Ditemukan 205309 data
86 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
EEN YUNIAWATI vs BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI (BBWS) CITARUM, dkk
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH VS DANIAL bin M. LIZIN. S
PUTUSANNomor 2093 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Dede Setiawan, S.H., dan Rekan, ParaJaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Kejaksaan NegeriSungai Penuh, Jalan Depati Perbo, Kota Sungai Penuh ProvinsiJambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat
Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 46/PID.B/1988/PN/SPN Tanggal 23 November 1990 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht) yang dalam amar putusannya berbunyi: Menyatakan Terdakwa Danial bin M. Lizin.
No. 2093 K/Pat/2015Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Dalam Eksepsi:lePenggugat tidak mempunyai kualitas kKedudukan untuk mengajukan gugatan inike Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Penggugat mengakui, bahwa dirinyaadalah Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pengacara Negarayang secara hukum sebagai penerima kuasa tidak dalam kedudukan sebagaipemilik.
Putusan yang dijatuhnkan mengandungpertimbangan kontradiksi, sehingga mengakibatkan putusan tidak jelas;Bahwa Pemohon Kasasi dalam membuat sebuah gugatan yang kamiajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berdasarkan kepada SEMANomor 4 Tahun 1988, sehingga hal itulah yang menjadi pedoman PemohonKasasi dalam melayangkan gugatan tersebut kepada pihak Termohon Kasasi;Gugatan uang pengganti yang Penggugat ajukan kepada PengadilanNegeri Sungai Penuh merupakan suatu kewenangan lainnya yang diberikanperaturan
untuk datang pada hari Rabu, tanggal 15 September 2004, pukul 09.30WIB ke Kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.
ARSON
Tergugat:
Koperasi Ruwa Jurai Sungai Niru
127 — 42
Penggugat:
ARSON
Tergugat:
Koperasi Ruwa Jurai Sungai NiruHal tersebut juga tercantum dalam anjuran Mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Muara Enim tanggal 15 April 2019, namundalam gugatanya tidak menjadikan PTPN VII Unit Sungai Niru sebagaipihak.Bahwa oleh karena pihak Negara, PTPN VII Unit Sungai Niru dan PT BudiGada Perkasa tersebut di atas tidak diajukan sebagai pihak Tergugatdalam perkara ini, padahal dalam posita Penggugat menceritakan adanyaperistiwa hukum yang melibatkan PTPN VII Unit Sungai Niru dan PT BudiGada Perkasa, selain itu dalam petitumnya
Penggugat juga tidak bisa menguraikan hubungan hukum yang terjadiantara Koperasi Karyawan Kelompok Usaha Sungai Niru selakuTergugat dengan Penggugat dan hubungan hukum antara PTPN VIIUnit Sungai Niru dengan Penggugat, serta hubungan hukum antaraPT Budi Gada Perkasa dengan Penggugat sehingga Penggugatdapat ditempatkan di wilayah kerja PTPN VII Unit Sungai NiruRambang Dangku Kabupaten Muara Enim sebagai tenagakeamanan/satpam.d.
Bahwa Koperasi Karyawan Ruwa Jurai Kelompok Usaha Sungai Nirutidak pernah melakukan rekrutment/membuka lowongan kerja dalampenerimaan tenaga kerja serta Koperasi Karyawan Ruwai JuraiKelompok Usaha Sungai Niru juga tidak pernah melakukanPemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh karena hal tersebutbukan kewenangan dari pihak Koperasi Karyawan Ruwa JuraiKelompok Usaha Sungai Niru..
Pig.Penggugat, PTPN VII dan PT Budi Gada Perkasa (BGP) pada tanggal12 Juli 2017 diruang rapat PTPN VII Unit Sungai Niru (SUNI).Berdasarkan fakta saat ini diketahui dari 13 orang anggota satpamPTPN VII Unit Sungai Niru (SUNI), 12 orang diantaranya telah bekerjasebagai karyawan outsourcing di PT Budi Gada Perkasa (BGP).
Bahwa tindakan komandan satpam PTPN VII Unit Sungai Niru(SUNI) yang pada tanggal 25 Agustus 2017 mengusir Penggugatuntuk tidak boleh masuk bekerja lagi adalah hal yang wajar karenaPenggugat bukanlah karyawan PTPN VII Unit Sungai Niru (SUNI)yang dapat memasuki wilayah kerja PTPN VII Unit Sungai Niru(SUNI).6. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Komandan Satpam PTPNVII Unit Sungai Niru (SUNI) tidak terbukti melakukan tindak pidanaatas laporan Penggugat.
