Ditemukan 22326 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kepala kepolisian daerah lampung; Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten sinjai Penghinaan terhadap calon kepala daerah Komisi pemilihan umum daerah Kpud Pilkada Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Peraturan daerah Keputusan kepala daerah Kewenangan administrasi Pajak Insentif Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;; Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;; Pemerintah daerah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981 PK/Pdt/2022
Tanggal 12 Januari 2023 — MANSUR VS BUPATI BUOL, KEPALA DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN BUOL
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANSUR VS BUPATI BUOL, KEPALA DAERAH PEMERINTAHANKABUPATEN BUOL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-08-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pdt/2011
Tanggal 24 Agustus 2011 — BASO LEWA ; KEPALA DAERAH Tk. II MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
10 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BASO LEWA ; KEPALA DAERAH Tk. II MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1158 K/PDT/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — VS GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
95 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
    ., dan kawankawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Batu Ceper Nomor 51 A, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan Il sampai denganVIl/Terbanding Il sampai dengan VII;LawanGUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka SelatanNomor 89 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasakepada Agusdin Susanto, S.H., dan kawankawan, Para pegawaipemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, beralamatdi Biro
    (sebanyak241 orang) batal demi hukum, dengan demikian status tanah objeksengketa dimaksud kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara(tanah Negara);Bahwa untuk memperkuat angka 7 di atas, maka diterbitkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.89/DJA/1983 tanggal 23 Mei1983 yang menyatakan bahwa "SK Gubernur Kepala Daerah Tk JawaBarat cq Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat tanggal 1 DesemberHalaman 3 dari 28 hal. Put.
    Nomor 1158 K/Pdt/201713.14.15.mengklaim seolaholah Tergugat I/Terlawan Il sampai dengan TergugatVl/Terlawan VII selaku ahli waris Ayub melakukan ingkar janji (wanprestasi)terhadap objek tanah sengketa a quo;Bahwa dasar penguasaan objek sengketa tanah a quo adalah SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tk Jawa Barat cq Kepala DirektoratAgraria Provinsi Jawa Barat tanggal 1 Desember 1975 Nomor SK.1577/Dit.PHT/HM/1975 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah di Desa Gapuramuka,Kecamatan Bekasi, kepada
    Daerah Tingkat Jawa Baratsejak tanggal 28 Desember 1974 sudah tidak mempunyai kewenanganuntuk memberikan hak milik atas tanah kepada Mana bin Main dan kawankawan (241 orang/penggarap semula) karena tanah tersebut sudah tidakmasuk wilayah Provinsi Jawa Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang berupa salinan KeputusanHalaman 15 dari 28 hal.
    Dalam putusannya halaman 11 alinea keempat dan kelima, Majelis HakimBanding menyatakan:Menimbang, bahwa dalam surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat JawaBarat tanggal 1 Desember 1975 Nomor SK 1577/Dit.PHT/HM/1975 telahbatal karena melebihi satu tahun sejak Mana bin Main dan kawankawan(241 orang) menerima surat keputusan tersebut Mana bin Main dan kawankawan tidak memenuhi syaratsyarat dan ketentuan pemberian hak miliktersebut, maka Mana bin Main dan kawankawan tidak berhak untukmengalihkan tanah yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-04-1982 — Upload : 11-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1260K/SIP/1980
Tanggal 17 April 1982 — Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya dan Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya
120 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya dan Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-02-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221K/Pdt/2002
Tanggal 16 Februari 2007 — Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat, Cq. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat, Cq. WalikotamadyaKepala Daerah Tingkat II Bandung
Pengadilan PN MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-07-2010 — Putus : 22-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MATARAM Nomor 76/PDT.G/2010/PN.MTR
Tanggal 22 Februari 2011 — NI MADE SUARNINGSIH ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM CQ. BUPATI KEPALA DAERAH LOMBOK BARAT DI GIRIMENANG
109 — 77
  • NI MADE SUARNINGSIH ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM CQ. BUPATI KEPALA DAERAH LOMBOK BARAT DI GIRIMENANG
    DalamGugatannya PENGGUGAT hanya menyebut PemerintahRepublik Indonesia di Jakarta , Cq GubernurKepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram,Cq Bupati Kepala daerah Lombok Barat di GiriMenang Gerung.
    padapokoknya menyangkut perbuatan melawan hukum berupapenguasaan dan pemilikan tanah hak milik/hak waris23PENGGUGAT secara tidak sah menimbulkan kerugian bagiPENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT menggugat PemerintahRepublik Indonesia di Jakarta,cq Gubernur KepalaDaerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, cq BupatiKepala Daerah Lombok Barat di GiriBahwa karena yang digugat adalah berkaitan denganpenguasaan dan pemilikan tanah secara melawan hukum,sementara Pemerintah Republik Indonesia diJakarta,cq Gubernur Kepala
    Daerah Nusa Tenggara Baratdi Mataram, cq Bupati Kepala Daerah Lombok Barat diGiri Menang yang digugat oleh PENGGUGAT tidakmenguasai secara riil (de facto) terhadap obyeksengketa, melainkan karena obyek sengketadiperuntukkan menjadi tanah pecatu sehingga yangmenguasai secara riil (de facto) terhadap obyeksengketa adalah para aparat desa yang diberikan hakpenguasaan terhadapnya untuk menguasai dan mengambilmanfaat dari obyek sengketa, oleh karenanyaseharusnya yang digugat oleh PENGGUGAT tidak hanyaPemerintah
    Republik Indonesia di Jakarta,cq GubernurKepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram, cqBupati Kepala Daerah Lombok Barat di Giri Menang,melainkan juga aparatur desa tersebut.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-04-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 19/PDT/2014/PT.BTN
Tanggal 2 April 2014 — GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG melawan LUKMAN HAKIM.
28 — 21
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG, Pembanding semula Tergugat ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 534/ Pdt.G/2012/PN.TNG. tanggal 12 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
    GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG melawan LUKMAN HAKIM.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-05-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/Pdt/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGGKAT II KABUPATEN TANGERANG VS LUKMAN HAKIM
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANGtersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGGKAT II KABUPATEN TANGERANG VS LUKMAN HAKIM
    PUTUSANNomor 151 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAANDALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI BANTEN cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGGKATll KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di kantorPemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Jalan H.
    Daerah Tingkat Provinsi Banten cg Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang,hal tersebut jelasjelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidakjelas, sebab dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan ataumencatatkan bidangbidang tanah milik Penggugat (tanah objek sengketa) kedalam daftar kekayaan (aset) Pemerintah Kabupaten Tangerang, daliltersebut membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kaburdikarenakan
    Nomor 151 K/Pdt/2015Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat Provinsi Banten cqBupati Kepala Daerah Tingkat Il Kabupaten Tangerang sehingga dijadikansebagai pihak Tergugat dalam perkara gugatan ini.Maka berdasarkan halhal tersebut diatas wajar dan adil apabila gugatanPenggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvanklije verklaad)berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968,sesuatu yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi
    Tanggal 2 April2014 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Bupati Kepala Daerah Tingkat IIHalaman 16 dari 22 hal. Put.
    Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cqGUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI BANTEN cq BUPATIKEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG tersebut;2.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 22-06-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Jmb
Tanggal 14 Desember 2022 — Penggugat:
Guswan Nofriyetti
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI
59 — 18
  • Penggugat:
    Guswan Nofriyetti
    Tergugat:
    GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-07-2010 — Upload : 19-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1370 K/PDT/2009
Tanggal 16 Juli 2010 — HARIMAWAN HADI BUDIATMOKO VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KLATEN, DKK
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIMAWAN HADI BUDIATMOKO VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KLATEN, DKK
    BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KABUPATENKLATEN, berkedudukan di Kantor Pemerintah DaerahKabupaten Klaten,2. BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) GLAGAHWANGI,KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN,berkedudukan di Kantor Desa Glagahwangi, KecamatanPolanharjo, Kabupaten Klaten,3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES)GLAGAHWANGI, KECAMATAN POLANHARJO,KABUPATEN KLATEN, berkedudukan di Kantor DesaGlagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten,4.
