Menyatakan hukum bahwa perkawinan menurut tata cara agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 23 Pebruari 2005, di BULELENG, adalah sah ;4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Pebruari 2005, secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu, di BULELENG, dinyatakan sah putus karena perceraian;5.

Sgr.1Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah berstatus suami isteri yang telah kawinsah menurut tata cara Hukum Adat Bali dan agama Hindu, di BULELENG, padatanggal 23 Maret 2005;Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga)orang yaitu seorang lakilaki dan 2 (dua) anak perempuan yang lahir kembarmasingmasing bernama :1ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir diBULELENG, pada tanggal 6 Juli 2006, saat ini diasuh oleh Tergugat ;ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

alasanalasan tersebut diatas, berkenan Bapak Ketua PengadilanNegeri Singaraja, memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan menurut tata cara agama Hindu danHukum Adat Bali pada tanggal 23 Pebruari 2005, di BULELENG, adalah sah ;3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 23 Pebruari 2005, secara Hukum

Adat Bali danAgama Hindu, di BULELENG, dinyatakan sah putus karena perceraian ;4 Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMAPENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir pada tanggal 6 Juli 2006, danANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan pada tanggal 8Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2014/PN.

Menyatakan hukum bahwa perkawinanmenurut tata cara agama Hindu danHukum Adat Bali pada tanggal 23Pebruari 2005, di BULELENG, adalahsah ;4 Menyatakan hukum bahwa perkawinanantara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 23Pebruari 2005, secara Hukum Adat Balidan Agama Hindu, di BULELENG,dinyatakan sah putus karena perceraian;5 Menyatakan hukum bahwa anak yangbernama ANAK PERTAMAPENGGUGAT DAN TERGUGAT,lakilaki, lahir pada tanggal 6 Juli 2006,dan ANAK KETIGA PENGGUGATDAN TERGUGAT, perempuan

Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Pimpinan Adat Rumpun Heisay memiliki Legal Standing dan kapasitas adat dalam wilayah Rumpun Heisay dan Pengetahuan, tindakan dan pernyataan adatnya merupakan hukum adat yang hidup dan diakui oleh negara sebagai Hukum Positif di negara ini;3.

Menyatakan pengangkatan diri sendiri oleh TERGUGAT III dan atau TERGUGAT IV sebagai Ondoafi wanita adalah perbuatan melawan hukum adat dan hukum adat Heisay tidak mengenal kepemimpinan adat oleh wanita;6. Menyatakan Putusan DASS Cq. Badan Peradilan Adat sebagai TERGUGAT V tanggal 6 Mei 2021 Nomor Perkara: 836/PRASS/V/2021 terhadap obyek sengketa adalah sebagai Putusan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian akta yang otentik;7.

Menyatakan seluruh produk hukum ataupun akta pembuktian yang mengatasnamakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV bukan merupakan akta pembuktian yang otentik dikarenakan tidak memiliki Legal Standing dan kapasitas adat untuk menerbitkannya, dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tersebut tidak memiliki Legal Standing dalam hukum adat guna mewakili adat rumpun Heisay dalam melepaskan tanah adat;11.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya denganverstek;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor5107-KW-14012019-0010 tanggal

18 Mei 2021 yang dikeluarkan olehKantorDinas Kependudukan danPencatatanSipilKabupaten Karangasemyang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2018 adalah perkawinan yangsah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamiistri yangtelah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukumAgama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 16 Agustus 2018,perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kab. Karangasem, akan tetapi Dokumen Kutipan AktaPerkawinan dibawa/dikuasai oleh Tergugat. Sudah beberapa kali PihakPenggugat meminta dokumen Kutipan Akta Perkawinan kepada Tergugatakan tetapi tidak mau diserahkan;2.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tatacara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, dilangsungkan padatanggal 16 Agustus 2018 adalah perkawinan yang sah;3.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat danTergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tatacara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 16 Agustus2018, adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibatHukumnya;5, Memerintahkan Para Pihak untuk selanjutnya mendaftarkan danmencatakan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kab.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukumAgama Hindu dan hukum adat Bali sebagaimana tercantum dalam KutipanAkta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan pada tanggal16 Agustus 2018 adalah perkawinan yang sah;4.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukumAgama Hindu dan hukum adat Bali Kutipan Akta Perkawinan yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Karangasem pada tanggal 16 Agustus 2018, adalah putuskarena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;5.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Juli 2009, Nomor 528/WNI/BLL/2009, adalah sah;4.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Juli 2009, Nomor 528/WNI/BLL/2009, dinyatakan sah putus karena perceraian;5.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu dan telahdidaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28Juli 2009, nomor 528/WNI/BLL/2009, dinyatakan sah putus karenaperceraian ;4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untukmengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan SipilKabupaten Buleleng untuk mencoret daftar perkawinan Penggugat danTergugat ;5.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu dan telahdidaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBuleleng, pada tanggal 28 Juli 2009, Nomor 528/WNI/BLL/2009, dinyatakansah putus karena perceraian;5.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat, dalam kedudukkannya bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hukum Adat Dolulolong, untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bidang tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Utara, RT 01, RW 04, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas :

