIMAWAN HADI BUDIATMOKO VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KLATEN, DKK
    BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KABUPATENKLATEN, berkedudukan di Kantor Pemerintah DaerahKabupaten Klaten,2. BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) GLAGAHWANGI,KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN,berkedudukan di Kantor Desa Glagahwangi, KecamatanPolanharjo, Kabupaten Klaten,3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES)GLAGAHWANGI, KECAMATAN POLANHARJO,KABUPATEN KLATEN, berkedudukan di Kantor DesaGlagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten,4.
    Pasal 25huruf 1c menyatakan Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang :mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukkuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2007tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja SekretariatHal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009Daerah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-01-2007 — Upload : 29-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161K/PDT/2004
Tanggal 31 Januari 2007 — Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ; Tedjo Bawono ; Budi Gunawan ; Hari Sasono
40 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ; Tedjo Bawono ; Budi Gunawan ; Hari Sasono
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-07-2011 — Putus : 30-01-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Smp.
Tanggal 30 Januari 2012 — SAHARUDDIN, dkk (Penggugat)
Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep , dkk (Tergugat)
54 — 5
  • SAHARUDDIN, dkk (Penggugat)
    Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep , dkk (Tergugat)
    Menteri Kehakiman danMenteri yang bersangkutan (Pasal 1);e Adanya pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada Presidendengan perantaraan Menteri Agraria melalui Kepala Inspeksi Agraria yangdisertat dengan rencana peruntukan, alasanalasan, nama yang berhak atastanah tersebut, letak luasnya, rencana penampungan orangorang yang tanahnyadicabut atau hak garap atay hak menempati rumah yang bersangkutan (Pasal 2);e Setelah adanya permintaan tersebut, Kepala Inspeksi Agraria segera memintakepada Kepala
    Daerah untuk memberi pertimbangan, meminta kepada panitiapenaksir untuk melakukan penaksiran ganti kerugian tanah tersebut, yangselanjutnya dalam waktu tiga bulan maka Kepala Daerah harus menyampaikanpertimbangannya dan panitia penaksir harus menyampaikan taksiran gantikerugian tersebut kepada Kepala Inspeksi Agraria (Pasal 3);8 Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan pencabutan hak atas tanah untukkepentingan negara yang berlaku hingga Oktober 1975 tersebut terdiri dari duakemungkinan yakni
    daerah (kabupaten/kota) adalah sebagai simbol dari kabupaten/kota yang dipimpinnya, sedangkan pelaksanaanteknis kebijakan diselenggarakan oleh unitunit kerja di bawahnya yang bertanggung jawabkepada Bupati/Walikota tersebut (vide Pasal 124 ayat (2) jo.
    UU No.35 tahun 2004,maka yang secara pasti mengetahui dan memiliki dokumendokumen yang terkait dengankegiatankegiatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, saat ini adalahUPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;Menimbang, bahwa benar menurut Pasal 25 huruf f UU No.35 tahun 2004 tugasdan wewenang kepala daerah adalah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan, namun demikian hal itu merupakan
    alur pertanggungjawaban kepala daerah yangterakhir, karena kepala daerah harus meminta pertanggungjawaban kepada masing kepala/pimpinan teknis di bawahnya melalui Sekretaris Daerah, sehingga kepala/pimpinan UPTD didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Sumenep harus jugamempertanggungjawabkan tiaptiap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuktentang kegiatankegiatan sebelum masa otonomi daerah yang menjadi ruang lingkupkegiatan teknisnya dalam perkara ini adalah
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mdl
Tanggal 10 Mei 2017 — - P : INSAN PAHRUDDIN BATUBARA - T :Panitia Pemilihan Kepala Daerah Sale Baru dkk
90 — 39
  • - P : INSAN PAHRUDDIN BATUBARA- T :Panitia Pemilihan Kepala Daerah Sale Baru dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 13-02-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Februari 2014 —
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LALU MAHRIP, ; BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH TK. II KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dkk
    BAPAK BUPATI KEPALA DAERAH TK. II KABUPATENLOMBOK TIMUR, beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H.,Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada BADRI, S.H., dan BIAWANSYAHPUTRA, S.H., keduanya Staf Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 31 Oktober 2011;2. BAPAK KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN LOMBOKTIMUR, beralamat di Jalan Prof. Moh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-03-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 PK/Pdt2009
Tanggal 3 Maret 2010 — YAYASAN INNEKE IRAWATI dkk ; BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LUMAJANG dkk
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN INNEKE IRAWATI dkk ; BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LUMAJANG dkk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 Februari 2013 — ., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA, Cs
131 — 41
  • ., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA, Cs
    ., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKIJAKARTA, berkantor di Jl. Merdeka Selatan Blok 89, JakartaPusat, Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;2. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL tbk, beralamat di Gedung Cordova Tower,jalan Pasir Putih Raya Blok E5 Ancol Timur, Jakarta Utara, Untukselanjutnya disebut: TERGUGAT Il; 3. PT.
    menunjuk PT Pembangunan lbu Kota Jakarta Raya (PTPembangunan Jaya) sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol (BPPPAncol) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta Raya No. 1 b/3/1 /26/1966 tanggal 19 Oktober 1966.
    Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya.;.
    Bahwa selain UUD 1945, Para Penggugat juga menegaskan kewenanganTergugat dalam Pasal 10 UU No. 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus lou Kota Jakarta sebagai lou Kota Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana Pasal 26 ayat (1) dan (4) UU No. 27 Tahun2009;Pasal 10 UU No. 29 Tahun 2007 ;Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang wakil Gubernur yang dipilin secara langsung melalui pemilihanumum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    ;Bahwa kawasan Pantai Ancol, secara administratif termasuk dalam wilayahkota administrasi Jakarta Utara sehingga pembinaan dan pengawasanwilayah berada di bawah wewenang Kepala Daerah Kota AdministratifJakarta Utara yaitu Walikota Jakarta Utara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-01-2007 — Upload : 27-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161PK/PDT/2004
Tanggal 31 Januari 2007 — Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya; Tedjo Bawono; Budi Gunawan; Hari Sasono
129 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya; Tedjo Bawono; Budi Gunawan; Hari Sasono
    PUTUSANNOMOR 161 PK/Pdt/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA,berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, dalamhal ini memberi kuasa kepada : BUDI YUSVANDAYANI, S.H.
    Setelah sempatditangguhkan akhirnya sertifikat HGB Nomor 389, Kecamatan Gubeng,Kelurahan Gubeng, Kotamadya Surabaya atas nama Penggugat diterbitkanpada tanggal 28 Juli 1995 ;bahwa meskipun Penggugat pemilik persil sengketa, tetapi secara defacto kolam renang Brantas sejak 1 Desember 1993 secara melawan hukumdikuasai Tergugat dan III ;bahwa meskipun sejak 11 Juli 1994 sampai dengan 24 Februari 1997Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur sampai 5 (lima) kali dengansuratsuratnya kepada Tergugat dengan
    Daerah Tingkat Jawa Timur, Menteri DalamNegeri mengemukakan bahwa kenyataan Tergugat tidak melaksanakanperintah Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur, padahal waktu itusudah perintah Gubernur yang keempat, mencerminkan ketidaktaatan Tergugat dengan alasan yang tidak tepat ;bahwa dalam suratnya tersebut di atas Menteri Dalam Negerimengatakan demi menjaga wibawa pemerintah dan tegaknya kepatuhanhukum, telah diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri agar Gubernur memaksakarena hukum kepada Tergugat
    Nomor 3939K/Pdt/2001, tanggal 24 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I.WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I SURABAYA, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya Kustini Sariadi, S.H., dan kawankawan, dan II.
    DAERAH TINGKAT Il SURABAYAtersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-02-2009 — Putus : 04-03-2009 — Upload : 21-10-2024
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 01/G.TUN/2009/PTUN-BKL
Tanggal 4 Maret 2009 — ,M.H Melawan Tergugat; BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KAUR
22 — 0
  • ,M.HMelawan Tergugat; BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KAUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-02-2012 — Upload : 31-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 761 K/Pdt/2010
Tanggal 14 Februari 2012 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTABARU, ;H. SURIANSYAH alias H.M. HUDALLAH, dkk
28 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTABARU, ;H. SURIANSYAH alias H.M. HUDALLAH, dkk
    PUTUS ANNo. 761 K/Pdt/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KOTABARU,berkedudukan di JI. Pangeran Indra Kesuma Negara No. 1,Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, PropinsiKalimantan Selatan, Banjarmasin ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;melawan:1. H. SURIANSYAH alias H.M. HUDALLAH, bertempat tinggaldi Jl.
    mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndangNo. 14 Tahun 1985, jo UndangUndang No. 5 Tahun 2004 jo UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : BUPAT KEPALA
    DAERAH TINGKAT Il KOTABARUtersebut harus ditolak ;Hal. 13 dari 14 hal.