SURYA KARYA CIPTA MAKMURselaku Tertanggung (Insured), Penggugat selaku Penanggung (Insurer) telahmemenuhi kewajibannya memberikan penggantian kerugian kepada PT.SURYA KARYA CIPTA MAKMUR selaku Tertanggung (Insured) yaitusebesar Rp.3.850.000.000, (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa Tertanggung (Insured) juga menyatakan telah menerima jumlahpenggantian tersebut diatas dari Penggugat selaku Penanggung (Insurer) danselanjutnya memberikan hak subrogasi kepada Penggugat selaku Penanggung

SURYA KARYA CIPTA MAKMUR selakuTertanggung (/nsured) telah mengajukan klaim asuransi kepada Penggugatselaku Penanggung (/nsurer) sehubungan dengan kerugian berupa kerusakanbadan Kapal TK.

SURYA KARYA CIPTAMAKMUR selaku Tertanggung (Jnsured) yang mana untuk selanjutnya kerugiandimaksud telah dialihkan kepada Penggugat selaku Penanggung (Insurer).

No.10/PDT.G/2013/PN.JBI.Bahwa demi keadilan, BUNGA dimaksud harus dihitung sejak tanggalpembayaran klaim oleh Penggugat selaku Penanggung (Jnsurer) kepadaPT.

, namun dalam tenggang waktu 30(tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan Tuntutan ganti rugidari Penanggung, Tertanggung tidak mengajukan ganti rugi ulanganuntuk memperkuat tuntutan yang pertama."

yang sudah membayarklaim kepada pihak tertanggung, maka penanggung mempunyai hak untukmenggantikan tertanggung untuk menuntut kepada pihak ketiga yangmelakukan kesalahan ;Bahwa dengan adanya asas Subrogasi tersebut Penanggung setelahmembayar claim kepada tertanggung dapat menagih langsung hutangHal 34 dari 63 Hal Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Selkreditur atau nasabah tertanggung itu karena lahir dari Undangundang,dilindungi oleh Undangundang jadi setelan membayar claim, karenasebetulnya yang

bisa terpenuhi ;Bahwa atas telah disepakatinya perjanjian kerja sama kemudian diikutidengan adanya Polis terkait dengan kerja sama tersebut apabila haktertanggung tidak melaksanakan kewajibannya atas perjanjiannya tersebutKarena para pihak yaitu Tertanggung dan Penanggung menundukkan diripada Polis apabila syarat yang ditentukan dalam Polis tidak dipenuhi baikoleh si Penanggung maupun Tertanggung, maka klasifikasinya adalahWanprestasi Bahwa ahli terlibat secara praktek dalam bisnis asuransiBahwa

sehinggaketika calon Tertanggung tidak setuju dia harus minta diubah ataudibatalkan tetapi kalau misalnya setuju dijalankan preminya dibayar secararutin artinya para pihak sudah menerima isi kontrak polis tersebut ;Bahwa Pada saat si Penanggung menerima aplikasi permohonanpertanggungan tadi ada aturan investigasi yang ditanggungnya karenacalon penanggung harus tahu resiko apa akan dicover oleh perjanjianasuransi jadi jangan sampai lalai jadi harus sangat teliti dari kedua belahpihak ;Bahwa Pada

Asuransi Jasaraharja Putra tahun 2008 jadi kurang lebih 30 tahun,setelah pensiun Ahli aktif di Badan Mediasi Arbitrase Indonesia, ahli aktif diAAUI ;Bahwa Polis dalam Perjanjian Asuransi pada hakekatnya adalah Perjanjianantara Tertanggung dengan Penanggung dimana Tertanggung membayarsejumlah premi tertentu, Penanggung akan membayar kerugian yangtimbul yang diakibatkan oleh resiko yang terjamin dalam Polis itu jadiintinya adalah Perjanjian antara Penanggung dengan Tertanggung denganpembayaran sejumlah

Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga palsu dimulaidari tahun, tanggal, bulan kemudian nomor registrasi;(3) Nama Dokter Penanggung Jawab Hasil PemeriksaanLaboratorium yang asli yaitu dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK,sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsunama Dokter Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc.

Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK,sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu NamaDokter Penanggung Jawab dr.

Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK, sedangkan HasilPemeriksaan Laboratorium yang palsu Nama Dokter Penanggung Jawabdr.

SUGIARTO,Sp.PD, selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien Rumah SakitPusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto beralamat di JalanAbdul Rahman Saleh No.24 Jakarta Pusat, selanjutnya disebutsebagai, TERGUGAT II ; 3. Dr.

Hal ini sama artinya bahwa ParaTergugat telan melakukan Perbuatan Melawan WHukum, karenabertentangan dengan kewajiban yang dimilikinya ; 15.Bahwa berdasarkan hasil pertemuan para Dokter Penanggung JawabPasien Almarhum Birman Zubir,SH dengan Dr. Farida Oktavina (anakalmarhum) pada tanggal 5 Maret 2013 Pukul 16.00 WIB dapat disimpulkansebagai berikut : 222m nnn nnn ne nnn nnn nnn nnna. Tidak merujuk ke Dokter Spesialis, waktu Pasien baru masuk ke PaviliunDarmawan tetapi malah Dokter Jaga Dr.

Fakttafakta tersebut diatas telah disampaikan dalam pertemuan padatanggal 20 Juni 2013 dan para Dokter Penanggung Jawab yang hadirpada saat itu tidak membantah, dengan demikian fakta tersebutadalah benar ; n nnn ne nnn nnn nnnHal 7 dari 55 Putusan No. 569/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.e.

Disamping itu surat Resume Medis tanggal 28 Februari 2013 yangditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yaitu Dr.Sugiarto,Sp.PD disebutkan bahwa hasil diagnose Dokter Jaga padatanggal 28 Februari 2013 Pukul 04.30 Wib. ; S : Pasien Apnea, gerakan dada () ; O : Mata pupil midrasis reflek cahaya /, Pulsasi nadi carotis (), S1S2 :(), EK6 Plate, dilakukan resusitasi jantung paru tidak berhasil ; Berdasarkan Surat Resume Medis tersebut diatas bahwa Pasien padaPukul 04.30 WIB dalam kondisi

Disamping itu Dokter Penanggung Jawab Pasientelah membuat kesalahan dalam memberikan keterangan tentang waktumeninggalnya Pasien ; 217. Bahwa pada pertemuan pada tanggal 20 Juni 2013, Pukul 13.00 WIB antaraKuasa Hukum Penggugat, Penggugat dan anak Penggugat (Dr. FaridaOktavina) dengan pihak RSPAD Gatot Soebroto yang dihadiri oleh 9(sembilan) Dokter dan 3 (tiga) Paramedis.

Surya Mustika Lampung area Kotabumi, dengan carasaksi Sofyan Ravai, SE Bin Lukman Jaya dan Saksi Uuk Haryantro Bin Cong Anammemanggil atau mengumpulkan penanggung jawab pemasaran posposbesar/kecildiantaranya Sdr. Amirudin (Penanggung jawab Pos Kecil Dente), Sdr. Joko Mulyono(Supervisor Pos Besar Tulang Bawang) bersama dengan Saksi Retno Apriyani (adminPos Besar Unit II Tulang Bawang) , Sdr.

Antoni (Penanggung jawab Pos Kecil Mesuji),terdakwa Beni Kurniawan (penanggung jawab pos Gedung Aji ), Sdr. Roni Ansori(Supervisor Pos Baradatu Waykanan) dan saksi Arief Subekti (penanggung jawab posGedung Aji), kemudian dilakukan pencocokan terhadap barang yang keluar dan uangsetoran hasil penjualan rokok masingmasing pos, dan setelah dilakukan auditditemukan bahwa Pos Gedung Aji yang menjadi tangggung jawab terdakwa ditemukanselisih dengan hasil audit sebagai berikut: NO.

jawab pos Gedung Aji periode bulan Juni 2013 sampaidengan bulan November 2013), serta saksi Arief Subekti selaku penanggung jawab PosGedung Aji Periode bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.Bahwa kemudian pihak PT.