• Bagian timur berbatasan dengan jalan raya, dengan panjang sisi 79,6 M

  >2;

• Bagian barat berbatasan dengan Gereja Isabella, dengan panjang sisi 42 M²;
• Bagian utara berbatasan dengan rumah penduduk, dengan panjang sisi 86 M²;
• Bagian selatan berbatasan dengan jalan setapak, dengan panjang sisi 74 M²

Adalah tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Dolulolong;

4.

Memerintahkan Tergugat I atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tanpa beban apapun kepada Masyarakat Hukum Adat Dolulolong, melalui Para Penggugat selaku pengurus, apabila diperlukan dapat dipergunakan bantuan alat negara;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung menanggung;

8.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada Tanggal 9 Oktober 2008, Di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan di Rumah Tergugat dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Perkawinan ini telah dicatatkan/ daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 453/ WNI/2009 Tanggal 18 Februari 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang Undang No tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah beralasan untuk menyatakanmengabulkan petitum kedua Penggugat yaitu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatmenurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada Tanggal 9 Oktober 2008, Di Banjar DinasBatanbuah Desa Tangguntiti Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan di RumahTergugat dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan Perkawinan ini telah dicatatkan/daftarkan

di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor: 453/ WNI/2009 Tanggal 18 Februari 2009 adalah putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapatbahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Hindudan Hukum Adat Bali pada Tanggal 9 Oktober 2008, Di Banjar Dinas Batanbuah DesaTangguntiti Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan di

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkanmenurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada Tanggal 9 Oktober 2008, DiKecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan di Rumah Tergugat dimana Tergugatberkedudukan sebagai Purusa, dan Perkawinan ini telah dicatatkan/ daftarkan di KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta PerkawinanNomor: 453/ WNI/2009 Tanggal 18 Februari 2009 adalah putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ;4.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : Ida Bagus Nyoman Raka yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari

2017, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-30032017-0014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 30 Maret 2017 adalah perkawinan yang sah ;

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampai saat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah; 4.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampai saat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;5.

Bahwa berdasarkan atas penjelasanpenjelasan tersebut diatas makasesual dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugatmempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atauAgama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009,yang sampai saat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di KantorCatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah diputus karena perceraian;.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diKabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampaiHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.Sgr.saat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Dinas CatatanSipil Kabupaten Buleleng adalah sah ;3.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diKabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampaisaat ini belum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Dinas CatatanSipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya ;4.

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunnya dengan verstek;Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diKabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampai saat inibelum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Buleleng adalah sah;4.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diKabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Nopember 2009, yang sampai saat inibelum didaftarkan Akta Perkawinannya di Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;5.

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 5 Desember 2005 di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/WNI/2007 tertanggal 12 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkanmenurut agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 5 Desember2005 di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara KabupatenJembrana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.NgaWNI/2007 tertanggal 12 Januari 2007, putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya;4.

Mkl ; Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan telah diberkati di Gereja adalah sah menurut hukum adat Toraja ; Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai tanggung jawab secara timbal balik kepada

Bahwa dalam pelaksanaan Perkawinan Penggugat dan Tergugatyang dilaksanakan menurut Hukum Adat Toraja, Penggugat danTergugat memperkuat ikatan perkawinannya dengankesepakatan sebagaiberikut :a. Apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggarPerjanjian atau Kesepakatan Perkawinan ini maka kepadayang melanggar harus membayar : Kapa (Sanksi Adat) senilai3 (tiga pasang ekor kerbau atau enam ekor kerbau) ukurantandu Sangpala (25b.

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Perkawinannyayang dilakukan secara lisan menurut Hukum Adat Toraja tersebuttelah sepakat bahwa apabila dikemudian hari timbul perselisihandalam perkawinan kedua belah pihak, maka kedua belah pihaksepakat menyelesaikan persoalannya atau perkaranya tersebutmenurut Hukum Indonesia dengan memilik Domisili Hukum yangtetap di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makale tempattinggal perempuan Pe pada waktu itu(sekarang Penggugat) ;.