107 — 43
Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/21/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PLT Kepala JORONG BAYANG TENGAH, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama NASRI serta pengangkatan PLT atas nama MULYADI, tertanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pj.
Wali Nagari Sungai AuaNomor: 188.46/21/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PLT Kepala JORONG BAYANG TENGAH, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama NASRI serta pengangkatan PLT atas nama MULYADI, tertanggal 14 Maret 2022;
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses ulang mekanisme pemberhentian Perangkat Nagari (Kepala Jorong Bayang Tengah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
WALI NAGARI SUNGAI AUA
Tergugat:
CHARLY LAM
66 — 0
.- baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada orang lain;
- Menyatakan memberikan ijin dan kuasa kepada Penggugat selaku Direktur Perseroan untuk menggunakan uang hasil penjualan saham aquo, untuk membayar hutang Tergugat sebesar Rp27,000.000,00- kepada perseroan;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Umum Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Penggugat selaku Direktur Perseroan untuk menjual aset milik perseroan berupa HGU No.30/Desa Sungai Rusa tanggal 26 Juni 2009
, Surat Ukur Nomor 02/Sungai Rusa/1999, tanggal 11 Agustus 1999 atas nama PT.
Sungai Deras Sejahtera seluas 55,84 hektar, NIB 14.02.11.09.003 yang terletak di Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Menyatakan memberikan ijin dan kuasa kepada Penggugat selaku Direktur Perseroan untuk menjual aset perseroan berupa tanah tersebut pada posita 19 gugatan;
- Menyatakan memberikan kuasa kepada Penggugat selaku Direktur Perseroan untuk menggunakan hasil penjualan aset perseroan berupa tanah aquo, untuk mengembangkan perseroan
SUNGAI DERAS SEJAHTERA
Tergugat:
CHARLY LAM
99 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SUNGAI PENUH, DKK VS H. SAHARUDDIN NURUT
., Nomor26, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, KotaSungai Penuh, Provinsi Jambi;2. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATENKERINCI, beralamat di Jalan Raya Siulak Kayu Aro, DusunBaru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;3. RIZAL RUS, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim,Larik Baru, Lingkungan IV, RT II, Kelurahan Sungai Penuh,Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, ProvinsiJambi;Para Pemohon Kasasi;LawanH.
Agus Salim Nomor46, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh,Kabupaten Kerinci, sekarang di Jalan H. Agus Salim Nomor 46, DesaPasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, panjang 30m dan lebar 3.225 m dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muhammadiyah;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah H. Arsyad;Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya H. Agus Salim:Sebelah Timur berbatas dengan H.
Agus SalimNomor 46, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh,Kabupaten Kerinci, sekarang di Jalan H. Agus Salim Nomor 46, DesaHalaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2236 K/Pdt/2019Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, panjang 30m dan lebar 3.225 m dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muhammadiyah;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah H. Arsyad;Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya H.
Agus Salim Nomor46, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh,Kabupaten Kerinci, sekarang di Jalan H. Agus Salim Nomor 46, DesaPasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, panjang 30m dan lebar 3.225 m dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muhammadiyah; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah H. Arsyad; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya H. Agus Salim; Sebelah Timur berbatas dengan H.
Menyatakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenangmengadili perkara ini:4. Menyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalahPengadilan Agama Sungai Penuh;Dalam Pokok Perkara:Primatr:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menerima jawaban Tergugat I, Il, Ill untuk seluruhnya;3. Menyatakan tanah objek perkara adalah sah tanah wakaf yangberasal dari H.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Normayanti
95 — 19
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Normayanti
171 — 34
PENITI SUNGAI PURUNlawan1.BUYUNG RISNAN2.SERENUS IRIANDY
85 — 41
Nama lengkap : Toni Sadewa Alias Toni Asri Jaya Alias Toni Bin Hadmis;Tempat lahir : Sungai Penuh (Kerinci); Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Juni 1978; Jenis kelamin : Laki-laki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kota Sungai Penuh RT 03 Kel. Sungai Penuh Kec. Sungai Penuh Kab. KerinciA g a m a : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;
JMBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Toni Sadewa Alias Toni Asri Jaya Alias Toni BinHadmis;Tempat lahir : Sungai Penuh (Kerinci);Umur/tanggal lahir :39 Tahun / 6 Juni 1978;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kota Sungai Penuh RT 03 Kel.