Lingkar Selatan Blok H No.3 Serang.Pemilik/Penanggung Jawab Bp.

Bahwa Tergugat harus dapat membuktikan surat outentik atau asli, bahwaPenggugat sebagai Direktur/ Pemilik / Penanggung Jawab / PenanggungPajak CV. Bina Niaga, tetapi nyatanya tidak ada satu buktipun yangditunjukkan Tergugat yang menyatakan Penggugat benarbenar Direktur/Pemilik, Penanggung Jawab / Penanggung Pajak CV. Bina Niaga.

Olehkarena itu sangatlah berdasar hukum apabila Tergugat menetapkanPenggugat sebagai Penanggung Pajak CV. Bina Niaga;C.

dan Penanggung Pajak CV.

Selanjutnya apabila telah diterbitkan Surat Teguranatau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis,Penanggung Pajak tetap tidakmelunasi utang pajaknya, maka terhadap Penanggung Pajak tersebutakan diterbitkan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a UU PPSP sebagai berikut:Surat Paksa diterbitkan apabila :a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telahditerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yangsejenis...b.

Putusan Nomor 492 B/PK/Pjk/2020pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Surat Keterangan KedudukanPenanggung Pajak Pada Wajib Pajak dan Surat Permintaan PemblokiranHarta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank Nomor$351/WPJ.21/KP.0104/2017;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala KantorPajak Pratama Jakarta Penjaringan Nomor KetOO02/WPJ.21/KP.0104/2017 diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2017tentang Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada WajibPajak dan Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan PenanggungPajak yang tersimpan pada Bank Nomor: S351/WPJ.21/KP.0104/2017;4.

Sherly Agustine Nugroho selaku Penanggung PajakPT Muara Manggalindo, atas nama Sherly Agustine Nugroho, NPWP24.112.938.6037.000, beralamat di Jalan Cengkeh 8 B 10 RTOO7 RW0OO07,Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat 11110;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 27 Mei 2019

Sherly Agustine Nugroho selaku Penanggung Pajak PT MuaraManggalindo, atas nama Penggugat NPWP 24.112.938.6037.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) dan membatalkan Surat PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S1565/WPJ.21/KP.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal TanggapanSurat Sdri.

Sherly Agustine Nugroho selaku Penanggung Pajak PTMuara Manggalindo oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangHalaman 4 dari 7 halaman.

Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 58 atas nama Hj.

Sukmawati;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 07November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 5 atas nama Anas Aziz, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 06November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 26 atas nama Satriyah, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 06November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 14 atas nama

Mursidah, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 07November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 20 atas nama Muhammad Dahlan, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 03November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 36 atas nama Aeman, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 05November 2012 oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan RehabilitasiSekolah SD Negeri 58

ditandatangani oleh Penanggung JawabPelaksanaan Rehabilitasi Sekolah SD Negeri 32 (Kepala Sekolah)atas nama Nurminah Toaha Kamba, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 06November 2012 yang ditandatangani oleh Penanggung JawabPelaksanaan Rehabilitasi Sekolah SD Negeri 27 (Kepala Sekolah)atas nama Fatimah Dewi, S.Pd;Fotocopy Permohonan Melaksanakan Rehabilitasi Gedung tanggal 03November 2012 yang ditandatangani oleh Penanggung JawabHal. 127 dari 136 hal.

Bahwa selaku Direktur, Suami Penggugat merupakan Penanggung Pajakyang bertanggung jawab secara pribadi atas utang pajak PT Sinar PutraMahkota Abadi tersebut.

Bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwaSertifikat atas tanah dan bangunan a quo diatasnamakan dengan namaPenggugat, tindakan penagihan pajak tetap dapat dilakukan terhadapharta Istri Penanggung Pajak sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalamRangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut:Pasal 3 ayat (2)Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapatdilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan

Ketentuan ini dimaksudkan untukmengantisipasi penghindaran penyitaan terhadap barang yangsebenarnya milik Penanggung Pajak sendiri tetapi diatasnamakan isteriatau anaknya...Bahwa permohonan pemblokiran sertipikat dan Permohonan PendaftaranSita Eksekusi merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihanpajak agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak yang apabila tidakdilakukan pelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaanatas aset.

perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilikHalaman 15 dari 56 halaman Perkara No.67/G/201 6/PTUNJKTmodal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempattinggal mereka maupun di tempat lain.10.

Pasal 3 ayat (2)Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak Orang Pribaditermasuk penyitaan terhadap barang milik isteri, dan atau milik anakanakyang masih menjadi tanggungannya.

Endang Sutisna sebagai PemimpinProyek berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor : KEP 010/M/SJ/2003 tanggal 17 Pebruari 2003selanjutnya Pemimpin Proyek menunjuk saksi Kristian Kalsaman, SHmenjadi Penanggung Jawab Kegiatan untuk Lokasi Proyek yang berada diDesa Dadahup G1, G2, G3, G4 dan G5 Kabupaten Kapuas, Kus Realis Priosebagai Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC), saksiAchmad Nawawi selaku Pelaksana Lapangan G1, G2, G3 dan terdakwa Ir.Janen Sibarani sebagai

No. 1174 K/Pid/SUS/2009Bahwa bukti pengeluaran persekot pekerjaan yang telah ditandatanganisaksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung jawab kegiatan, saksiKus Realis Prio selaku Bendaharawan PUMC dan terdakwa selakupelaksana lapangan maupun penerima persekot pekerjaan tersebut di atasbelum dipotong;Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa Ir. Janen Sibarani sesuai dengankwitansi pembayaran dari saksi Kus Realis Prio selaku bendahara PUMCadalah sebesar ;Nomor BKU 1 dibayar kepada Ir.

No. 1174 K/Pid/SUS/20099. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Kapuas Nomor060/1282/UPK.2003 tanggal 24 Juli 2003 perihal Struktur OrganisasiPelaksana dan Penetapan Penanggung jawab ProyekPenanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi DampakKompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas TahunAnggaran 2003.10.1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 465Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Struktur Organisasi Pelaksanadan Penetapan Penanggung jawab Proyek PenanggulanganPengangguran

Karsono kepada KetuaKelompok Kerja.48. 1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana Lapangan Ir.Janen Sibarani kepada Penanggung Jawab Kegiatan ProyekPenanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi DampakKompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas TahunAnggaran 2003 tanggal 10 September 2003.49. 1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana LapanganAchmad Nawawi kepada Penanggung Jawab Kegiatan ProyekPenanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi DampakKompensasi Pengurangan

Karsono kepada KetuaKelompok Kerja.1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana Lapangan Ir.Janen Sibarani kepada Penanggung Jawab Kegiatan ProyekPenanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi DampakKompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas TahunAnggaran 2003 tanggal 10 September 2003.1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana LapanganAchmad Nawawi kepada Penanggung Jawab Kegiatan ProyekPenanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi DampakKompensasi Pengurangan Subsidi

(la) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakanterhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepalacabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukanyang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.5) Pasal 17 UUPPSP(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakandengan pemblokiran terlebih dahulu."

atasbarang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yangbersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.2) Pasal 4 avat 3, 5 dan 6" (3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat BeritaAcara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak,Penanggung Pajak dan saksisaksi"." (5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidakhadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana

b bank wajib) memblokir seketika setelah menerima permintaanpemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran sertamenyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;f) Selain itu.