Adat Toraja harus diberlakukan ;15.Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat danTergugat karena perceraian maka mempunyai akibat hukumterhadap anak dan harta perkawinan Penggugat danTergugat ;16.Bahwa karena Tergugat statusnya adalah Warga Negara Asing(WNA) maka menurut hukum tidak dapat mempunyaikepemilikan atas tanah, sehingga dengan demikian hartaperkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya menjadi milikPenggugat dan anakanaknya yang lahir dalam perkawinanantara Penggugat danTEMG UG at

Adat Toraja ; Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makaleuntuk mengirimkan satu rangkap salinan resmi putusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KantorDina Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.

Bahwa dalam hukum perkawinan yang dianut di Indonesiaadalah bertumpu pada hukum negara sekaligus hukum agamayang dianut oleh para pihak yang hendak menikah dan bukantunduk pada hukum adat. Di Indonesia, hukum adat bukaninstrument hukum dalam memberi legitimasi sebuah perkawinantapi hal itu hanya ada pada hukum agama dan negara (lihat : UUNo.1 Tahun.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Hukum Adat Hindu dikediaman TERGUGAT (Sebagai Pihak Purusa) yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama NI NYOMAN SUMPREG pada Tanggal 27 1998 Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 2230/WNI/2005 yang dileluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten

MENGADILI :1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;3 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 04 Oktober 2000, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 422/WNI/Tjk/2002, tertanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

yang berlanjut dengan percekcokan yang terus menerus dan disamping ituHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgrpula Penggugat telah berulang kali mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahantersebut, akan tetapi tidak mendatangkan hasil yang maksimal ;Bahwa berdasarkan atas penjelasanpenjelasan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuanperundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum

Adat atauAgama Hindu, di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal04 Oktober 2000, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor422/WNI/Tjk/2002, tertanggal O09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diputus karena perceraian ;8.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem, KecamatanTejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 04 Oktober 2000, yang sesuai denganKutipan Akta Perkawinan Nomor : 422/WNI/Tjk/2002, tertanggal 09 Oktober 2002,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulelengadalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3.

pelaksanaan UndangUndang No 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UndangUndang No 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkaraini,MENGADILI :1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Sgr3 Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum

Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem, KecamatanTejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 04 Oktober 2000, yang sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan Nomor : 422/WNI/Tjk/2002, tertanggal 09 Oktober 2002, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukandan

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 12 Juli 2011 di Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu, Jro Mangku Karang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 136/WNI/Tjk/2012, tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian;4.

., berikut dengan perbaikan gugatannya, tertanggal 27Nopember 2015 mengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinansecara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2011 diKabupaten Buleleng yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu JeroMangku Karang, perkawinan tersebut telah didaftarkan di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan AktaPerkawinan Nomor 136/WNI/TJK/2012 yang dicatatkan pada tanggal 13Maret 2012 dan

adat waris Bali (kepurusa) anak yang lahir dariperkawinan adalah ikut garis keluarga purusa (Ayah).

Namun melihat anakPenggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DANTERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Januari 2012 masih kecil dansangat perlu kasih sayang seorang ibu (Penggugat), maka sudah sepatutnyaanak tersebut menjadi asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa (HakAsuh diberikan kepada Penggugat) namun tidak memutus hubungan hukumdan hubungan pasidikaran dengan keluarga purusa sesuai dengan isi dariBagian IIT (Bidang Hukum Adat) romawi II poin 4 c Keputusan MajelisUtama Desa Pakraman

MajelisHakim Pimpinan Sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memeriksa danmengadili gugatan ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut :1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu padatanggal 12 Juli 2011 di Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh PemukaAgama Hindu Jero Mangku Karang, perkawinan tersebut telah didaftarkandi

UU No. 23Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, Perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI :Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 12Juli 2011 di Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu,Jro Mangku Karang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 11 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-09102020-0017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada

Menetapkan bahwa secara Hukum Adat Bali seorang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Maret 1994, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3417/Ist.DB/2000, tanggal 12 September 2000, mempunyai kedudukan hukum yang terikat dan tunduk pada garis keturunan ayah (purusha):4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinanyang sah menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 9Mei 1993 di rumah Penggugat dan telah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No. 91/K.DB/TP/2000tanggal 4 Mei 2000;2.

Bahwa berdasarkan Hukum Adat Bali dan Hukum Hindu yaitu bahwaanak yang lahir dari suatu perkawinan adalah berkedudukan sebagaiPurusha (pancar laki), oleh sebab itu seorang anak bernama : ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lakilaki, lahir di Denpasar tanggal.Hal.3 dari 18 hal Putusan Nomor 676/pdt.G/2015/PNDps.7 Maret 1994, Kutipan Akta Kelahiran No. 3417/lst.DB/2000 tanggal 12September 2000 adalah mempunyai kedudukan hukum yang terikatdan tunduk pada garis keturunan ayahnya ;10.Bahwa demi sematamata kepentingan

Adat Bali pada tanggal 9 Mei 1993 di rumah Penggugat dan telahdicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota DenpasarNo. 91/K.DB/TP/2000, tanggal 4 Mei 2000 putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal dalil gugatan penggugat, yang dikuatkan pula dengan bukti surat,dan keterangan saksisaksi, baik yang dajukan oleh penggugat maupuntergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah dengan perkawinan yangdilangsungkan menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 9Mei 1993 di rumah Penggugat dan telah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil

Menetapkan bahwa secara Hukum Adat Bali seorang anak yaitu ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir di Denpasar, tanggal 7Maret 1994, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3417/Ist.DB/2000,tanggal 12 September 2000, mempunyai kedudukan hukum yang terikatdan tunduk pada garis keturunan ayah (purusha):4.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat NI WAYAN ARIANTI dengan Tergugat TERGUGAT, yang dilaksanakan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada Tahun 2011 di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamiistri yang telahmelangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum AgamaHindu dan hukum adat Bali, pada Tahun 2011, di Kabupaten karangasem,Provinsi Bali :2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telahdikarunia satu (1) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT TERGUGAT,Jenis Kelamin perempuan, lahir Pada tanggal 27 September 2011 :: 3.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,yang dilaksanakan yang telah melangsungkan perkawinan secara sahmenurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada Tahun2011 di Kabupaten karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;3. Menyatakan anak anak Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin perempuan,lahir Pada tanggalHalaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 124/Pdt.G/2017/PN.Amp4.

Saksi ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungankeluarga; Bahwa saksi menerangkan~ dihadirkan di persidangan sehubungandengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugatdan Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telahmelangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu dan hukum adat BaliHalaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 124/Pdt.G/2017/PN.Ampbertempat di rumah Penggugat , pada Tahun 2011, di Kabupatenkarangasem, Provinsi

Saksi Il;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih adahubungan keluarga,Penggugat adalah ipar dari saksi;Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungandengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugatdan Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telahmelangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu dan hukum adat Balibertempat di rumah Penggugat , pada Tahun 2011, di Kabupatenkarangasem, Provinsi Bali ;Halaman 7 dari 16 Putusan

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 11 April 2012 di Denpasar, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor 2803/K/2012 yang dicatatkan pada tanggal 27 Desember 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkanperkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 11April 2012 di Denpasar yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu lIdaPandita Mpu Jaya, perkawinan tersebut telah didaftarkan di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan AktaPerkawinan Nomor 2803/K/2012 yang dicatatkan pada tanggal 27Desember 2012 dan ditanda tangani oleh Ir.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa sudah tidak mungkin tercapai lagi ;Bahwa selanjutnya Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara AgamaHindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 11 April 2012 di Denpasaryang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu Ida Pandita Mpu Jaya,perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor 2803/K/2012 yang dicatatkan

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu padatanggal 11 April 2012 di Denpasar yang dipuput oleh Pemuka Agama HinduIda Pandita Mpu Jaya, perkawinan tersebut telah didaftarkan di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta PerkawinanNomor 2803/K/2012 yang dicatatkan pada tanggal 27 Desember 2012 danHal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2016/PN Dps.ditanda tangani oleh Ir.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal11 April 2012 di Denpasar, perkawinan tersebut telah didaftarkan diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan AktaPerkawinan Nomor 2803/K/2012 yang dicatatkan pada tanggal 27 Desember2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4.

-------------- Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum adat, Pasal 162, 192 (1) RBg serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- MENGADILI:----------------------------------------------------------

DALAM KONPENSI;----------------------------------------------------------------------------------------

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal pada tanggal 31 Juli 2015 di kediaman Pihak Penggugat (Purusa) yakni di Banjar Dinas Kalibubuk, RT/RW 012/000, Kel/Desa Kalibubuk, Kecamatan Buleleng