    Pasal 25huruf 1c menyatakan Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang :mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukkuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2007tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja SekretariatHal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009Daerah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-01-2007 — Upload : 29-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161K/PDT/2004
Tanggal 31 Januari 2007 — Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ; Tedjo Bawono ; Budi Gunawan ; Hari Sasono
37 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ; Tedjo Bawono ; Budi Gunawan ; Hari Sasono
Pengadilan PN KENDARI Perdata Tanah
Putus : 30-10-2014 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Kendari
Tanggal 30 Oktober 2014 — ABUBAKAR Melawan - GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Dk
68 — 18
  • ABUBAKAR Melawan - GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Dk
    GAZALIHAFID, SH.MH, Advokat beralamat kantor di Komp.BIN Beringin Blok A No.11 Kota Kendari,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25Agustus 2014, di sebut sebagai PENGGUGAT ;Lawan :1.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESITENGGARA, berkedudukan di Kota Kendari, dalamhal ini diwakili oleh kuasa hukumnya KAHARHARIS, SH.M.Si, NENGAH SUARYO, SH,YUSRIANTO, SH.M.Si, HALIP, SH, MARKUS IMANSUCIPTO, SH, kesemuanya dari Biro HukumSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus
    Sulawesi Tenggara (Tergugat ), dengan Gambar SituasiNo.3323/1989 tanggal 1911989 dengan luas 47.242 M2, danberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Mei 2009No. 52/Pdt.G/2008/PN.Kdi. antara Usman selaku Penggugat melawanGubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara selakuTergugat, dimana Sertifikat Hak Pakai No.91 Tahun 1989 an.Tergugat telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuaipula adanya Fatwa Mahkamah Agung No.782/PAN.2/762/10/SK.Perdtanggal 23 Januari 2011 sehingga
    ;Bantahan Dan Penolakan Tergugat Terhadap Dalil PenggugatTersebut:Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 halaman 3menyebutkan adanya putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal25 Mei 2009 No. 52/Pdt.G/2008/PN.Kdi antara Usman selakuPenggugat melawan Gubernur Kepala Daerah Propinsi SulawesiTenggara selaku Tergugat, namun apabila diperhatikan kesaksiandalam putusan tersebut khususnya saksi Drs. Abd.
    Sulawesi Tenggara (Tergugat l)....dstdan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25Mei 2009 No.52/Pdt.G/2008/PN.Kdi antara Usman selakuPenggugat melawan Gubernur Kepala Daerah Propinsi SulawesiTenggara selaku Tergugat,....dst,...telan dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sesuai pula adanya FatwaMahkamah Agung No.782/PAN.2/762/10/SK Perd. tanggal 23Januari 2011...dst.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 354/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 15 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : LUDIA PARIRAK
Terbanding/Tergugat : KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
93 — 38
  • Pembanding/Penggugat : LUDIA PARIRAK
    Terbanding/Tergugat : KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mdl
Tanggal 10 Mei 2017 — - P : INSAN PAHRUDDIN BATUBARA - T :Panitia Pemilihan Kepala Daerah Sale Baru dkk
87 — 37
  • - P : INSAN PAHRUDDIN BATUBARA- T :Panitia Pemilihan Kepala Daerah Sale Baru dkk
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-07-2011 — Putus : 30-01-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Smp.
Tanggal 30 Januari 2012 — SAHARUDDIN, dkk (Penggugat)
Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep , dkk (Tergugat)
53 — 5
  • SAHARUDDIN, dkk (Penggugat)
    Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep , dkk (Tergugat)
    Menteri Kehakiman danMenteri yang bersangkutan (Pasal 1);e Adanya pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada Presidendengan perantaraan Menteri Agraria melalui Kepala Inspeksi Agraria yangdisertat dengan rencana peruntukan, alasanalasan, nama yang berhak atastanah tersebut, letak luasnya, rencana penampungan orangorang yang tanahnyadicabut atau hak garap atay hak menempati rumah yang bersangkutan (Pasal 2);e Setelah adanya permintaan tersebut, Kepala Inspeksi Agraria segera memintakepada Kepala
    Daerah untuk memberi pertimbangan, meminta kepada panitiapenaksir untuk melakukan penaksiran ganti kerugian tanah tersebut, yangselanjutnya dalam waktu tiga bulan maka Kepala Daerah harus menyampaikanpertimbangannya dan panitia penaksir harus menyampaikan taksiran gantikerugian tersebut kepada Kepala Inspeksi Agraria (Pasal 3);8 Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan pencabutan hak atas tanah untukkepentingan negara yang berlaku hingga Oktober 1975 tersebut terdiri dari duakemungkinan yakni
    daerah (kabupaten/kota) adalah sebagai simbol dari kabupaten/kota yang dipimpinnya, sedangkan pelaksanaanteknis kebijakan diselenggarakan oleh unitunit kerja di bawahnya yang bertanggung jawabkepada Bupati/Walikota tersebut (vide Pasal 124 ayat (2) jo.