g) Berdasarkan ketentuan di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat I melaksanakanpenagihan pajak kepada Penanggung Pajak in casu Penggugat dengan serangkaiantindakan agar Penanggung Pajak in casu Penggugat melunasi utang pajak danbiayapenagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.h) Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, JurusitaPajak berwenang melaksanakan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajakyang berupa barang tidak bergerak termasuk

tanah, bangunan maupunhartakekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan melakukanpemblokiran terlebih dahulu.3.

tahun 2010 Nomor KEP297/WPJ.19/2013tanggal 28 Februari 2013 sebagai produk hukum Hasil Pemeriksaan KeberatanKantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor Lap217/WPJ.19/2013 tanggal 28Februari 2013;: bahwa substansi Pokok sengketa sebesar Rp29.940.498,00 terdiri dari 7 (tujuh)lembar faktur pajak yang dalam proses konfirmasi menyatakan tidak ada dan belumdijawab konfirmasinya;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung

jawab beban ( PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudahdipungut

, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawabpembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggungjawab adalah penanggung jawab pembayaran.

./2001 tidak dapat diakui sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan olehWajib Pajak karena menunjukan bahwa PKP Penjual tidak pernah melakukanpenyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung jawab beban ( PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa

kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudahdipungut, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawabpembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggungjawab adalah penanggung jawab pembayaran.

Menetapkan, menunjuk Penggugat sebagai penanggung hadlanah atas anak yang bernama Adinata Alden Perdana bin Debby Cahya Perdana, umur 5 tahun;5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menetapkan, menunjuk Penggugat sebagai penanggung hadlanah atasanak yang bernama Nama Anak, umur 5 tahun;5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 581.000, (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hyjriyah Oleh kami Drs. Ruswanto S.,M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ely Nurhayati serta Drs.

p>M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 697/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut,

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Terbukti bukan sebagai pihak atau salah satu pihak ataupun sebagai penanggung

(borg) di dalam perjanjian charterpt tertanggal 25 november 2010;

BATASA CAPITAL) selaku Penanggung (borg) TergugatIl (vide Pasal 4.3 Perjanjian Bareboat aquo).7.

Penanggung (Borg) adalah pihak ketiga;c. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditur;d. Penanggung (Borg) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatandebitur, kalau debitur wanprestasi;e.

Sebagaimana yang telah Penggugat uraian di atas, bahwasanyaPenggugat sudah TERBUKTI bukan sebagai pihak atau salah satu pihakataupun sebagai penanggung (borg) di dalam Perjanjian Bareboat aquo,sehingga sudah seyogyanya pula, Penggugat harus dibebaskan dari statussebagai penanggung (borg) Tergugat II (in casu PT. KJS) sehubungandengan kegagalan pembayaran harga sewa kapal oleh Tergugat II (in casuPT. KJS) kepada PT.

Menyatakan Penggugat Terbukti bukan sebagai pihak atau salahsatu pihak ataupun sebagai penanggung (borg) di dalam perjanjiancharterpt tertanggal 25 november 2010;2. Membebaskan Penggugat Sebagai Penanggung (Borg) Tergugat II(in casu PT KELUARGA JAYA SHIPPING) Sehubungan Dengan KegagalanPembayaran Harga Sewa Kapal Oleh Tergugat Il (in casu PT KELUARGAJAYA SHIPPING) Kepada PT.

Hal ini jelasbertentangan dengan hukum karena Penggugat bukan sebagai pihak danjuga tidak sebagai penanggung (borg) dalam perjanjian bareboat antaraTergugat Il dengan PT.

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan danpenyerahan surat paksa kepada penanggung pajak2.

Penanggung payjak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasiutang pajak baik sekaligus maupun angsuran3. Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak4. Penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu5.

Bahwa uraian mengenai diragukan iktikad lebih jelas diatur didalam Pasal 3ayat (1) huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan PemberianRehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera, yaitu:Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT BNAUraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan iktikadbaiknya dalam pelunasan utang pajak meliputi:1.Penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utangpajak;Penanggung

pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utangpajak baik sekaligus maupun angsuran;Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak;Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu;Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yangdikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatanperusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya ataumenggabungkan

Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utangpajak;Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT BNA2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan atau tidak bersedia melunasiutang pajak baik sekaligus maupun dengan cara mengangsur;3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak;4. Dst.6.