Sungai Penuh Kec.Sungai Penuh Kab. KerinciAgama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN)berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober2017;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;3.
107 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
BASTARI, dan Pemohon Kasasi II: PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, PERSEROAN, tersebut;
SURATNO, DKK VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, PERSEROAN
18 — 3
RENGKI WULANDARI BIN JUNAIDI DESA PENANDINGAN KEC SUNGAI ROTAN KAB MUARA ENIM
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
85 — 31
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
178 — 68
Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022 untuk seluruhnya.
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat.
Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/24/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt.
Kepala Jorong Tanjung Babolik, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Atas Nama H. Edi Fitra Serta Pengangkatan Plt Atas Nama Dahrimal Btr, tertanggal 14 Maret 2022.
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses ulang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Tanjung Babolik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
WALI NAGARI SUNGAI AUA
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKU
42 — 20
Pembanding/Penggugat : HENGKI SERHALAWAN
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKUBalai Wilayah Sungai Provinsi Maluku;yang beralamat di JIn. Mr. Chr. Soplanit No. 4 RumahTiga Ambon, selanjutnya disebut : TERBNDING,semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Agustus 2019,Nomor 40/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Berkas perkara tanggal 20 Juni 2019, Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.
Gugatan Kabur (Obscure libel)Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelasatau Obscure libel karena :=" Bahwa gugatan ditujukan kepada subjek Hukum yang tidak benaryakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku.e Bahwa hal mana dijelaskan tidak benar oleh karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku tidak bisa diajukansebagi subjek hukum selaku
Tergugat, karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku merupakan InstitusiNegara yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimanadiatur dalam ketentuan peraturan mentri pekerjaan umum tentangOrganisasi dan Tata kerja Balai Wilayah Sungai.e Bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Malukudibentuk sebagai suatu lembaga Instansi pemerintah pada tahunHalama 11 dari
34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.2006, dengan lingkup kerja pada Balai Wilayah Sungai mencakuppekerjaan irigasl.Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan irigasi itu. sendirisebelum masuk dalam tahapan kerja irigasi, ada tahapantahapanawal yang harus dilaksanakan diantaranya tahapan pembebasanlahan untuk pembangunan proyek irigasi.Bahwa tahapan pembebasan lahan bagi pembanguna irigasi itutelah selesai dilaksanakan pada tahun 19981999, oleh KementrianPekerjaan Umum Propinsi Maluku .Bahwa apabila
Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah SungaiMaluku, dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Tergugat yangharus bertanggungjawab untuk tahapan pembebasaan lahan bagipembangunan irigasi tersebut sangat keliru dan tidak berdasar,maka dengan demikian gugatan penggugat yang memasukanKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku sebagaiTergugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang
149 — 32
- TUREZA SATEPA- melawan- PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN- KEPALA KANTOR BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II SNVT PJPA WS. BARITO, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Bahwa bidang tanah yang dimiliki pemohon tersebut berada dalam lokasipembangunan Daerah lrigasi Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan,Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 217 Tahun 2015 Tanggal25 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Daerah IrigasiAmandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.3.
lrigasi Daerahlrigasi Amandit Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (T.II. 5) ; 2 ( dua ) lembar photo copy Berita Acara Kesepakatan yangdilakukan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 Nomor :311.1/63.06/100/VIII/2016 (T.II.6) ;Photo copy surat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sekretariat Daerah, Nomor : 590/149/Tapem tanggal 6 Pebruari2015 perihal Pemberitahuan Pengadaan Tanah Untuk Daerahlrigasi Amandit (T.II. 7) ;Photo copy surat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,Sekretariat Daerah
Amandit Kabuopaten Hulu Sungai Selatan (T.Il. 14) ; Photo copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 30/Pdt.P/2016/PN.Kgn tanggal 14 Desember 2016 (T.II. 15) ;Photo copy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenHulu Sungai Selatan Nomor : 025/KEP63.06/IV/2016 tanggal 04April 2016 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana PengadaanTanah Untuk Pembangunan Jaringan lrigasi Daerah lrigasi AmanditDi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Sekretariat (T.II.16); suratsurat bukti tersebut telah
Saksi TAFRINS YAH : Bahwa saksi adalah Asisten Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjelaskan masalah rapat tanggal 19 Januari 2017 dan rapat tanggal 30 Januari 2017. Bahwa rapat tanggal 19 Januari 2017 saksi yang ditugaskan olehPimpinan untuk memimpin rapat atau musyawarah tersebut danyang hadir wakt itu Camat Kandangan, Camat Sungai raya, CamatPadang Batung dan ada juga dari Balai Sungai.