    UU No.35 tahun 2004,maka yang secara pasti mengetahui dan memiliki dokumendokumen yang terkait dengankegiatankegiatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, saat ini adalahUPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;Menimbang, bahwa benar menurut Pasal 25 huruf f UU No.35 tahun 2004 tugasdan wewenang kepala daerah adalah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan, namun demikian hal itu merupakan
    alur pertanggungjawaban kepala daerah yangterakhir, karena kepala daerah harus meminta pertanggungjawaban kepada masing kepala/pimpinan teknis di bawahnya melalui Sekretaris Daerah, sehingga kepala/pimpinan UPTD didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Sumenep harus jugamempertanggungjawabkan tiaptiap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuktentang kegiatankegiatan sebelum masa otonomi daerah yang menjadi ruang lingkupkegiatan teknisnya dalam perkara ini adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 908 PK/Pdt/2020
Tanggal 28 Desember 2020 — SUTIMAN bin AYUB, DKK VS GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK
85 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUTIMAN bin AYUB, DKK VS GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK
    ., M.SI. dankawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukuma oa f &Marthenn & Partners, beralamat di Jalan Batu Ceper, Nomor 51A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Juli 2018 dan 28 September 2018;Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS' IBUKOTAJAKARTA, yang diwakili oleh Anis Baswedan, Ph.D., selakuGubernur Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan MedanMerdeka Selatan, Nomor 89, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Yosa S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3475 K/Pdt/2015
Tanggal 6 September 2016 — PT PERIKANAN NUSANTARA (Persero) VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOALEMO DK
118 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PERIKANAN NUSANTARA (Persero) VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOALEMO DK
    Abdussalam Konstituanto, selaku Direktur Utama, dalam halini memberi kuasa kepada Merrisa Ayu Hapsari, Staff CorporateSecretary PT Perikanan Nusantara (Persero), beralamat diJalan Mangga Nomor 9 RT 001 RW 003 Kelurahan Tugu Utara,Kecamatan Koja Jakarta Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 27 Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanBUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOALEMO,berkedudukan di Jalan Merdeka Desa Limbato, KecamatanTilamuta 96263, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 05-10-2017 — Upload : 31-12-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 5 Oktober 2017 — * Perdata - IVAN PERMATA, Dkk X BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BOGOR
102 — 33
  • * Perdata- IVAN PERMATA, Dkk X BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BOGOR
    ., Advokat dan Pengacara pada KantorAdvokat/Pengacara Nurwidiatmo & Partners, beralamatkantor di Jalan Batu Jaya No. 54 Batu Ampar 3 Kramat JatiJakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal9 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Kabupaten Bogor, beralamat Jl. TegarBeriman Cibinong Bogor, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-03-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 PK/Pdt2009
Tanggal 3 Maret 2010 — YAYASAN INNEKE IRAWATI dkk ; BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LUMAJANG dkk
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN INNEKE IRAWATI dkk ; BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LUMAJANG dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-01-2007 — Upload : 27-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161PK/PDT/2004
Tanggal 31 Januari 2007 — Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya; Tedjo Bawono; Budi Gunawan; Hari Sasono
128 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya; Tedjo Bawono; Budi Gunawan; Hari Sasono
    PUTUSANNOMOR 161 PK/Pdt/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA,berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, dalamhal ini memberi kuasa kepada : BUDI YUSVANDAYANI, S.H.
    Setelah sempatditangguhkan akhirnya sertifikat HGB Nomor 389, Kecamatan Gubeng,Kelurahan Gubeng, Kotamadya Surabaya atas nama Penggugat diterbitkanpada tanggal 28 Juli 1995 ;bahwa meskipun Penggugat pemilik persil sengketa, tetapi secara defacto kolam renang Brantas sejak 1 Desember 1993 secara melawan hukumdikuasai Tergugat dan III ;bahwa meskipun sejak 11 Juli 1994 sampai dengan 24 Februari 1997Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur sampai 5 (lima) kali dengansuratsuratnya kepada Tergugat dengan
    Daerah Tingkat Jawa Timur, Menteri DalamNegeri mengemukakan bahwa kenyataan Tergugat tidak melaksanakanperintah Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur, padahal waktu itusudah perintah Gubernur yang keempat, mencerminkan ketidaktaatan Tergugat dengan alasan yang tidak tepat ;bahwa dalam suratnya tersebut di atas Menteri Dalam Negerimengatakan demi menjaga wibawa pemerintah dan tegaknya kepatuhanhukum, telah diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri agar Gubernur memaksakarena hukum kepada Tergugat
    Nomor 3939K/Pdt/2001, tanggal 24 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I.WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I SURABAYA, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya Kustini Sariadi, S.H., dan kawankawan, dan II.
    DAERAH TINGKAT Il SURABAYAtersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000.