PISS sebagai penanggung/penjamin tidak perlu lagimembayar utangnya kepada Pemohon Kasasi. Karena sudahmenyerahkan sertifikat HGB sebagai jaminan utang Pemohon Kasasikepada BankHal. 8 dari 17 hal. Put.No. 14 K/Pdt.Sus/20131. Bahwa terhadap permohonan Renvoi Prosedure yang diajukan olehPemohon Kasasi, Dahulu Pemohon Renvoi Prosedur Judex Factimemberikan pertimbangan bahwa oleh karena PT.

PISS (dalam pailit) sebagai Penanggung/Penjamin tidakperlu lagi membayar hutangnya kepada Pemohon kasasi.Atau dengan bahasa penyampain lain:PT. PISS sebagai penanggung/penjamin tidak perlu lagi membayarutangnya kepada Pemohon Kasasi, karena sudah menyerahkan sertifikatHGB sebagai jaminan utang Pemohon Kasasi kepada Bank, danpemohon Kasasi sudah memperoleh sejumlah uang dari Bank, karenajaminan yang diserahkan oleh penanggung/penjamin.2.

PISS. dan pinjaman Pemohon tetap dibayar secara angsuran(Penanggung/Penjamin)2. PT. PISS kemudian meminjam uang ke Pemohon Kasasi3. PT PISS sebagai Penanggung/Penjamin tidak memiliki hubungan hukumdengan Bank5. Bahwa Putusan terhadap Perkara Nomor 10/Renvoi Prosedure /PN.NiagaJkt.Pst, dengan pertimbangan hukum Judex Facti sepertiHal. 10 dari 17 hal.

PISS(dalam pailit) sebagai Penanggung/Penjamin tidak perlu lagi membayarhutangnya kepada Pemohon kasasi;3.

PISS sebagai Penanggung/Penjamin terhadapBank adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjianyang menimbulkan hubungan hukum utangpiutang yang dijaminpelunasannya;Sehingga dalam hal Pemohon Kasasi tidak mampu mengembalikanpinjaman uang kepada Bank, barulah Hak Tanggungan dari PT. PISSdijadikan pelunasan ulang Pemohon Kasasi.

Atas Anggaran Pembangunan Kantor Pengadilan NegeriMakassar tersebut, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassarmenunjuk Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Kegiatan/PembuatKomitmen, M.

SelanjutnyaTerdakwa sebagai Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat komitmenmenyampaikan kepada SUDHARMONO, Amd sebagai BendaharaPengeluaran dan M. YAMIN SALAM sebagai Penguji danPenandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), agar segeramengajukan pembayaran termin V (pembayaran terakhir) PembangunanGedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Selanjutnyapada tanggal 31 desember 2007 SUDHARMONO, Amd selakuBendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Kemajuan PekerjaanNomor : 18Mks/2123/UM/XIV2007 tanggal 31 Desember 2007 yangditandatangani oleh Terdakwa sebagai Penanggung JawabKegiatan/Pembuat Komitmen dan Ir.M.IQBAL LEWA atas nama ANDIYUDHAWASTUTI, Direktris PT.

Selanjutnyapada tanggal 31 desember 2007 SUDHARMONO, Amd selakuBendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Kemajuan PekerjaanNomor : 18Mks/2123/UM/XI/2007 tanggal 31 Desember 2007 yangditandatangani oleh Terdakwa sebagai Penanggung JawabKegiatan/Pembuat Komitmen dan Ir.M.IQBAL LEWA atas nama ANDIYUDHAWASTUTI, Direktris PT.

PPn 10% yang telah dipotong via SPM 752.959.612, Jumlah pembayaran(tidak termasuk PPn 10%) 7.529.596.336, Bahwa Terdakwa sebagai Penanggung jawab Kegiatan bersamasamaSUDHARMONO, Amd sebagai Bendahara Pengeluaran, M. YAMINSALAM sebagai Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayardan Ir.M.IQBAL LEWA atas nama PT.

PT ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG selaku Perusahaan Penanggung Polis Asuransi Marine Cargo No : PST.0151/2012-00164 Tanggal 10 Februari 2012 yang berkedudukan di Himalaya Insurance Building 3rd B Floor, MTH Square, Jalan MT Haryono Kav.10 Jakarta 13330, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai ....................................................................Tergugat I;2.

PT ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG selaku Perusahaan Penanggung PolisAsuransi Marine Cargo No : PST.0151/201200164 Tanggal10 Februari 2012 yang berkedudukan di Himalaya InsuranceBuilding 3rd B Floor, MTH Square, Jalan MT HaryonoKav.10 Jakarta 13330, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebutSCDAQAL oo... eeeeeeeecceenneceseeceeaceceeaeeeceeaeeceeeeeceteeeeeeeeees Tergugat I;2.

Begitu pula,tndakan TERGUGAT I (Penanggung) yang mengabulkan begitu sajapermintaan TERGUGAT II (Broker) tersebut tanpa sepengetahuan danpersetujuan PENGGUGAT (Tertanggung) juga bersifat melawan hukum,karena UU secara tegas melarang pemutusan perjanjian secara sepihak.c.

TERGUGAT II (Broker) yang memintaPembatalan Polis kepada TERGUGAT I (Penanggung) adalah bersifat melawanHal 1 dari 32 Putusan No.30/Pdt..G/2013/PN.

Bahwa pernyataan PENGGUGAT dalam Gugatannya pada butir 3 yang menyatakankarena tindakan melawan hukum dari TERGUGAT I selaku Penanggung yangmembatalkan begitu saja Polis Asuransi No.Pst 0151/201200164 yang sudah sahdan mengikat hanya berdasarkan permintaan email dari TERGUGAT II selakuBroker/Perantara Asuransi dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGATterlebih dahulu.> Bahwa pembatalan Polis Marine Cargo No.

Jkt.Timkedudukan tertanggung/ Penggugat dan pialang dalam satu pihak berhadapan denganperusahaan asuransi selaku penanggung dipihak lain;Menimbang bahwa pialang/ broker sebagai profesi di bidang jasa yang manatertanggung/Penggugat tidak bisa langsung berhubungan dengan penanggung/ TergugatI;Menimbang bahwa selanjutnya tentang peralihan risiko dalam polis marinecargo baru terjadi ketika barang dimasukkan/ berada di atas kapal pengangkut/ sheepertidak/ bukan hanya sematamata adanya polis asuransi marine

ini,wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugiankehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahandilakukan.

Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangkawaktu tertentu. yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebutTertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.Bahwa atas pengajuan Klaim oleh PT Medan Plaza Center (Tertanggung)tersebut, maka kemudian Tergugat mencairkan dana klaim kepada PT.

Selanjutnya selaku penanggung PT AIG InsuranceIndonesia (Tergugat) telah melaksanakan kwajibannya yaitu mencairkan danaklaim kepada PT Medan Plaza Center pada tanggal 19 Mei 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah pembayaran klaim atas musibah kebakaran gedung PT Medan PlazaCenter pada tanggal 22 Agustus 2015 sesuai asuransi polis nomor 3437000046,tanpa mengikut sertakan/melibatkan Penggugat selaku salah satu akhli warisalm Djaja Tjandra, pemegang saham terbesar 70 %

PT Medan Plaza Center,dilakukan PT AIG Insurance Indonesia (Tergugat) selaku penanggung kepadaPT Medan Plaza Center secara melawan hukum?

Erman Rajagukguk,SH.LLM, Ph.D, mengemukakan seseorang akhli waris pemegang saham tidakmempunyai dasar hukum untuk memintak penarikan kembali pembayaran klaimyang sudah dibayarkan oleh penanggung.