Sungai Raya.
R.M.Moestoro
Tergugat:
Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
135 — 177
Penggugat:
R.M.Moestoro
Tergugat:
Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTASRUANG TERBUKA HIJAU DAN RUANGPUBLIKHalaman 10 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pat.G/2018/PN KdrDI SUNGAI BRANTASMENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,Menimbang:a. bahwa Dihaturkan berdasarkan Pasal 12 PeraturanMenteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat NomcrO1/PRT/M/2C16 tentang Tata Cara PerizinanPengusahaan Sumber Daya Air dan PenggunaanSumber Daya Air, izin penggunaan sumber daya air padawilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintasprovinsi, dan wilayah sungai strategis nasional
lintas negara,wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasionaldiberikan oleh Menteri; Pemegang, Tertuang pada ; Izin sebagaimanadimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B, nomor ; 4 .
Adalah tidak benar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantasmenerbitkan surat palsu. sehingga dapat merugikan orang lain(Penggugat) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas selakupengelola Sungai Brantas tidak pernah mengenal Penggugat dan belumpernah mengeluarkan Surat Rekomendasi Teknik Pemanfaatan SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air atas nama Penggugatartinya apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan memanfaatkanruang Sungai Brantas tanpa ijin adalah merupakan perbuatan pidanadan
Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Brantas telah menerbitkan suratnomor HK.03Am/212/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentangRekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatanpembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sungai Brantas.2.
Tanggal 20 September2016Sekretaris Daerah atas nama Walikota Kediri membuat PermohonanRekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Bantaran Sungai Kepada KepalaBalai Besar Wilayah Sungai Brantas dengan Nomor Surat:660/248/419.48/2016..
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Sukarti
69 — 59
Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Sukarti
141 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22), tersebut tidak dapat diterima;
SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22) VS TOMMY LANTANG
SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG74.901.22), diwakili oleh Muh. Ali Murad, selaku Direktur,berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Makassar,dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrir Ibrahim, BSc.,Karyawan PT.
Saddang 74.901.22 sejak tanggal 1 April 2010dengan jabatan sebagai operator SPBU;Bahwa Tergugat merupakan pemilik perusahaan SPBU Gunung Sari74.902.09, SPBU Sungai Saddang 74.901.22 dan SPBU Hasanuddin74.901.10;3.
Penggugat adalah salah satu pekerja/Operator di SPBU Sungai Saddang(74.901.22) Makassar Dari jumlah operator yang bekerja pada saat itusebanyak 12 (dua belas) orang;Dari 12 (dua belas) orang pekerja/operator, 9 (sembilan) orang sudahmenerima pesangon pada tanggal 21 Mei 2015 dan dibuatkan PersetujuanBersama Yang diketahui Oleh Kepala Dinas dan Mediator HubunganIndustrial Pemerintah Kota Makassar/Dinas Tenaga Kerja;5.
SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG74.901.22), tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Halaman 14 dari 15 hal. Put.
SILVIANDAENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22), tersebut tidakdapat diterima;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 olehDr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr.
384 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sukino bin Sagino; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
65 — 19
DARSON;KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( KPPT ) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;
I, Kelurahan Karang Jawa Muka, Kecamatan Padang Batung,Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS).Selanjutnya disebut sebagai... PENGGUGAT / PEMBANDING ;MELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( KPPT )KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, Berkedudukan di JalanPangeran Antasari No. Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Dengan ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa KhususTertanggal 28 Maret 2011, kepada : 1.
., Jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Hulu Sungai Selatan ; 2.H. YUSTISIANSYAH, SH., Jabatan Plt. Kepala Sub BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan ; 3. FITRI, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten HuluSungai Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai ....